FORUM SKPD Dinas Pendidikan 2015.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah (RPJP/MD)
Advertisements

oleh Haryo Habirono Salatiga
Proses Perencanaan dan Penganggaran Daerah
STRATEGI DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI RIAU TAHUN 2014
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PELUANG PEMBIAYAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI DAERAH
SIKLUS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA, ANGGARAN, DAN AKUNTANSI
ALUR PENGANGGARAN DAN PENCAIRAN HIBAH, BANSOS DAN BANTUAN KEUANGAN
SUMBER-SUMBER KEUANGAN DAERAH
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Oleh : Tjahjanulin Domai
PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI APBD
MEMBACA DAN ANALISIS APBD
Pengelolaan Keuangan Daerah
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PERAN SETWAN DALAM PENYUSUNAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
SIPPD Sosialisasi Musrenbang RKPD PROV JATIM ** UMUM ** 13 Peb 2014
PENGANGGARAN SANITASI
H. Ahmad Marzuqi, S.E Dan Dian Kristiandi, S.Sos
SIKLUS PERENCANAAN & PENGANGGARAN TAHUNAN
KONSEP DAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
Penyusunan RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA) – SKPD
Universitas Negeri Semarang
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD
KERANGKA UMUM PERUBAHAN RPJMD PROVINSI KALIMANTAN UTARA
IMPLEMENTASI SAKIP BAPPEDA KABUPATEN BLITAR
October 17 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI KALIMANTAN.
PENYUSUNAN & PENETAPAN RAPBD
SISTEM INFORMASI DATA (SIDATA) SEBAGAI INSTRUMENT PERENCANAAN
TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
KONSEP DAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
BAPPEDA KABUPATEN BOYOLALI
MENTERI DALAM NEGERI PADA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
IMPLEMENTASI SAKIP KECAMATAN PANGGUNGREJO KABUPATEN BLITAR
ANGGARAN BERBASIS PRESTASI KERJA & STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kaitan Perencanaan dan Penganggaran
RENSTRA SKPD BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 54 TAHUN 2010
MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD
PENGANGGARAN DAERAH YANG RESPONSIF GENDER
SAKIP ( SISTEM AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH )
KELOMPOK 2: 1.BELA OKTAVIANTI 2.TRISKA PUSPA NINGTYAS TAHAP PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN DI PEMDA.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
SOSIALISASI PEDOMAN PELAKSANAAN MUSRENBANG TAHUN 2018
SISTEM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
Kepala Bappeda Kabupaten Pangandaran
SIKLUS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA, ANGGARAN, DAN AKUNTANSI
PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pengelolaan Keuangan Daerah
Samarinda, Rabu 14 Oktober 2018
Forum Konsultasi Publik Bappeda Provinsi Yogyakarta Tahun 2018
Dr Rilla Gantino, SE., AK., MM
EKONOMI KESEHATAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SEKTOR KESEHATAN
Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
TAHAPAN DAN SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENSTRA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 86 TAHUN 2017 PPKK FISIPOL UGM.
PERAN BAPPEDA DALAM PENYELESAIAN URUSAN KESEHATAN
Rapat Koordinasi Program dan Kegiatan BAPPEDA Provinsi NTB Tahun 2018
INTEGRASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN BAPPEDA LOMBOK BARAT 08 DESEMBER 2018.
PESERTA MUSRENBANG RKPD 2019
KERANGKA UMUM PERMENDAGRI NO. 32 TAHUN 2017
PERAN DAN DUKUNGAN DPRD PROV JATENG DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PENANGGULANGAN BENCANA Disampaikan Pada: Rapat Koordinasi dengan Tema Akuntabilitas,
FORUM KONSULTASI PUBLIK
TAHAP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2019
PERENCANAAN – ANGGARAN HUBUNGAN ANTARA KUA-PPAS, RKA DAN DPA OLEH : ACHMAD ZAKI NIM : P2C
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Program Studi Administrasi Pemerintahan FISIP Universitas Padjadjaran.
Transcript presentasi:

FORUM SKPD Dinas Pendidikan 2015

DASAR HUKUM --- PERMENDAGRI NO 54 TH 2010 LAMPIRAN 6 (HAL . 54) Forum SKPD Forum SKPD membahas Rancangan Renja SKPD Mempertimbangkan Prioritas Program dan Kegiatan yang dihasilkan dari musrebang RKPD kabupaten di kecamatan Untuk menyempurnakan Rancangan Renja SKPD, DASAR HUKUM --- PERMENDAGRI NO 54 TH 2010 LAMPIRAN 6 (HAL . 54)

1 Menyelaraskan program dan kegiatan SKPD dengan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan Menyelaraskan indikator serta target program dan kegiatan SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD Menyelaraskan program dan kegiatan antar SKPD dengan SKPD lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan untuk sinergi pelaksanaan prioritas pembangunan daerah; Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD; 2 TUJUAN FORUM SKPD 3 4

