PENULISAN PROPOSAL Pemberdayaan UPKu TAHUN 2010.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA SURAKARTA
Advertisements

PELAPORAN Pemberdayaan UPKu.
Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal
Sumberdana DIPA IPB tahun 2011 DIREKTORAT KEUANGAN
UNTUK MENJADI BADAN HUKUM
1. Pengesahan Akta Pendirian Koperasi
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
Mendirikan Koperasi dan Proses Pengesahan Badan Hukum Koperasi
SD Bersih dan Sehat BANTUAN PENYELENGGARAAN
Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi oleh PPID dan PPID Pembantu
PENGORGANISASIAN DAN PEMBINAAN POKJANAL POSYANDU
Kelancaran Operasional UPK AMAN DIPERCAYA BERMANFAAT.
Pengimbasan Implementasi
SUMBER DANA : APBN/DIPA-IPB tahun 2012 disusun oleh :
Pembuatan SIUP, TDP, HO Tahap 1 Siapkan Fromulir permohonan SIUP, TDP, HO ditandatangani Direktur Siapkan dokumen legalitas Lembaga (Akta pendirian, SK.
Sebagai bentuk pengendalian Program Beserta Surat PertanggungJawaban
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
Pelaku usaha pangan hasil pertanian
PENYUSUNAN LAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN.
PEDOMAN TATA CARA MENDIRIKAN KOPERASI
PROBLEMATIKA PENATAAN SISTEM KELEMBAGAAN PNPM-MANDIRI PERDESAAN
PROSES PENGAJUAN PROPOSAL KEGIATAN
PENYUSUNAN PROPOSAL BANTUAN PENINGKATAN KARIER PTK SMP
Penatausahaan Keuangan Daerah
Surat Perjanjian Penggunaan Dana (SP2D)/MoU
PENGAWASAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DI DESA DASAR HUKUM :  UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA  PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014.
PKM-M.
KEBIJAKAN PEMBERIAN HIBAH DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2016
Pelaksanaan Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Keluarga Tahun 2015
Pedoman Pengerjaan PKM-K
BADAN HUKUM KOPERASI.
MEKANISME PENCAIRAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
( IbPUD ) IbTEK bagi Produk Unggulan Daerah
ASISTENSI PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR TERPENCIL, TERPINGGIR DAN JUMLAH SISWA KURANG DARI STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN.
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2017
DASAR SOP : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA RI NOMOR : 168 TAHUN 2010
KEBIJAKAN KPU TENTANG PENDAFTARAN,
DASAR : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA RI NOMOR: 168 TAHUN 2010
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
DANA AMANAH MASYARAKAT
Sosialisasi BOS lembaga swasta tahun 2017
H. MAULANA AKHMAD RIDHO, S.Ag
Sosialisasi bos lembaga swasta tahun 2016
Disampaikan Oleh : MARINCEN, SE KEPALA BIDANG ANGGARAN DAERAH
4.1 Menulis proposal untuk berbagai keperluan
BANTUAN PENYELENGGARAAN UAM
Rapat Dinas RABU, 11 Februari 2017
Proses Pembentukan Koperasi
Chapter 3 Perbendaharaan Negara
PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PENGELOLAAN KEUANGAN KELOMPOK TERKAIT DANA BANTUAN SOSIAL
Mendirikan Koperasi dan Proses Pengesahan Badan Hukum Koperasi
PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
H. MAULANA AKHMAD RIDHO, S.Ag
PENGADAAN BARANG /JASA DESA
Sosialisasi BOS lembaga swasta tahun 2018
1 PROSES PENGESAHAN BADAN HUKUM KOPERASI UU 25/1992 PP 4/1994
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
PEMBUKAAN REKENING GIRO DANA BOS PEMBUKAAN REKENING GIRO DANA BOS DAN TATA CARA PENCAIRAN DANA BOS MELALUI BANK JATIM TANGGAL, ……………….. PT BANK PEMBANGUNAN.
 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa  Peraturan lembaga kebijakan pengadaan barang / jasa pemerintah.
TATA KELOLA MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
SOSIALISASI PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN HIBAH DAMAS PENGEMBANGAN MATA KULIAH BERBASIS IT FK-KMK UGM TAHUN 2019.
Review Proposal Tahap 1 PKM.
Pemerintah Kabupaten Banjarnegara
Biro Kemahasiswaan dan Alumni
PROGRAM PENGEMBANGAN PRODUK EKSPOR
MEKANISME PENGAJUAN PERMOHONAN PENCAIRAN DANA HIBAH BANSOS DAN BELANJA TAK TERDUGA KABUPATEN BANJAR Kepala BPKAD Kabupaten Banjar Drs. ACHMAD ZULYADAINI,M.Si.
PPPUD (Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah)
Transcript presentasi:

PENULISAN PROPOSAL Pemberdayaan UPKu TAHUN 2010

Proposal Desa Kelurahan Isi Proposal Desa Penulisan Proposal Rencana Pelaksanaan Usaha, SDM, Sarpras Dilakukan oleh pengurus UPKU Peningkatan SDM yang disepakati berdasarkan Musdes baik dari dana APBD Prov, APBD Kab, ataupun Swadaya Masyarakat Difasilitasi oleh TPM

SISTEMATIKA PROPOSAL 1. Lembar Judul (Cover) 2. Surat Pengajuan Permohonan Pencairan Dana 3. Lembar Persetujuan/Pengesahan 4. Kata Pengantar 5. Daftar isi 6. Isi Proposal 7. Lampiran

Pastikan terisi dengan benar PROPOSAL PEMBERDAYAAN UPKu PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2010   UPKu ”..............................” DESA/KEL ................. KECAMATAN ................ KABUPATEN/KOTA ...................... Kontak Person : ....................... Telp...................., HP .................... LEMBAR SAMPUL Pastikan terisi dengan benar

PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2010 Halaman Pengesahan PEMBERDAYAAN UPKu PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2010 1. Nama Kegiatan : PEMBERDAYAAN UPKu Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 2. Lokasi : Desa/ Kel .................Kec. ................ Kab/ Kota ............. 3. Pelaksana : UPKu ”...................(ditulis nama UPKu)” 4. Waktu Pelaksanaan : Juli – Desember 2010 5. Anggaran : 1. APBD Propinsi Rp. ..................... 2. APBD Kab/ Kota Rp. ..................... 3. Swadaya Rp. ..................... TOTAL Rp. ...................... Rp. ...................... (tulis nilai nominal dalam huruf) .................., ........................................ 2010 Menyetujui : Kepala Desa/Kel.......... Ketua UPKu ............................................ ........................................ Nama Terang & Stempel) (Nama Terang & Stempel) Menyetujui : TFK TPM ................................. . ..................................... (Nama Terang) (Nama Terang)

Isi/Batang Tubuh Proposal Bab I Pendahuluan Bab II Pelaksanaan Bab III Penutup Latar Belakang Maksud dan Tujuan Lokasi dan Calon Sasaran (RTM) Pelaksana Jenis Kegiatan Jadwal Pelaksanaan Anggaran

Uraian perlunya PPKM meliputi : Gambaran ringkasan kondisi kemiskinan desa/kelurahan lokasi disertai jumlah penduduk, rumah tangga keseluruhan, jumlah dan prosentase RTM dibanding rumah tangga keseluruhan, jumlah dan prosentase RTM miskin dan mendekati miskin, Latar Belakang Uraian perlunya PPKM meliputi : UEP-SP Sarpras RTM UEP Hibah Bergulir Peningkatan SDM

Tujuan khusus: 1. Meningkatkan peran aktif dan kualitas rumah tinggal RTM 2. Meningkatkan kemampuan usaha 3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan 4. Mengoptimalkan kemitraan stakeholder

Ruang Lingkup PPKM Rakor PPKM dan Pemberdayaan UPKu 2010

No Sumber Jml Anggaran 1 APBD Provinsi Rp 2 APBD Kab/Kota 3 Swadaya Total Secara rinci penggunaan anggaran, sebagaimana RAB terlampir

Lokasi dan Calon Sasaran Kegiatan PPKM dilaksanakan di Desa/Kelurahan ....................dengan jumlah sasaran Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif dalam bentuk pinjaman modal usaha sebanyak ......RTM,, peningkatan SDM .....RTM, Sarpras Rumah Tinggal RTM sebanyak .......RTM, serta UEP Hibah Bergulir sebanyak .... RTM. Data keseluruhan sebagai berikut. Tabel Jumlah Sasaran UEP-SP Pemodalan Usaha No Desa Dusun Sasaran Total RT-MM Jumlah Total

Tabel…Jumlah Sasaran Sarpras Rumah Tinggal RTM/ Hibah Bergulir No Dusun RT/RW Jumlah Sasaran RTM-Miskin Jumlah Total

Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan ini dilakukan oleh Unit Pengelola Keuangan Tahap Awal dengan susunan sebagai berikut : Pengawas UPK Ketua : .................... Anggota : 1. ................ 2. ................ Pengurus UPK Ketua : ................... Sekretaris : ................... Bendahara : ................... Tim Pelaksana Kegiatan : Ketua :................... Anggota : 1................ 2................ 3................

