Program Bantuan Sosial

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Direktorat Pembinaan SMA
Advertisements

Permendiknas No. 19 Tahun 2007 TENTANG STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.
KESIAPAN JATIM DALAM UJIAN NASIONAL SMP/MTs/Paket B/SMPLB/Wustho, SMA/SMK/MA/MAK/Paket C/Paket C Kejuruan/SMALB Tahun Pelajaran 2013/2014.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 19 Tahun 2007
BELANJA BANTUAN SOSIAL PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
SD Bersih dan Sehat BANTUAN PENYELENGGARAAN
MODEL PENGEMBANGAN KTSP SMA
Macam (KTI) Karya Tulis Ilmiah
Hasil Sidang Komisi 1 B REMBUK NASIONAL Pendidikan dan Kebudayaan 2013 Bojongsari-Depok, Februari TOPIK KOMISI Rancangan Penggandaan Buku.
DIREKTORAT PEMBINAAN SMK DITJEN PENDIDIKAN MENENGAH
“Akreditasi Bermutu untuk Pendidikan Bermutu”
MEKANISME AKREDITASI SD / MI
Direktorat Pembinaan SMA dan Kepala Seksi Kurikulum SMA
ANALISIS BUKU GURU dan SISWA (Mata Pelajaran Program Keahlian SMK)
PANDUAN PENGEMBANGAN KTSP
PROSES PEMBELAJARAN dan RPP pada KURIKULUM 2013 (Berdasarkan Rancangan Permen Dikbud 2014 tentang Proses Pembelajaran)
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR
Pengimbasan Implementasi
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (UNTUK IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013)
PENGEMBANGAN SMK PUSAT LAYANAN TIK
Sebagai bentuk pengendalian Program Beserta Surat PertanggungJawaban
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
KOORDINASI PELAKSANAAN
PENYUSUNAN PROPOSAL BANTUAN PENINGKATAN KARIER PTK SMP
Latar Belakang UU no. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Surat Perjanjian Penggunaan Dana (SP2D)/MoU
Manajemen Penguatan Kemitraan Satuan Pendidikan, Keluarga dan Masyarakat Disampaikan pada Pelatihan untuk Pelatih Pendidikan Keluarga, Bogor, Oktober.
KEBIJAKAN PEMBERIAN HIBAH DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
MEKANISME AKREDITASI SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA
Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dan Pertanggung jawaban Bantuan Operasional Diklat Keahlian Ganda di BP Marthen K. Patiung.
Pelaksanaan Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Keluarga Tahun 2015
Prosedur Operasional Standar Pelaksanaan Akreditasi
Marthen K. Patiung Kepala PPPPTK BMTI
EVALUASI, PELAPORAN DAN TINDAK LANJUT BIMBINGAN DAN KONSELING
Marthen K. Patiung Kepala PPPPTK BMTI
Gedung Kaca Pemerintah Kab. Kulon Progo Kulon Progo, 26 Oktober 2015
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN CALON PENGAWAS SEKOLAH
SOSIALISASI PEDOMAN TEKNIS UJIAN MADRASAH ( UM ) MADRASAH IBTIDAIYAH TAHUN PELAJARAN 2015/2016 Sidoarjo, 2 Februari 2016.
BIRO KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
INFORMASI LOMBA TATA KELOLA BOS
PERANCANGAN RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) DI SEKOLAH DASAR
Penyusunan TOR & Pelaksanaan Kegiatan PHK RESEARCH GROUP
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
PENJELASAN NASKAH MODEL BUKU TEKS PELAJARAN
Permendiknas No. 19 Tahun 2007 TENTANG STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.
RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI MELALUI PENINGKATAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENYALURAN SERTA PENGGUNAAN DANA HIBAH DAN.
Pola Pembinaan Implementasi KTSP SMP.
RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI MELALUI PENINGKATAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENYALURAN SERTA PENGGUNAAN DANA HIBAH DAN.
1 Penyelenggara Ujian Nasional 2012/2013.
SOSIALISASI PELAPORAN PEMBERIAN BANTUAN PENYELENGGARAAN UJIAN AKHIR MADRASAH MAPEL PAI DAN BAHASA ARAB MI, MTs DAN MA TAHUN PELAJARAN 2014/2015 DILINGKUNGAN.
PEDOMAN AKREDITASI SEKOLAH/MADRASAH
Disampaikan pada Rakornas BAN-S/M
Direktorat Pembinaan SMA
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
BIDANG PELAYANAN KESEHATAN
Sistem Penyaluran Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Dan Pertanggung jawaban Bantuan Operasional Kegiatan Diklat PKB Kurikulum 2013 Tahun Anggaran 2018.
RAKORNAS-I BAN-S/M DAN BAP-S/M
H. MAULANA AKHMAD RIDHO, S.Ag
“Akreditasi Bermutu untuk Pendidikan Bermutu”
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) ATAS BIAYA NIKAH ATAU RUJUK
PEDOMAN PELAPORAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
KESIAPAN JATIM DALAM UJIAN NASIONAL SMP/MTs/Paket B/SMPLB/Wustho, SMA/SMK/MA/MAK/Paket C/Paket C Kejuruan/SMALB Tahun Pelajaran 2013/2014.
Sistem Penyaluran Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Dan Pertanggung jawaban Bantuan Operasional Kegiatan Diklat PKB Kurikulum 2013 Tahun Anggaran 2018.
SOSIALISASI PEDOMAN TEKNIS UJIAN MADRASAH ( UM ) MADRASAH IBTIDAIYAH TAHUN PELAJARAN 2015/2016 Sidoarjo, 2 Februari 2016.
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
“Akreditasi Bermutu untuk Pendidikan Bermutu”
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
BIDANG PERBENDAHARAAN DAN AKUNTANSI
Akreditasi institusi.
Transcript presentasi:

Program Bantuan Sosial Pendidikan Anti Korupsi Pendidikan Menengah Tahun 2014 Bimbingan Teknis Calon Penerima Bansos PAK Pendidikan Menengah Bandung, Mei 2014 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan - Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Sekretariat Direktorat Jenderal

Tujuan Bansos PAK Membantu sekolah menyelenggarakan PAK, melalui kegiatan-kegiatan: Sosialisasi PAK menyangkut pengetahuan tentang tindak pidana korupsi, dampak, akibat dan pencegahannya Mengembangkan manajemen sekolah yang menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pencitraan anti korupsi Kegiatan kreatif untuk membangun pemahaman dan penghayatan nilai-nilai anti korupsi Publikasi/komunikasi PAK melalui media: website, mading, spanduk, slogan, koran siswa, dll

Sasaran 75 SMA/SMK melibatkan sekolah-sekolah di sekitarnya: Peserta didik Pimpinan, staf & karyawan sekolah Stakeholder sekolah

Kegiatan Sosialisasi PAK, melibatkan beberapa sekolah sekitarnya Menyusun dokumen Prosedur Operasional Standar Pendidikan Anti Korupsi (POS PAK) Penyusunan Instrumen Kendali Implementasi POS

Kegiatan 4. Kegiatan kreatif PAK, contoh: Lomba debat bertopik PAK Lomba menulis artikel PAK Lomba Poster, Mading, slogan, grafiti dll Lomba Pembuatan film bertema PAK 5. Pengembangan media publikasi dan informasi: Website sekolah yg memuat informasi PAK; aktivitas manajemen, kesiswaan; kolom saran/ masukan/ pengaduan Mengembangkan media lainnya seperti Mading, koran siswa, stiker, poster, banner, dll

RAB

No KEGIATAN % Dana 1 Persiapan dan kegiatan sosialisasi Persiapan kegiatan (rapat persiapan, menyusun rencana kegiatan, agenda, jadwal, dan organisasi/tim pelaksana) Sosialisasi pendidikan anti korupsi (minimal 100 orang peserta) Bahan Honor & transpor Konsumsi Laporan sosialisasi 25% 2 Penyusunan POS PAK Sekolah, pengembangan media Informasi, dan kegiatan kreatif Penyusunan POS PAK Sekolah Laporan kegiatan Penyusunan Instrumen Kendali POS PAK Kegiatan kreatif PAK di sekolah Media informasi anti korupsi Pengembangan website Pengembangan Mading dan papan pengumuman Pembuatan slogan, stiker, poster anti korupsi 70% 3 Penyusunan laporan bansos PAK (termasuk dokumentasi dan pengiriman) 5%

Keterangan RAB: Alokasi dirinci dengan satuan biaya untuk setiap item/sub-item kegiatan Transpor untuk peserta adalah transpor lokal (darat), tidak charter kendaraan Narasumber 3 orang, berasal dari Dinas Pendidikan Kab/Kota, dan institusi yang relevan, misalnya dari Pusat Kajian Anti Korupsi Perguruan Tinggi, atau instansi penegak hukum, dll Kegiatan kreatif dirancang sendiri oleh sekolah penerima dana bantuan Sosialisasi melibatkan semua warga sekolah: pimpinan, staf, guru, dan siswa dari sekolah penerima dana bantuan dan sekolah lainnya yang diundang

Tugas & Tanggung Jawab Sekolah Melaksanakan kegiatan pendidikan anti korupsi sesuai dengan pedoman dan surat perjanjian kerjasama (MOU) yang ditandatangani bersama. Membuat Laporan Akhir pelaksanaan program bantuan sosial pendidikan anti korupsi (PAK) dengan isi laporan mencakup: Ringkasan penggunaan dana bantuan (format terlampir). Rincian penggunaan dan buktinya tidak perlu dilampirkan melainkan disimpan sebagai arsip Proses kegiatan yang telah dilaksanakan, diuraikan jelas dan ringkas

Tugas & Tanggung Jawab Sekolah /lanjutan Hasil pelaksanaan kegiatan, diuraikan jelas dan ringkas Fotocopy Dokumen POS PAK Sekolah yang dibuat oleh Sekolah penerima dana bantuan. Isi POS dijelaskan dalam Bab II. Naskah-naskah lainnya yang utama dari hasil kegiatan, termasuk foto-foto kegiatan 3. Sekolah harus membuat pembukuan yang rapih dan teliti beserta bukti-bukti pembelanjaannya yang kemudian disimpan sebagai arsip setelah selesai kegiatan.

Tugas & Tanggung Jawab Sekolah /lanjutan Membayar pajak sesuai ketentuan berlaku Laporan akhir diserahkan ke Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah paling lambat November 2014 Sekolah wajib menyampaikan tembusan laporan ke Dinas Pendidikan Kabupaten /Kota dan Dinas Pendidikan Provinsi

Alur Proses Bansos PAK

LAPORAN AKHIR PENYELENGGARAAN PAK Harus dibuat dengan mengacu pada model laporan yang ada di Buku Petunjuk Teknis Bansos PAK tahun 2014

Terimakasih