Menurut pasal 54 Undang undang peradilan agama berlaku hukum acara perdata diatur dalam undang-undang No. 7 tahun 1989 No. 3 tahun 2006 No. 1 tahun 1974.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
B. Kewenangan/Kompetensi Pengadilan
Advertisements

POKOK – POKOK PTUN & BERACARA DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
Teori Graf.
Statistika Deskriptif: Distribusi Proporsi
Menurut pasal 138 Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan meneliti dalam waktu a. 20 hari b. 14 hari c. 7.
Susunan dan Kekuasaan Badan Peradilan Umum dan Khusus
Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
Bulan maret 2012, nilai pewarnaan :
PUTUSNYA PERKAWINAN PUTU SAMAWATI, S.H.,M.H. NIP
PEMERIKSAAN PERKARA PERCERAIAN
HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
Pasal 134 HIR mengenai Kompetensi absolut
Pengertian Peradilan, Pengadilan
TEKNIK MEMBUAT PUTUSAN
BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL DIREKTORAT PELAPORAN DAN STATISTIK DISAJIKAN PADA RADALGRAM JAKARTA, 4 AGUSTUS 2009.
Apakah yang dimaksud dengan kepailitan berdasarkan UU No.37 tahun 2004
Statistika Deskriptif
Bab 6B Distribusi Probabilitas Pensampelan
JAWABAN TRY OUT SOAL ESSAY
Prosedur Beracara Arbitrase
DISTRIBUSI FREKUENSI oleh Ratu Ilma Indra Putri. DEFINISI Pengelompokkan data menjadi tabulasi data dengan memakai kelas- kelas data dan dikaitkan dengan.
UPAYA BANDING, KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI
4/7/2017 Upaya Hukum Hukum Acara Perdata.
Rabu 23 Maret 2011Matematika Teknik 2 Pu Barisan Barisan Tak Hingga Kekonvergenan barisan tak hingga Sifat – sifat barisan Barisan Monoton.
PENGANTAR PERPAJAKAN topik bahasan PENGADILAN PAJAK Dr
Luas Daerah ( Integral ).
KEWENANGAN BERHAK MANUSIA PRIBADI MEMPUNYAI KEWENANGAN BERHAK SEJAK IA DILAHIRKAN, BAHKAN SEJAK DALAM KANDUNGAN IBUNYA, ASAL IA LAHIR HIDUP APABILA KEPENTINGANNYA.
PEMINDAHAN HAK DENGAN INBRENG
Disampaikan AGUS RIYANTO,SH.,MH
HUKUM ACARA PERDATA.
WEWENANG (KOMPETENSI) PERADILAN AGAMA
Berdasarkan keputusan RUPS
Bulan FEBRUARI 2012, nilai pewarnaan :
AREAL PARKIR PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
Kompetensi Peradilan Agama
PUTUSNYA PERKAWINAN Hakim membuat penetapan yang isinya menyatakan bahwa perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan dan penetapan tersebut tidak dapat.
PENGADILAN PAJAK.
Perihal Kasasi.
IJIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
Graf.
Upaya Hukum Hukum Acara Perdata 4/10/2017
SELAMAT BERJUMPA SELAMAT BERJUMPA.
Statistika Deskriptif: Distribusi Proporsi
DEWI NURUL MUSJTARI, S.H., M.HUM FAKULTAS HUKUM UMY
• Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah•
Oleh : Tim Pengajar Hukum Acara Perdata Peradilan Agama FHUI
Proses Administrasi Dan Pengajuan Permohonan Di Pengadilan Agama
Surat Kuasa.
PERKAWINAN MENURUT HUKUM PERDATA
Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial melalui Pengadilan Bag. 2
PENDAFTARAN TANAH Pendaftaran Tanah (Pasal 1 angka 1 PP No.24 Th 1997)
A. Syarat Materil : B. Syarat Formil Materil Umum/Absolut
AKIBAT PERKAWINAN & PUTUSNYA PERKAWINAN
PERJANJIAN PERKAWINAN Menurut KUHPerdata
Oleh : OHAN BURHANUDIN PURWAWANGCA, S.H., M.H
AKIBAT PERKAWINAN & PUTUSNYA PERKAWINAN
Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG R.I NOMOR 2 TAHUN 2015
PERJANJIAN PERKAWINAN Menurut KUHPerdata
PROSEDUR BERPERKARA DI PENGADILAN AGAMA
Hukum Perkawinan.
PEMBATALAN PERKAWINAN
PERCERAIAN (pasal 65) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan.
PENCEGAHAN dan PEMBATALAN PERKAWINAN
HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA
PENCEGAHAN dan PEMBATALAN PERKAWINAN
HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA
ACARA PEMERIKSAAN.
HUKUM ACARA PENGADILAN AGAMA
BU-MA-GI x HUKUM Oleh: MAILIZA.
Transcript presentasi:

