SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Advertisements

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Daerah)
Dr. Asropi, SIP, MSi- Lembaga Administrasi Negara
Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah (RPJP/MD)
PENYUSUNAN TOR DAN RAB SERTA TEKNIK PERENCANAAN AKTIVITAS
Latar Belakang SK Kepala LAN Nomor 239 Tahun 2003 sudah terlalu lama/perlu disesuaikan dengan kondisi yang ada; Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 29 Tahun.
TEKNIS PENYUSUNAN LAKIP PERMENPAN RB NO 29 TAHUN 2010
Penyajian Kinerja Instansi
EVALUASI A K I P PERMENPAN 25/2012
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
RENCANA KERJA PEMERINTAH
MEMBANGUN Indikator Kinerja SMART
SESI IV Pengertian Satker Format Baru RKA K/L 2011 Kesimpulan.
TOPIK BAHASAN POKOK BAHASAN TOR RAB &.
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
Central & Local Government Finance Week 7 – Seminar 1 Revised : March 2013 Semester 2 Year 2012/2013 Sigit Pamungkas, SE., MCom Public Sector Accounting.
SINERGITAS TARGET KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)
PENYUSUNAN LAKIP 2007 KAITAN dengan PP 8 / 2006 ttg Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja , dan PP 3 / 2007 ttg LPPD.
Peran Kementerian Negara PAN dalam Penguatan Akuntabilitas
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KURLENI UKAR Disampaikan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
DDTK PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBRANA
Alamat blog: Kedeputian II Bidang Kajian Manajemen Kebijakan dan Pelayanan Lembaga Administrasi.
Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja
Plan of Action.
& Dana Dekonsentrasi PENYELENGGARAAN APBN DI DAERAH :
Nilai dan rekomendasi sakip
EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI BIROKRASI
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP)
PEDOMAN PENYUSUNAN PENETAPAN KINERJA DAN PELAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PERMENPAN Nomor 29 Tahun 2010.
IMPLEMENTASI SAKIP DINAS SOSIAL KABUPATEN BLITAR TAHUN 2017.
SIKAP UNTUK EVALUASI KINERJA APARATUR
PAPARAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
PENGUKURAN DAN PELAPORAN KINERJA
Asistensi Penguatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi
Penyusunan Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja
PENYUSUNAN DAN PELAPORAN KINERJA
Indikator Kinerja Dalam Kerangka Perencanaan Strategik
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
RENSTRA SKPD BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 54 TAHUN 2010
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Key Performance Indicators", atau "Indikator Kinerja Utama" dalam bahasa Indonesia. KPI (singkatan bahasa Inggris: key performance indicators), atau indikator.
Laela Indawati, SSt.MIK., MKM
PERJANJIAN KINERJA.
Indikator Kinerja Utama (IKU)
TATA CARA PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) Sesuai pepres no.29 tahun 2014.
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
Biro Organisasi SETDA Prov Jabar
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
Dr. Asropi, SIP, MSi Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi
Penyusunan Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
PERENCANAAN STRATEGIK Strategic Planning
Menuju Laporan Kinerja yang Akuntabel
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PERANGKAT DAERAH
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PERANGKAT DAERAH
 Kinerja (performance) adalah gambaran mengenai tingkat keberhasilan pelaksanaan suatu kegiatan /program dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan.
TATA CARA PENYUSUNAN LAPORAN AKIP
AKUNTABILITAS KINERJA
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA KEMENTERIAN PARIWISATA TAHUN 2018
Unit 1. Pengantar Modul AEPI SSQ - Component 2 Modul Rencana Strategis dan Pengelolaan Keuangan 1 Unit 1.
Transcript presentasi:

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH Drs. EDDY SURYANTO, M.M. 1 1

OUT LINE Latar Belakang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perencanaan Kinerja Renstra Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Penetapan Kinerja (PK) Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja (LAKIP)

