HLA HART.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KD 1. Mendeskripsikan pengertian sistem hukum dan peradilan nasional
Advertisements

HUKUM PERIKATAN Pertemuan Keempat Tujuan Umum
PENYUSUN REFERENSI COVER e MATERI SK KD TP INDIKATOR.
PENGERTIAN HUKUM Menurut prof. Mr. L J Van Apeldoorn
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK)
PEMBEBANAN HAK (HGB DAN HAK PAKAI) DI ATAS TANAH HAK MILIK
Pemutusan Hubungan Karyawan
TANGGUNG JAWAB PROFESI HAKIM
Sistem Hukum Nasional Dan Peradilan Nasional.
ORGANISASI DAN MANAJEMEN KOPERASI
KEWENANGAN PEMERINTAH
PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
PEMBERHENTIAN KARYAWAN (Pemutusan Hubungan Kerja)
PERTEMUAN III HUKUM PERIKATAN.
Sumber Perikatan Pacta Sunt Servanda PERIKATAN Ps Kongret
BEBERAPA KLAUSULA KONTRAK UMUM
HUKUM PERBANKAN INDONESIA
MODUL XIV UPAH PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) PEMBERHENTIAN
Gugatan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002
KESIMPULAN DAN PUTUSAN
PENYIDIKAN NEGARA.
Arti hukum Pertemuan - 02.
Wanprestasi dan akibat-akibatnya
PENGAKHIRAN PERJANJIAN INTERNASIONAL
Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
PERTEMUAN #8 PENGERTIAN PENAGIHAN PAJAK
Hukum Perikatan/ Verbintenis
PERTEMUAN IV HUKUM PERIKATAN.
Penyusunan Peraturan Desa Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa M. RUM PRAMUDYA, S.H. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik.
PUTUSAN.
HUKUM ACARA PIDANA Disampaikan pada Pertemuan Ke-9
RISIKO KERUSAKAN PROPERTY DAN KEWAJIBAN
PERTEMUAN I GAMBARAN UMUM KONTRAK KONSTRUKSI DI INDONESIA
PELAKSANAAN SUATU PERJANJIAN
Pencegahan Perkawinan
PERTEMUAN KE- 7 KEBERATAN DAN BANDING
ETIKA & HUKUM JASA KONSTRUKSI Hukum (negara modern) = peraturan perundang-undangan yang dibuat dan dilaksanakan oleh negara, perjanjian dan hakim. Konstitusi/UUD.
PEMBERHENTIAN KARYAWAN (Pemutusan Hubungan Kerja)
Peradilan TUN Para Pihak & Penyelesaian Sengketa TUN
Mata kuliah : F Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
Sumber Sumber Hukum Internasional
ASPEK HUKUM DALAM EKONOMI HP :
HUKUM PERIKATAN Pertemuan - 03.
Pembelaan debitur yang dituduh lalai
Persekutuan Firma : Pembubaran Oleh Perubahan Dalam Pemilikan.
HUKUM ACARA PERSAINGAN USAHA
HUKUM PAJAK Hukum pajak yang juga disebut sebagai hukum fiskal merupakan keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil.
UTANG PAJAK.
Peristiwa Hukum Peristiwa hukum adalah suatu peristiwa atau kejadian biasa sehari-hari dalam kehidupan manusia yang membawa akibat yang diatur hukum. Akibat.
Universitas Esa Unggul
OLEH PENI JATI SETYOWATI, SH., MH.
PELATIHAN GSM JUNI 2010 SYARAT SAHNYA PERJANJIAN DAN AKIBAT TIDAK SAHNYA PERJANJIAN Oleh : LUSIA NIA KURNIANTI, SH., MH.
Hukum Perikatan Pertemuan 3.
ASPEK HUKUM DALAM EKONOMI
PERLAWANAN PAJAK Hafiez Sofyani, SE. M.Sc.
UNIVERSITAS ESA UNGGUL FAKULTAS EKONOMI
DESAIN INDUSTRI, RAHASIA DAGANG dan DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU
Pengertian Perbendaharaan Negara, Kas Negara, Rekening Kas Negara/Rekening Kas Umum Negara atau Daerah, Piutang/ Utang Negara atau Daerah. Perbendaharaan.
SISTEM HUKUM.
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK
Mahkamah Konstitusi. Rifqi Ridlo Phahlevy.
Perjanjian sewa-menyewa
STRUKTUR HUKUM PRANATA DI INDONESIA
AYU DENIS CHRISTINAWATI, SH.,MKn
Rachmi Sulistyarini, SH MH
Hapusnya Perikatan Miko Kamal 'Aspek Hukum, Kontrak dan Klaim'
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP APARATUR PEMERINTAH DAERAH DARI JERATAN PIDANA MELALUI PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NO 48 TAHUN 2016 Drs. TRI YUWONO, M.Si.
Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntuntan Ganti Rugi Acep Mulyadi 2006.
Asas Peradilan Pidana Pertemuan 2.
This presentation uses a free template provided by FPPT.com ETIKA DAN HUKUM Lulu Mamlukah.S.Tr.Keb.,MH.Kes.
Transcript presentasi:

HLA HART

KERANGKA KONSEP HUKUM aturan yang melarang atau menempatkan perilaku tertentu di bawah suatu hukuman; aturan yang mensyaratkan seseorang memberikan kompensasi kepada orang lain yang “terluka” dalam peristiwa tertentu; aturan yang menetapkan apa yang harus dilakukan untuk membuat wasiat, kontrak atau hal lain yang menimbulkan hak dan kewajiban; pengadilan yang menentukan apa yang dimaksud aturan dan kapan aturan tersebut dilanggar, dan memutuskan hukuman atau kompensasi yang harus dibayar; legislatif yang membuat aturan baru dan menghapuskan yang lama.

TIGA KONSEP HUKUM Perintah  pedoman prediktabel, pembenaran/dasar putusan hakim. Keharusan, bukan pilihan. interpretasi Aturan-aturan  legislatif, non legislatif

Substansi Hukum (orders backed by threats) Memberikan Tugas  Tidak menjalankan berarti pelanggaran hukum . Menentukan tata cara suatu tindakan  Pelanggaran berakibat pada pembatalan.

Range of Aplication Hukum selalu diperintahkan dari atas ke bawah oleh seseorang atau kelompok orang yang berada di atas hukum. self-binding force