Menurut pasal 54 Undang undang peradilan agama berlaku hukum acara perdata diatur dalam undang-undang No. 7 tahun 1989 No. 3 tahun 2006 No. 1 tahun 1974 A dan B benar

2. Menurut pasal pasal 49 UU no 2. Menurut pasal pasal 49 UU no. 3 tahun 2006 terdapat tambahan bagi pengadilan agama berwenang memeriksa Semua benar Zakat Infaq Ekonomi syariah

3. Kewenangan kompetensi absolut diatur dalam Pasal 49 Pasal 66 Pasal 73 Tidak ada yang benar

4. Menurut pasal 66 cerai telak diajukan pemohon kepada Tempat kediaman termohon Jika termohon berdiam diluar negeri diajukan ketempat diam pemohon Dalam hal keduanya diluar negeri maka diajukan ketempat mereka melangsungkan perkawinan atau jakarta pusat Semuanya benar

5. Menurut pasal 73 gugatan perceraian diajukan Tempat kediaman penggugat Jika penggugat bertempat tinggal diluar negeri, diajukan kedaerah hukum tergugat Jika keduanya diluar negeri diajukan ketempat perkawinan dilangsungkan atau Jakarta Pusat Semua benar

6. Dalam perubahan UU No. 3 tahun 2006, apabila terjadi sengketa hak milik yang subyek hukumnya orang-orang yang beragama islam, obyek sengketa diputus bersama-sama oleh peradilan agama diatur dalam pasal 49 Pasal 50 Pasal 51 Pasal 52

7. Menurut pasal 57 UU No. 7 tahun 1989 merupakan kekhususan putusan atau penetapan peradilan, yaitu terdapat Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa Bismillahirrahmanirrahim Keduanya benar Keduanya salah

8. Menurut pasal 4 UU. No 1 tahun 1974 tentang perkawinan pengadilan hanya akan memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari satu jika Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan Istri tidak dapat melahirkan keturunan Semua benar

Apabila putus karena kematian 130 hari Putus karena perceraian 90 hari 9. Waktu tunggu bagi seorang janda menurut Pasal 39 PP No. 9 tahun 1975 adalah Apabila putus karena kematian 130 hari Putus karena perceraian 90 hari Dalam keadaan hamil sampai melahirkan Semua benar

10. Menurut pasal 38 UU No 1 tahun 1974 putusnya perkawinan disebabkan Kematian Perceraian Atas keputusan pengadilan Semua benar

11. Menurut pasal 55 UU No 1 tahun 1974, asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik Benar salah

Pasal 66 Pasal 73 Pasal 79 Pasal 80 12. Gugatan perceraian dinyatakan gugur apabila suami atau isti meninggal sebelum adanya putusan pengadilan diatur dalam Pasal 66 Pasal 73 Pasal 79 Pasal 80

Pasal 82 Pasal 83 Pasal 84 Pasal 85 13. Apabila kedua belah pihak bertempat tinggal diluar negeri maka penggugat pada sidang perdamaian harus menghadap secara pribadi Pasal 82 Pasal 83 Pasal 84 Pasal 85

14. Menurut pasal 84 UU peradilan agama dalam berapa hari akta cerai harus diberikan

15. Perceraian dengan alasan zina diatur dalam Pasal 66 Pasal 73 Pasal 79 Pasal 87

16. Biaya perkara menurut pasal 89 dibebankan kepada Tergugat Termohon Penggugat dan pemohon A dan b benar

17. Biaya perkara yang diatur dalam pasal 90 dirinci untuk Biaya kepaniteraan dan biaya materai Biaya untuk para saksi Biaya untu pemeriksaan setempat dan pemanggilan Semua benar

18. Pengecualian pasal 66 cerai talak permohonan diajukan ke pangadilan agama ditempat kediaman pemohon jika Istri dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama Kepergiannya tanpa persetujuan dan izin suami (termohon) Semua salah Jawaban a dan b benar

19. Yang menjadi dasar gugatan cerai talak menurut pasal 19 PP 9/75 dan pasal 39 UU No1/74 adalah Salah satu pihak zina, pemabok, meninggalkan selama 2 tahun Mendapat hukuman 5 tahun, melakukan peganiyaan Salah satu pihak cacat badan, terjadi perselisihan Semua benar

