S ELAMAT D ATANG P ESERTA P EMBINAAN PIC-WEBSITE DI L INGKUNGAN K EMENTERIAN A GAMA DIY T AHUN 2013 Aula Kanwil Kemenag DIY, Selasa 24 September 2013.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Keprotokolan : Latar Belakang :
Advertisements

SOP PPID DAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
MONITORING DAN SUPERVISI
Workshop Pengembangan dan Pengelolaan Informasi Elektronika
Hotel Grand Zuri, 24 September 2012
Penyajian Kinerja Instansi
Rapat Koordinasi PPID Kota Depok Kamis, 5 April 2012.
PEMUTAKHIRAN DATA PENDIDIKAN ISLAM TP.2013/2014
KLIPING ONLINE Tujuan Sistem Kliping Berita Online ini bertujuan untuk menyajikan berita dan informasi yang terkait dengan Kementerian Agama dari berbagai.
JADI JURNALIS, SIAPA TAKUT? (Dasar-dasar Teori Pers & Jurnalistik)
KEBIJAKAN KEMENTERIAN AGAMA TENTANG SISTEM INFORMASI KEAGAMAAN
Disampaikan Siti Roswati Handayani, SH., MPA. Yogyakarta, 17 Juni 2013.
KEBIJAKAN PERHAJIAN 2013/1434 H DI INDONESIA
UNDANG-UNDANG NO.14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI
Oleh: MARTAN KISWOTO DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Tata.
PENGELOLAAN KEHUMASAN DI DPR RI (oleh: Sekretaris Jenderal DPR RI)
Ensiklopedia UI Sebagai Tempat Penyimpanan Informasi
Mengapa perlu manajemen data?
KETERKAITAN UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 2009 TENTANG KEARSIPAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BADAN.
OLEH DRS. H. KHAERUDDIN, MA KA KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROV. JATENG
Website sebagai sarana penyampaian informasi
OPTIMALISASI TUGAS KEHUMASAN
Keterbukaan Informasi Publik
PENYUSUNAN UJI KONSEKUENSI PADA PPID INSPEKTORAT PROV.JATENG
RENCANA UMUM PENGADAAN (RUP)
Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi oleh PPID dan PPID Pembantu
PERAN PPID DAN PPID PEMBANTU DALAM LAYANAN INFORMASI PUBLIK
DAN DEWAN PENASEHAT FKUB DALAM PEMELIHARAAN KERUKUNAN DI DAERAH
Direktorat Pendidik & Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar
“Akreditasi Bermutu untuk Pendidikan Bermutu”
MEKANISME AKREDITASI SD / MI
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur ADMINISTRASI PPID DAN ATASAN PPID.
Tata Kelola website pada instansi pemerintah
Kiprah PPID Kab.Kulon Progo Dalam Layanan Informasi Publik oleh : Rudy Widiyatmoko,S.Sos PPID Kab. Kulon Progo.
Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran
UJIAN AKHIR SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL 2007/2008 Oleh : Ahmad Solikin, S.Ag. Pelatihan Kepala Sekolah SD se-Kabupaten Sleman SD Muh CC, 17 Desember 2007,
A. DASAR  Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas.  Undang-undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.  Peraturan Pemerintah.
Kebijakan Umum Pengelolaan Website di Lingkungan Kementerian Agama RI
RAPAT KOORDINASI KA.KANWIL DAN KA.KANKEMENAG KAB/KOTA TANGGAL 8 OKTOBER 2014 TOHAR BAYOANGIN KA.KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA.
1 OVERVIEW LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN Agustus 2007.
Melalui Aspek Idarah, Imarah dan Riayah
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT
DISAMPAIKAN OLEH : KEPALA BLH PROVINSI SULAWESI BARAT
PARADIGMA BARU PENGENDALIAN PEMERINTAHAN
0leh : H. Saiful Hamdani,S.Ag.MH
Upaya Peningkatan Mutu Tenaga
PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KESEHATAN KERJA
INTERAKTIF DIGITAL PUBLIC RELATIONS Pertemuan 10
Keterbukaan Informasi Publik
Dinas komunikasi dan informatika DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIS DITJEN BIMAS BUDDHA
Website dan Tantangannya
POLA HUBUNGAN KERJA URUSAN KEISTIMEWAAN
H Abdul Halim H Ahmad, Lc, MM Kepala Kanwil Kemenag Prov. Kalteng
KODE ETIK JURNALISTIK DAN FOTOGRAFI INSTANSI PEMERINTAH
KEBIJAKAN TEKNIS PERSIAPAN UPDATING DATA
MEKANISME PENDATAAN EMIS
MODUL 8 MANAJEMEN PUBLIC RELATIONS
PETUNJUK RINCI MERANCANG PENERBITAN MAJALAH PENDIDIKAN
Manajemen Haji dan Umrah
Drs. H. Masdjuri, M.Si Kepala Bidang Urais dan Binsyar Kantor Wilayah
PENINGKATAN AKSES, MUTU DAN LAYANAN PENDIDIKAN MADRASAH
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI JAWA TENGAH
RAPAT KERJA WILAYAH KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BANTEN TAHUN 2019 “Moderasi Beragama untuk Kebersamaan Umat” Bogor, 6 – 8 Februari 2019 By:
EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DAN LAPORAN TAHUNAN
Nurhadi Darussalam, SH., M.Hum.
EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DAN LAPORAN TAHUNAN
Oleh : KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH
Oleh : KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR
Transcript presentasi:

S ELAMAT D ATANG P ESERTA P EMBINAAN PIC-WEBSITE DI L INGKUNGAN K EMENTERIAN A GAMA DIY T AHUN 2013 Aula Kanwil Kemenag DIY, Selasa 24 September 2013

L APORAN K ETUA P ANITIA 1. Masyarakat kini sudah melek Informasi 2. Kemenag RI memberikan bantuan senilai Rp 300 Juta untuk pemasangan jaringan Internet 3. UU No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Publik dituntut menyediakan informasi kepada masyarakat. 4. Setiap Satker DIMINTA untuk mengirim berita dengan format: - Memenuhi standar 5 W+ 1 H - Teks Berita dikirim dalam format Ms Word; sedangkan Foto dalam format JPG atau JPEG 5. Kirim naskah berita tadi ke

L APORAN K ETUA P ANITIA 6. Hubungi Subbag Inhum untuk Konfirmasi Berita apabila dirasa cukup lama belum muncul di Website Kemenag DIY. Telp ke atau Sdr. Andi ; Sdr. Bram Berita kiriman dari Satker dapat dicek di Sedangkan untuk nonberita dapat dikirim ke 9. Untuk pengiriman naskah ke majalah BAKTI ke 10. Kegiatan ini diikuti 76 peserta dibiayai oleh DIPA Kanwil Kemenag DIY Tahun Anggaran 2013

KEPUTUSAN PRESIDEN RI NO. 102 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA DEPARTEMEN Pasal 45 Departemen Agama mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang keagamaan. Pasal 45 Departemen Agama mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang keagamaan.

S TRUKTUR O RGANISASI K EMENTERIAN A GAMA RI WAKIL MENAG Prof Dr H Nasaruddin Umar MA

PMA No. 13 Tahun 2012

VISI KANWIL KEMENTERIAN AGAMA DIY

MISI KANWIL KEMENAG DIY 1. Meningkatkan pelayanan keagamaan pada masyarakat. 2. Meningkatkan penyelenggaraan dan pelayanan ibadah haji dan umrah. 3. Meningkatkan kepedulian masyarakat dalam membayar dan mengelola zakat dan wakaf. 4. Meningkatkan kualitas pendidikan madrasah dan pendidikan keagamaan pada sekolah umum.

MISI KANWIL KEMENAG DIY 5. Meningkatkan pelayanan pada pondok pesantren dan madrasah diniyah. 6. Meningkatkan pembinaan kehidupan keagamaan pada masyarakat. 7.Meningkatkan kerukunan dan kerjasama antar umat beragama.

