Outlook Manajemen RS.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
dr. Supriyantoro, Sp. P. MARS
Advertisements

IMPLEMENTASI E-CATALOGUE OBAT Tahun 2014
Deputi Bidang SDM dan Kebudayaan Bappenas
SOSIALISASI E-CATALOGUE OBAT
Paparan Konsultan GCB pada Rapat 8 Maret 2011 Pengelolaan Pasar Kahayan (USDRP)
HASIL PEMBAHASAN DISKUSI KELOMPOK C-2 SDM KESEHATAN: DALAM RANGKA PENINGKATKAN UPAYA KESEHATAN (JAMINAN KESEHATAN NASIONAL, AKSES DAN MUTU PELAYANAN.
KEBIJAKAN PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN
Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan 2014
REVIEW MANAJEMEN OBAT DI RS
Satryo Soemantri Brodjonegoro Direktur Jendral Pendidikan Tinggi
ARAH KEBIJAKAN DAN PEMANFAATAN DAK BIDANG LH 2012.
KEBIJAKAN TERKAIT RUMAH SAKIT UU NO TTG PRAKTIK KEDOKTERAN
KEPERAWATAN DALAM PERKEMBANGAN SOSIAL POLITIK
MUTU PELAYANAN KESEHATAN DI RS PADA ERA SJSN
PROGRAM INDONESIA SEHAT MELALUI PARADIGMA SEHAT
B. Kombaitan dan Ridwan Sutriadi
Center for Health Administration and Policy Studies FKM UI
KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS PELAYANAN KEFARMASIAN
KELOMPOK 1 AYU AGUSTIN (ERC1B011074) 2. HERLINA SINAGA (ERC1B011068)
Penerapan Telemedicine:Meningkatkan Ketersediaan Layanan Pemerintahan
Intan Silviana Mustikawati, SKM, MPH
PETA STRATEGI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
KOMISI VII DAN KOMISI VIII Rakerkesnas Tahun 2015 – Bali
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan
BINDIKLAT Kebijakan Direktorat Departemen Pendidikan Nasional
Tarif Pelayanan Kesehatan
Bahasan.
Pengaruh Lingkungan luar terhadap Perubahan (2)
Sosialisasi KTSP 1 KEBIJAKAN DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) Departemen Pendidikan Nasional.
Maura Linda Sitanggang Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Pertemuan ke-10 Pengantar:
Direktorat Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI TUGAS POKOK DAN FUNGSI BPRS (BADAN PENGAWAS RUMAH SAKIT)
AKREDITASI PUSKESMAS.
KEBIJAKAN DAK BIDANG KESEHATAN TAHUN 2016
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) JAWA TIMUR
Kebijakan Desentralisasi Kesehatan dan Governance Sektor Kesehatan
Dwi Handono Sulistyo KMPK FK UGM
Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara
MANAJEMEN RUMAH SAKIT.
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL TENTANG FORMULARIUM
PASIEN SAFTY Winarni, S. Kep., Ns. MKM.
HARAPAN-KENYATAAN & SOLUSI JKN (Terkait Regulasi)
Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian
KEBIJAKAN PENGGUNAAN OBAT RASIONAL
TANTANGAN KODE ETIK KESEHATAN MASYARAKAT
Sistem Pembayaran Ina-CBGs
SIFAT DAN RUANG LINGKUP ORGANISASI KESEHATAN
Dr. Haris Budi Widodo, drg., M.Kes., A.P., SIP.
Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan 2014
Relevance of Total Quality Management (TQM) or Business Keunggulan Strategi Implementasi Enterprise Resource Planning (ERP) – A Conceptual Study ROHMA.
JAMPERSAL Kelompok 2.
STRATEGI PENGEMBANGAN E-GOVERMENT
DITJEN MANAJEMEN DIKDASMEN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
Perbedaan Organisasi Sektor Publik dan Swasta Secara Umum
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DI PROVINSI JAWA TENGAH Oleh : Kepala BP2MK Wilayah III Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
SEKRETARIAT BPRS PROVINSI SUMATERA UTARA DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA Jl Prof. HM. Yamin No: 41 AA Kota Medan (20351) Telepon(061)
E-Government 27 Sept 2010.
Pengantar akreditasi rumah sakit di Indonesia
KEBIJAKAN OBAT  .
KEBIJAKAN TERKAIT RUMAH SAKIT UU NO TTG PRAKTIK KEDOKTERAN
Dengan Gotong Royong, Semua Tertolong
Peluang DAN TANTANGAN administrator rumah sakit GUNA MENUNJANG PELAYANAN PARIPURNA DAN AKREDITASI RUMAH SAKIT.
Tantangan Pertumbuhan Industri Pelayanan Kesehatan di Indonesia
Materi-2 MATA KULIAH SIMKES S1-KESMAS-AKK
Masa awal (1995 – 2009) Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) di Indonesia adalah lembaga independen, sebuah organisasi not for profit yang berkomitmen.
Laksono Trisnantoro Universitas Gadjah Mada
MANAJEMEN RUMAH SAKIT. DASAR HUKUM UU no. 44 tahun 2009 Kepmenkes no. 129 th 2008 ttg standar pelayanan minimal rumah sakit.
1. Pokok Bahasan Pengertian audit Pengertian audit Jenis audit Jenis audit Pengertian audit internal Pengertian audit internal Manfaat audit internal.
Disampaikan oleh Deputi Bidang KB dan Kesehatan Reproduksi
SINERGI BPJS KESEHATAN DENGAN FASKES TINGKAT PERTAMA
Transcript presentasi:

Outlook Manajemen RS

Pengantar Fokus pemerintah bergeser: Pendekatan kuratif  pendekatan preventif Komitmen pemerintah pada: Demand side: Jaminan Kesehatan Nasional diperkuat dengan KIS Supply side: 50 ribu puskesmas belum terlaksana Layanan RS Daerah belum dapat menjangkau sampai ke daerah-daerah pelosok Tenaga dan teknologi medis tidak tersedia secara merata RS besar dan RS swasta terkonsentrasi di perkotaan

Pendekatan dalam Pengembangan Sistem Manajemen RS

Kondisi di tahun 2014 Kebijakan jaminan kesehatan nasional memicu: Pertumbuhan RS swasta Kebutuhan untuk menata sistem internal RS Kebutuhan untuk networking dalam sistem rujukan maupun dalam asosiasi RS Hubungan antara RS Daerah dengan Dinkes Implementasi BLUD belum sepenuhnya berjalan baik Sedang dibahas: RS rujukan nasional, rujukan regional, rujukan provinsi, rujukan kepulauan

Pengamatan s.d. Des 2014 Sumber: sirs.buk.depkes.go.id Pertumbuhan RS Publik: rata-rata 5% per tahun. Tertinggi tahun 2012-2013 (10%) Pertumbuhan RS Privat: rata-rata 38% per tahun. Tertinggi tahun 2012-2013 (73%) Sumber: sirs.buk.depkes.go.id

Pengamatan s.d. Des 2014 Sumber: sirs.buk.depkes.go.id Pertumbuhan RS: R1 (18%), R2 (16%), R3 (7%), R4 (4%), R5 (14%). Tertinggi R1 tahun 2012-2013 (26%) Pertumbuhan TT: R1 (8%), R2 (11%), R3 (7%), R4 (5%), R5 (10%). Tertinggi R2 tahun 2013-2014 (21%) Sumber: sirs.buk.depkes.go.id

Regulasi yang terbit di tahun 2014 UU No 36 ttg Tenaga Kesehatan UU No 38 ttg Keperawatan Permenkes No 10 ttg Dewas Permenkes No 17 ttg Keanggotaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewas Permenkes No 27 ttg Petunjuk Teknis Sistem INA-CBGs Permenkes No 28 ttg Pedoman Pelaksanaan Program JKN Berbagai Permenkeu tentang Tarif Pelayanan di RS Vertikal Permenkes No 63 ttg Pengadaan obat berdasarkan Katalog Elektronik Kepmenkes No 159/Menkes/SK/V/2014 ttg Fornas

Kilas internasional 2014 Organisasi think thank (contoh: The Center for Global Development) memiliki program untuk masuk ke negara berkembang, memberikan support (capacity building) dan membuat networking antar-RS RS-RS di negara maju mengembangkan protokol standar penanganan Ebola meskipun bukan merupakan negara asal virus Di Asia, reformasi public hospital governance menjadi pembelajaran antar negara Thailand dianggap sebagai negara yang berhasil menerapkan UHC dalam waktu relatif singkat (± 10 tahun) RS-RS non for profit di Amerika mengembangkan kemampuan analisis investasi dan accounting management Eropa dan Amerika meramaikan pengembangan medical tourism selain Asia yang sudah lebih dulu exist RS di negara maju fokus ke patient centered healthcare

Kemungkinan di Tahun 2015 RS swasta akan banyak mengisi pelayanan di daerah berpenduduk padat RS dan tenaga kesehatan asing mulai mendapatkan peluang untuk masuk ke Indonesia Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan akses pelayanan di daerah terpencil, perbatasan, kepulauan Tantangan berupa AKI dan AKB masih tinggi, disisi lain kanker, stroke dan gagal ginjal mulai banyak terjadi pada kelompok usia produktif

Kemungkinan di Tahun 2015 Kebutuhan meningkatkan kompetensi manajerial RS dalam rangka menghadapi JKN: Manajemen klinis: mencegah fraud, meningkatkan mutu dan efisiensi pelayanan Manajemen informasi: akuntabilitas, akurasi, efisiensi Manajemen keuangan: efisiensi biaya, pengelolaan aset, kebijakan akuntansi dll

Kemungkinan di Tahun 2015 Kebutuhan networking dalam sistem rujukan meningkat, untuk dapat melayani pasien peserta BPJS Peran RS dan Dinas Kesehatan semakin jelas. Pengawasan oleh lembaga pemerintah maupun publik semakin besar. Selain BPRS dan Dewas, ada kemungkinan KPK juga dilibatkan (untuk mencegah fraud) jika telah membentuk cabang di daerah- daerah.

Antisipasi RS non pendidikan perlu memperkuat kapasitasnya untuk menghadapi persaingan Masuk dalam jejaring RS pendidikan Outsourcing pelayanan dan/atau sistem pendukung (sister hospital) Memanfaatkan dukungan jarak jauh RS perlu aktif dalam asosiasi agar memiliki pengaruh yang lebih kuat terhadap kebijakan khususnya negosiasi dengan BPJS dan pemerintah

Antisipasi Pemerintah daerah perlu mempercepat penetapan BLUD pada RSD yang belum BLUD, untuk meningkatkan peluang berkembang RS Pemerintah, perguruan tinggi, ikatan konsultan RS dan asosiasi RS perlu mengembangkan dan membudayakan metode capacity building jarak jauh berass website untuk mempercepat dan mengefisienkan upaya peningkatan kapasitas RS

Antisipasi Tuntutan agar RS: Terakreditasi Memenuhi Standar Fasilitas Kesehatan Rujukan Menerapkan proses bisnis yang efisien: Memanfaatkan teknologi yang efisien Strategi low cost high quality Perbaikan manajemen operasional (lean) Meningkatkan kinerja non finansial dan finansial Marketing and sales management

Terima kasih