Kelompok II. Kelompok II: Pendamping : Ka. PusdiklatNaKes Peserta; 1. Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah 2. Dinas Kesehatan Propinsi Banten 3. Dinas.

Slides:

Advertisements

Presentasi serupa

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGGUNAAN OBAT RASIONAL (POR) DI INDONESIA

Advertisements

HASIL PEMBAHASAN DISKUSI KELOMPOK C-2 SDM KESEHATAN: DALAM RANGKA PENINGKATKAN UPAYA KESEHATAN (JAMINAN KESEHATAN NASIONAL, AKSES DAN MUTU PELAYANAN.

PERAN KPP-PA DALAM SEKBER PPRG NASIONAL UNTUK DAERAH

PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN DESKRIPSI PPSDMK

STRATEGI IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013

WHOLE SCHOOL TRAINING.

RENCANA AKSI DAN KOMITMEN KOMISI 1A: PENYIAPAN GURU

PENGORGANISASIAN DAN PEMBINAAN POKJANAL POSYANDU

PERAN PROVINSI DALAM PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN HASIL DISKUSI KELOMPOK I.

Diskusi Kelompok IV DinKes Prop. DKI Jakarta DinKes Prop. Sulteng DinKes Prop. Sumatera Barat DinKes Prop.Sumatera Utara DinKes Prop. Jatim.

Fasilitas kesehatan yang siap guna dan bersifat sementara dalam jangka waktu tertentu Dapat dipindahkan dari satu lokasi ke lokasi lain di DTPK dalam rangka.

IKATAN PRANATA HUMAS INDONESIA (IPHI)

PROGRAM KESEHATAN PERKOTAAN

ANGKET PEMBACA HARIAN Field Data dan Sampel Angket dimuat pada hari Jumat, 1 Mei 2009 Penantian pengembalian Angket dari tanggal 1-15 Mei 2009 Jumlah.

RAPAT KOORDINASI PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN

UU No. 23 TAHUN 2014 IMPLIKASINYA TERHADAP SDM KESEHATAN

ANGKET PEMBACA TABLOID Field Data dan Sampel Angket dimuat pada hari Jumat, 1 Mei 2009 Penantian pengembalian Angket dari tanggal 1-15 Mei 2009.

Kegiatan Statistik Kehutanan

Dr. Henny Hanna, Sp.KFR, MARS, PhD. Program Majelis Kesehatan (Divisi Pelayanan) merupakan kesepakatan MUKTAMAR ke-47 di Makassar pada tanggal 2 – 7 Agustus.

PROFIL IAP -Ikatan Ahli Perencanaan- Jawa Timur

TATALAKSANA PEMANTAUAN INDIKATOR DIT BINA OBAT PUBLIK

Peta Peningkatan Pemenuhan Energi Listrik Tiap Provinsi Hasil Model

Evaluasi Capaian Pelaksanaan Pamsimas Komponen B

Asisten Pemerintahan dan Kesra

Feedback Sistem Informasi SDM Kesehatan

Sumber : Juknis Pengembangan KSM Hal.12

DANA DEKONSENTRASI GTK TAHUN 2017

Pengelolaan data dan Informasi SDMK

Kebijakan Registrasi Tenaga Kesehatan Indonesia

PERATURAN KPU TENTANG TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA.

DIREKTUR PERBENIHAN PERKEBUNAN

ASPEK LEGAL FORMAL TENAGA PERAWAT / BIDAN DI INDONESIA

PERENCANAAN SUMBER DAYA LULUSAN DIII KEPERAWATAN

Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016

Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan 2017

PPPPTK PENJAS DAN BK TAHUN 2017

Persiapan Penyelenggaraan Program Percepatan Pendidikan

PERIJINAN DAN PEMBINAAN PRAKTIK KEBIDANAN DAN KEPERAWATAN

Jumlah KK yang Sudah Terdata Per Provinsi Tahun 2017

Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016

Kabupaten/Kota yang telah Menginisiasi KLA sampai Tahun 2014

DATA KELULUSAN SERTIFIKASI GURU TAHUN 2007 S.D 2010

DATA KEBUTUHAN GURU (NASIONAL) TAHUN

Disampaikan pada Rakornas BAN-S/M Jakarta , Maret 2014

Lesson Learned 2015.

Peran Dewan Ketahanan Pangan Provinsi/Kabupaten/Kota Dalam Implementasi Kebijakan dan Program Prioritas di Bidang Pangan.

