SUMBER HTN Oleh: TEAM TEACHING HTN UNIVERSITAS BRAWIJAYA FAKULTAS HUKUM 2009.

Slides:

Advertisements

Presentasi serupa

SISTEM HUKUM NASIONAL. SISTEM HUKUM NASIONAL.

Advertisements

JENIS & KEWENANGAN PEMBENTUKAN PERAT

KD 1. Mendeskripsikan pengertian sistem hukum dan peradilan nasional

Sumber Hukum Internasional

DEFINISI HAN JM. BARON De GERANDO

PENGANTAR PERANAN HUKUM DALAM EKONOMI

Teori ini dipergunakan untuk menunjuk kepada peristiwa-peristiwa :

POWER POINT MARET 2014 – KELAS A HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

WIDYAWATI BOEDININGSIH / WATIEK S

WIDYAWATI BOEDININGSIH,SH.,MH

PANCASILA 5 PENGERTIAN HUKUM DASAR

TEORI DUALISME, MONISME DAN PRIMAT HI

PENGANTAR PERANAN HUKUM DALAM EKONOMI

 Hukum yang tertulis berbentuk peraturan perundang- undangan  Hukum yang tak tertulis hukum kebiasaan (hukum adat) norma- norma agama atau putusan hakim.

NORMA-NORMA YANG BERLAKU BERMASYARAKAT, BERBANGSA,

Sumber-sumber Hukum Hukum tidak tertulis - UU - Traktat

PERTEMUAN 4 dan 5 SUMBER HTN.

SUMBER HUKUM Menurut para ahli sejarah Menurut para ahli filsafat

HUKUM TATANEGARA.

KONSEP DAN HAKEKAT PERUNDANG UNDANGAN NASIONAL

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

PENGERTIAN-PENGERTIAN UMUM HUKUM TATA NEGARA

SUMBER HUKUM TATA NEGARA

PENGERTIAN, OBJEK DAN METODE ILMU NEGARA

DASAR NEGARA & KONSTITUSI

SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL

Bab 4 Negara dan Konstitusi

Sumber-Sumber Hukum Pokok Bahasan 3.

Sumber Hukum Administrasi Negara

PELATIHAN HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI DEP PU Jakarta, 13 Maret 2009

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Modul Kuliah Ilmu Perundang-undangan

SONY MAULANA S. Fakultas Hukum Universitas Indonesia

PENGANTAR MK ADALAH LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN PERADILAN KONSTITUSI SEHINGGA SERING DISEBUT SEBAGAI PENGADILAN KONSTITUSI (CONSTITUTIONAL COURT) HAL.

Lanjutan Kuliah HTN ke II

Pengertian Hukum __________________.

FUNGSI DAN SIFAT UNDANG-UNDANG DASAR 1945

HUKUM PERBANKAN INDONESIA

PENGANTAR PERANAN HUKUM DALAM EKONOMI

6/8/2015HTN II SDN1 Perkuliahan HTN ke II SUMBER-SUMBER HTN.

SUMBER SUMBER HUKUM.

PENGANTAR HUKUM INDONESIA

PENGERTIAN ADMINISTRASI NEGARA DAN SUMBER HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Pertemuan ke 2 “SUMBER HUKUM TATA NEGARA”

SUMBER HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

SUMBER-SUMBER HUKUM Administrasi negara

Munafrizal Manan, S.H., S.Sos., M.Si., M.IP.

Pengertian & Ruang Lingkup Suatu Negara

hukum administrasi (negara)

Pert Hukum internasional.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

PENGERTIAN-PENGERTIAN UMUM HUKUM TATA NEGARA

DASAR NEGARA & KONSTITUSI

Hukum Internasional dalam HDI

TATAP MUKA 4 HUKUM PAJAK.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Masyarakat, Norma dan Hukum

Reynandra Atari Jaya Natanael J Chen Chen Leong

ETIKA, NORMA, KAIDAH, DAN ETIKET

Munafrizal Manan, S.H., S.Sos., M.Si., M.IP.

