Pendayagunaan Jabatan Fungsional Lingkup BPSDM KP oleh : Drs Pendayagunaan Jabatan Fungsional Lingkup BPSDM KP oleh : Drs. Mulyoto, M.M. (Sekretaris BPSDM KP) Disampaikan dalam Forum Komunikasi Pejabat Fungsional Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2013 Bandung, 22 Agustus 2013

Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian/dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. 

Mengapa Jabfung...?

POLA KARIER JABATAN FUNGSIONAL VERTIKAL HORIZONTAL DIAGONAL kepastian profesionalisme transparan jabatan, pangkat, pendidikan dan pelatihan jabatan, kompetensi, pengalaman, masa jabatan.

Prospek dan Manfaat Jabatan Fungsional Memperluas untuk menduduki jabatan tertentu; Profesionalisme PNS; Kejelasan peran dan kinerja; Kedudukan, Tugas tersetruktur dan berjenjang, kemandirian tugas; Tingkat/jenjang : Terampil (Penyelia, III/d) Keahlian (Utama, IV/e) Memperpendek rentang kedali. Memperoleh tunjangan BUP Peluang naik pangkat/jabatan

TRANSFORMASI JABATAN Jabatan Struktural Eselon III, IV dan V KARAKTERISTIK TUGAS YANG SAMA DAN SERUMPUN PADA UNIT KERJA TERTENTU SELEKTIF DAN BERTAHAP Jabatan Fungsional Tertentu

Jenis Jabatan Fungsional yang ada di Badan Pengembangan SDM KP Sampai dengan 2013 telah ada 14 (empat belas) jenis, yaitu 6 (enam) jabatan fungsional yang merupakan ”pelaksana utama tupoksi pendidikan, pelatihan dan penyuluhan”, yaitu jabatan fungsional Dosen, Guru, Widyaiswara, Instruktur ,Pengawas Sekolah, dan Penyuluh Perikanan serta 8 (delapan) jabatan fungsional ”pendukung pelaksanaan tupoksi pendidikan, pelatihan dan penyuluhan”, yaitu jabatan fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP), Arsiparis, Pustakawan, Pranata Komputer, Perawat, Perawat Gigi, Dokter dan Dokter Gigi.

PROSENTASE KESELURUHAN REKAPITULASI PEGAWAI MENURUT JENIS KELAMIN DAN JABATAN LINGKUP BADAN PENGEMBANGAN SDM KP PER 14 AGUSTUS 2013 NO   JENIS KELAMIN JABATAN STRUKTURAL JABATAN PELAKSANA JUMLAH FUNGSIONAL 1 LAKI-LAKI 77 528 727 1332 2 PEREMPUAN 28 207 272 507 TOTAL 105 735 999 1839 PROSENTASE KESELURUHAN 6% 40% 54%

TOTAL JABFUNG AKTIF + BEBAS KARENA TUBEL NO UNIT KERJA JABATAN FUNGSIONAL JUMLAH PUSTAKAWAN PRANATA KOMPUTER ARSIPARIS PENYULUH PERIKANAN DOKTER GIGI DOKTER UMUM PERAWAT PERAWAT GIGI WIDYAISWARA INSTRUKTUR PENGAWAS SEKOLAH DOSEN GURU PLP 1 SEKRETARIAT BADAN PSDMKP   2 PUSAT PENDIDIKAN KP 3 AKADEMI PERIKANAN BITUNG 31 32 4 AKADEMI PERIKANAN SIDOARJO 33 9 42 5 AKADEMI PERIKANAN SORONG 34 37 6 SUPM LADONG ACEH 23 7 SUPM PARIAMAN 29 30 8 SUPM KOTA AGUNG 20 25 SUPM PONTIANAK 10 SUPM TEGAL 36 11 SUPM BONE 41 12 SUPM WAIHERU AMBON 13 SUPM SORONG 26 14 PUSAT PELATIHAN KP 15 BALAI DIKLAT APARATUR SUKAMANDI 16 BPPP BELAWAN 17 BPPP TEGAL 18 BPPP BANYUWANGI 19 BPPP AERTEMBAGA BPPP AMBON 21 PUSAT PENYULUHAN KP 126 22 SEKOLAH TINGGI PERIKANAN JAKARTA 86 93 STP BOGOR 24 TOTAL JABFUNG AKTIF + BEBAS KARENA TUBEL 128 70 61 207 226 724

REKAPITULASI PEJABAT FUNGSIONAL MENURUT JENIS KELAMIN DAN PENDIDIKAN LINGKUP BADAN PENGEMBANGAN SDM KP PER 14 AGUSTUS 2013 NO JENIS KELAMIN PENDIDIKAN JUMLAH S3 S2 S1 D4 SM D3 D2 D1 SLTA SLTP SD 1 LAKI-LAKI 19 168 131 151 2 37 20 528 PEREMPUAN 49 79 53 10 13 207 21 217 210 204 3 47 33 735

Jabatan Fungsional lain yang dimungkinkan di BPSDM KP Pengembang Teknologi Pembelajaran; Pranata Hubungan Masyarakat; Analis Kebijakan; Assesor SDM Aparatur; Pengelola Pengadaan barang/Jasa

Pengembangan JABFUNG baru yang potensial di BPSDM KP Guna mendukung tupoksi Organisasi dan kebutuhan pemberdayaan SDM Kelautan dan Perikanan Perlu dirintis Jabatan Fungsional Baru Penyuluh Konservasi; Pamong Belajar Kelautan dan Perikanan; dll......

Strategi Peningkatan Pejabat Fungsional Pemberian kesempatan ijin belajar dan/atau tugas belajar yang lebih luas (khususnya terkait jabfung yang memiliki persyaratan pendidikan tertentu, misal dosen, guru); Penguatan Jabatan Fungsional; Sertifikasi Jabatan Fungsional; Pembagian Tugas yang jelas; Fasilitasi kegiatan tertentu bagi para pejabat fungsional;

PELEMBAGAAN JABATAN FUNGSIONAL HARUS MEMPERHATIKAN PELAKSANAAN TUGAS INTI ORGANISASI STANDAR KOMPETENSI JABATAN OUTPUT/KINERJA PENDIDIKAN PENGANGKATAN PENGALAMAN PRESTASI KERJA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN UJI KOMPETENSI FORMASI JABATAN PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN KOMPETENSI

Identifikasi jabatan fungsional Penyusunan standar kompetensi Identifikasi output jabatan fungsional Pengelolaan kinerja jabatan fungsional Penyesuaian tunjangan jabatan fungsional Pola Karier Jabatan Fungsional PENGUATAN JABATAN FUNGSIONAL

kesimpulan Jabatan Fungsional harus ditempatkan sebagai aspek utama pendukung tupoksi Organisasi dalam mendukung visi dan misi Kementerian, sehingga pengelolaan dan pengembangan jabatan fungsional harus mendapatkan porsi yang selaras dengan kebutuhan organisasi dan bersifat dinamis dan dikembangkan sesuai kebutuhan, agar tujuan organisasi dapat terwujud sesuai target visi dan misi

Terima Kasih