SISTEM INFORMASI MANAJEMEN TANAH PEMERINTAH.  Untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka pelaksanaan sertipikasi BMN, sesuai kesepakatan antara BPN, Kementerian.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Pemanfaatan BMN.
Advertisements

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan
Perencanaan kebutuhan & Penganggaran BMN
Sosialisasi Kmk - nomor : 271/kmk.06/2011
HUKUM WAKAF Widhi handoko.
Pengelolaan Barang Milik Daerah
PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DALAM TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
Adminstrasi Asset dan Inventaris.
Pengelolaan BMN (………tempat………, ………tanggal………).
PEMBEBANAN HAK (HGB DAN HAK PAKAI) DI ATAS TANAH HAK MILIK
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 403/KMK.06/2013
Pertemuan ke – 6 TEORI HUKUM PENDAFTARAN TANAH
PEROLEHAN TANAH MENURUT HUKUM TANAH NASIONAL
PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH
PENATA LAKSANAAN ASET DAN HIBAH BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMINDAHAN HAK DENGAN INBRENG
Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Keuangan TA 2011
AKUN BARU PADA DK/TP pmk No.248/PMK.07/2010
Pertemuan ke – 7 TEORI HUKUM PENDAFTARAN TANAH
Materi-9 HAK PAKAI DEWI NURUL MUSJTARI,S.H., M.HUM
Pengelolaan Barang Milik Negara Di Lingkungan Kemdikbud
MANAJEMEN MATERIIL Disampaikan oleh : Parsiyo, S.IP. MM.
PENERTIBAN TANAH TERLANTAR
FUNGSI TANAH sebagai wadah sebagai faktor produksi
PEROLEHAN HAK ATAS TANAH
PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA
Hak tanggungan sebagai hubungan hukum kongkret
Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 246/PMK.02/2014 Tentang
EUIS DEWI KARTINI, A.MD. NIP NO. UJIAN: 020/UD.I/2015 UJIAN DINAS TINGKAT I PNS TENAGA KEPENDIDIKAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN.
Dasar Hukum Keuangan Negara Perbendaharaan Negara Pengelolaan BMN/D
TATA CARA PENGELOLAAN BMN DALAM RANGKA TERTIB ADMINITRASI,
PENDAFTARAN TANAH Pendaftaran tanah Pasal 19 UUPA
Tata Cara Proses Serah Terima Aset Rusunawa
DALAM PERSPEKTIF HUKUM TANAH NASIONAL (ASPEK PENGADAAN TANAH
HAK-HAK ATAS TANAH.
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 57/PMK.06/2016
Pertemuan ke – 11 HUKUM AGRARIA
Hukum administrasi pelayanan publik
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
PENERTIBAN TANAH TERLANTAR
PENYEDERHANAAN URUSAN DI BIDANG PERTANAHAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 229/KM.6/2016
MANAJEMEN ASET Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 2012
Undang-undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun
PENGELOLAAN DAN LEGALISASI ASET BARANG MILIK NEGARA BERUPA TANAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Kantor Pertanahan Kab-Bekasi
DISAMPAIKAN OLEH : DWI WAHYU AB, S.SiT, M.Eng
lembaga jaminan dapat dibedakan dalam bentuk
Disampaikan oleh : M. Erfin Fatoni,S.E., M. Acc
PENGHAPUSAN.
SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (SKMHT)
Jaminan Fidusia Ernu Widodo.
KEPALA BAGIAN PENGELOLAAN BMN BIRO KEUANGAN DAN BMN
DRAFT AKTA-AKTA.
DRS ANWAR SEMBIRING M.Pd
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA
PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN BMD.
PENDAFTARAN TANAH. Jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan memerlukan : 1.tersedianya perangkat hukum tertulis, yang lengkap dan jelas serta dilaksanakan.
Manajemen & Kodefikasi Aset Desa
KEBIJAKAN PENGELOLAAN BMN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN
PENYELENGGARAAN RUMAH KHUSUS
PEDOMAN TINJUT TEMUAN BPK ATAS PENILAIAN KEMBALI BMN
SUMARTONO Kepala Bagian Penatausahaan BMN Jakarta, 15 Maret 2019
HAK MENGUASAI NEGARA , HAK PENGELOLAAN , HAK ATAS TANAH.
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN BMN TAHUN 2019
LEGALISASI ASET BARANG MILIK NEGARA BERUPA TANAH
Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara
Kebijakan Penyelesaian Hibah BMN DK/TP Dan Dropping
Presly Prayogo,SH,MH. DUA BENTUK HAK ATAS TANAH HAK PRIMER Hak atas tanah yang bersumber langsung dari hak bangsa Indonesia, yang dapat dimiliki oleh.
Transcript presentasi:

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN TANAH PEMERINTAH

 Untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka pelaksanaan sertipikasi BMN, sesuai kesepakatan antara BPN, Kementerian PPN/Bappenas, DJA, dan DJKN, berupa:  Pemetaan sebaran data sertipikasi tanah  Identifikasi status penguasaan dan dokumen kepemilikan tanah

KANTOR PUSAT DJKN KANTOR PUSAT DJKN

 Data K/L/satuan kerja pemilik tanah  Jumlah bidang tanah  Lokasi tanah  Luas tanah  Peruntukan tanah  Status penguasaan tanah  Status dokumen kepemilikan tanah

TERCATAT DI SIMAK-BMN ? Penginputan data SIMAK-BMN kodefikasi luas nilai Dikuasai ? Ya Tidak Ya Tidak Input STATUS SIMAK STATUS PENGUASAAN digunakan sendiri dimanfaatkan sewa pinjam pakai ksp BGS/BSG Input dikuasai pihak lain dimanfaatkan tidak sesuai ketentuan tdp bangunan pihak lain DOKUMEN KEPEMILIKAN Ada Sertipikat? Ya Tidak Input data sertipikat Input data dokumen perolehan girik/letter D akta pelepasan hak dll