LATAR BELAKANG Usaha Mewujudkan Kepemerintahan yang Baik (Good Governance) di Indonesia Reformasi untuk mewujudkan Sistem Kepemerintahan yang Baik (good governance) dimulai dengan dikeluarkannya TAP MPR XI/1998 dan UU No. 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN Azas-azas penyelenggaraan negara yang baik (UU No. 28/1999): Asas Kepastian Hukum Asas Tertib Penyelenggaraan Negara Asas Kepentingan Umum Asas Keterbukaan Asas Proporsionalitas Asas Profesionalistas Asas Akuntabilitas

Asas Akuntabilitas setiap program dan kegiatan dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kinerja atau hasil akhir kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (TAP MPR XI/98 dan UU No. 28 Th. 1999)

Perubahan model manajemen pemerintahan Pemerintahan berorientasi input Pemerintahan yang berorientasi hasil Sebelum reformasi Era reformasi

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( S A K I P ) PERENCANAAN KINERJA EVALUASI KINERJA PENGUKURAN KINERJA PELAPORAN KINERJA RESULT ORIENTED GOVERNMENT 6

PELAKSANAAN SAKIP

Renstra : Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. DEPUTI BIDANG AKUNTABILITAS APARATUR

4 Komponen Renstra Memuat secara jelas arah masa depan yang hendak dituju, yang terangkum dalam perumusan Visi, Tujuan dan Sasaran. (Where we want to be) Renstra mempertimbangkan kondisi saat ini, mengidentifikasi nilai-nilai yang dianut organisasi, melakukan SWOT analysis dan menetapkan misi organisasi. (Where we are now) Memuat cara-cara mencapai tujuan dan sasaran yang berupa Kebijakan, Program dan Kegiatan. (How do we get there) Memuat ukuran keberhasilan berupa Indikator kinerja. (How do we measure our progress)

PLANNING EVALUATION INPUTS OUTPUTS OUTCOMES Programmatic Investments Activities/ Participation Short/Medium/ Longterm EVALUATION

RENCANA STRATEGIS HASIL CARA (STRATEGI)

URAIAN HASIL YANG INGIN DICAPAI RENCANA STRATEGIS SASARAN STRATEGI URAIAN HASIL YANG INGIN DICAPAI INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN OUTCOME UKURAN

VARIABEL UNTUK MENGUKUR ? SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Hasil yang diinginkan oleh organisasi/instansi atas pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan-kegiatannya. Merupakan outcome ataupun output yang diinginkan untuk mengatasi permasalahan yang menjadi tugas dan fungsi organisasi/instansi. Hasil yang akan dicapai secara nyata oleh organisasi/instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu satu tahun. Mengikuti kaidah-kaidah penyusunan perencanaan pada saat menyusun perencanaan jangka menengah (RPJMN/D dan Renstra). VARIABEL UNTUK MENGUKUR ?

INDIKATOR KINERJA

KINERJA KERJA Apa yang akan dihasilkan (Outcome) Apa yang akan dikerjakan (aktivitas) Apa yang akan dibuat (output) Sesuatu yang ’disediakan’ atau ’dibeli’ Rencana kinerja, berarti: Rencana Kerja, berarti: Membuat rencana mengenai outcome yang akan dihasilkan Membuat rencana yang berfokus pada penggunaan input, pemilihan kegiatan, dan output yang akan dibuat

KINERJA Upaya atau unjuk kerja dalam mencapai hasil dan capaiannya INDIKATOR Alat ukur yang digunakan untuk melihat perubahan- perubahan yang terjadi, baik secara langsung maupun tidak langsung. KINERJA Upaya atau unjuk kerja dalam mencapai hasil dan capaiannya INDIKATOR KINERJA Ukuran kinerja yang digunakan untuk mengetahui perkembangan upaya dalam mencapai hasil dan hasil kerja yang dicapai

FUNGSI INDIKATOR KINERJA 1. Memperjelas apa, berapa & kapan suatu program/kegiatan dilaksanakan. 2. Memperjelas siapa yang bertanggungjawab dan yang melaksanakan indikator dimaksud. 3. Menciptakan konsensus yg dibangun bersama oleh pihak terkait utk menghindari kesalahan interprestasi selama pelaksanaan kegiatan dan dalam menilai kinerjanya. 4. Membangun dasar utk pengukuran, analisis & evaluasi kinerja organisasi/unit kerja.

