Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemeriksaan BPK Dalam Rangka Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan Negara Dr. Rochmadi Saptogiri, MM, Ak Auditor Utama Keuangan Negara III 12 Sept 2014 Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Agenda Gambaran Umum Pemeriksaan Keuangan Negara Catatan Atas Pemeriksaan Tahun 2014 Implementasi Akuntansi Akrual 2015

Gambaran Umum Pemeriksaan Keuangan Negara

Pemeriksaan Keuangan Negara identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi Proses independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan Kualitas Proses kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi (tingkat keyakinan tinggi) Output pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara Lingkup

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Jenis Pemeriksaan Uraian Pemeriksaan Keuangan Pemeriksaan Kinerja Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Obyek Pemeriksaan Laporan Keuangan Kebijakan, Program, Kegiatan, Tusi Asersi (Hal yang Diperiksa) Kriteria Pemeriksaan SAP Berbagai Sumber Sasaran Pemeriksaan Kewajaran Penyajian LK sesuai dengan SAP Aspek Ekonomi, Efisiensi dan Efektivitas Kesesuaian Asersi dengan Kriteria Output Pemeriksaan Opini, SPI, Kepatuhan Temuan, Kesimpulan, Rekomendasi Kesimpulan Contoh LKPP, LKKL, LKPD, LK BI, LK BUMN, LK BLU Pelayanan Publik, Pengelolaan Program, Pelaksanaan Tupoksi Investigatif, SPI, Hal-hal lain di bidang keuangan

Opini Laporan Keuangan Tidak Material (X < TE) Material (TE<X<PM) Sangat Material dan Pervasif (X>PM) Ketidaksesuaian dengan Standar Akuntansi WTP WDP TW Pembatasan Lingkup Pemeriksaan TMP

Kontribusi Pemeriksaan BPK Perbaikan Sistem Keuangan Negara Penyelamatan Keuangan Negara/Daerah Tren Peningkatan Kualitas Opini LK Pemerintah Tren Peningkatan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Penertiban pengelolaan asset Negara/daerah Restrukturisasi organisasi entitas pemeriksaan

Catatan Atas Pemeriksaan Tahun 2014

Tren Perkembangan Opini LK Opini LKKL / LKBUN Tahun 2009 2010 2011 2012 2013 WTP 42 50 61 62 65 WDP 24 25 17 22 19 TMP 7 2 3 TW - Jumlah Entitas 73 77 80 87 Opini LKKL/ LKBUN 2009-2013 Opini LKPD Tahun 2008 2009 2010 2011 2012 WTP 13 15 34 67 120 WDP 323 330 341 349 319 TMP 118 111 121 100 78 TW 31 48 26 8 6 Jumlah Entitas 485 504 522 524 523 Opini LKPD 2009-2013

Upaya Perbaikan Oleh Pemerintah Perbaikan mekanisme rekonsiliasi penerimaan perpajakan. Perbaikan mekanisme penetapan dan penagihan PBB Migas. Perbaikan sistem penganggaran. Perbaikan pencatatan piutang pajak. Upaya Perbaikan Perbaikan pengelolaan aset tetap. Perbaikan sistem pencatatan dan pelaporan hibah langsung. Peningkatan konfirmasi dan rekonsiliasi saldo utang luar negeri. Perbaikan kebijakan perhitungan selisih kurs.

Permasalahan Yang Mempengaruhi Opini (1) Pengelolaan aset tetap Piutang bukan pajak pada BUN Selisih nilai belanja antara BUN dengan KL Pengelolaan belanja bantuan sosial Ketidakpatuhan pengadaan barang dan jasa Pencatatan dan pelaporan persediaan Pencatatan dan pelaporan piutang bukan pajak OPINI LKPP/LKKL/ LKBUN 2013

Permasalahan Yang Mempengaruhi Opini (2) Ketidakpatuhan dalam pengadaan barang dan / jasa belanja barang dan belanja modal. Kelemahan dalam pengelolaan kas daerah Kelemahan dalam pengelolaan persediaan Kelemahan dalam pengelolaan Aset Tetap dan Aset Lain-Lain Kelemahan dalam pengelolaan investasi permanen dan investasi nonpermanen; dan OPINI LKPD 2013

Implementasi Akuntansi Akrual 2015

Tantangan dan Kendala Penyiapan sistem aplikasi akuntansi terlambat Kapasitas SDM pengembang dan pelaksana terbatas Ketersediaan Infrastruktur TI belum memadai Parlemen masih lebih concern pada kas daripada akrual Komitmen pimpinan entitas masih focus pada opini BPK Sistem penganggaran masih menggunakan basis kas Kewenangan setiap daerah membangun sistem aplikasi sendiri

Dampak Bagi BPK Penambahan beban kerja pemeriksa karena jenis LK bertambah Penyesuaian metodologi pemeriksaan terkait materialitas, sampling dan perumusan opini Kemungkinan penurunan opini BPK karena kelemahan sistem yang baru Kebutuhan training bagi pemeriksa untuk substansi akuntansi dan audit Dampak Perlunya uji coba pemeriksaan LK atas parallel run LK berbasis akrual dimasa transisi Integrasi jenis pemeriksaan kinerja dan PDTT untuk mendukung audit LK Dukungan pemeriksaan atas sistem aplikasi akuntansi berbasis akrual Kebutuhan untuk penyusunan LK BPK juga berbasis akrual sebagai leading by example

Ekspektasi BPK Tahun 2014 merupakan tahun terakhir penerapan akuntansi berbasis kas Tahun 2015 Pemerintah dapat menerapkan akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis akrual Pemerintah menuntaskan rekomendasi BPK terkait perbaikan laporan keuangan yang berbasis kas menuju akrual Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) untuk minimalisasi penurunan opini TA 2015

Persiapan Bagi Pemerintah Komitmen pimpinan dan pegawai Kebijakan dan manual akuntansi Pengembangan aplikasi akuntansi Sarana dan prasarana Kompetensi SDM Operator Uji coba Penerapan Evaluasi Implementasi

Pihak Terkait Counterpart Pemerintah dan BPK Penentu kebijakan entitas Pusat Kementerian Keuangan Penentu kebijakan entitas daerah Kementerian Dalam Negeri Pelaksana di Pusat Kementerian/Lembaga Teknis pelaksana di daerah Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Penyusun SAP dan derivatif-nya Komite Standar Akuntansi Pemerintahan Pemantauan SPIP dan pereviu LKPP Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Counterpart Pemerintah dan BPK Badan Akuntabillitas Keuangan Negara

Kontribusi BPK Konstitusional Situasional Pemberian pertimbangan atas rancangan SAP akrual dan derivatif-nya Pemberian pertimbangan atas rancangan SPIP di lingkungan TI Pemeriksaan keuangan atas laporan keuangan berbasis akrual piloting Pemeriksaan kinerja upaya Pemerintah dalam mengimplementasikan akrual Pemeriksaan pengembangan aplikasi akuntansi (IT Audit) Konstitusional Koordinasi dan komunikasi formal dan informal dengan stakeholder Sosialisasi dan pelatihan atas permintaan stakeholder terkait akuntansi akrual dan pemeriksaan keuangan negara Penerbitan Better Practice Guide terkait tata kelola implementasi sistem Penyempurnaan metodologi pemeriksaan yang mengakomodasi implementasi akrual Peningkatan kompetensi pemeriksa dalam substansi akuntansi dan metodologi audit Situasional

SEKIAN TERIMA KASIH