GAMBARAN UMUM PEMILU 2014 DI LUAR NEGERI

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Oleh: DIREKTUR JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM
Advertisements

AGUN GUNANDJAR SUDARSA Ketua Komisi II DPR RI. UU No. 32 Tentang Pemerintahan Daerah Akan direvisi dengan inisiatif/ diusulkan Pemerintah menjadi 3 RUU,
KOMISI II DPR RI. DaerahAMJ 2013AMJ 2014Tidak ada data Provinsi 1230 Kab/Kota Jumlah
Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik
PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ANGGARAN TAHAPAN PEMILIHAN UMUM 2014 UNTUK BADAN PENYELENGGARA PEMILU AD-HOC DI LUAR NEGERI berdasarkan Keputusan.
TAHAPAN, PROGRAM, & JADUAL
VARIAN SUARA SAH pada Revisi Peraturan KPU No. 26 Tahun 2013
REKOMENDASI RAKERDA FKUB PROV.SULUT Hotel aryaduta, 20 – 22 maret 2014 • Dengan senantiasa mengharapkan ridho Tuhan Yang Maha Kuasa, Rapat Kerja Daerah.
P ENYELESAIAN S ENGKETA P EMILU M ENURUT UU N O. 8 T AHUN 2012 J AKARTA, 8 M ARET 2013 D RS. A GUN G UNANJAR S UDARSA, BC.I P.M SI K ETUA K OMISI II DPR.
KOMISI PEMILIHAN UMUM KEPUTUSAN KPU Nomor 405/Kpts/KPU/Tahun 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ANGGARAN.
TUGAS DAN FUNGSI PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI (PPLN)
SOSIALISASI PERATURAN KPU NOMOR 8 TAHUN 2012 Oleh : Arief budiman Malang, 10 agustus 2012.
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM JALAN IMAM BONJOL NO. 29 JAKARTA
UNTUK MENJADI BADAN HUKUM
BADAN LEGISLASI DPR-RI TAHUN LATAR BELAKANG PERUBAHAN  Program Prolegnas Prioritas tahun 2010  Penyempurnaan Lesgislasi RUU Paket Politik  Peningkatan.
KPU PROVINSI JAWA TENGAH
MK DAN KEWENANGAN PEMBUBARAN PARTAI POLITIK
SOSIALISASI/PENYULUHAN PERATURAN KPU TENTANG VERIFIKASI PARTAI POLITIK
SOSIALISASI PEMILU 2009 KPU Kabupaten Sragen. SUBSTANSI KAMPANYE Dasar Hukum: UU 10 /2008 PEMILU -Kampanye Pasal 76 – 140 UU 10/2008 -Peraturan KPU No.19/2008.
SOSIALISASI PEMILU 2009 KPU Kabupaten Sragen.
BAB II Proses Pembentukan Undang-Undang
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden TAHUN (Berdasarkan UU No
MENCIPTAKAN PEMILU BERKWALITAS
Oleh: Nelson Simanjuntak Badan Pengawas Pemilu RI
PENGANTAR KULIAH PEMILIHAN UMUM
DR. Hj. MARNI EMMY MUSTAFA, SH.,MH Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat
PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI (PPLN MANAMA-BAHRAIN)
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH
PENCALONAN PADA PEMILUKADA PROVINSI DKI JAKARTA
BADAN LEGISLASI DPR-RI Oktober Tahun LATAR BELAKANG PERUBAHAN Program Prolegnas Prioritas tahun 2010 Penyempurnaan Lesgislasi RUU Paket Politik.
Pendidikan Kewarganegaraan
Pemilih dalam Pemilu Legislatif 2014
Divisi Sosialisasi, Data, dan Informasi
KONFLIK-KONFLIK PILKADA YANG TERJADI SELAMA INI
PELAPORAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE PEMILU PARTAI POLITIK 2014
Eksistensi Parpol dan Perubahan Sistem Pemilu Legislatif Dr. Wahyudi Kumorotomo Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada
LEMBAGA NEGARA MENURUT UUD NRI TAHUN 1945 UUD 1945 KY DPR DPD MPR BPK
Oleh Juri Ardiantoro Komisi Pemilihan Umum RI
KONSULTASI Pendaftaran & VERIFIKASI Parpol Menjadi Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi & DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 IDA BUDHIATI, S.H., M.H.
Materi Ke-11: PROGRAM LEGISLASI DPR-DPD
Sosialisasi Pemilu Pres-Wapres
Wewenang, Kewajiban, dan Hak
TAHAPAN PEMILU, Pendaftaran & VERIFIKASI Parpol Menjadi Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi & DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 IDA BUDHIATI, S.H.,
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
SEJARAH PEMILU DI INDONESIA
PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI ISTANBUL
Hukum Tata Negara “PEMILIHAN UMUM dan KPU”
UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
PEMILU DI INDONESIA TUGAS : BUATLAH SLIDE INI MENJADI SEBUAH MAKALAH DENGAN KETENTUAN : MAKSIMAL 5 HAL, 2 SPASI , DI KUMPUL MINGGU YANG AKAN DATANG TUGAS.
TIMELINE PENYELENGGARAAN PEMILU 2019
Pikada Serentak Jawa Timur 2018 & Pemilu Legislatif & Presiden 2019
SEMINAR KODIFIKASI UNDANG-UNDANG PEMILU
KODIFIKASI PKPU TENTANG PENCALONAN PEMILIHAN GUBERNBUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.
GAMBARAN UMUM PEMILU 2014 DI LUAR NEGERI
PEMILIHAN UMUM Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Pemerintahan dan Budaya
PEMILIHAN UMUM.
SEJARAH PEMILU DI INDONESIA
PEMILIHAN UMUM KELASA VI SEMESTER 1 PROFIL PETUNJUK KURIKULUM MATERI
Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah
MENGAPA HARUS ADA PEMILU
Pemilu di Indonesia Tahun 2004
JADWAL DAN TAHAPAN PEMILU DPR, DPD, DAN DPRD 2014
PELAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILU 2014
SOSIALISASI PENGAWASAN PEMILU TAHUN 2019 PANWASCAM SUT SETI.
SOSIALISASI PEMILU TAHUN 2019 KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN FORMULIR LAPORAN DANA KAMPANYE
Disampaikan dalam SOSIALISASI SMA 1 N BUNGURAN UTARA 02 Februari 2019 RELAWAN DEMOKRASI (RELASI) KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN NATUNA 2019.
Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan.
Transcript presentasi:

GAMBARAN UMUM PEMILU 2014 DI LUAR NEGERI KOMISI PEMILIHAN UMUM PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI PPLN – MANAMA BAHRAIN GAMBARAN UMUM PEMILU 2014 DI LUAR NEGERI TAUFIK KURNIAWAN KETUA PPLN MANAMA - BAHRAIN Sosialisasi Pemilihan Umum 2014 , Jum’at 30 Agustus 2013, KBRI Manama

DASAR HUKUM PEMILU UUD 1945 Pasal 22 E UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

10 Kali PEMILU di INDONESIA 10 Kali Pemilu PILPRES 1955 [ Revolusi ] 1971 [ Transisi ] 1977, 1982, 1987, 1992, 1997 [ Orde Baru ] 1999 [Reformasi] 2004, 2009 [Demokrasi] PILPRES 1955 – 1999 : Presiden dipilih MPR 2004 – 2009 : Presiden dipilih langsung (Sistem 2 Putaran)

15 PARPOL PESERTA PEMILU 2014 12 PARPOL 3 PARPOL DI ACEH PARTAI PESERTA PEMILU 2014 15 PARPOL PESERTA PEMILU 2014 12 PARPOL 3 PARPOL DI ACEH 15 Partai http://www.pplnbahrain.org/parpol-peserta-pemilu.html

Kemana Suara Pilihan Kita? PEMILIHAN UMUM 2014 CALON LEGISLATIF !!! Kemana Suara Pilihan Kita? Kita Memilih Diantara 12 Partai Jakarta II (Jakarta Pusat + Jakarta Selatan) 7 Kursi Legislatif Lampiran UU No. 8 Tahun 2012