Kriteria Indikator Kinerja yang baik ( S M A R T ) Spesific (Spesifik) Measurable (Dapat diukur) Attainable (Dapat dicapai) Relevan (Sesuai dengan kinerja atau hasil yang diukur) Time bound (Berjangka waktu tertentu) Trackable (Dapat dipantau dan dikumpulkan)

Spesific (Spesifik) Sasaran Indkator Kinerja Indikator kinerja harus sesuai dengan program dan/atau kegiatan sehingga mudah dipahami dalam memberikan informasi yang tepat tentang hasil atau capaian kinerja dari kegiatan dan atau sasaran. Sasaran Indkator Kinerja Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat Angka melek huruf Angka Partisipasi Kasar/Murni

Measurable (Dapat diukur) Indikator kinerja harus dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Jika dua pihak atau lebih mengukur indikator kinerja yang sama, maka keduanya harus mempunyai hasil yang sama pula. Meningkatnya kesadaran masyarakat, aparatur pemerintah dan pengusaha akan pentingnya program jaminan sosial Tidak Measurable Jumlah perusahaan yang mengikuti program jaminan sosial Measurable

Attainable (Dapat dicapai) Indikator kinerja yang ditetapkan, bukan merupakan hal yang mustahil untuk dicapai dan harus dalam kendali instansi pemerintah. Dalam penetapan indikator kinerja perlu mempertimbangkan kemampuan organisasi untuk dapat menyediakan data kinerja yang akurat dan tepat waktu.

Relevan (Sesuai dengan kinerja atau hasil yang diukur) Indikator kinerja harus merupakan alat ukur yang menggambarkan sedekat mungkin (keberhasilan/ kegagalan) apa yang akan diukur ( Input-> IK Input, Output->IK Output, Outcome-> IK Outcome). Sasaran Indkator Kinerja Meningkatnya penggunaan metode keluarga berencana. Jumlah alat kontrasepsi yang digunakan (RELEVAN) Meningkatnya kualitas pelayanan jasa Jumlah penyedia jasa yang terlatih (KURANG RELEVAN)

Time bound (Berjangka waktu tertentu) Indikator Kinerja harus mempertimbangkan periode waktu tertentu pencapaiannya Trackable (Dapat dipantau dan dikumpulkan) Indikator Kinerja yang dapat ditelusur secara jelas sumber datanya.

Satuan Indikator Kinerja Jumlah (buah, unit, set) Nilai uang (Rp, $, ₤) Persentase (%) Ratio (:) Perubahan angka ratio atau persentase perubahan (incremental)

Jenis Indikator Kinerja IK Input/masukan: Ukuran yang menggambarkan penggunaan inputs Inputs: adalah segala sesuatu yang dibutuhkan dalam rangka menghasilkan keluaran/outputs. IK Keluaran/Output: Ukuran yang menggambarkan keluaran/ outputs yang dihasilkan dari suatu kegiatan Keluaran/Outputs: adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan berdasarkan masukan yang digunakan. IK Outcome: Ukuran yang menggambarkan outcomes yang dihasilkan karena adanya outputs kegiatan/program. Hasil/Outcomes: adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran/outputs atau manfaat dari keluaran/outputs kegiatan/program. Outcome dapat dikelompokkan dalam terdiri dari (i) immediate outcome/jk pendek, (ii) intermediate outcome/jk menengah, (iii) Ultimate outcome/jk panjang

