PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO
Advertisements

Auditor Itjen Kemdikbud
KEBIJAKAN PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
Direktorat anggaran daerah
PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ANGGARAN TAHAPAN PEMILIHAN UMUM 2014 UNTUK BADAN PENYELENGGARA PEMILU AD-HOC DI LUAR NEGERI berdasarkan Keputusan.
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA SURAKARTA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KEPUTUSAN KPU Nomor 405/Kpts/KPU/Tahun 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ANGGARAN.
PELATIHAN BENDAHARA BOS UNTUK TINGKAT SD DAN SMP TAHUN 2014
Sumberdana DIPA IPB tahun 2011 DIREKTORAT KEUANGAN
BIMTEK Penerapan Tata naskah Dinas Untuk Meningkatkan Tata Cara Administrasi Pelayanan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informaasi Provinsi Banten Yang.
KOMISI PEMILIHAN UMUM JALAN IMAM BONJOL NO. 29 JAKARTA
KEMENTERIAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN 2010.
REVISI ANGGARAN TA.2014 PERSIAPAN PENYUSUNAN ANGGARAN TA.2015
REVISI PAGU MINUS TA 2013 Tanjung Balai, 28 November 2013.
SOSIALISASI ADMINISTRASI KEUANGAN
CONTOH PERMASALAHAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
Rapat Pembahasan Pembayaran Honorarium Tim Tahun Anggaran 2014
SERASI sistem perencanaan dan evaluasi soegeng rahadhy.
SBU 2015 DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO, 2014.
DASAR HUKUM Dasar hukum Adminitrasi Keuangan Institut Pertanian Bogor mengikuti peraturan yang berlaku, sbb: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005.
SERASI 2013 OLEH : BIRO PERENCANAAN.
PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ANGGARAN
Cakupan PMK SBM TA 2014 PMK SBM terdiri dari 5 pasal Lampiran I
Pengimbasan Implementasi
Kaidah penggunaan akun dan standar biaya
SUMBER DANA : APBN/DIPA-IPB tahun 2012 disusun oleh :
PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN PENELITIAN UNGGULAN IPB
PENGELOLAAN KEUANGAN PPM Pada Sosialisasi Pengelolaan Administrasi Penelitian Program Strategis Nasional dan PPM Koordinasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian.
PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP (PMK 113/PMK.05/2012 DAN PER-22/PB/2013)
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
MEKANISME PENCAIRAN DANA DIPA-BLU (RUPIAH MURNI/BOPTN)
Header TOR & RAB KEGIATAN… (Sesuai Tempat Terendah Tabel ini)
LAPORAN PENGGUNAAN KEUANGAN
Rapat di dalam kantor (di luar jam kerja)
BEBERAPA KESIMPULAN PENELITIAN POK
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN JAMBI BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN.
Mekanisme Pengelolaan Anggaran Perjalanan Dinas
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN PENGGUNAAN KEUANGAN PENELITIAN & PM
Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dan Pertanggung jawaban Bantuan Operasional Diklat Keahlian Ganda di BP Marthen K. Patiung.
S E L A M A T D A T A N G 2017 PESERTA SOSIALISASI INSPEKTORAT
Panduan Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan
PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN KEGIATAN PENELITIAN
PENGELOLAAN KEUANGAN BLU UNPAD TAHUN ANGGARAN 2016
Marthen K. Patiung Kepala PPPPTK BMTI
Marthen K. Patiung Kepala PPPPTK BMTI
SOSIALISASI PERDIRJEN NO 44/PB/2016 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PENERIMAAN NEGARA PADA AKHIR TAHUN 2016.
WORKSHOP PENATAUSAHAAN DANA
Perjalanan Dinas Dalam Negeri
Monev PHK Aspek Keuangan dan Sarana Prasarana
TATA CARA PENGAJUAN DANA KEGIATAN KE BAGIAN KEUANGAN
Komponen Anggaran Pilgub
Inspektorat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kebijakan Perencanaan Penganggaran dan Pengelolaan Keuangan,
KEWAJIBAN PERPAJAKAN BAWASLU PROVINSI DAN PANWAS KAB/KOTA
PENYESUAIAN LPJ BOS (REVISI) Oleh : CHAIRONI HIDAYAT, S.Ag., M.M.
PENJELASAN ADMINISTRASI
Sistem Penyaluran Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Dan Pertanggung jawaban Bantuan Operasional Kegiatan Diklat PKB Kurikulum 2013 Tahun Anggaran 2018.
PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BAGAIMANA MEKANISME PERENCANAAN (PENGANGGARAN), PELAKSANAAN, PELAPORAN, DAN PERTANGUNGJAWABAN PENELITIAN TAHUN 2018? APAKAH BERBASIS “PROSES” ATAU “OUTPUT/KELUARAN”
Sistem Penyaluran Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Dan Pertanggung jawaban Bantuan Operasional Kegiatan Diklat PKB Kurikulum 2013 Tahun Anggaran 2018.
PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT KEMENRISTEKDIKTI OLEH: DR. SALWIN MD, M.Pd, DKK Auditor Utama INSPEKTORAT JENDERAL.
Aspek Perpajakan Badan Penyelenggara Pemilu Ad Hoc
 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa  Peraturan lembaga kebijakan pengadaan barang / jasa pemerintah.
By Dr. Yohanes Indrayono, Ak., MM, CA Inspektur III
STANDAR BIAYA KELUARAN KHUSUS BPSDM KEMENDAGRI TAHUN 2019
MEKANISME PENCAIRAN ANGGARAN MELALUI LS. DASAR HUKUM Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana.
Dalam Rangka Peningkatan Income Generating
Transcript presentasi:

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015 BAGIAN KEUANGAN 2015

Persiapan dan Perencanaan Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2015 Persiapan dan Perencanaan Pelaksanaan Pertanggung Jawaban DEPUTI, KAPUS, KABAGMIN/ PENANGGUNG JAWAB KEG, PPK PUMK BIRO PH2P UNIT / BAGIAN RAB DIPA / RKAKL UMK SK DOK RPPA/ KAS 1-2 Minggu KAS - SIK

Persiapan dan Perencanaan Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2015 Persiapan dan Perencanaan Pelaksanaan Pertanggung Jawaban UNIT / BAGIAN PMK 53/2014 SBM 2015 Tidak Boleh Menambah Akun 524 Peniadaan Paket Meeting Luar dan Dalam Kota Prosentase Honor NS >50 % (Stop) Revisi – Sestama cc. Karo Ph2P dan Insp

PEDOMAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN KEGIATAN PP 45 /2013 Pelaksanaan APBN PMK 113 /2012 Dan Per-22/PB/2013 Pelaksanaan & Pertanggung jawaban Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, & Peg Tidak Tetap PMK 53 / 2014 SBM 2015  Per Kalan No.1 /2014 Pedoman Pelaksanaan Kegiatan di LAN Perjalanan Dinas Honorarium/ Nara Sumber Pengadaan / Barjas Pajak Pembukuan Lain-2 CEPAT TEPAT MUDAH LANCAR AMAN

Persiapan dan Perencanaan Pelaksanaan Pertanggung Jawaban PUMK Unit / Bagian PUMK Unit / Bagian Bendahara / Verifikator 1-2 Minggu KAS SIK/ Buku Terima FIFO 2-3 HARI PPh & PPn pmbuk. PUMK – BP/BPP % Penerimaan UMK Selektif Perturan PMK Per-PB PerkaLAN

PEDOMAN PEMBERIAN HONORARIUM NARA SUMBER Kedeputian I Unit Eselon I Kedeputian II Unit Eselon I Pusat X Pusat A Pusat Y Pusat B Kondisi NS A Pada Pusat A dapat menerima NS dari Pusat X , Y. Pusat A dapat memberikan NS kepada Pusat X dan Y. Pusat B dapat memberikan NS kepada NS di Pusat A sepanjang kegiatan berada pada Pusat B melibatkan pusat X dan Y.

RAPAT DALAM KANTOR (RDK) PEDOMAN RAPAT DALAM KANTOR (RDK) UNIT KERJA ES.II A UNIT KERJA ES.II B Pusat A Pusat B Lintas Es. II Handkey 16.00 – 19.00 Semua Unit Surat Tugas – Pim Unit Output

PEDOMAN LEMBUR UNIT KERJA Pusat A Pusat B Bagian x Semua Unit Handkey Tarif -- > Gol Surat Tugas – Pimpinan Unit Output Pusat B Bagian x

Persiapan dan Perencanaan Pelaksanaan Pertanggung Jawaban PUMK Unit / Bagian PUMK Unit / Bagian Bendahara / Verifikator Notulen Daf. Hdr SK HandKey Visum Laporan Perturan PMK Per-PB PerkaLAN 1 Minggu Setor Hak bayar / Tagih Denda Pembukuan dan Pelaporn SIK

PEDOMAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN KEGIATAN Perjalanan Dinas Honorarium/ Nara Sumber Pengadaan / Barjas Pajak Pembukuan Lain-2 < 8 Jam Bentuk Pertanggung jawaban Perjadin Dalam Kota sampai dengan 8 Jam Mengacu PMK 113 dan Per-PB 22 Tidak Menggunakan Kendaraan Dinas, Dengan ST (Surat Tugas) Dan Sifatnya Tidak Rutin. Surat Tugas/Undangan TTd Petugas dan Cap Stempel

PEDOMAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN KEGIATAN Perjalanan Dinas Honorarium/ Nara Sumber Pengadaan / Barjas Pajak Pembukuan Lain-2 2. Bentuk Pertanggung jawaban Perjadin Luar Kota dan Dalam Kota Lebih dari 8 Jam > 8 Jam Mengacu PMK 113 dan Per-PB 22 Komponen biaya perjalanan dinas jabatan: Uang harian; Biaya transport*; Biaya penginapan; Uang representasi; Sewa kendaraan dalam kota; 30 % Rmh Saudara, Non Kwitansi

PEDOMAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN KEGIATAN Perjalanan Dinas Honorarium/ Nara Sumber Pengadaan / Barjas Pajak Pembukuan Lain-2 3. Bentuk Monitoring Perjalanan Dinas Mengacu PMK 113 dan Per-PB 22

PEDOMAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN KEGIATAN Perjalanan Dinas Honorarium/ Nara Sumber Pengadaan / Barjas Pajak Pembukuan Lain-2 sik.lan.go.id

SIK.LAN.GO.ID (KAS - REALISASI KAS DAN REALISASI ANGGARAN SIK.LAN.GO.ID (KAS - REALISASI UNIT / BAGIAN SIK (KAS) VERIFIKATOR 1-2 mnggu PPSPM BENDAHARA 1-2 mnggu 2-3 Hari 2-3 Hari

TERIMA KASIH BAGIAN KEUANGAN LAN JAKARTA 2015