Rencana Pengelolaan Kegiatan pengembangan UEP-SP RTM yang akan dilaksanakan terdiri dari USP pemodalan usaha, serta peningkatan SDM. Tabel Kegiatan Pengembangan UEP-SP No Jenis Kegiatan Jumlah Jumlah RTM-Sasaran Jumlah Sasaran Perempuan Jumlah Sasaran Laki-laki

Tabel Jenis Kegiatan Peningkatan SDM No Jenis Kegiatan Lokasi Jumlah RTM-Sasaran Jumlah Sasaran Perempuan Jumlah Sasaran Laki-laki Sarpras RTM No Jenis Kegiatan Lokasi Volume Jumlah RTM-Sasaran Jumlah Sasaran Perempuan Jumlah Sasaran Laki-laki

Tabel Jenis Kegiatan UEP Hibah Bergulir No Jenis Bantuan Jumlah/Volume Jumlah Pokmas Jumlah RTM-Sasaran Jumlah Sasaran Perempuan Jumlah Sasaran Laki-laki

Jadwal Pelaksanaan NO. URAIAN KEGIATAN 6 7 8 9 10 11 12 17

Berisi tentang penekanan isi dan harapan terwujudnya proposal PENUTUP Berisi tentang penekanan isi dan harapan terwujudnya proposal

Lampiran Lampiran Lampiran Jadwal Kegiatan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Surat Keputusan Kaepala Desa/Kelurahan tentang Pengurus UPKu yang delegalisasi Fotocopy Berita Acara musdes Perencanaan yang dilegalisasi Fotocopy Rekening UPKu di Bank Jatim (tidak dijilid) Fotocopy KTP Ketua dan Bendahara UPKu (tidak dijilid) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (tidak dijilid) Pakta Integritas Kuitansi (tidak dijilid) Daftar nama (PPLS 08) penerima manfaat menurut ruang lingkup kegiatan

Biaya Operasional UPKU Kegiatan UEP-SP Kegiatan Sarpras RTM Rincian Anggaran Biaya PPKM Kegiatan UEP Hibah Bergulir

Nama Kab/Kota bukan Desa/Kel KWITANSI No : ................................. TERIMA DARI : GUBERNUR JAWA TIMUR SEBESAR :== SEMBILAN PULUH TIGA JUTA RUPIAH == UNTUK PEMBAYARAN : BELANJA HIBAH UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2010 KEPADA UPKu ……………DESA/KELURAHAN.............. KECAMATAN........... KABUPATEN / KOTA ..................DALAM RANGKA PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT TERBILANG : ............................., ……2010 Mengetahui: KEPALA DESA/KEL ............. KETUA UPK ……… DESA/KEL............. ………………………………………. …………………………………………….. (Nama Terang & stempel) (Nama Terang & Stempel) Nama Kab/Kota bukan Desa/Kel Rp. 93.000.000,- Materai Rp.6000,-

LAMPIRAN TERDIRI DARI : Rincian Anggaran Biaya (RAB) Rekapitulasi dana kegiatan Surat Keputusan Kepala Desa / Kelurahan tentang Pengurus UPK (Nama Ketua dan Bendahara sama dengan di KTP dan dokumen lain) Fotocopy Rekening UPK di Bank Jatim yg masih aktif yg dibuktikan dg dilegalisir Bank Jatim d. Foto Copy KTP Ketua Penerima Bantuan Hibah

