HUKUM PEMILU.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Oleh: DIREKTUR JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM
Advertisements

Masukan PSHK terhadap RUU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum 27 September 2011.
HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH
P ENYELESAIAN S ENGKETA P EMILU M ENURUT UU N O. 8 T AHUN 2012 J AKARTA, 8 M ARET 2013 D RS. A GUN G UNANJAR S UDARSA, BC.I P.M SI K ETUA K OMISI II DPR.
TUGAS DAN FUNGSI PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI (PPLN)
HUKUM ACARA PEMBUBARAN PARTAI POLITIK
MK DAN KEWENANGAN PEMBUBARAN PARTAI POLITIK
SOSIALISASI PEMILU 2009 KPU Kabupaten Sragen.
PENGAWASAN PEMILU & PERAN MAHASISWA
MENCIPTAKAN PEMILU BERKWALITAS
Proses Dan Prosedur Penyusunan Dan Pembentukan Peraturan Daerah Oleh : Drs. Agun Gunandjar Sudarsa Bc.Ip,.MSi Anggota Komisi II DPR-RI.
PENGANTAR KULIAH PEMILIHAN UMUM
DR. Hj. MARNI EMMY MUSTAFA, SH.,MH Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat
MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN By ISNAWATI
GAMBARAN UMUM PEMILU 2014 DI LUAR NEGERI
BAWASLU DALAM PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMILU
GATUT WIJAYA, SH.,M.Hum. BAGIAN HUKUM SETDAKAB JOMBANG
Oleh : Indah Dwi Qurbani, SH, MH
Drs. Cyrus Ramot Marpaung
Pendidikan Kewarganegaraan
HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH
HUKUM ACARA PERADILAN KONSTITUSI
Hukum Tata Negara Bahan ajar Pengantar Hukum Indonesia
Pemilih Pemula: Pemilih Cerdas Memilih Untuk Indonesia
Menyemai Kesadaran Konstitusional dalam Kehidupan Bernegara
HUBUNGAN KELEMBAGAAN ANTAR PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
SISTEM KETATANEGARAAN BERDASAR AMANDEMEN UUD 45
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2004
Materi Ke-11: PROGRAM LEGISLASI DPR-DPD
HUKUM ACARA PEMBUBARAN PARTAI POLITIK
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
TUGAS, FUNGSI dan KEWENANGAN
Struktur Penyelenggara Pemerintahan Daerah : Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Hukum Tata Negara “PEMILIHAN UMUM dan KPU”
UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
PENGANTAR KULIAH PEMILIHAN UMUM
TIMELINE PENYELENGGARAAN PEMILU 2019
Munafrizal Manan, S.H., S.Sos., M.Si., M.IP.
DEMOKRASI DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA
Kedudukan, Fungsi, Tugas dan Wewenang DPRD
HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI
SEMINAR KODIFIKASI UNDANG-UNDANG PEMILU
PEMILIHAN UMUM Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Pemerintahan dan Budaya
HUKUM ACARA PERADILAN KONSTITUSI
PEMILIHAN UMUM.
Anggota kelompok: 2.Fransisko(Mia 1/19) 1.Bagus (mia 1/06)
Peran KPU Dalam Upaya Meningkatkan Keterwakilan Perempuan
PENGANTAR HUKUM INDONESIA
PEMILIHAN UMUM KELASA VI SEMESTER 1 PROFIL PETUNJUK KURIKULUM MATERI
Kodifikasi Undang-undang Pemilu
HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH
SUSUNAN PEMERINTAHAN INDONESIA
HAURA ATTHAHARA, S.IP, M.IP
Apa dan Mengapa Demokrasi?
MENGAPA HARUS ADA PEMILU
MODUL SISTEM POLITIK Lembaga Legislatif.
( DEWAN PERWAKILAN RAKYAT )
HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI
SISTEM PEMBAGIAN NEGARA KEKUASAAN PEMERINTAH
Pemilu di Indonesia Tahun 2004
LEMBAGA – LEMBAGA NEGARA SESUAI AMANDEMEN UUD 45
HUKUM ACARA PERADILAN KONSTITUSI
PENGAWASAN PARTISIPATIF
PRAKTIK PERADILAN KONSTITUSI
SOSIALISASI PENGAWASAN PEMILU TAHUN 2019 PANWASCAM SUT SETI.
PENGAWASAN PEMERINTAHAN DAERAH
HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI. ASAS DAN SUMBER HUKUM ACARA MK Pembahasan: Asas-Asas Hukum Acara MK Sumber Hukum Acara MK.
Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan.
LEMBAGA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT & DEWAN PERTIMBANGAN DAERAH
Ricky Aulia F, S.H Mata Kuliah : Partai Politik & Pemilu Dosen : Dr. Ismail, S.H.,M.H Universitas Bung Karno Pasca Sarjana 2019 AJUDIKASI Berdasarkan.
Transcript presentasi:

HUKUM PEMILU

KEDUDUKAN DAN FOKUS MATA KULIAH WAJIB KONSENTRASI HTN DEMOKRASI DAN PEMILU TEORI DAN SISTEM PEMILU PEMILU DALAM HUKUM POSITIF

SILABUS DEMOKRASI DAN PEMILU NEGARA HUKUM DEMOKRATIS DAN PEMILU MEKANISME PENGISIAN LEMBAGA PERWAKILAN PERANGKAT SISTEM PEMILU Pencalonan Cara Penyampaian Suara Daerah Pemilihan Cara Penghitungan Penyelenggaraan

SILABUS SISTEM PEMILU (Jenis, Bentuk, Kecenderungan) KETERWAKILAN DAN DISPROPORSIONALITAS SEJARAH PEMILU DI INDONESIA JENIS-JENIS PEMILU DASAR, ASAS, DAN TUJUAN PEMILU DI INDONESIA SISTEM PEMILU DI INDONESIA PESERTA PEMILU HAK PILIH TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILU PENYELENGGARA PEMILU PENGAWASAN PEMILU SENGKETA DAN PELANGGARAN PEMILU

BAHAN HUKUM DAN BACAAN Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo. UU Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah UU Nomor 42 Tahun 2008 Tentang pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden UU Nomor 15 tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum UU Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD

BAHAN HUKUM DAN BACAAN Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Cetakan ke – 3, Rajawali Press, Jakarta, 2011 Sigit Pamungkas, Perihal Pemilu, Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIPOL UGM, Yogyakarta, 2009 Arend Lijphart, Electoral System and Party System, Oxford University Pers, 1995. Arend Lijphart, Pattern of Democracy, Yale University Pers, 1999.

BAHAN HUKUM DAN BACAAN Pippa Noris, Choosing Electoral System: Proportional, Majoritarian and Mixed Systems; International Political Science Review Vol. 18 (3). IFES, Sistem Pemilu, 2001. Topo Santoso & Didik Supriyanto, Mengawasi Pemilu Mengawal Demokrasi, Murai Kencana, 2004.

METODE Tanya jawab Ceramah Diskusi Studi Kasus