DATA KEBUTUHAN GURU SD NEGERI (NASIONAL) TAHUN

PERTEMUAN PENGELOLA KETENAGAAN SARKES SWASTA Sdmkes Dinkes kab blitar

KEBIJAKAN PELAKSANAAN BIMBINGAN DAN KONSELING

DEFINISI BAKU GT adalah guru tersedia yaitu jumlah guru yang ada dikurangi jumlah guru pensiun/mutasi/meninggal JM adalah jumlah murid/siswa yang ada (untuk.

Posisi Pedoman Umum Pembangunan Kota Baru dengan Rencana Tata Ruang

DATA KEBUTUHAN GURU SMK NEGERI (NASIONAL) TAHUN

KEBIJAKAN BAN-S/M TAHUN 2014

PENGHARGAAN DAN SISTEM PENGUPAHAN

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

PENJELASAN PELAKSANAAN RAPAT KOORDINASI DAN MEKANISME DESK

WAJIB KERJA DOKTER SPESIALIS

Evaluasi dan Rencana Kerja

PERTEMUAN DENGAN ORGANISASI PROFESI

RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PISEW

Direktur Perlindungan Hortikultura Direktorat Jenderal Hortikultura

Kebijakan Inovasi dan Inovasi Jasa Konstruksi DIY

SIKLUS PERENCANAAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN

Traditional Houses of Indonesia

EVALUASI PENYERAPAN ANGGARAN PERCEPATAN PENDAFTARAN VARIETAS LOKAL

RAPAT KOORDINASI Penyesuaian Target Kemiskinan Kab/kota

Penguatan Kapasitas Kecamatan untuk Meningkatkan Pelayanan Dasar

Proyek Prioritas Nasional Peningkatan Konsumsi Pangan Sehat :

EVALUASI KEGIATAN DEKONTP

Transcript presentasi:

Kelompok II

Kelompok II: Pendamping : Ka. PusdiklatNaKes Peserta; 1. Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah 2. Dinas Kesehatan Propinsi Banten 3. Dinas Kesehatan Propinsi Lampung 4. Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Barat 5. Dinas Kesehatan Propinsi Maluku 6. Dinas Kesehatan Propinsi Papua 7. Dinas Kesehatan Propinsi Jambi 8. Dinas Kesehatan Propinsi Kalimantan Barat 9. Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Utara

A. PERAN DALAM PERENCANAAN DAN PEMENUHAN KEBUTUHAN SDM KESEHATAN 1. Mapping Ketenagaan 2. Menganalisis Kebutuhan Tenaga Kesehatan 3. Merencanakan Kebutuhan Tenaga Kesehatan 4. Strategi Pemenuhan Kebutuhan Tenaga Kesehatan: a. Tugas Belajar b. Rekruitment PTT c. Penempatan Internsip d. Penempatan Residen Senior e. Penugasan khusus f. Pendidikan Dokter Layanan Primer (DLP) g. Rekruitment Tenaga Kesehatan kontrak h. Kerjasama dengan pihak Pendidikan terutama untuk memenuhi Tenaga Strategis i. PTT untuk jenis tenaga kesehatan selain Dokter dan Bidan

B. PERAN DALAM PENDAYAGUNAAN DAN DISTRIBUSI TENAGA KESEHATAN 1. Penempatan Tenaga Kesehatan melalui Dinas Kesehatan Propinsi 2. Peningkatan Koordinasi Lintas Sektor dalam penempatan tenaga kesehatan 3. Pembentukan Tim Koordinasi pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan Propinsi dan Kabupaten/Kota (Sekda, BKD Propinsi dan Kab/Kota, Dinas kesehatan Propinsi dan Kab/Kota, Persi, Arsada, OP) 4. Legal Aspek Distribusi Tenaga Kesehatan oleh Gubernur, Bupati dan Walikota 5. Mendorong Kabupaten/Kota dalam Pemberian Insentif untuk Tenaga Kesehatan Strategis 6. Optimalisasi Pelaksanaan Permenkes No. 53 tahun 2013 tentang Penempatan Dokter Spesialisasi

C. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN MUTU TENAGA KESEHATAN 1. Memberikan rekomendasi izin pendirian Pendidikan Tinggi dan Menengah Bidang Kesehatan 2. Memberikan Rekomendasi terhadap rekruitment peserta didik Pendidikan Tenaga Kesehatan sesuai Kuota Nasional 3. Pembinaan Teknis (muatan lokal terkait Program Unggulan Bidang Kesehatan, lahan praktek) ke Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan 4. Pembinaan terhadap Organisasi Profesi (OP) 5. Pendataan terhadap Kepemilikan STR, SIK dan SIP 6. Optimalisasi peran dan fungsi Majelis Tenaga Kesehatan Propinsi (MTKP)

TERIMA KASIH