BAWASLU DALAM PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMILU

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Oleh: DIREKTUR JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM
Advertisements

PERAN BAWASLU DALAM MEWUJUDKAN PEMILU 2014 YANG DEMOKRATIS
STRATEGI DAN LANGKAH DALAM MEWUJUDKAN LAPORAN KEUANGAN MAHKAMAH AGUNG RI DENGAN OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP) Bagian Akuntansi 1.
HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH
P ENYELESAIAN S ENGKETA P EMILU M ENURUT UU N O. 8 T AHUN 2012 J AKARTA, 8 M ARET 2013 D RS. A GUN G UNANJAR S UDARSA, BC.I P.M SI K ETUA K OMISI II DPR.
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
PENGAWASAN PEMILU & PERAN MAHASISWA
DR. Hj. MARNI EMMY MUSTAFA, SH.,MH Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat
Nama Anggota :  Farauq Burhany /  Nanda Primazan /  Rizqan Naelufar /  Ahmad Fahmi.R /  Febri Permana.
SELAMAT DATANG.
ETIKA PROFESI JAKSA.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
Pokok-Pokok Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan Gonthor R. Aziz, SH., LLM.
HUKUM ACARA PERADILAN KONSTITUSI
Kode Etik PNS & Kode Etik Kementrian Keuangan
UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) No. 5 Tahun 2014
STRUKTUR PEMERINTAHAN DAERAH
STRATEGI PENGAWASAN PEMILU
Struktur Penyelenggara Pemerintahan Daerah : Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Disampaikan pada acara :
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
Impeachment atau Pemakzulan
PENANGANAN PELANGGARAN PADA TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2015 HARIYANTO. S.E.
LATAR BELAKANG Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya (fundamental human rights). Membangun.
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KETENTUAN TENTANG POLITIK UANG dalam UU No. 10 Tahun 2016
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Peran Ombudsman RI dalam pengawasan penyelenggaraan Pelayanan Publik di Indonesia (sesuai UU No. 37/2008 ttg Ombudsman RI dan UU No. 25/2009 ttg Pelayanan.
PENGATURAN POLITIK UANG DALAM UU PILKADA
SOSIALISASI PEMBINAAN SDM, PELAYANAN DAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
Tugas dan kewenangan KPU Provinsi dPerwakilan alam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan.
Prof. Dr. Jamal Wiwoho, SH., M. Hum
Direktorat Pelayanan Komunikasi Masyarakat 2016
Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering ) Bagian III
KERANGKA PENEGAKAN HUKUM PILKADA
PENGANTAR DISKUSI REGULASI PROSEDUR ETIK
Peradilan TUN Para Pihak & Penyelesaian Sengketa TUN
Peran perempuan dalam pengawasan partisipatif dalam rangka pilbup
Evaluasi Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu: Konsistensi Regulasi dan Upaya Mewujudkan Keadilan Elektoral Jakarta, 22 Oktober 2017.
PERAN PENGAWASAN KEMENTERIAN PANRB TERKAIT AMANAT
PERSOALAN HUKUM DALAM PEMILIHAN GUBERNUR dan WAKIL GUBERNUR TAHUN 2018
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
ASPEK HUKUM PELAYANAN PUBLIK
PENGUATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILU 2019
HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI
DIVISI HUKUM DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PEMILU BAWASLU PROVINSI JATENG
(Kordiv. Organisasi & SDM Panwaskab Karanganyar)
Penyelesaian Sengketa Acara Cepat Pemilihan
Pemilu di Indonesia Tahun 2004
NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM PEMILU DAN PEMILIHAN
KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA
Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu DPR, DPD, DPRD
Mahkamah Konstitusi. Rifqi Ridlo Phahlevy.
Farid B. Siswantoro, KPU DIY
PENGAWASAN PARTISIPATIF
Oleh ERNA AL MAGHFIROH PANWASLU KOTA MALANG
NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM PEMILU DAN PEMILIHAN
Oleh: INDRA TRITUSIAN Ketua Bawaslu Kabupaten Batang Hari Divisi Hukum Penindakan Pelanggaran Oleh: INDRA TRITUSIAN Ketua Bawaslu Kabupaten Batang Hari.
MUNSIR SALAM KOORDIV PENGAWASAN DAN HUBAL BAWASLU PROVINSI SULTRA Disampaikan pada Kegiatan RAKERNIS PENINGKATAN SDM BAWASLU KAB/KOTA dan PANWASCAM GELOMBANG.
SOSIALISASI PENGAWASAN PEMILU TAHUN 2019 PANWASCAM SUT SETI.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP APARATUR PEMERINTAH DAERAH DARI JERATAN PIDANA MELALUI PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NO 48 TAHUN 2016 Drs. TRI YUWONO, M.Si.
HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI. ASAS DAN SUMBER HUKUM ACARA MK Pembahasan: Asas-Asas Hukum Acara MK Sumber Hukum Acara MK.
KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU BY. DEISY T. SOPUTAN,S.PD.,M.HUM KOORDIV SDM, ORGANISASI, DATA DAN INFORMASI.
TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS PEMILU DALAM PENGAWASAN PENGADAAN, DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM 2017 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN.
Badan Kepegawaian Negara Balikpapan, 21 Februari 2019
PENGAWASAN PRA MASA KAMPANYE PEMILU 2019
MATERI KELEMBAGAAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM RELAWAN DEMOKRASI KPU KABUPATEN CIANJUR KPU Kabupaten Cianjur | Jl. Taifur Yusuf No. 35 Bojongherang Telp./Fax.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH.
SOSIALISASI PELANGGARAN PEMILU Zulham Efendi Irfan. BADAN PENGAWAS PEMILU PROVINSI ACEH
AUDIT LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAHAN
Transcript presentasi:

BAWASLU DALAM PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMILU PERAN DAN TUGAS BAWASLU DALAM PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMILU Oleh : Ferdinand E.T. Sirait Kabag Analisis Teknis Pengawasan dan Potensi Pelanggaran Sekretariat Jenderal Bawaslu

PIRAMIDA PER-UU PENYELENGGARA DAN PENYELENGGARAAN PEMILU 1 2 3 4 5 UUD 1945: Ps.22E UU No 15 Tahun 2011 UU No. 8 Th 2012 (Pemilu Legislatif) UU No. 42 Th 2008 (Pilpres) UU No. 32 Th 2004 Jo UU No. 12 Th. 2008

PENTINGNYA PENGAWASAN PEMILU GOOD GOVERNANCE PEMILU SUKSESI PELANGGARAN PENGAWASAN BAD GOVERNANCE

mandiri; jujur; adil; kepastian hukum;tertib penyelenggara Pemilu; Definisi : Pengawasan Pemilu adalah kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai proses penyelenggaraan Pemilu sesuai peraturan perundang-undangan. Tujuan : menegakkan integritas penyelenggara, penyelenggaraan dan hasil pemilu melalui pengawasan Pemilu berintegritas dan berkredibilitas untuk mewujudkan Pemilu yang demokratis; dan memastikan terselenggaranya Pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkualitas, serta dilaksanakannya peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu secara menyeluruh. PENGAWASAN PEMILU ASAS : mandiri; jujur; adil; kepastian hukum;tertib penyelenggara Pemilu; kepentingan umum; Keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas; efisiensi; dan efektivitas.

BAWASLU Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (vide Ps. 1 angka 16 UU No. 15 Th. 2011) Titik Tekan Tugas dan Fungsi Bawaslu Mengawasi penyelenggaraan Pemilu dalam rangka PENCEGAHAN dan PENINDAKAN PELANGGARAN Untuk terwujudnya Pemilu yang demokratis Vide Ps. 73 ayat (2) UU No. 15 Th. 2011

TUGAS BAWASLU NO UU NOMOR 15 TAHUN 2011 UU NOMOR 22 TAHUN 2007 Mengawasi Persiapan penyelenggaraan Pemilu Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu 2 Mengawasi Pelaksanaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu 3 Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumentasi serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh Bawaslu dan ANRI Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU untuk ditindaklanjuti 4 Memantau atas pelaksanaan tindak lanjut penanganan pelanggaran pidana Pemilu oleh instansi yang berwenang Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang 5 Mengawasi atas pelaksanaan putusan pelanggaran Pemilu Menetapkan standar pengawasan tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagai pedoman kerja bagi pengawas Pemilu di setiap tingkatan 6 Evaluasi Pengawasan Mengawasi pelaksanaan penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan berdasarkan peraturan perundang-undangan; 7 Menyusun laporan hasil pengawasan penyelenggaraan Pemilu Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi pengenaan sanksi kepada........yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung 8 Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perUndang-Undangan Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang

WEWENANG BAWASLU NO UU NOMOR 15 TAHUN 2011 UU NOMOR 22 TAHUN 2007 1 Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan ketentuan perUndang-Undangan mengenai Pemilu Memberikan rekomendasi kepada KPU untuk menonaktifkan sementara dan /atau mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g 2 Menerima laporan adanya dugaan pelanggaran administrasi Pemilu dan mengkaji laporan dan temuan, serta merekomendasikannya kepada yang berwenang Memberikan rekomendasi kepada yang erwenang atas temuan dan laporan terhadap tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilu. 3 Menyelesaikan sengketa Pemilu 4 Membentuk Bawaslu Provinsi 5 Mengangkat dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi 6 Melaksanakan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan perUndang-Undangan

KATA KUNCI: Strategi Pengawasan Bawaslu SOSIALISASI kepada para pemangku kepentingan tentang peraturan Pemilu dan sanksi-nya PENCEGAHAN PARTISIPASI: mendorong semua pihak untuk berperan aktif mengawasi proses penyelenggaraan Pemilu PERINGATAN DINI: menyampaikan peringatan dini kepada partai politik, penyelenggara Pemilu, masyarakat pemilih, pemilih dan pemangku kepentingan lainnya agar tidak melakukan pelanggaran LAW ENFORCEMENT: mengingatkan secara tegas kepada seluruh pemangku kepentingan tentang aturan dan sanksi terhadap pelanggaran, apabila terdapat kecenderungan atau indikasi awal pelanggaran mengajukan nota keberatan secara tertulis dan terbuka apabila KPU dan jajarannya tidak menindaklanjuti teguran, peringatan, dan rekomendasi Panwaslu PENINDAKAN PUBLIKASI: melakukan sosialisasi langkah-langkah penindakan yang akan dilakukan oleh pengawas Pemilu mempublikasikan melalui media massa tentang kecenderungan atau indikasi pelanggaran

HULU HILIR WILAYAH PENGAWASAN TENGAH LOKUS STRATEGI PERSEPSI SISTEM & KELEMBAGAAN SUPRASTRUKTUR LOKUS PROSES PROSEDUR PELANGGARAN KELALAIAN EDUKASI ADVOKASI REKAYASA SISTEM DAN KELEMBAGAAN SOSIALISASI SUPERVISI FASILITASI PENINDAKAN STRATEGI

PELAKSANAAN KEWENANGAN BAWASLU SENGKETA PEMILU DITANGANI SENDIRI ADMINISTRASI K P U BAWASLU PELANGGARAN PIDANA KEPOLISIAN KODE ETIK D K P P LEMBAGA NEGARA LAIN PENANGANAN LINTAS SEKTOR PEMDA

TERIMA KASIH