Indikator Kinerja POSISI IK DALAM SISTEM AKIP Perencanaan strategis Kinerja Tahunan Pelaporan Kinerja Penganggaran Kinerja Indikator Kinerja merupakan unsur penting Akuntabilitas Walaupun penetapan indikator kinerja, penetapan target kinerja, dan pengukuran kinerja merupakan suatu hal tidak mudah namum hal itu harus tetap dilakukan dalam kaitan penerapan manajemen pemerintah berbasis kinerja. Ukuran atau Indikator kinerja adalah unsur utama yang membedakan manajemen pemerintah masa lalu dengan praktik-praktik terbaik manajemen pemerintah dewasa ini. Sistem AKIP yang selama lima tahun ini dikembangkan setidaknya telah meletakkan landasan pengukuran kinerja di berbagai instansi pemerintah yang dapat memudahkan dalam penyusunan kontrak kinerja ini. Dalam pelaksanaan kontrak kinerja, pemahaman terhadap pengukuran kinerja menjadi sangat penting. Sebagai ilustrasi berikut akan disajikan secara singkat bagaimana merumuskan indikator kinerja yang nantinya akan dituangkan dalam kontrak kinerja. Pengukuran Kinerja Kontrak Kinerja

KESALAHAN DALAM MEMBUAT INDIKATOR Contoh Kasus

INDIKATOR KINERJA UTAMA ( Key Performance Indicator ) Instansi pemerintah diwajibkan menetapkan Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi PERMENPAN No. PER/09/M.PAN/5/2007 PERMENPAN NO.PER/20/M.PAN/11/2008 (Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah) 28

Hakekat IKU Indikator Kinerja Utama merupakan indikator yang paling menentukan (strategis) bagi kelangsungan hidup suatu organisasi Indikator Kinerja Utama merupakan indikator kinerja yang dipilih dari sekian banyak indikator kinerja yang dimiliki organisasi tersebut 29

LATAR BELAKANG Masih banyak Instansi Pemerintah Pusat maupun Daerah belum memiliki seperangkat indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilannya; Banyak Instansi Pemerintah/Satker yang melaporkan kinerjanya hanya berdasarkan realisasi DIPA  yang dilaporkan barang/jasa yang dibeli, BUKAN barang/jasa yang dihasilkan; Pelaporan di tingkat Kementerian/Pemda hanya mengompilasi output kegiatan Unit Organisasi/Satker

TUJUAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam melakukan manajemen kinerja secara baik; Untuk memperoleh ukuran keberhasilan yang digunakan bagi perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

SIAPA YANG MENETAPKAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA Menteri/Pimpinan Lembaga  untuk tingkat kementerian/lembaga, unit eselon I dan unit mandiri; Sekjen Lembaga Tinggi/Lembaga lain  untuk tingkat lembaga, unit eselon I dan unit mandiri; Gub  untuk tingkat pem provinsi, SKPD dan unit kerja mandiri. Bupati/Wali  untuk tingkat pem kab/kota, SKPD dan unit kerja mandiri.

KUALITAS INDIKATOR KINERJA UTAMA YANG DITETAPKAN : Harus selaras antar tingkatan unit organisasi; Indikator kinerja utama pada tingkat Kementerian Negara/ Departemen/ LPND/Pemerintah Provinsi/ Pemerintah Kabupaten/ Pemerintah Kota sekurang-kurangnya menggunakan indikator hasil (outcome) sesuai dengan kewenangan, tugas, dan fungsi; Indikator kinerja utama pada unit organisasi setingkat eselon I menggunakan indikator hasil (outcome); Indikator kinerja utama pada unit organisasi setingkat eselon II/SKPD/unit kerja mandiri sekurang-kurangnya menggunakan indikator keluaran (output).

Keterkaitan Renstra, RKT, RKA, dan PK

RKA RENSTRA RKT PK Kondisi JM (1-5 thn) yg akan diwujudkan Kondisi tahunan yg akan diwujudkan RKA TUJUAN SASARAN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN (STRATEGI) KETERANGAN URAIAN INDIKATOR TARGET KEBIJAKAN PROGRAM 1 2 3 4 5 6 7 8 SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET 1 2 3 RENSTRA RKT SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 1 2 3 PK

