KELEMBAGAAN KEMENTERIAN Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PERATURAN KONSERVASI Fredinan Yulianda, 2009.
Advertisements

LAPORAN EVALUASI TAHUN KETIGA RPJMD KABUPATEN TEGAL
DISKUSI KELOMPOK TERFOKUS IDENTIFIKASI MASALAH PENDIDIKAN DALAM RANGKA PENYEMPURNAAN DAN PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG PENDIDIKAN KEMENTERIAN.
Aspek-aspek Desa Adat dan Lembaga Adat yang Harus diatur dan didanai Pemerintah, Pemda Provinsi, Pemda Kab/Kota, dan Pemdes Oleh Nata Irawan, SH, MSi.
Andri Santosa Palu, 29 Februari 2012
SUMBER: Pokok-Pokok Substansi PERATURAN PEMERINTAH NO 24 TAHUN 2009 TENTANG KAWASAN INDUSTRI SUMBER:
EKSISTENSI KELEMBAGAAN DALAM RANGKA PENYALURAN OBAT KE FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN PEMERINTAH Oleh : Sekretaris Kementerian PAN dan RB selaku Deputi.
KEBIJAKAN PERENCANAAN PROGRAM KESEHATAN TA 2013
Sosialisasi EQA BAN-PT – Dikti, Juli-Agustus 2009.
Chaeruddin Hasyim, SKM. M.,Si
Tri Baskoro 022 Bagus Setiawan 027 Wahab Abdullah 025
PENILAIAN INISIATIF ANTI KORUPSI
PENYEMPURNAAN arSITEKTUR PROGRAM, KEGIATAN DAN STRUKTUR KINERJA
Peran RZWP3K dalam Perencanaan Pembangunan Bidang Kelautan
Makalah Kunci (Keynote Speech)
Direktorat Pendidik & Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KEBIJAKAN DALAM PENANGANAN KONFLIK TENURIAL KAWASAN HUTAN
KEBIJAKAN DAK BIDANG LH 2014
PERATURAN KONSERVASI Fredinan Yulianda, 2010.
PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KELEMBAGAAN PROTOKOL KYOTO-CDM
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN TERPADU DAS
SEKRETARIS JENDERAL RAPAT KERJA TINGKAT PUSAT, JAKARTA 2-3 MARET 2015
Disampaikan pada acara
Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN INDIKATOR OUTCOME IMPLEMENTASI RZWP3K
PENGEMBANGAN ROTAN INDONESIA MELALUI POLA SENTRA HHBK
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT
Jayapura, 13 Agustus SEJAHTERA DEMOKRATIS BERKEADILAN Memperkuat triple tracks strategy serta pembangunan inklusif dan berkeadilan Memantapkan.
RANCANGAN RPJMN BIDANG KEHUTANAN
PENATAAN RUANG DAN PEMBENTUKAN WILAYAH PENGELOLAAN HUTAN
DASAR HUKUM PENGELOLAAN HUTAN PERUM PERHUTANI
DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP DAN IZIN LINGKUNGAN
Disampaikan pada acara :
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL
USULAN STRUKTUR KELEMBAGAAN
Disampaikan oleh: ACHMAD SATIRI (Kabag Hukum, Organisasi, dan Humas)
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
ARAH KEBIJAKAN DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
MENUJU KAB BLITAR LEBIH SEJAHTERA, MAJU DAN BERDAYA SAING
IDENTIFIKASI POTENSI IMPLEMENTASI KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN HASIL PENELITIAN SEKTOR KEHUTANAN DALAM RKP 2018 Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi.
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI
KEBIJAKAN NASIONAL PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
Rimbawan II Gedung Manggala Wanabakti
PROGRAM DITJEN PDASHL DALAM PEMBANGUNAN LHK DI EKOREGION PAPUA
PROGRAM BADAN P2SDM DALAM PEMBANGUNAN LHK DI EKOREGION PAPUA
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Aktualisasi Revolusi Mental dalam Inovasi Pelayanan Publik
Dr. Ir. H. E. Herman Khaeron, M.Si. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI
Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
RENCANA KERJA DINAS KEHUTANAN TAHUN 2017
PROFIL JABATAN FUNGSIONAL KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
KERANGKA REGULASI RKP 2016 DALAM RANGKA PELAKSANAAN NAWACITA
ARAHAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN LHK SEBAGAI
Oleh : Soetrisno (SEKNAS KPH, KLHK)
Tindak lanjut penyempurnaan rancangan peraturan pemerintah tentang perencanaan kehutanan jakarta, 12 agustus 2015 Direktorat Rencana, Penggunaan, dan.
Kronologis penyusunan draft Perubahan PP No
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI disampaikan pada
SOSIALISASI TEMA RISET BALITBANG – KABUPATEN GORONTALO
Strategi Pembangunan Nasional untuk Menjadi Negara Maju
RPJMN Bidang Tata Ruang
PERCEPATAN PERHUTANAN SOSIAL (PPS)
Kebijakan Pengelolaan Hutan Lestari dan Upaya Pemberantasan
PEMBINAAN UNIT KERJA BERPREDIKAT WBK/WBBM
INDONESIA MENUJU POROS MARITIM DUNIA Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki potensi untuk menjadi Poros Maritim Dunia.
DR. YUSHARTO HUNTOYUNGO, M.Pd. BEST WESTERN HOTEL BATAM, 4 JULI 2019
Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) KKP Teuku Nilwan Inspektur IV Inspektorat Jenderal KKP Bogor, 14 Mei 2019.
Transcript presentasi:

KELEMBAGAAN KEMENTERIAN Lingkungan Hidup dan Kehutanan Disampaikan oleh: San Afri Awang Henry Bastaman (Ketua Tim Penataan Kelembagaan KLHK Tahun 2015-2019) JAKARTA, 2 & 3 MARET 2015

Arahan Menteri LHK & MenPAN-RB Visi: Indonesia berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong Misi: Mewujudkan keamanan nasional Masyarakat maju dan demokratis Politik LN bebas aktif, Kualitas manusia Indonesia yang tinggi & sejahtera Bangsa yang berdaya saing Menjadi negara maritim yang mandiri Masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan Visi Misi Presiden (RPJMN 2015-2019) UU UU No. 41/1999, UU No. 19/2005, UU No. 5/1990 UU No. 18/2013, UU No. 32/2009, UU No. 18/2008 UU No.37/2014, UU 23/2014, Konvensi Internasional PP turunannya Mandat UU Arahan Menteri LHK & MenPAN-RB KELEMBAGAAN KLHK Tata kelola baik Dan partisipasi publik

Target RPJMN 2015-2019 Peningkatan kemitraan dengan masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui pola HTR/HKm/HD, Hutan Adat dan HR, dan kemitraan  12.700.000 ha Perbaikan lahan kritis, DAS superprioritas, dan rehabiitasi Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dengan cepat dan baik serta menurunkan jumlah hot spots kebakaran hutan Penyelesaian pengukuhan/penetapan kawasan hutan 100 persen Operasionalisasi 629 KPH yang terdiri dari 347 KPHP, 182 KPHL, 50 Taman Nasional, dan 100 KPHK bukan Taman Nasional (TN), penngkatan produktivitas Meningkatnya populasi 25 spesies satwa terancam punah Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) menjadi 66,5-68,5 pada tahun 2019

Proses Penyusunan Kelembagaan Diskusi Publik Kelembagaan KLHK 12-14 Nov 2014 Diskusi Internal ex-KLH dan ex-Kemenhut, NGO serta Pakar Perpres 16/2015 tanggal 21 Januari 2015 Hearing dan Diskusi dengan eselon II terkait, instansi terkait, CSO Draft Permen LHK tentang Organisasi Kementerian LHK

Struktur Kelembagaan KLHK Target RPJMN Kelembagaan KLHK Anggaran

Perpres 16 Tahun 2015 18 Eselon 1 9 Direktorat Jenderal 2 Badan 1 Sekretariat Jenderal 1 Inspektorat Jenderal 5 Staf Ahli Menteri

STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP & KEHUTANAN Inspektorat Jenderal Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sekretariat Jenderal Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Konservasi Sumber Daya Alam & Ekosistem Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Ditjen Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya Dr.Ir.Siti Nurbaya, M.Sc. Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga Pusat dan Daerah Industri dan Perdagangan Internasional Energi Ekonomi Sumber Daya Alam Pangan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi SAM III. Tata Kelola Kebijakan SAM IV. Ekonomi Lingkungan KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Struktur Kelembagaan per Eselon I 5 Direktorat 1 Set Ditjen Ditjen 4 Pusat 1 Set Badan Badan 5 Biro 15 Pusat Setjen 5 Inspektorat 1 Setitjen Itjen

Rekapitulasi Jumlah Jabatan KLHK

TOTAL JUMLAH JABATAN KLHK = 2395

PERBANDINGAN JUMLAH JABATAN KLHK LAMA DAN BARU NO ESELON I PUSAT UPT ES.I ES.II ES.III ES.IV 1. KEMENTERIAN LH (lama) 13 39 116 250 2. KEMENTERIAN KEHUTANAN (lama) 52 172 423 18 244 746   TOTAL (LH+Kehutanan) lama 26 91 288 673 3. KEMENTERIAN LHK (baru) 90 364 915 SELISIH -8 -1 76 242

Perbandingan Jumlah Jabatan Lama vs Baru

Running the organisation Perubahan Peraturan perundangan, dan MISI Isi Orang yang Kompeten,dana, tatakeola Sinkronisasi, kordnasi antar es.I, antar KL, Pemda Perkuat Civil Society,demand pasar

TERIMA KASIH