KEBIJAKAN PUBLIK KEBIJAKAN KRIMINAL DAN SISTEM POLITIK

SISTEM POLITIK Ketika melihat kebijakan publik (termasuk kebijakan kriminal) dalam sistem politik, maka beberapa isu utama yang akan didiskusikan adalah; Proses (mekanisme) kebijakan; mulai dari agenda hingga perubahan kebijakan Stakeholder (pemangku kepentingan) dalam proses kebijakan Determinasi Kekuasaan dan Pasar Partisipasi publik

Proses Kebijakan Proses kebijakan sebagai input dan output (Frohock, 1979; Jones, 1970), dapat dilihat dalam Parsons (2005); INPUT KEBIJAKAN OUTPUT Persepsi/identifikasi Regulasi Aplikasi Organisasi Distribusi Penguatan Permintaan Redistribusi Interpretasi Dukungan Kapitalisasi Evaluasi apathy Kekuasaan etis Legitimasi Modifikasi

Proses Kebijakan Sebagai sebuah proses, kebijakan adalah sebuah rangkaian kegiatan dari agenda kebijakan, analisis kebijakan, formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, evaluasi kebijakan, perubahan kebijakan, dan penghentian kebijakan Banyak penjelasan lain tentang proses kebijakan ini, namun secara umum berkisar seperti yang dijelaskan di atas

Proses Kebijakan MASALAH AGENDA SETTING PENGHENTIAN FORMULASI EVALUASI PERUBAHAN KEBIJAKAN FORMULASI EVALUASI IMPLEMENTASI

Kritik Terhadap (Pendekatan) Proses Tahapan (proses) kebijakan ini sering disebut dengan pendekatan textbook Pendekatan seperti ini dapat membuat simplifikasi terhadap realitas dunia nyata yang kompleks Mengacu pada Parsons (2001); membayangkan kebijakan publik dapat direduksi menjadi tahap-tahap yang terlalu sederhana mengandung “cacat” metodologis yang serius

Kelemahan Pendekatan Textbook ..... Pendekatan ini menganggap ciri kebijakan publik adalah kebijakan top down dan gagal menjelaskan peran aktor “jalanan” dan aktor lainnya Gagasan siklus kebijakan ini mengabaikan dunia nyata dalam pembuatan kebijakan yang melibatkan berbagai level pemerintahan dan siklus yang saling berinteraksi

Faktor yang Mempengaruhi Proses Terkait dengan kritik terhadap pendekatan textbook, maka perlu dipahami bahwa proses kebijakan tidak dapat diasumsikan berjalan dalam “ruang hampa”, hanya bersifat teknis Terdapat kompleksitas faktor yang mempengaruhi dinamika proses (daftar di bawah bersifat tidak diklasifikasi); Kepentingan stakeholder Sistem politik (terkait pula dengan kekuasaan & ideologi) Birokrasi Paradigma Gerakan sosial

POWER (1) Isu penting dalam Studi Kebijakan, sebagai salah satu faktor yang dapat mempengaruhi proses kebijakan Sistem politik, dalam kenyataannya adalah sistem kekuasaan Batasan Kemampuan mempengaruhi orang untuk melakukan sesuatu yang diinginkan Kepemilikan sumber daya, diskursus

POWER (2) Giddens (dalam Arts dan Tatenhove, 2004: 347) The capacity of agents to achieve outcomes in social practices Arts dan Tatenhove (2004: 347) Power is the organisasional and discursive capacity of agencies, either in competition with one another or jointly, to achieve outcomes in social practices, a capacity which is however co-determined by the structural power of the social institutions in which these agencies are embedded

Sistem Politik Ensiklopedia Britannica; Sistem Politik adalah seperangkat institusi formal legal yang membentuk pemerintah atau negara. Jones (1984); beberapa institusi yang membangun sistem politik di AS adalah lembaga kepresidenan, kongres, pengadilan, birokrasi, partai politik, kelompok-kelompok kepentingan, dan hubungan antar pemerintah Dengan batasan ini, proses kebijakan dipandang sebagai proses kelembagaan, yaitu tindakan yang dilakukan oleh sistem politik