KETERKAITAN RENSTRA DENGAN RKT Indikator memenuhi kriteria SMART KETERKAITAN RENSTRA DENGAN RKT RENSTRA TUJUAN SASARAN STRATEGI KETERANGAN URAIAN INDIKATOR TARGET KEBIJAKAN PROGRAM 1 2 3 4 5 6 7 8 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Usia harapan hidup 80 Thn Meningkatnya aksesibilitas masyarakat kurang mampu thdp sarana kesehatan % pemegang kartu gakin yg mendapat layanan pengobatan saat dibutuhkan Meningkatnya jaminan layanan kesehatan yang terjangkau bagi masyarakat Rasio penduduk yang yang memiliki jaminan kesehatan per 100000 penduduk Tujuan/sasaran berorientasi hasil SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET 1 2 3 % pemegang kartu gakin yg mendapat layanan pengobatan saat dibutuhkan 75% Meningkatnya aksesibilitas masyarakat kurang mampu thdp sarana kesehatan RKT

KETERKAITAN RKT DENGAN RKA SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET 1 2 3 Meningkatnya aksesibilitas masyarakat kurang mampu thdp sarana kesehatan % pemegang kartu gakin yg mendapat layanan pengobatan saat dibutuhkan 75% RKA Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Capaian Program Masukan Keluaran Hasil % pemegang kartu gakin yg mendapat layanan pengobatan saat dibutuhkan 75%

KETERKAITAN RKT DENGAN PK SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET 1 2 3 Meningkatnya aksesibilitas masyarakat kurang mampu thdp sarana kesehatan % pemegang kartu gakin yg mendapat layanan pengobatan saat dibutuhkan 75% usulan Penetapan Kinerja SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 1 2 3 Disepakati sesuai sumber daya Meningkatnya aksesibilitas masyarakat kurang mampu thdp sarana kesehatan % pemegang kartu gakin yg mendapat layanan pengobatan saat dibutuhkan 80% Atasan Pejabat, Tanda tangan Pejabat, Tanda tangan

PENETAPAN KINERJA Suatu dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi

INSTANSI YANG WAJIB MENYUSUN PENETAPAN KINERJA Kementerian/Lembaga; Unit Organisasi Eselon I; Satuan Kerja dan Unit Mandiri di Pusat; Pemerintah Provinsi/Kabupaten/ Kota; SKPD; Unit Mandiri di Pemerintah Daerah;

PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA TINGKAT KABUPATEN Logo Lembaga --- PENETAPAN KINERJA TAHUN ……. Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini: Nama ; Jabatan : Pada tahun ….. ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. .........................., ......................20.. Bupati ................................ ( ................................................... )

LAMPIRAN PENETAPAN KINERJA TINGKAT KABUPATEN Kabupaten : Nabire Tahun Anggaran : 2012 Sasaran Strategis  Indikator Kinerja Target (1) (2) (3)   Jumlah Anggaran Tahun 2012 : Rp .......... Tempat, . . . . . . . . 2012 Bupati Kaur ( . . . . . . . . . . . . . . . . )

PERNYATAAN PENETAPAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)

LAMPIRAN PENETAPAN KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Pendidikan Tahun Anggaran : 2012 Sasaran Strategis  Indikator Kinerja Target Program/ Kegiatan Anggaran (1) (2) (3) (4) (5)   Jumlah Anggaran Tahun 2012 : Rp .......... Bupati Nabire........ Kepala Dinas .......................    ( .....................................)   ( ..............................)

HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN Kontrak kinerja antara Presiden dengan Menteri; Dokumen perencanaan jangka menengah; Dokumen perencanaan kinerja tahunan; Dokumen penganggaran dan atau pelaksanaan anggaran.

Memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi; Melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Menilai keberhasilan organisasi.

PENGUKURAN KINERJA Setiap akhir periode instansi melakukan pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja; Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja; Hasil pengukuran kinerja dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja.