Peta jaringan Satker Kanwil Kemenag DIY

PMA NOMOR 13 TAHUN 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama Bagian Tata Usaha Subbag Informasi dan Humas Melaksanakan tugas untuk melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan pengelolaan informasi dan hubungan masyarakat Koordinator e-MPA, PPID, LPSE, dokumentasi surat kabar, pengelolaan website, penerbitan majalah, dan menjaga pembentukan citra Kanwil Kemenag DIY.

K EDUDUKAN H UMAS DI K EMENTERIAN A GAMA Secara struktural, Humas di lingkungan Kementerian Agama RI berada di Pusat Informasi Keagamaan dan Kehumasan (Pinmas) Tingkat Kanwil, dilaksanakan oleh Subbag Informasi dan Humas Tingkat Kankemenag Kab./ Kota, dilaksanakan oleh Pranata Humas yang berada pada Subbag Tata Usaha Tingkat Madrasah, dilaksanakan oleh Waka Humas

T ANTANGAN Y ANG K ITA H ADAPI 1. Teknologi Informasi terus berkembang dan tuntutan zaman terus berubah menuju era digital  ada pola perubahan kinerja dengan memanfaatkan internet. 2. Sekjen Kemenag RI mendorong Kanwil Kemenag untuk memanfaatkan secara lebih optimalisasi portal berita  Bersadasarkan SE Sekjen tentang Optimalisasi Tupoksi Subbag Informasi dan Humas.

O PTIMALISASI T UPOKSI S UBBAG I NFORMASI DAN H UMAS B ERDASARKAN N OTA D INAS K AKANWIL K EMENAG DIY NO: K W.12.1/4/HM.00/2084/ Melibatkan Subbag Inhum untuk meliput, mendokumentasikan dan mempublikasikan setiap program dan kegiatan Subbag Inhum sebagai koordinator penyelenggaraan konferensi pers dan membuat press rilis ke media massa 2 Subbag Inhum menjadi penghubung dengan pihak media dan merupakan juru bicara Kanwil Kemenag DIY Subbag Inhum adalah sebagai koordinator segala bentuk publikasi media baik dalam maupun luar ruangan. 3 Subbag Inhum merupakan pemegang data, informasi dan layanan lainnya. Untuk itu dimohon kepada seluruh pihak menginformasikan kepada Subbag Inhum.

M EDIA I NFORMASI DI K ANWIL K EMENAG DIY 1. Majalah BAKTI 2. Website: Pameran (misal stand Sekaten & MTQ) 5. Press rilis

B AGAIMANA PERINGKAT W EBSITE K ANWIL K EMENAG DIY PADA TAHUN 2012?

W EBSITE K ANWIL K EMENAG K ALSEL

W EBSITE K ANWIL K EMENAG DIY

P ERTANYAANNYA KINI ADALAH : B AGAIMANA KITA DAPAT MEMBERITAHUKAN KEPADA MASYARAKAT LUAS TENTANG PROGRAM KERJA YANG AKAN, SEDANG, DAN TELAH DIJALANKAN OLEH K ANWIL K EMENAG DIY TERMASUK 77 SATKER LAINNYA ?

S TRATEGI O PTIMALISASI W EBSITE K ANWIL K EMENAG DIY 1. Seluruh Satker harus aktif menulis berita * wartakan seluruh kegiatan yang dijalankan (buatlah press rilis) ke atau ke 2. Berita-berita dari Satker akan ditayangkan di website yogyakarta.kemenag.go.id dan kemenag.go.id 3. Perbanyak membuka website Kanwil Kemenag DIY. Sebab banyak sekali undangan, pengumuman dan informasi penting lainnya yang dapat diunduh dari website yogyakarta.kemenag.go.id. 4. Pada saatnya nanti ada reward (penghargaan) dan punishment (hukuman) untuk Satker yang paling rajin dan paling malas mengirim berita kegiatan.

T EKAD N YATA U NTUK O PTIMALISASI P EMANFAATAN W EBSITE K EMENAG DIY Kunci Sukses Kerja Keras Kerja Cerdas Kerja Ikhlas Kerja Tuntas

Bersama Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dan istri saat pelepasan Calon Jamaah Haji Kloter 1 Embarkasi Solo