LEMBAGA EKSEKUTIF dan LEGISLATIF

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KEMERDEKAAN MENGELUARKAN PENDAPAT
Advertisements

BAB 2 SISTEM PEMERINTAHAN
PETA LEMBAGA NEGARA (Pasca Amandemen UUD )‏
SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA DAN PERAN LEMBAGA NEGARA SEBAGAI PELAKSANA KEDAULATAN RAKYAT LENI ANGGRAENI, S.Pd., M.Pd.
SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA
Pemerintah dan Pemerintahan
HAK TURUT SERTA DALAM PEMERINTAHAN
Konsep Ilmu Politik Negara (State) Kekuasaan (Power)
ASAS HUKUM TATA NEGARA Riana Susmayanti, SH.MH.
Pertemuan 7 TRIAS POLITIKA
SISTEM PEMERINTAHAN AMERIKA SERIKAT
KEKUASAAN KEPRESIDENAN AMERIKA SERIKAT Politik dan Pemerintahan Amerika Serikat (2012) DHITSAHANINGRUM G.P
DINAMIKA PELAKSANAAN UUD 45 KULIAH KE-4.
TUGAS KEWARGANEGARAAN PENDIDIKAN SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA CINA
Menyemai Kesadaran Konstitusional dalam Kehidupan Bernegara
PASIRIA HARTATI PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS
KELOMPOK I RESTRUKTURISASI KELEMBAGAAN ( MODEL UMUM ) RUDOLF ( ) ABD RAHMAN R ( ) ………………………………..
SISTEM KETATANEGARAAN BERDASAR AMANDEMEN UUD 45
HUBUNGAN INTERNASIONAL & ORGANISASI INTERNASIONAL
Lembaga Kepresidenan Masnur Marzuki.
Istilah Demokrasi Demokrasi berasal dari bahasa yunani yaitu “Demos” yang berarti rakyat dan “kratein” yang berarti kekuasaan. Oleh karenanya demokrasi.
Penyelenggaran Kekuasaan Negara
Demokrasi, Kewenangan dan Legitimasi
Konsep dasar Politik dan pemerintahan
SISTEM KETATANEGARAAN PADA AMANDEMEN UUD NEGARA RI TAHUN 1945
menjalin hUBUNGAN INTERNASIONAL
KULIAH HUKUM TATA NEGARA Pertemuan K-3
KOMNAS HAM Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dibentuk oleh pemerintah Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden No. 50 Tahun 1993 tentang Komisi.
MODUL PKK AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK PEMERINTAH & SWASTA MODUL 1
SISTEM PEMERINTAHAN DI BEBERAPA NEGARA
BIROKRASI DAN POLITIK ABDUL HAKIM FIA UB.
PENGANTAR HUKUM INDONESIA
SISTEM PEMERINTAHAN Sistem pemerintahan merupakan gabungan dari
KELOMPOK BAB 3 Menganalisis Kewenangan Lembaga-Lembaga
KELOMPOK 4 AHMAD SULTON ARLIANSAH
LEMBAGA PEMERINTAH DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Sebelum dan Sesudah Perubahan UUD 1945 Fitriani A Sjarif, SH, MH 2008.
Apa dan Mengapa Demokrasi?
SISTEM POLITIK DI INDONESIA
STRUKTUR POLITIK.
POLITIK DAN STRATEGI BERDASARKAN PANCASILA
Tugas HTN BAB 7 ORGAN DAN FUNGSI KEKUASAAN NEGARA
SISTEM KETATANEGARAAN PADA AMANDEMEN UUD NEGARA RI TAHUN 1945
“DEMOKRASI “ oleh Saddam Febrian
Penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia (I)
Modul Sistem Politik Indonesia LEMBAGA / BADAN EKSEKUTIF
Presented by: Syaiful Bakhri, S.Sos, MM
Mhd. Yusrizal Adi Syaputra, SH.MH
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN Oleh DANIEL ARNOP HUTAPEA, S
LEGISLATIF INDONESIA IPEM4323
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN Oleh DANIEL ARNOP HUTAPEA, S
ILMU POLITIK NAMA ANGGOTA : RISKI RIANDA ALBERTUS ARYO ANDIKA TITO NUR
BAB II BUDAYA DEMOKRASI
SISTEM PEMBAGIAN NEGARA KEKUASAAN PEMERINTAH
Disusun oleh: Kelompok 1 ISP-PPKn B 2014
Materi-4 Pengantar Ilmu Politik INSTITUSI POLITIK
Nama : Ranny Firdaus Ria yuwinda
TEORI-TEORI POLITIK PEMERINTAHAN
"LEMBAGA NEGARA" Ericson Chandra.
Kelompok 3 : 1. M. Fauzan 2. Mustika Desi R. 3. Nur Aini
MASA PEMERINTAHAN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO PERIODE 2009 – 2014
SISTEM KETATANEGARAAN PADA AMANDEMEN UUD NEGARA RI TAHUN 1945
MODUL IV SISITEM POLITIK INDONESIA STRUKTUR DAN FUNGSI SISTEM POLITIK
DEMOKRASI Pengertian Sejarah Demokrasi Jenis Demokrasi/ Tipe Demokrasi
PROSES HUKUM.
Pengantar Ilmu Politik
BAB-6 SISTEM POLITIK. Di Negara Lain Sistem Politik Komunis Sistem Politik Liberal Di Indonesia Sistem Politik Demokrasi Perilaku Yang Sesuai Aturan Suprastruktur.
DISUSUN OLEH : KELOMPOK : 1 1. SARA STEFANY TAMUBOLON ARIFAH ZUHRO ANDIK GUNAWAN 4. ADLI 5. ALFRINDO SINAGA.
Pertemuan 4 Integritas dan Anti Korupsi. Tugas : 1. Apa itu sistem integritas nasional ? 2. Mengapa diperlukan sistem integritas nasional? 3. Bagaimana.
LENI ANGGRAENI, S.Pd., M.Pd. SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA DAN PERAN LEMBAGA NEGARA SEBAGAI PELAKSANA KEDAULATAN RAKYAT.
Transcript presentasi:

LEMBAGA EKSEKUTIF dan LEGISLATIF

TRIAS POLITIKA Pembagian fungsi-fungsi pemerintahan menjadi 3 Legislatif : rule making Eksekutif : rule application Yudikatif : rule adjudication

PEMBAGIAN STRUKTUR KEKUASAAN DI INDONESIA LEGISLATIF EKSEKUTIF YUDIKATIF M P R PRESIDEN MA MK KY DPR DPD DPRD KEPALA DAERAH PENGADILAN

Pembagian kekuasaan (revolusi gemilang 1688) KONFLIK BANGSAWAN PEMBUAT KEBIJAKAN HAKIM RAJA EKSEKUTIF LEGISLATIF YUDIKATIF

EKSEKUTIF Dalam arti luas adalah kepala negara/pemerintahan, pegawai pemerintah, birokrasi, dengan tugas penegakan hukum/aturan, menginisiasi kebijakan serta melakukan hubungan internasional Dalam arti sempit sebagai simbol persatuan negara serta penyedia kepemimpinan dalam sistem politik. Lebih banyak terekspos di dalam acara ceremonial; rapat dengan legislatif, membuka acara, menerima tamu negara/duta besar, menandatangani dokumen resmi. (Politics, the basic. Tansey and Jackson, New York, Routledge, 2008)

EKSEKUTIF Paradox Eksekutif?

LEGISLATIF Wakil rakyat sebagai pembuat undang-undang dan kebijakan. Berkembang dengan fungsi penyelidikan dan kontrol atas kinerja eksekutif. Merupakan AGENT dalam sistem politik sebagai pembawa mandat dari PRINCIPAL. Representasi dari demokrasi perwakilan Check balance atas kekuasaan eksekutif

LEGISLATIF Paradox Legislatif?