Siklus Perencanaan dan Penganggaran daerah 6 Pembahasan dan Kesepakatan PPAS antara KDH dgn DPRD (Juni) Penetapan RKPD (Mei) 5 7 Penyusunan RKA-SKPD & RAPBD (Juli-September) 4 8 Musrenbang Kab/Kota (Maret) Forum SKPD Penyusunan Renja SKPD Kab/Kota (Maret) 3 Pembahasan dan persetujuan Rancangan APBD dgn DPRD (Oktober-November) 9 2 10 Musrenbang Kecamatan (Februari) Evaluasi Rancangan Perda APBD (Desember) Musrenbang Desa (Januari) 1 11 Penetapan Perda APBD (Desember) 13 12 Penyusunan DPA SKPD (Desember) Pelaksanaan APBD Januari thn berikutnya

Urusan Pendidikan : 70 Prioritas Kegiatan Prioritas Kegiatan di Tingkat Kecamatan (Non Bantuan Keuangan Khusus) Urusan Pendidikan : 70 Prioritas Kegiatan Prioritas Desa 31 Non Prioritas Desa 39 31 39

Kelengkapan Proposal Kategori Hibah Kategori Usulan Bottom Up yang diakomodasi Dinas Pendidikan Kelengkapan Proposal Kategori Hibah

Penyusunan Rancangan RPJMD Teknokratis 2016-2020 Forum SKPD Background Study Penyusunan Rancangan RPJMD Teknokratis 2016-2020 Mempertimbangkan Analisa terhadap capaian indikator kinerja SKPD Prioritas Program dan Kegiatan SKPD Kelesarasan Prioritas Program dan Kegiatan di tingkat Kabupaten (Topdown) dan Desa (Bottom Up)

Kebijakan Pembangunan 2015

Peningkatan Alokasi bantuan Keuangan kepada Desa t.a 2011-2014 2013 2012 Peningkatan Alokasi bantuan Keuangan kepada Desa t.a 2011-2014 mencapai 218%

12,5% dari minimal 10% Alokasi ADD 2015 139,5 M 2014 2012 2013 2011 Gresik berkomitmen menyambut UU Desa dengan mengalokasikan ADD mencapai 139.562.090.932.75 (Peningkatan 353% dari 2014) 12,5% dari minimal 10% Alokasi ADD

juga diarahkan untuk pembangunan Desa Kondisi ini seharusnya diikuti perubahan strategi agar program dan kegiatan SKPD juga diarahkan untuk pembangunan Desa Berlakunya UU Desa menyebabkan alokasi anggaran ke SKPD beralih sebagian ke desa melalui penyaluran ADD, Bagi Hasil, dan BK UU Desa ADD Bagi Hasil Dana Desa BK

Prioritas Pembangunan Tahun 2016 Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan . Perluasan Lapangan Kerja dan Peningkatan Ketrampilan Kerja. Peningkatan Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial,serta Peningkatan Peran Perempuan dan Pengarusutamaan Gender. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan, Perkebunan, Perikanan dan Peternakan Menuju Kedaulatan Pangan. Pemerataan dan Pertumbuhan Perekonomian Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) melalui: Peningkatan Penguatan Skill, Manajemen dan Akses Permodalan Pada Koperasi dan UMKM, Peningkatan Investasi dan Daya Saing Industri serta Penguatan Inovasi Daerah.

Prioritas Pembangunan Tahun 2016 Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur,Pekerjaan Umum, Perhubungan, Penyediaan Energi dan Kelestarian Lingkungan Hidup, Pengelolaan Sumber Daya Alam serta Penanggulangan Bencana. Peningkatan Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian serta Pengawasan Tata Ruang Wilayah. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dan Peningkatan Pelayanan Publik. Pelestarian Kebudayaan dan Pengembangan Pariwisata serta Peningkatan Peran Pemuda dan Pengembangan Olahraga. Peningkatan Keamanan dan Ketertiban, melalui Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia serta peningkatan keshalehan sosial.

Capaian Indikator 2015

Daftar Capaian Indikator Urusan Pendidikan Dinas Pendidikan

Daftar Capaian Indikator Urusan Pendidikan Dinas Pendidikan

Daftar Capaian Indikator Urusan Pendidikan Dinas Pendidikan

Rekapitulasi Capaian Indikator Tahun 2014

Ketentuan Pagu Anggaran Tahun 2016 Pagu usulan program dan kegiatan prioritas SKPD Tahun 2016 maksimal sama dengan pagu anggaran Tahun 2015. Program dan kegiatan SKPD yang tidak berkelanjutan (misalnya: Pembangunan gedung yang sudah selesai, Pengadaan Kendaraan, dll) agar tidak diusulkan kembali sehingga mengurangi Pagu Anggaran SKPD terkait pada Tahun 2016. 1 2

Ketentuan Pagu Anggaran Tahun 2016 SKPD diharapkan mengakomodasi program dan kegiatan yang diusulkan dalam Musrenbang Kecamatan. Semua program dan kegiatan yang akan dibahas dalam Forum SKPD wajib dimasukkan ke Aplikasi e-renbang. 3 4

T.R.F