Sistem Politik Robinson (1998); sistem politik adalah sesuatu yang mengacu pada cara bagaimana kebijakan pemerintah dipertimbangkan, diformulasi, dan diimplementasikan. Grindle, 1980 (dalam Robinson, 1998); ada dua sistem politik yang kemudian berpengaruh terhadap bentuk dan karakter kebijakan publik, yaitu sistem politik tertutup dan sistem politik terbuka

Sistem Politik Sistem politik tertutup dicirikan dengan gaya pengambilan kebijakan yang sentralistik dan tidak responsif Rezim otoritarian Sistem komunis Sistem politik terbuka bercirikan desentralisasi, konsultatif, dan responsif Demokrasi Governance process

TEORI (1) PLURALIS Menekankan keterlibatan publik dalam pengambilan keputusan sebagai wadah intrinsik demokrasi, di mana kelompok-kelompok kepentingan yang saling berkompetisi berupaya mempengaruhi kebijakan publik sesuai dengan kepentingannya ELIT Proses kebijakan adalah domain elit, dalam hal ini kelompok bisnis, militer dan elit politik, serta birokrasi

TEORI (2) GOOD GOVERNANCE NEW PUBLIC MANAGEMENT Proses kebijakan melibatkan setidaknya segitiga negara, swasta dan masyarakat sipil. NEW PUBLIC MANAGEMENT Proses kebijakan berciri swasta, untuk alasan efektifitas dan efisiensi

PERAN NEGARA? Governance Process dan New Public Managemen adalah dua perkembangan yang dipengaruhi oleh ideologi pasar (neoliberalisme) Kebijakan publik diarahkan diselenggarakan dengan dan lebih berorientasi kepada mekanisme pasar Oleh karenanya, konsep negara ideal adalah negara yang minimalis

Peran Negara Stiglitz (2005), dalam State Building, mengatakan negara harus berperan untuk mengatasi masalah-masalah global, seperti lingkungan, terorisme, AIDS, dan lainnya, yang tidak mampu diatasi oleh mekanisme pasar Tanpa adanya peran negara, mekanisme pasar juga tidak akan mampu menyediakan apa yang menjadi kebutuhan publik dasar; seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan. Stiglitz menekankan perlunya state capacity yang lebih baik

Kebijakan Kriminal? Dari segi proses dan substansi, karena sangat terkait dengan kebijakan publik dalam arti luas, maka kebijakan kriminal juga dipengaruhi oleh sistem politik Dalam sistem politik tertutup, di mana negara cenderung otoriter hingga totaliter, elit sangat berorientasi pada mempertahankan kekuasaan Sehingga kebijakan kriminal juga akan lebih berciri “perlindungan” kepada kepentingan elit

Kebijakan Kriminal? Dalam sistem politik tertutup, yang minus partisipasi publik, kejahatan didefinisikan berdasarkan kepentingan penguasa. Pelaku kejahatan adalah pihak-pihak yang dianggap lawan pemerintah Misalnya; kriminalisasi oposisi, kriminalisasi masyarakat marjinal ketika berhadapan dengan penguasa dan penguasaha, kriminalisasi pers, dan lainnya Oleh karenanya, kebijakan kriminal lebih tepat disebut “kebijakan yang bersifat kriminal”

Kebijakan Kriminal? Dalam sistem terbuka, partisipasi publik, kepentingan publik dan hak asasi manusia (sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi) lebih terlindungi Namun, bila dikaji dengan cermat pendekatan pluralis (yang esensinya pertarungan para kelompok-kelompok kepentingan), serta good governance dan new publik management yang lebih berat pada kepentingan swasta, kebijakan kriminal juga tidak sepenuhnya berpihak kepada kaum marjinal

Guantanamo? Mengapa negara yang dianggap paling demokratis seperti Amerika Serikat juga melakukan pelanggaran HAM, sesuatu yang dianggap telah “melekat” dengan kebijakan Amerika? Dengan pendekatan elit pada tingkat global, atau dengan menggunakan konsep global governance hal ini tidak lepas dari posisi tawar atau kekuasaan dalam global policy process Posisi AS jelas dominan, baik di PBB, NATO, IMF dan World Bank