20. Pemeriksaan perkara cerai dilakukan tertutup diatur dalam Pasal 68 untuk cerai talak Pasal 80 untuk cerai gugat Pasal 87 Jawaban a dan b benar

21. Menurut pasal 71 penetapan ikrar talak Dapat dimintakan banding Dapat dimintakan kasasi Tidak dapat dimintakan banding dan kasasi Dapat dimintakan banding dan kasasi

22. Menurut pasal 70 terhadap penetapan cukup alasan perceraian istri Dapat dimintakan banding Dapat dimintakan kasasi Tidak dapat dimintakan banding dan kasasi Dapat dimintakan banding dan kasasi

Pasal 63 Pasal 87 Pasal 70 Pasal 73 23. Jika suami dalam tenggang waktu 6 bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak maka gugur penetapan tersebut dan tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama diatur dalam Pasal 63 Pasal 87 Pasal 70 Pasal 73

24. Hak istri untuk mengajukan tuntutan perceraian kepada suami dengan cara suami bersedia menalak istri dengan suatu imbalan pengganti disebut Khuluk Iwadl Talak bain syiqaq

25. Menurut pasal 76 perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami istri disebut syiqaq Khuluk Iwadl Talak bain

26. Orang yang ditetapkan pengadilan dari pihak keluarga suami atau pihak keluara istri untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan disebut Khuluk Hakam Talak bain syiqaq

27. Izin pisah tempat tinggal diatur dalam Pasal 77 Pasal 87 Pasal 70 Pasal 73

28. Upaya hukum banding menurut pasal 7 (4) UU no 28. Upaya hukum banding menurut pasal 7 (4) UU no. 20 tahun 1947 permohonan banding tidak dapat diterima jika tidak dibarengi dengan pembayaran biaya banding Benar Salah

29. Tenggang waktu banding adalah 14 hari Sejak putusan diucapkan apabila hadir Sejak diberitahukan apabila pemohon banding tidak hadir Tidak jelas Jawaban a dan b benar

30. Menurut pasal 62 Berita Acaara pemeriksaan ditandatangani oleh Seluruh majelis hakim Ketua Ketua dan panitera Semua benar

31. Menurut pasal 78 selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat pengadilan dapat Semua benar Menentukan nafkah yang ditanggung oleh suami Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan pendidikan anak Menentukan hal hal yang perlu untuk harta

32. Menurut pasal 80 dan pasal 68 pemeriksaan oleh majelis dilakukan selambatnya 7 hari 14 hari 30 hari Semua benar

33. Menurut pasal 88 apabila sumpah dilakukan oleh suami maka penyelesaian cerai dengan alasan zina dilaksanakan dengan cara Khuluk lian Talak bain syiqaq

34. Menurut pasal 30 UU 5 tahun 2004 kewenangan kasasi terbatas Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku Lalai memenuhi syarat yang diwajibkan peraturan perundang-undangan Semua benar

35. Menurut pasal 47 UU 14 tahun 1985 sebagaimana diubah UU 5 tahun 2004 Memori kasasi wajib Memori kasasi tidak wajib

36. Menurut pasal 38 uu perkawinan uu 1 tahun 1974 perkawinan putus karena Kematian Perceraian Keputusan pengadilan Semua benar

37. Menurut pasal 40 PP 9 tahun 1975, suami yang bermaksud untuk beristri lebih dari seorang wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan Benar salah

38. Alat bukti yang berlaku pada pengadilan agama sesuai dengan 164 hir Alat bukti surat, keterangan saksi Persangkaan , pengakuan Sumpah Semua benar

39. Putusan pengadilan agama diatur menurut pasal

40. Putusan pengadilan agama harus berdasar alasan yang cukup diatur dalam Pasal 60 Pasal 62 Pasal 73 Pasal 87

Djoko S Associates Advocates and Legal Consultants Komp. MPR Jalan Sakura No. 126 B Cilandak Jakarta Selatan 0812 94 37 321 ilmuhukum@yahoo.com

Jawaban 1.D 11.A 21.C 31.A 2.A 12.C 22.A 32.C 3.A 13.A 23.C 33.B 4.D 14.C 24.A 34.D 5.D 15.D 25.A 35.A 6.B 16.C 26.B 36.D 7.C 17.D 27.A 37.A 8.D 18.D 28.A 38.D 9.D 19.D 29.D 39.A 10.D 20.D 30.C 40.B