PEMILIHAN UMUM 2014 PEMILIH !!! Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin (UU 8 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 25) Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih (pasal 19)

Warga Negara Indonesia !!! PEMILIHAN UMUM 2014 Warga Negara Indonesia !!! adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-undang sebagai warga negara (UU 8 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 24)

Bagaimana memilih? MENCOBLOS !!! PEMILIHAN UMUM 2014 MENCOBLOS !!! Bagaimana memilih? Mencoblos !!! satu kali pada nomor atau tanda gambar partai politik dan/ atau nama calon pada surat suara

PEMILIHAN UMUM 2014 Kapan Dilaksanakan ??? 9 April 2014 Perhitungan Suara 30 Maret - 6 April 2014 (Pemungungutan Suara LN) 4 / 5 April 2014 !! PEMILU di BAHRAIN

KOMISI PEMILIHAN UMUM PPLN – MANAMA BAHRAIN Alamat Kontak Situs PPLN : http://www.pplnbahrain.org Sekretariat : KBRI Villa 2113, Road 2432, Block 324, Juffair, Manama, Kingdom of Bahrain Telp: +973 17400164, Fax: +973 17400267 Email : pplnbahrain@gmail.com

PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI KOMISI PEMILIHAN UMUM PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI PPLN – MANAMA BAHRAIN TERIMA KASIH

PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI KOMISI PEMILIHAN UMUM PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI PPLN – MANAMA BAHRAIN CARA MEMILIH PEMILU 2014 MENCONTRENG ATAU MENCOBLOS ???

MENCOBLOS !!!

PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI KOMISI PEMILIHAN UMUM PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI PPLN – MANAMA BAHRAIN BERAPA PARPOL PESERTA PEMILU 2014 ???

12 PARPOL NASIONAL (+3 PARPOL ACEH ) 15 PARTAI POLITIK !!! 12 PARPOL NASIONAL (+3 PARPOL ACEH )

PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI KOMISI PEMILIHAN UMUM PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI PPLN – MANAMA BAHRAIN TANGGAL BERAPA PEMILU 2014 di BAHRAIN akan DILAKSANAKAN ???

4 – 5 APRIL 2014 !!! Mari Sukseskan Pemilu 2014

PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI KOMISI PEMILIHAN UMUM PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI PPLN – MANAMA BAHRAIN PPLN MANAMA BAHRAIN Dibentuk oleh KPU Melaksanakan Pemilu di LN 1 Ketua merangkap anggota 4 Anggota 2 Sekretariat Pengesahan 13 Juni 2013

BADAN PENYELENGGARA PEMILU 2014 PPLN – MANAMA BAHRAIN AD HOC COMMITTEE (PPLN & KPPLN) PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI (PPLN) PPLN 5 ORANG X 130 NEGARA = 650 ORANG KELOMPOK PENYELENGGARA PEMILIHAN LUAR NEGERI (KPPSLN) KPPSLN 7 ORANG X 873 KPPS = 6.111 ORANG NOTES : PPLN BERTANGGUNGAWAB KEPADA KPU TOTAL PENYELENGGARA + 5,000,000 ORANG

REGULASI PEMILU LUAR NEGERI PPLN – MANAMA BAHRAIN Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 a. Pasal 158 (1) Pemungutan suara bagi Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri hanya untuk calon anggota DPR. b. Pasal 323 Hasil perolehan suara dari Pemilih di luar negeri dimasukkan sebagai perolehan suara untuk daerah pemilihan Provinsi DKI Jakarta II. Lampiran Undang-Undang menyatakan bahwa Daerah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta II meliputi Kota Jakarta Pusat + Luar Negeri dan Kota Jakarta Selatan dengan alokasi 7 kursi.

3 Langkah !!! Lihat DPSLN Website: www.pplnbahrain.org Sekretariat PPLN Manama CEK dan RICEK (nama dan data anda) KABAR – KABARI Registrasi jika belum terdaftar Perbaiki jika data salah