MEMBANGUN KARAKTER BANGSA

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PERKEMBANGAN ALOKASI DANA PNPM-MPd KAB. NAGAN RAYA S/D TAHUN 2013
Advertisements

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
Aspek-aspek Desa Adat dan Lembaga Adat yang Harus diatur dan didanai Pemerintah, Pemda Provinsi, Pemda Kab/Kota, dan Pemdes Oleh Nata Irawan, SH, MSi.
TINDAK LANJUT PP Nomor 6 Tahun 2007 tentang
“Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga”
H.Ghazaly Ama La Nora,S.Ip,M.Si Mercu Buana University
Membangun negara dari desa
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROSES PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA Studi Kasus : Program Alokasi Dana Desa di Desa Bialo Kabupaten Bulukumba Faisal.
1 DAMPAK PNPM, PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PADA PELUANG KERJA DAN PEMBERANTASAN KEMISKINAN Jakarta – April 12, 2007 Gustav F. Papanek Boston Institute.
Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
UU Desa dan Arah Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengaturan Desa Terkait Pemanfaatan Data Base Partisipatif.
Langkah-Langkah Pendampingan KSM Juni 2014.
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEBAGAI UPAYA PENDEKATAN HIV DAN AID’S
PENGORGANISASIAN DAN PEMBINAAN POKJANAL POSYANDU
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROGRAM MP3KI TAHUN 2014 DI LOKASI PNPM MANDIRI PERKOTAAN
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
PENGURANGAN RISIKO BENCANA - BERBASIS KOMUNITAS (PRB-BK)
PELUANG PEMBIAYAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI DAERAH
Topik Bahasan PELAKU DAN PERAN KEGIATAN PRB-BK.
Jl. Salemba Raya No. 28 Tlp Jakarta
ROAD MAP IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 DISAMPAIKAN OLEH: TARMIZI.
GOOD GOVERNANCE.
KEBIJAKAN NASIONAL PNPM MANDIRI
QUALITY ASSURANCE SPECIALIST (QAS) dan KETERKAITAN DENGAN PPM
Peluang BKM pasca UU Desa
“Bersama Membangun Kemandirian”
DINAS PERTANIAN PROVINSI BENGKULU 2012
PROBLEMATIKA PENATAAN SISTEM KELEMBAGAAN PNPM-MANDIRI PERDESAAN
PNPM Mandiri Perkotaan DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM.
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
Otonomi Daerah dalam Kerangka NKRI
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Sektor Industri Oleh : Hermien Roosita Asisten Deputi Urusan Manufaktur, Prasarana dan.
PENDAMPINGAN DESA TAHUN 2015 “Transisi Pengakhiran PNPM-Mandiri Perdesaan dalam rangka Pengawalan Implementasi UU Desa”
MODEL PENGELOLAAN PNPM MANDIRI PERDESAAN PASCA PROGRAM
RAPAT KERJA KOMISI VIII DPR RI DENGAN MENTERI SOSIAL RI
MANAJEMEN ASSESMENT DAN DAYA DUKUNG PENDIDIKAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEBAGAI UPAYA PENDEKATAN HIV DAN AID’S
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PEREKONOMIAN INDONESIA
DANA AMANAH MASYARAKAT
Pertemuan 6 DASAR, TUJUAN DAN VISI, PRINSIP, SYARAT, KEWENANGAN, DAN TUGAS PEMERINTAHAN DAERAH.
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
INSTRUKSI PRESIDEN RI NO 3 TAHUN 2010 TENTANG PROGRAM PEMBANGUNAN YANG BERKEADILAN Pelaksanaan program-program pembangunan yang berkeadilan yang termuat.
KONSEP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.
KEBIJAKAN PELAKSANAAN PUAP-2010
TAHUN 2014 TENTANG DESA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT
KONSEP DESA/KELURAHAN TANGGUH BENCANA
Lilik Sulistyowati DIREKTORAT PEMBINAAN KHUSUS DAN LAYANAN KHUSUS
TUPOKSI TIM PENYUSUN RPJM DESA Ir
Konsep Desa dan Kelurahan Tangguh
PERAN PELAKU PEMBERDAYAAN BAGI PERCEPATAN KEMANDIRIAN DESA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEBAGAI UPAYA PENDEKATAN HIV DAN AID’S
PENANGGULANGAN BENCANA DI INDONESIA
Tata Kelola Pemerintahan Desa
MEMBANGUN KELOMPOK KUNCI MEBERDAYAKAN MASYARAKAT
WORKSHOP TENAGA PENDAMPING 2017
DINAMIKA SISTEM KETATALAKSANAAN PEMERINTAHAN
Materi : Pemberdayaan Masyarakat Dalam Program PISEW
DINAMIKA SISTEM KETATALAKSANAAN PEMERINTAHAN
DINAMIKA SISTEM KETATALAKSANAAN PEMERINTAHAN
PPPUD (Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah)
IMPLEMENTASI UNDANG – UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT OLEH:TUTIK KUSUMA WADHANI,SE,MM,M.Kes.
PENGORGANISASIAN MASYARAKAT
PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Peran Pusat Kemasyarakatan Desa dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
Oleh : Drs.DIAN BUDIYANA,M.Si KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN CIAMIS.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH.
Bappeda DIY disampaikan dalam Seminar Nasional LP3M UMY
Transcript presentasi:

MEMBANGUN KARAKTER BANGSA Pengalaman Dari PNPM Mandiri Perdesaan oleh : Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Disampaikan pada : FGD Membangun Fondasi Iptek untuk Revolusi Karakter Bangsa Menuju Indonesia Sejahtera – Berdaulat – Bermartabat “Gerakan Otak Sehat dan Penguatan Nilai Budaya Bansga Jakarta, 20 Nopember 2014

Paradigma Pembangunan Sentralistik Partisipatif PNPM Mandiri Perdesaan Masyarakat Subyek Pembangunan

Lokasi dan Alokasi Dana BLM Tahun 2014 404 Kabupaten 5.300 Kecamatan 33 Provinsi Merupakan program penanggulangan kemiskinan dengan cakupan lokasi terbesar, Skema pembiayaan, oleh Pemerintah (DUB) dan Pemerintah Daerah (DDUB); Total BLM Rp. 10.761 Trilyun, termasuk didalamnya program- program pendukung (MP3KI, PNPM Integrasi, PNPM Pertanian)

Pokok Kegiatan PNPM MPd FASILITATOR Penyediaan Infrastruktur Dasar Kegiatan Ekonomi (SPP, UEP) Pendidikan & Kesehatan Penguatan Kelembagaan Selama 7 tahun pelaksanaan sejak T.A. 2007, telah melibatkan tenaga kerja 11.984.856 tenaga kerja; Dana bergulir melalui kelompok SPP, kurang lebih 10 Trilyun, dari modal awal 6,6 Trilyun pada T.A. 2007;

Prinsip Dasar PNPM MPd Penerapan prinsip-prinsip tersebut maka: Bertumpu pada Pembangunan Manusia Keberpihakan pada Orang Miskin Partisipasi Transparansi dan Akuntabilitas Demokratisasi Otonomi Desentralisasi Kesetaraan dan Keadilan Gender Prioritas Keberlanjutan Penerapan prinsip-prinsip tersebut maka: Masyarakat mampu ampu mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi, Merumuskan serta menetapkan prioritasnya kegiatan; Merumuskan alternatif untuk menyelesaikan permasalahan; Mampu mengorganisir diri sebagai salah satu cara penanggulangan bersama; Mampu mengembangkan aturan main, nilai, norma yang disusun, disepakati serta dipatuhi bersama; Mampu memperluas kerjasama serta kemitraan yang setara

Pembelajaran dari PNPM MPd Gotong Royong / Demokratisasi Proses Pemberdayaan PNPM MPd Pendampingan Kontinu Pengambilan Keputusan oleh Masyarakat Partisipasi Aktif Masyarakat Mengedepankan Musyawarah di Desa dan Kec. Penguatan Pemerintahan Lokal Filosofi Dasar: “ D O U M” (dari, oleh dan untukmasyarakat)

PNPM MPd dan Bangunan Karakter Bangsa Kultur Psikologis Budaya Pendidikan Lingkungan Eksternal lainnya Bangunan Karakter Bangsa Variabel Berpengaruh Seluruh tahapan PNPM MPd praksis bersentuhan dengan aspek-aspek tersebut

Membangun Karakter Bangsa Berdaulat Belajar dari pengalaman PNPM Mandiri Perdesan, maka membangun karakter bangsa yang berdaulat dapat dilakukan dengan: Delegasi Kepercayaan Kewenangan Karakter Bangsa

TERIMA KASIH