KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN TATA CATA REVISI ANGGARAN TA 2014 LINGKUP DITJEN CIPTA KARYA Semarang, 6 Mei 2014.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KOORDINASI BAWAS - BPKP : PENINGKATAN KUALITAS LK TA.2011
Advertisements

Sosialisasi Daftar Perbandingan Jenis Revisi Anggaran
PERKEMBANGAN ALOKASI DANA PNPM-MPd KAB. NAGAN RAYA S/D TAHUN 2013
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BLU
1. 1. Reviu Besaran Angka Dasar TA 2012 : a)Penggunaan Laporan (aplikasi) untuk Menganalisis Angka Dasar; b)Memastikan volume angka dasar sudah benar;
TATA CARA PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN 2010.
PENYERAHAN DIPA TA 2012 Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sumatera Utara KPPN Tebing Tinggi.
Sosialisasi Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2014
PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN 2012
REVISI ANGGARAN TA.2014 PERSIAPAN PENYUSUNAN ANGGARAN TA.2015
SESI IV Pengertian Satker Format Baru RKA K/L 2011 Kesimpulan.
SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN BADAN LAINNYA
Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2013
PMK TENTANG BAGAN AKUN STANDAR (PMK NO.91/PMK.05/2007)
PENGESAHAN DIPA 2012 DISBURSEMENT PLAN MONEV
REVISI PAGU MINUS TA 2013 Tanjung Balai, 28 November 2013.
PENERIMAAN NEGARA Tanjungbalai, Nopember 2012
PAGU ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA /LEMBAGA TAHUN 2012
Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL
Dan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Dan Belanja (Sp3b) Blu
(RINCIAN KEGIATAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA)
Direktorat Jenderal Anggaran - Kementerian Keuangan - Tahun 2011
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
MEKANISME REVISI ANGGARAN TAHUN 2011 DITJEN PENDIDIKAN DASAR
PENGORGANISASIAN DAN PEMBINAAN POKJANAL POSYANDU
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Rapat Kerja Kemendagri dengan Komisi II DPR RI Jakarta, 8 Maret 2012 Sekretariat Jenderal Pembahasan Perubahan.
Presentasi Direktur PA
ARAH DAN KEBIJAKAN PEMBINAAN PK BLU PADA KANWIL DJPBN
Sosialisasi Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2014
INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA SECARA AKRUAL PERDIRJEN 62/PB/2009 TENTANG TATA CARA PENYAJIAN INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA SECARA AKRUAL PADA LAPORAN.
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
REVISI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2013
PERSIAPAN PENYUSUNAN DIPA TAHUN ANGGARAN 2007
Sosialisasi Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2014
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SESI IV Pengertian Satker Formulir RKA K/L Kesimpulan.
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA 1 Sinabung Jakarta, Juli 2014.
REVISI ANGGARAN BLU DAN PERMASALAHANNYA
Rencana kerja kementerian/lembaga tahun 2013
RAPAT DENGAR PENDAPAT DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM DEPARTEMEN AGAMA RI DENGAN KOMISI VIII DPR – RI SENIN, 23 JUNI 2008 TENTANG PAGU INDIKATIF DAN.
DIREKTORAT PENGEMBANGAN AIR MINUM
Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL Tahun Anggaran 2011
PERENCANAAN & EVALUASI TUNJANGAN GURU TK DIREKTORAT PPTK PAUDNI
Rapat Koordinasi Penyelesaian APBN-P Tahun 2015
“ TATA CARA PENYUSUNAN TARGET DAN PAGU PENGGUNAAN PNBP”
PENGELOLAAN PNBP ~ PENYUSUNAN TARGET DAN PAGU INDIKATIF TA 2018 ~
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Tata Cara Revisi Anggaran TA 2017
Oleh: Kanwil DJPB Provinsi Sumatera Barat Kementerian Keuangan RI
MEKANISME REVISI DIPA HIBAH PILKADA
OLEH KABAG PERENCANAAN EVALUASI & PELAPORAN
HAL-HAL YANG HARUS DIALOKASIKAN
Pemberian Uang Muka Kerja Kepada Madrasah Swasta Dari Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu Dalam Rangka Penyaluran Dana BOS Madrasah TA.
RAPAT KERJA PENYUSUNAN ANGGARAN KANWIL dengan BERSUMBER dana PNBP
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 15/PMK
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN GUNA MEMINIMALISIR PENYIMPANGAN DAN TEMUAN
REVISI ANGGARAN PADA DIPA PETIKAN BLU
Strategi Kebijakan Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2018
KETERKAITAN DIPA DENGAN RKA-KL PENYUSUNAN DIPA PENELAAHAN DAN PENGESAHAN.
Mekanisme Penyusunan RKAKL dan Revisi DIPA
DIREKTORAT PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
MEKANISME PENCAIRAN, PENYALURAN,
REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN
TINDAK LANJUT PENYELESAIAN HIBAH BANTUAN PEMERINTAH DI DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN DAERAH TERTENTU YUSEP FATRIA INSPEKTUR IV BOGOR, 9 MARET 2018.
POKOK-POKOK PMK NO. 206/PMK
KEMENTERIAN KESEHATAN
TATA CARA REVISI DIPA PNBP
Transcript presentasi:

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN TATA CATA REVISI ANGGARAN TA 2014 LINGKUP DITJEN CIPTA KARYA Semarang, 6 Mei 2014

2 NOURAIANRMPNBPPHLNJUMLAH 1PAGU DIPA AWAL 13,802,903, ,900 3,179,847,500 16,983,292,181 2REVISI KANWIL : 6,079, ,916,486 9,996,438 a. Lanjutan Kegiatan PNPM Mandiri 6,079, ,000 6,364,952 b. Lanjutan Kegiatan yang bersumber dari PHLN 3,631,486 PAGU DIPA : 13,808,983, ,900 3,183,763,986 16,993,288,619 PAGU ANGGARAN DITJEN CIPTA KARYA TA 2014

3 NOURAIANRMPHLNJUMLAHKETERANGAN 1DIPA AWAL - Penetapan Awal (DIPA Induk)812,342,880815,036,6361,627,379,516 - Optimalisasi510,000,0000 Total Optimalisasi Rp625 M, sudah diberi catatan Hal IV Rp115 M karena kegiatan PPIP Masih terpusat, Air Minum 485 M, dan Sanitasi 25 M Total Catatan Hal 4 Awal:1,322,342,880815,036,6362,137,379,516 2Revisi I :090,169,500 Revisi P2KP 3Revisi II :43,619,00092,395,799136,014,799dalam proses penetapan (P2KP, Gedung, Kendaraan) Jumlah Catatan Hal 4 :1,278,723,880632,471,3371,911,195,217 DANA CATATAN HALAMAN IV DIPA

4 Alokasi Anggaran pada RKA/KL Ditjen Cipta Karya TA 2014 yang masih diberikan Catatan Halaman IV adalah sebesar Rp ,-, dengan rincian : PHLN yang belum efektif sebesar Rp ,00 antara lain untuk PNPM Mandiri Perkotaan, Sanitasi Perkotaan, dan Peralatan Penanggulangan Darurat Bencana. Alokasi untuk pengadaan kendaraan roda 2 dan 4 sebesar Rp ,00 yang masih memerlukan dokumen terkait berupa risalah lelang kendaraan bermotor. lokasi untuk pembangunan/Rehabilitasi Gedung sebesar Rp ,00 yang masih memerlukan dokumen terkait berupa analisa perhitungan biaya pembangunan/rehabilitasi gedung dari Dirjen Cipta Karya; Alokasi yang masih terpusat sebesar Rp ,00, terdiri atas alokasi untuk Fasilitasi Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) sebesar Rp ,00 sehubungan belum ditetapkan lokasi kabupaten/kota sasaran, alokasi untuk Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) sebesar Rp ,00 sehubungan belum ditetapkan lokasi desa sasaran PPIP, dan alokasi untuk Pemberdayaan dalam rangka MP3KI sebesar Rp ,00 sehubungan belum ditetapkan lokasi sasaran.

5 NO SATKER DANA OUTPUT CADANGAN BEL BARANGBEL MODALJUMLAH DIREKTORAT BINA PROGRAM22,807,989508,53923,316, SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA5,502, ,310,939508,53928,819,478 DATA OUTPUT CADANGAN TA 2014

A. Revisi Anggaran Yang Disebabkan Penambahan dan Pengurangan Pagu Anggaran Belanja : Lanjutan Pelaksanaan PNPM Mandiri, pasal 20 ayat (4) jo pasal 60 ayat (2) c PMK Nomor 7/PMK.02/2014, merupakan wewenang Kanwil Ditjen Perbendaharaan. Lanjutan pelaksanaan kegiatan yang dananya bersumber dari PHLN, pasal 12 ayat (3) jo pasal 60 ayat (2) PMK Nomor 7/PMK.02/2014 merupakan wewenang Kanwil Ditjen Perbendaharaan. Percepatan penarikan PHLN, pasal 13 jo pasal 54 ayat (2), Kewenangan DJA Penerimaan HLN, pasal 14 Pengurangan alokasi PLN, pasal 17 Pengurangan alokasi HLN, pasal 29 6 LINGKUP REVISI PADA DITJEN CIPTA KAYA

B. Revisi Anggaran Yang Disebabkan Perubahan atau Pergeseran Anggaran dalam Hal Pagu Tetap : Pergeseran dalam keluaran yang sama, kegiatan yang sama dan antar satker dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berbeda; Pergeseran antar keluaran, kegiatan yang sama dan antar satker dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berbeda; Penggunaan Dana Output Cadangan, pasal 34 Penghapusan/perubahan catatan dalam halaman IV DIPA, pasal 31 7 LINGKUP REVISI PADA DITJEN CIPTA KAYA

TERIMA KASIH 8