LANJUTAN LAMPIRAN d. Daftar nama (PPLS 08) penerima manfaat menurut ruang lingkup kegiatan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dibuat rangkap 5 TTD Asli dan stempel basah Lembar 1 bermaterai pada pihak kesatu (sbg arsip pihak kedua) Lembar kedua bermaterai pada pihak kedua (sbg arsip pihak kesatu) Lembar 3 s/d 5 sebagai lampiran proposal ke Propinsi tidak bermaterai ,TTD dan bersetempel basah Jumlah dana APBD propinsi sama dengan SK Gubernur Tanda tangan Pihak Pertama berjarak 2,5 cm atau 5 ketukan 1 spasi Materai Rp 6000 (Lembar 2 di pihak kedua) TTD stempel Pihak Kedua 23

Daftar nama (PPLS 08) penerima manfaat menurut ruang lingkup kegiatan UEP-SP NO. NAMA ALAMAT KATEGORI Sarpras RTM UEP Hibah Bergulir 24

Kuintansi rangkap 5 bermaterai cukup, tanda tangan asli dan stempel basah dengan Nominal sesuai SK Gubernur untuk alokasi dana kegiatan, kwitansi ditandatangani Ketua UPK, mengetahui Kepala Desa KWITANSI

Lembar Pengesahan Proposal ditandatangani Ketua UPK diketahui Kepala Desa/Kelurahan, TPM dan TFK Permohonan Pencairan kepada Gubernur Jawa Timur untuk PPKM ditandatangani Ketua UPK, mengetahui Kepala Desa/Kelurahan, dan Camat. Proposal dikirim ke Sektap Kab./Kota rangkap 5 (lima) untuk dilakukan verifikasi Proposal yg telah layak selanjutnya 1 Proposal untuk arsip UPK, 1 untuk Sektap Kab./Kota dan 3 Proposal dikirim ke Propinsi.

Verifikasi Proposal Verifikasi proposal Tidak termasuk dalam daftar larangan [negative list] PPKM Kegiatan yang diusulkan dipastikan tidak didanai oleh dana program lain. Proporsi anggaran telah sesuai dengan yang diatur dalam SPP Jumlah dana yang diajukan tidak melebihi pagu dana yang diterima desa/kelurahan [Tidak termasuk komponen swadaya]. Verifikasi proposal Alokasi dana pada RAB sesuai dengan nominal di kwitansi dan alokasi SK Gubernur Nama Desa dan Kecamatan sesuai dengan SK Gubernur

VERIFIKASI PROPOSAL Usulan kegiatan telah dilengkapi dengan uraian singkat yang menjelaskan tentang : Kegiatan yang diusulkan. Penerima manfaat . Bentuk dan Volume Kegiatan. Rencana Anggaran biaya yang dibutuhkan. Kegiatan pengembangan USP, Hibah bergulir, sarana Prasarana RTM, peningkatan SDM disebutkan dengan jelas

Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Pengembangan USP, Sarana Prasarana RTM, Hibah Bergulir, SDM serta BOP Fotocopy SK Kepala Desa/Kelurahan tentang pengurus UPKu dan dilegalisir Fotocopy Rekening Bank terbaca dengan jelas, rekening UPKu masih aktif (dibuktikan dengan legalisir Bank Jatim) Nama Pemilik Rekening sama dengan KTP dan SK Pengurus UPKu Fotocopy KTP Ketua dan Bendahara UPKu NPHD Berita Acara hasil Musdes Perencanaan yang ditandatangani oleh Ketua UPKu dan diketahui oleh TPM dan Kepala Desa/Kelurahan. Kesesuaian Berita Acara hasil Musdes Perencenaan dg rincian kegiatan Kwitansi Rangkap 5 (masing-masing berstempel basah tanda tangan asli dan lembar pertama bermaterai) Nominal yang tertulis di kwitansi sama dengan alokasi pada SK Gubernur Nama Ketua UPK pd kwitansi sama dg SK Pengurus UPK dan KTP ybs. Uraian kwitansi sdh sesuai dg ketentuan (terima dari & utk pembayaran)

Penulisan jumlah uang antara terbilang dan huruf tidak sesuai NPHD memakai KOP Badan/Dinas/Kantor Nilai uang dalam NPHD yang benar “hanya dana UPK” saja tanpa BOP Sektap Jumlah RAB tanpa BOP Sektap Dalam RAB jumlah antara vertikal dan horisontal tidak sama

KTP SK Pengurus UPK Rekening UPK Proposal NPHD Lembar Pengesahan NAMA HARUS SAMA

Setelah difoto copy, tempel di kertas HVS Ditulis kembali dengan huruf/font yang lebih besar, dilegalisir