Institutional building

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Aspek-aspek Desa Adat dan Lembaga Adat yang Harus diatur dan didanai Pemerintah, Pemda Provinsi, Pemda Kab/Kota, dan Pemdes Oleh Nata Irawan, SH, MSi.
Advertisements

EKSISTENSI KELEMBAGAAN DALAM RANGKA PENYALURAN OBAT KE FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN PEMERINTAH Oleh : Sekretaris Kementerian PAN dan RB selaku Deputi.
Perencanaan Kota Minggu 8.
Institutional building
Tanggung Jawab Mahasiswa Dalam Mencegah Perilaku Korupsi di Indonesia
KEBIJAKAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN Badan Kepegawaian Negara
MASYARAKAT KOTA DAN MASYARAKAT DESA
PELEMBAGAAN ORGANISASI
TEORI PERILAKU MENYIMPANG KONTEMPORER: TEORI ANOMI
KONSEPSI PRODUKSI BERSIH DAN MINIMISASI LIMBAH
Oleh: Kelompok V Yusrizal Rita Marlinda Suyitno Zulminiati
Kelompok : 1. Dicky Setya Abdi 2. M Edy Dwi Laksono
Model-Model Pembangunan
Pendidikan Kewarganegaraan
PERAN LEMBAGA KOMUNITAS LOKAL
MANUSIA, HUKUM DAN MORAL
Pengantar Ilmu Administrasi Negara Administrasi Pembangunan Administrasi Pembangunan.
KETERLEKATAN PERILAKU EKONOMI
REFORMASI BIROKRASI (Sekilas Pemahaman terhadap Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010)
PERENCANAAN FISIK PEMBANGUNAN. Perencanaan fisik pembangunan pada hakikatnya dapat diartikan sebagai suatu usaha pengaturan dan penataan kebutuhan fisik.
PERENCANAAN (planning)
Information Systems, Organizations, and Strategy
WACANA SINGKAT ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
PEMIKIRAN TOKOH – TOKOH DALAM ILMU SOSIAL
POLA HUBUNGAN KERJA URUSAN KEISTIMEWAAN
Skala dan Kelompok Perusahaan
Revolusi mental pemerintahan dalam negeri: Desa sbg bagian dari daerah otonom Dr.soni Sumarsono,mdm RAKORNAS PROGRAM PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN.
Dasar-Dasar Perubahan Sosial
08 SOSIOLOGI KOMUNIKASI Komunikasi dan Perubahan Sosial
Manajemen Sumber Daya Manusia
KONSEP DASAR ILMU POLITIK
PEMBANGUNAN DAN MASYARAKAT
KEMISKINAN DAN KESENJANGAN
PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KETERAMPILAN INTERPERSONAL
MENGELOLA PERUBAHAN ORGANISASI DAN INOVASI ( bahan ke-5 )
Perubahan Sosial & Dinamika Pemerintahan
Kebudayaan, Kapital Sosial, dan Korupsi
MENGELOLA PERUBAHAN ORGANISASI DAN INOVASI
PERANAN STRATEGIS SDM DAN HUMAN RESOURCES SCORECARD
SEJARAH MODEL BIROKRASI DI INDONESIA
`PENGELOLAAN PERKEBUNAN`
PENGUKURAN EFEKTIVITAS ORGANISASI PEMERINTAHAN
Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara
3.
Organisasi Manajemen Pemerintahan
MANAJEMEN BIROKRASI DITA DONNA BALANTIKA ( )
AKUNTABILITAS BIROKRASI
MASYARAKAT MADANI, GOOD GOVERNANCE, DAN GLOBALISASI
Investasi Sektor Publik
DEFINISI PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KARIR
MASYARAKAT MADANI, GOOD GOVERNANCE, DAN GLOBALISASI
Kebijakan Pendidikan di Daerah
Manajemen Tatap Muka 14.
LANGKAH STRATEGIS DALAM MEMBANGUN MICRO FINANCE BERKELANJUTAN.
STRATEGI DAN PENDEKATAN DALAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT
MASYARAKAT MADANI, GOOD GOVERNANCE, DAN GLOBALISASI
PERANAN STRATEGIS SDM DAN HUMAN RESOURCES SCORECARD
PEMBERDAYAAN & PARTISIPASI MASYARAKAT
Information Systems, Organizations, and Strategy
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM AGRIBISNIS
Pembangunan Ekonomi Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang menyebabkan yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu masyarakat meningkat.
Manajemen Sumber Daya Manusia
Unsur-Unsur Pembangunan lembaga menurut : Milton Esman
PERANAN STRATEGIS SDM DAN HUMAN RESOURCES SCORECARD
Manajemen Sumber Daya Manusia
Manajemen Sumber Daya Manusia
Manajemen Sumber Daya Manusia
URBANISASI : MASYARAKAT PEDESAAN DAN PERKOTAAN Sumber : Sosiologi Suatu Pengantar. Prof. DR. Soerjono Soekanto, Dra. Budi Sulistyowati MA. MATA KULIAH.
MODEL IMPLEMENTASI MODEL IMPLEMENTASI VAN METER & VAN HORN 10/25/20191 Komunikasi antar organisasi dan kgt pelaksanaan Standar dan sasaran kebijakan Karakteristik.
Transcript presentasi:

Institutional building

Pengantar Institutional building fenomena bantuan teknis dan administrasi dari Amerika (Marshal Plan) Lembaga pemerintahan modern dibentuk dan dibina agar mampu menangani pembangunan Hasilnya jauh dari memuaskan Berhasil di negara donor namun gagal di negara dunia ke III Sifatnya bersifat charity

Teori Institutional building Tujuan lebih pada applied approch menyulitkan pembentukan teori-teori Semula Institutional building (IB) atau Pembangunan Lembaga () Milton J. Esman PL di definisikan sebagai perencanaan, penataan, dan bimbingan untuk organisasi-organisasi baru atau yang disusun kembali utuk mewujudkan Mewujudkan perubahan-perubahan dalam nilai-nilai, fungsi-fugsi atau teknologi-teknologi fsik dan sosial Menetapkan mengembangkan dan membina hubungan-hubungan normatif dan tindakan-tindakan yang baru Membina jejaring atau kaitan-kaitan (lingkages) utuk memperoleh dan kelengkapan dari lingkungannya

Institutionally Terciptanya kelembagaan adalah kondisi akhir yang diharapkan, atau sebagai variabel evaluatif untuk menilai keberhasilan pengembangan kelembagaan PL diangap tidak memadai, kelembagaan yang diaharapkan tidak terwujud sebagaimana yang diharapkan Pembangunan besar di bidang pertanian, peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan, pengembangan industri (Interplan, 1967) menemukan kegagalan disebabkan tidak adanya reformasi administrasi Diperlukan reformasi administrasi, reorgaisasi struktur pemerintahan dan badan-badanya, pembenahan dalam sistem karier, sistem penggajian, pelatihan, peningkatan da perbaikan prosedur dan perbaikan prosedur akhirnya berkembang menjadi Institutional Development (ID)

Hegemony Politik Pemaknaan yang berbeda ID berubah enjadi pengembangan kapasitas organisasi pemerintahan dalam menangani proyek-proyek pembangunan, bukan pengembangan kapasitas yang sesungguhnya apalagi pengembangan kapasitas yang sesungguhnya Dibagunnya jejaring elit politik dan elit ekonomi dan bukanya masyarakat luas Akibatnya terjadi undersuply pada publik good & service terjadi over supplay pada privat goods (Cornelis Ley, 2005)

Kegagalan pembangunan lembaga Birokrasi yang sukar berubah Kapasiatas dan kapabalitas organisasi pemerintah mengalami kegagalan Membentuk- lembaga-lembaga baru untuk melayani kepentingan sendiri Empowerment mengalamikegagalan

Bentuk kekeliruan yang selama ini dijumpai dalam pengembangan kelembagaan, (Syahyuti, 2003): (1) Kelembagaan-kelembagaan yang dibangun terbatas hanya untuk memperkuat ikatan-ikatan horizontal, namun lemah dalam ikatan vertikal. vertikal. (2) Kelembagaan dibentuk lebih untuk tujuan distribusi bantuan dan memudahkan tugas kontrol bagi pelaksana program, bukan untuk peningkatan social capital masyarakat secara mendasar. Tidak Mengherankan jika sebuah kelembagaan akan bubar sesaat setelah ditinggalkan pelaksananya.

Bentuk kekeliruan yang selama ini dijumpai dalam pengembangan kelembagaan, (Syahyuti, 2003): (3) Struktur keorganisasian yang dibangun relatif seragam, yang bias (4) Meskipun kelembagaan sudah dibentuk, namun pembinaan yang dijalankan cenderung individual terbatas kepada pengurus dan tokohtokoh dengan prinsip ”trickle down effct”, bukan social learning approach. (5) Pengembangan kelembagaan selalu menggunakan jalur struktural, dan lemah dari pengembangan aspek kulturalnya. Sruktur organisasi dibangun lebih dahulu, namun tidak diikuti perkembangan aspek kulturalnya (visi, motivasi, semangat, manajemen, dan lain-lain).

Bentuk kekeliruan yang selama ini dijumpai dalam pengembangan kelembagaan, (Syahyuti, 2003): (6) Introduksi kelembagaan lebih banyak melalui budaya material dibanding nonmaterial, atau merupakan perubahan yang materialistik. (7) Introduksi kelembagaan baru telah merusak kelembagaan lokal yangada sebelumnya, termasuk merusakkan hubungan-hubungan horizontal yang telah ada.

Bentuk kekeliruan yang selama ini dijumpai dalam pengembangan kelembagaan, (Syahyuti, 2003): (8) Jika dicermati secara mendalam, pada hakikatnya, pengembangan kelembagaan masih lebih merupakan jargon politik daripada kenyataan yang riel di lapangan.

pada kegiatan produksi saja Bentuk kekeliruan yang selama ini dijumpai dalam pengembangan kelembagaan, (Syahyuti, 2003): (9) Kelembagaan pendukung untuk tidak dikembangkan dengan baik, karena struktur pembangunan yang sektoral. Kekeliruan ini datang dari pola pikir bahwa kelembagaan lokal dianggap tidak memiliki “jiwa” ekonomi yang memadai karena itu harus diganti, produksi sehingga yang dibangun adalah kelembagaan-kelembagaan yang ada pada kegiatan produksi saja