PENETAPAN KINERJA PENGUKURAN KINERJA

Penetapan Kinerja Pengukuran Kinerja SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 1 2 3 Meningkatnya aksesibilitas masyarakat kurang mampu thdp sarana kesehatan % pemegang kartu gakin yg mendapat layanan pengobatan saat dibutuhkan 80% Atasan Pejabat, Tanda tangan Pejabat, Tanda tangan SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI % 1 2 3 4 5 Meningkatnya aksesibilitas masyarakat kurang mampu thdp sarana kesehatan % pemegang kartu gakin yg mendapat layanan pengobatan saat dibutuhkan Pengukuran Kinerja 80% 55% 68,75%

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI % 1 2 3 4 5 Meningkatnya Derajat Kesehatan Usia Harapan hidup (tahun) 74,76 76,08 Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup 69,31 87.61 Angka kematian bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup 4,08 4,70 Angka Kematian Balita per 1.000 kelahiran hidup ≤ 2 0,14 Angka Kesembuhan penderita TB Paru dan BTA (%) 83 87,6 Angka kesakitan DBD per 100.000 penduduk 53 23,46 Prevalensi HIV terhadap penduduk berresiko (%) ≤ 0,5 0,04 Balita dengan gizi buruk (%) 0,53 0,45 Persentase penduduk yang menjadi peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (%) 51 67,7 101,77 73,60 84,80 193 105,54 155,74 192 115,09 132,74

Cara menghitung Persentase Capaian KINERJA 1. Semakin tinggi realisasi menunjukan Pencapaian Kinerja yang semakin baik, digunakan rumus: Persentase Tingkat Capaian = Realisasi X 100% Target 2. Semakin tinggi realisasi menunjukan semakin rendah Pencapaian Kinerja, digunakan rumus: Persentase Tingkat Capaian = Target - (Realisasi - Target) X 100% Target

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA Laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi.

Laporan Kinerja Tahunan SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI % 1 2 3 4 5 Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Tahunan Meningkatnya aksesibilitas masyarakat kurang mampu thdp sarana kesehatan % pemegang kartu gakin yg mendapat layanan pengobatan saat dibutuhkan 80% 55% 68,75% RENSTRA TUJUAN SASARAN STRATEGI KETERANGAN URAIAN INDIKATOR TARGET KEBIJAKAN PROGRAM 1 2 3 4 5 6 7 8 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Usia harapan hidup 80 Thn Meningkatnya aksesibilitas masyarakat kurang mampu thdp sarana kesehatan % pemegang kartu gakin yg mendapat layanan pengobatan saat dibutuhkan Meningkatnya aksesibilitas masyarakat kurang mampu thdp sarana kesehatan Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat LAKIP thn V, harus menginformasikan capaian target Tujuan yg ada di Renstra

Bab Akuntabilitas Kinerja Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan seberapa banyak masyarakat kurang mampu yang dapat dilayani oleh penyedia layanan kesehatan pada saat mereka membutuhkan…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut: Penjelasan memadai atas capaian (Realisasi vs target) Penjelasan tentang tren realisasi kinerja 3 atau 5 tahun terakhir Sasaran : Meningkatnya aksesibilitas masyarakat kurang mampu thdp sarana kesehatan Indikator Target Realisasi % capaian % pemegang kartu gakin yg mendapat layanan pengobatan saat dibutuhkan 80% 55% 68,75% Indikator # 2 ..dst..

ANALISIS CAPAIAN KINERJA Indikator Realisasi 2006 2007 2008 2009 Realisasi 2010 % pemegang kartu gakin yg mendapat layanan pengobatan saat dibutuhkan 55% Indikator # 2 ..dst.. Penjelasan tentang hambatan yang dijumpai Penjelasan tentang pembandingan Realisasi s/d saat ini dengan target yang ada di Renstra Pembandingan dengan standar nasional (jika ada) Pembandingan dengan organisasi sejenis dan setara Penjelasan tentang langkah kedepan yang akan diambil Penyajian data akuntabilitas keuangan Jumlah dan rincian resumber dana Jumlah dan rincian pengeluarannya dll…. Grafik, chart per sasaran

PELAPORAN JUJUR OBYEKTIF TRANSPARAN CUKUP

Terima Kasih