Gambaran Umum Kota Denpasar

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Oleh: DIREKTUR JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM
Advertisements

I Gusti Ngurah Bagus Putra Riyadi,SH.,M.Si
KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT
LAPORAN EVALUASI TAHUN KETIGA RPJMD KABUPATEN TEGAL
SOSIALISASI PELAPORAN B S TAHUN 2014 Permendikbud Nomor 101/2013.
Administrasi Pelayanan Publik
Pemeringkatan e-Government Indonesia
STARTEGI MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BERTANGGUNG JAWAB
“KEBIJAKAN PEMBENTUKAN
PENILAIAN INISIATIF ANTI KORUPSI
SELAMAT DATANG DI KABUPATEN SERANG PROVINSI BANTEN.
STRATEGI DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI RIAU TAHUN 2014
VISI DAN MISI SANITASI KABUPATEN JOMBANG
PENGORGANISASIAN DAN PEMBINAAN POKJANAL POSYANDU
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI EKONOMI MASYARAKAT
ROAD MAP IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 DISAMPAIKAN OLEH: TARMIZI.
SOSIALISASI ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DI - KEMENKES 1.
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
HAK ASASI MANUSIA.
TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS
Good Governance Ali Rokhman Sumber:
Membuka gerbang kreativitas daerah
INOVASI MUSRENA; PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER
E- Government: Menuju Efektivitas dan Efisiensi Birokrasi Indonesia
Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran
BEST PRACTICE PENERAPAN e-GOVERMENT DI KOTA CIMAHI
KEMANDIRIAN DESA BERBASIS IT
Kerangka Strategis Mendikbud
GOOD GOVERNANCE.
FORUM SKPD Dinas Pendidikan 2015.
STRATEGI PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN DALAM PEMBERANTASAN PRAKTIK MAFIA HUKUM DI BIDANG PERTAMBANGAN Oleh : DR. Hj. Marni Emmy Mustafa, SH. MH. Ketua.
MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE melalui eGovernment oleh Direktur Jenderal Aplikasi Informatika jakarta, 10 agustus 2012 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT
STRUKTUR PEMERINTAHAN DAERAH
Disampaikan oleh : KEPALA BIRO BINA MENTAL SETDA PROVINSI JAWA TENGAH
GOOD GOVERNANCE.
PERAN LEMBAGA KOMUNITAS LOKAL
PENGUATAN DIMENSI SOSIAL- KEMANUSIAAN DALAM ARN Disampaikan dalam Rapat Penyusunan ARN Disampaikan dalam Rapat Penyusunan ARN
PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO LUAS WILAYAH ,44 Km2 JUMLAH PENDUDUK (SENSUS TAHUN 2000) (SENSUS TAHUN 2000) ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 1.
MEMBACA DAN ANALISIS APBD
ARAH KEBIJAKAN DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
KEBIJAKAN DAN STRATEGI AKSELERASI BIDANG PENGAWASAN
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
PROFILE KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG & KOMITMEN PELAKSANAAN LAYANAN TAHUN 2015.
PPID SKPD DAN PPID KABUPATEN DAN KOTA DI JAWA TIMUR
Lembaga Negara yang Independen
Aktualisasi Revolusi Mental dalam Inovasi Pelayanan Publik
Good Governance Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik
POLITIK PEMBANGUNAN HUKUM
OLEH: Hj. ATTY SUHARTI, S.E. WALIKOTA CIMAHI JAKARTA, 9 SEPTEMBER 2015
Implementi E- Govasernment di Indonesia
OPTIMALISASI e-GOVERNMENT MENUJU SMART CITY
PERAN PENGAWASAN KEMENTERIAN PANRB TERKAIT AMANAT
SISTEM INFORMASI KESEHATAN (SIK)
Pengembangan E-government
KETERBUKAAN DESA DAN PEMBERANTASAN KORUPSI
Assalamualaikum. My. Biodata Nama : Adinul Hanif Nim :
USAHA KEMENTRIAN KESEHATAN DALAM MEWUJUDKAN CLEAN GOVERMENT &GOOD GOVERMENT KELOMPOK III.
Capaian Kinerja Pembangunan
Unggul Profesional Islami
Bambang Irawan Kepala lab. Kebijakan pubik universitas mularman
SISTEM PEMERINTAHAN DESA Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS.
WEBSITE DESA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tuban.
POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD diy terhadap rkpd diy tahun 2020 H
PIM III ANGKATAN XVII. KEMENTRIAN KOMINFO DAERAH PENGEMBANGAN KOMUNIKASII, INFORMASI DAN MEDIA MASSA DISKOMINFO SISTIM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.
TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK
FORUM KONSULTASI PUBLIK
Pengelolaan website pemerintah daerah
KECAMATAN DENPASAR SELATAN
Transcript presentasi:

Gambaran Umum Kota Denpasar Dibentuk dengan UU No. 1 Tahun 1992, diresmikan tanggal 27 Februari 1992 Luas Wilayah 12.778 Ha (2,18% dari luas Bali) Jumlah penduduk tahun 2011 sebanyak 788.445 jiwa Kepadatan Penduduk 6.170 jiwa/ km2 Terdiri dari 4 Kecamatan dan 43 Desa / Kelurahan

Misi Kota Denpasar Visi Kota Denpasar Penguatan jati diri masyarakat Kota Denpasar berlandaskan Budaya Bali Pemberdayaan masyarakat Kota Denpasar berlandaskan Kearifan Lokal melalui budaya kreatif Mewujudkan kepemerintahan yang baik (Good Governance) melalui Penegakan Supremasi Hukum (Law Enforcement ) Meningkatkan Pelayanan Publik untuk meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Welfare Society) Mempercepat Pertumbuhan dan Memperkuat Ketahanan Ekonomi melalui Sistem Ekonomi Kerakyatan (Economic Stability) Denpasar Kreatif Berwawasan Budaya Dalam Keseimbangan Menuju Keharmonisan

MOTTO PELAYANAN PUBLIK “SEWAKA DHARMA” MELAYANI ADALAH KEWAJIBAN

Melayani adalah Kewajiban “SEWAKA DHARMA” Melayani adalah Kewajiban Mengandung unsur pertemuan antara kewajiban dan pelayanan. Sewaka Dharma sebagai Spirit Kontrol aparat birokrasi dan Kontrol Masyarakat. Sewaka Dharma diharapkan mampu menjadi katalisator, mobilisator serta Controlling untuk mencapai tujuan-tujuan kesejahteraan masyarakat. Sewaka Dharma diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat.

Situs Denpasar e-Commerce Sistem Informasi Kesehatan (SIK) Bursa Kerja Online RPKD 92,6 FM One Stop Service (OSS) Save Community Festival Endek Tradisional Pelayanan SIAK & KTP online Food Heritage e-Procurement Sightseeing e-Democracy Cyberschool MCAP GIS

KEBIJAKAN PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT : Hot Line Hallo Denpasar dengan kode akses (0361) 265656 (Bagian Humas dan Protokol) Call Centre (0361) 223333 (BPBD) Radio Pemerintah Kota Denpasar (RPKD 92,6 FM) Telpon (0361) 244444 (Kominfo) Website : www.denpasarkota.go.id (Kominfo) Pelayanan Pengaduan di masing – masing SKPD terutama melalui kotak pengaduan PERTEMUAN / FORUM KOMUNIKASI DENGAN MASYARAKAT

BEBERAPA PRESTASI BIDANG PELAYANAN PUBLIK Kota Denpasar memperoleh nilai tertinggi diantara 50 kabupaten/kota di Indonesia dengan nilai 7,48 berdasarkan hasil survey integritas sektor publik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2009. Meraih score tertinggi (6,71) untuk keberhasilan dalam menekan terjadinya korupsi berdasarkan hasil survey Transparansi Internasional Indonesia (TII) pada tahun 2010. Piala Citra Pelayanan Prima (CPP) kepada Puskesmas II Denpasar Selatan Tahun 2010 dari Presiden Republik Indonesia. Termasuk 7 besar se-Indonesia dalam pelaksanaan e-Government pada Warta Ekonomi e-Government Award 2008. Insentif dari Menteri Keuangan, karena penyusunan APBD tepat waktu pada Tahun 2009 dan Tahun 2010.