ASAS-ASAS HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

SISTEM PERUBAHAN KONSTITUSI

PENGANTAR PERANAN HUKUM DALAM EKONOMI

PENGANTAR PERANAN HUKUM DALAM EKONOMI

Sumber Hukum Formil dan Sumber Hukum Materiil

Pengertian & Ruang Lingkup Suatu Negara

PENGANTAR ILMU HUKUM SUMBER HUKUM TAHUN AJARAN

DASAR NEGARA & KONSTITUSI

SISTEM KONSTITUSI. PENGERTIAN KONSTITUSI  Berasal dari bahasa Prancis (constituer) = Membentuk  Pemakaian istilah konstitusi yang dimaksud ialah pembentukan.

INSTRUMEN PEMERINTAH FAKULTAS HUKUM HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Transcript presentasi:

SUMBER HTN Oleh: TEAM TEACHING HTN UNIVERSITAS BRAWIJAYA FAKULTAS HUKUM 2009

SUMBER HUKUM : SUMBER HK (RECHTSQUELLE) BERDASAR SUDUT PANDANG : AHLI SEJARAH : UU, sistem hk tertulis, dokumen, surat, dll AHLI FILSAFAT : ukuran yg dapat dipakai sbg dasar bg terwujudnya keadilan BAGI AHLI AGAMA : kitab suci & perjalanan hidup nabi serta para sahabat & pendapat pimpinan agama yg dianutnya.

SUMBER HUKUM Lanjutan… BAGI AHLI HUKUM SH Formil : SH yg menyebabkan hk dpt berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat; SH Materiil : SH yg menentukan isi kaidah atau norma hk, antara lain berupa tindakan manusia

SUMBER HTN DILIHAT DARI : 1.ASALNYA HUKUM 2.TEMPAT DIKETEMUKANNYA HUKUM; 3.APA YG MENJADI ISI HUKUM;

1. DILIHAT DR ASALNYA HUKUM Sumber Hukum ini berupa keputusan dr pejabat yg berwenang, kpts dr pejabat yg berwenang berasal dr kpts pejabat yg lbh tinggi dan seterusnya sampai terjadi hirarkhi kewenangan dari bawah sampai atas. Keputusan dr pejabat yg berwenang dpt berupa : A.Peraturan : jika hal tsb mengatur hal yg umum abstrak B.Ketetapan : jika hal tsb mengatur hal yg khusus kongkrit. SH DILIHAT DR TEMPAT DITEMUKANNYA HK (TN) : A.PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN : MEN. UU No. 10 th 2004 tentang Pembentukan Peratutan Perundang- undangan dapat berupa UUD 1945; UU/Perpu; PP; Perpres; Perda; Perdes.

2. DILIHAT DR TMP DITEMUKAN A.PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN B.KONVENSI (KEBIASAANKETATANEGARAAN) C.PUTUSAN HAKIM D.TRAKTAT E.DOKTRIN

2. SBR HK DILIHAT DR TMP DITEMUKAN A. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN : MEN. UU No. 10 th 2004 tentang Pembentukan Peratutan Perundang-undangan dapat berupa UUD 1945; UU/Perpu; PP; Perpres; Perda; Perdes. UNDANG-UNDANG B. KONVENSI (KEBIASAAN KETATANEGARAAN) Convention, Constitutional Ethics, Political Ethics, Constitutional Morality, Understanding.

2. SBR HK DILIHAT DR TMP DITEMUKAN KONVENSI adl perbuatan dlm kehidupan ketatanegaraan yg diterima dan ditaati dlm praktek ketatanegaraan, walaupun ia bukan hk. Berarti konvensi timbulnya dpt krn perbuatan yg dilakukan berulang2, dpt juga krn persetujuan yg ditandatangani pemimpin2 neg (KC. Wheare)

2. SBR HK DILIHAT DR TMP DITEMUKAN Menurut A.V. DICEY : 1.Konvensi adl bagian dr kaidah ketatanegaraan yg tumbuh, diikuti, dan ditaati dlm praktek; 2.Konvensi sbg bagian dr konstitusi. Tdk dpt dipaksakan oleh pengadilan; 3.Konvensi ditaati semata-mata didorong oleh tuntutan etika, akhlaq politik dlm penyelenggaraan neg.

3. DILIHAT DR ISI HUKUM PERINTAH LARANGAN