DASAR PEMIKIRAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS
Advertisements

Pusdiklat Aparatur BPPSDM Kesehatan
PENUNDAAN SEMENTARA PENERIMAAN CPNS
REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT
Manajemen Kepegawaian Nasional dan Kebijakan Wasdalpeg
SEKRETARISD DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KEBIJAKAN PENGELOLAAN PROSES ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
KEBIJAKNAN PELATIHAN BAGI PEJABAT FUNGSIONAL
Oleh: Kepala Badan PPSDM Kesehatan Disampaikan pada PERTEMUAN KOORDINASI KEMITRAAN DIKLAT TAHUN 2010 Batam, 14 – 16 Mei 2010 BBPK_CILOTO_WISNU H.
Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI 2014
DATA BASE ON-LINE (SIMPEG)
Subbag umum / kepegawaian
KEBIJAKan PENATAAN SDM APARATUr
POLA DIKLAT JABATAN FUNGSIONAL BIDANG PERIKANAN
SIMPEG SEBEGAI ACUAN DALAM PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PEGAWAI BIRO KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT JENDERAL.
Disampaikan pada acara
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN
RAPAT KERJA program KEPENDUDUKAN DAN KB TINGKAT NASIONAL
(Kepala Biro Kepegawaian)
PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KESEHATAN KERJA
BINDIKLAT Kebijakan Direktorat Departemen Pendidikan Nasional
PERAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TERHADAP PENGEMBANGAN KARIR
MATRIKS EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI - KPP PA
UU No. 23 TAHUN 2014 IMPLIKASINYA TERHADAP SDM KESEHATAN
Kementerian Perumahan Rakyat
PROFIL BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA SERANG
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
AZAZ-AZAZ DAN RUANG LINGKUP PEMBINAAN PEGAWAI
OTONOMI DAERAH TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT JENDERAL Bagian perencanaan
PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN A. Latar belakang Tujuan kebijakan Reformasi Birokrasi di Indonesia adalah untuk.
PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS
Nyi Raden Anita Trikusumawati
PELATIHAN PENERAPAN KEBIJAKAN (TRAINING OF FACILITATOR)
SOSIALISASI KEBIJAKAN DAN PROGRAM NASIONAL BIDANG PERUMAHAN (Dalam Rangka Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015) Peraturan Pemerintah No.
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP)
Oleh ANALISIS BEBAN KERJA UNTUK PENYUSUNAN KEKUATAN PEGAWAI
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN MELANJUTKAN REFORMASI BIROKRASI
PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2017
ANALISIS KESENJANGAN ANTARA PROFIL PNS DENGAN SYARAT JABATAN
Rencana Strategis Tahun
Penataan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta
PENATAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
PROGRES PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
Disampaikan dalam acara Forum SKPD Pemerintahan
DITJEN MANAJEMEN DIKDASMEN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
FGD Penyusunan Formasi Dan Proyeksi Kebutuhan PNS
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN BERAU TAHUN
KEPEGAWAIAN PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2014
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI 2017
ISU STRATEGIS (BIROKRASI)
BAHAN SOSIALISASI PERATURAN MEN.PAN-RB NOMOR : 26 TAHUN 2011 TENTANG
BAHAN SOSIALISASI PERATURAN MEN.PAN-RB NOMOR : 26 TAHUN 2011 TENTANG
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DI PROVINSI JAWA TENGAH Oleh : Kepala BP2MK Wilayah III Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
KEBIJAKAN STANDARISASI KOMPETENSI PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
SINERGITAS PERENCANAAN
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SEKRETARIAT DITJEN IKTA TAHUN ANGGARAN 2018
PELAKSANAAN ABK ONLINE DI UPT KEMENTERIAN KESEHATAN
Universitas Brawijaya DR. Endah Setyowati S.SOS. MSI
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI LAMPUNG
Pusat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi 2016
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
Badan Standardisasi Nasional
Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 18 Tentang Penanggulangan Bencana 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang.
PELAKSANAAN & PEMBANGUNAN
Contoh penyusunan skp.
KUANTITAS DAN KUALITAS DATA ASN
Transcript presentasi:

DASAR PEMIKIRAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERPENUHINYA KEBUTUHAN SDM KONDISI EKSISTING ORGANISASI TEPAT FUNGSI & UKURAN PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG CEPAT, TEPAT DAN AKURAT JAKSTRAGRAM BAGIAN KEPEGAWAIAN 2012 - 2015 TERWUJUDNYA TATA LAKSANA YANG HANDAL ISU-ISU STRATEGIS SASARAN SDM YANG SEJAHTARA ARAH KEBIJAKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

SASARAN ARAH KEBIJAKAN PROGRAM 1. ORGANISASI TEPAT FUNGSI DAN TEPAT UKURAN 2. TATA LAKSANA YANG HANDAL 3. SDM YANG PROFESIONAL ARAH KEBIJAKAN PENERAPAN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK PROGRAM 1. PROGRAM PENGEMBANGAN APARATUR KEMENPERA 2. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SDM APARATUR KEMENPERA 10-14

ROAD MAP KEGIATAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN ORGANISASI PENATAAN TATA LAKSANA PERENCANAAN PEGAWAI PENGEMBANGAN PEGAWAI PEMBINAAN PEGAWAI REFORMASI BIROKRASI 10-14

PROGRAM PENGEMBANGAN APARATUR KEMENPERA TAHUN 2011 KEGIATAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGEMBANGAN ORGANISASI PENYELENGGARAAN ORIENTASI CPNS ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PENYIAPAN DOKUMEN USULAN REFORMASI BIROKRASI DIKLAT KEPEMIMPINAN DIKLAT TEKNIS PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SDM APARATUR KEMENPERA TAHUN 2011 KEGIATAN 10-14

PROGRAM PENGEMBANGAN APARATUR KEMENPERA TAHUN 2012 KEGIATAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGEMBANGAN ORGANISASI PENGEMBANGAN SIMKA ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN IMPLEMENTASI REFORMASI BIROKRASI PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DIKLAT KEPEMIMPINAN DIKLAT TEKNIS PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SDM APARATUR KEMENPERA TAHUN 2012 KEGIATAN 10-14

KEGIATAN PROGRAM PENGEMBANGAN APARATUR KEMENPERA TAHUN 2013 PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGEMBANGAN ORGANISASI FASILITASI PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYELENGGARAAN PENGADAAN CPNS PELAMAR UMUM DAN DATABASE KATEGORI II. FORMASI TAHUN 2013. PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN STRUKTURAL PENGEMBANGAN SIMKA ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN IMPLEMENTASI REFORMASI BIROKRASI PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRAS 10-14

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SDM APARATUR KEMENPERA TAHUN 2013 KEGIATAN DIKLAT KEPEMIMPINAN PENGEMBANGAN SDM KEMENPERA PENYUSUNAN JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN FASILITASI PENYUSUNAN LEMBAGA SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI DAN REGISTRASI KEAHLIAN KEPADA ORANG ATAU BADAN YANG MENYELENGGARAN PEMBANGUNAN PKP. 10-14

KEMENTERIAN NEGARA PERUMAHAN RAKYAT TERIMAKASIH