PELAKSANAAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI.

Slides:

Advertisements

Presentasi serupa

TURUNAN/ DIFERENSIAL.

Advertisements

Sistem Kelistrikan & Instrumen

ELEKTRONIKA Bab 7. Pembiasan Transistor

REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT

PERANGKAT AKREDITASI SD/MI

SOAL ESSAY KELAS XI IPS.

PEDOMAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PADA K/L/Prop/Kab/Kota

Sistem Persamaan Diferensial

KETENTUAN SOAL - Untuk soal no. 1 s/d 15, pilihlah salah satu

PETUNJUK TEKNIS PP NOMOR 46 TAHUN 2011

STANDARD PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN DASAR (SPM)

TURUNAN DIFERENSIAL Pertemuan ke

Oleh : Hilmy Muhammadiyah Inspektur Wilayah II Itjen Kementerian Agama

BIMBINGAN TEKNIS PENINGKATAN

DR.IR.EDDY PRIANTO,CES,DEA KEPALA

Luas Daerah ( Integral ).

SOSIALISASI ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DI - KEMENKES 1.

Pertemuan 5 P.D. Tak Eksak Dieksakkan

Pengukuran Kinerja Sektor Publik

PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH

KEBIJAKAN SPMI, MANUAL SPMI DAN STANDAR AKADEMIK DI BIDANG PEMBELAJARAN (Standar Perencanaan Proses Pembelajaran/PP, Standar Penilaian Hasil PP, Standar.

ITK-121 KALKULUS I 3 SKS Dicky Dermawan

Pengukuran Kinerja Sektor Publik

WISNU HENDRO MARTONO,M.Sc

“ Berani Jujur Langkah Awal Berantas Korupsi”

MEMULAI PERUBAHAN DENGAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN RI.

AREA PERUBAHAN PENINGKATAN MATURITAS SPIP

SASARAN REFORMASI BIROKRASI pemerintahan belum bersih, kurang akuntabel dan berkinerja rendah pemerintahan belum efektif dan efisien pelayanan publik.

EVALUASI SAKIP DAN RB PROVINSI JAWA TENGAH Oleh Kementerian PAN dan RB

PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI RSUP Dr. SARDJITO YOGYAKARTA

BIROKRASI BERSIH, KOMPETEN DAN MELAYANI

Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H.,M.Hum.

MEMBANGUN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA Oleh H

PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN SDM APIP DALAM MENDUKUNG REFORMASI BIROKRASI

REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 2017

Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

MEMULAI PERUBAHAN DENGAN REFORMASI BIROKRASI

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN

PROGRAM PENUNTASAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN.

PEMBINAAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI KEPALA BAGIAN PERENCANAAN.

PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

TEUKU NILWAN (Inspektur IV)

PEMBINAAN UNIT KERJA BERPREDIKAT WBK/WBBM

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

Sarjana Terapan (D-IV) Pekerjaan Sosial Program Studi Jumlah mahasiswa Jumlah alumni ( ) Sarjana Terapan (D-IV) Pekerjaan.

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PERCEPATAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

PERMENPAN RB NO. 11 TH TT ROADMAP RB AREA PERUBAHAN PENGUATAN PENGAWASAN

EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI KEMENDIKBUD TAHUN 2017

GRATIFIKASI PERKA BPOM NO 20 TAHUN 2017 TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN Peraturan dapat diakses melalui.

GRATIFIKASI PERKA BPOM NO 20 TAHUN 2017 TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN Peraturan dapat diakses melalui.

GRATIFIKASI Peraturan BPOM Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan BPOM Bimtek pelaporan Gratifikasi melalui Aplikasi Gratifikasi.

Oleh : Dr H Haswandi, S.H.,S.E.,M.Hum.,M.M. Dirbinganis Badilum

PELAKSANAAN & PEMBANGUNAN

PERENCANAAN KEBUTUHAN PEGAWAI SESUAI DENGAN KEBUTUHAN ORGANISASI

SOSIALISASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS POLITEKNIK PELAYARAN SUMATERA BARAT MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) – WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI.

STRATEGI PERCEPATAN MENUJU PEMERINTAH YANG BERSIH, EFEKTIF DAN EFISIEN

PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)

PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)

Drs. Agus Uji Hantara, Ak., M.E.

Oleh : INSPEKTORAT JENDERAL KEMENKES RI SOSIALISASI “MEMBANGUN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WBK/WBBM” (PERMENPAN-RB NO 52 TAHUN 2014 ) DI LINGKUNGAN PUSDIK.

KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2019

EVALUASI REFORMASI BIROKRASI,

1 2 Jeanny HV Hutauruk,SE,MM,Ak,CA Jeanny HV Hutauruk,SE,MM,Ak,CA MAHKAMAH AGUNG Santika Hotel – Bekasi 25 – 26 November 2015.

Implementasi Reformasi Birokrasi dan Penanganan Benturan Kepentingan

HASIL PENILAIAN & EVALUASI

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) KKP Teuku Nilwan Inspektur IV Inspektorat Jenderal KKP Bogor, 14 Mei 2019.

PAPARAN SAKIP INSPEKTORAT KAB.PACITAN

PERAN POLTEKES ERA REVOLUSI INDUSTRI 4

Transcript presentasi:

PELAKSANAAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI

SKEMA ZI – WBK/WBBM P E N G U N G K I T ( 6 0 % ) H A S I L ( 4 0 % Peningkatan Pelayanan Publik Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN P E R B A I K A N D A N P E M B E L A J A R A N

Komponen Pengungkit NO KOMPONEN PENGUNGKIT BOBOT (60%) 1. Manajemen Perubahan 5% 2. Penataan Tatalaksana 3. Penataan Sistem Manajemen SDM 15% 4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja 10% 5. Penguatan Pengawasan 6. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik

Komponen Hasil 1. Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN NO UNSUR INDIKATOR HASIL BOBOT (40%) 1. Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN 20% 2. Pelayanan Publik kepada Masyarakat

26 Komponen Indikator ZI menuju WBK/WBBM NO INDIKATOR (PENGUNGKIT) BOBOT (60%) TARGET WAKTU I. MANAJEMEN PERUBAHAN 5 1. Tim Kerja 1 2. Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas 3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan W BK/WBBM 2 Tiap 6 bulan 4. Perubahan pola pikir dan budaya kerja II. PENATAAN TATALAKSANA 5. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama 1,5 6. E-Office 7. Keterbukaan Informasi Publik Feb

Lanjutan... NO INDIKATOR (PENGUNGKIT) III. BOBOT TARGET WAKTU III. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM 15 8. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan 2 9. Pola Mutasi Internal 10. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi 11. Penetapan kinerja individu 4 12. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai 3 13. Sistem Informasi Kepegawaian 1 IV. PENGUATAN AKUNTABILITAS 10 14. Keterlibatan pimpinan 5 15. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja

Lanjutan... 22. Budaya Pelayanan Prima 23. NO INDIKATOR (PENGUNGKIT) BOBOT TARGET WAKTU V. PENGUATAN PENGAWASAN 15 16. Pengendalian Gratifikasi 3 17. Penerapan SPIP 18. Pengaduan Masyarakat 19. Whistle Blowing System (WBS) 20. Penanganan Benturan Kepentingan VI. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 10 21. Standar Pelayanan 22. Budaya Pelayanan Prima 23. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan 4

Lanjutan... NO INDIKATOR (HASIL) BOBOT (40%) VII. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN 20 24. Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal) 15 25. Persentase temuan hasil pemeriksaan (Internal dan eksternal) yang ditindaklanjuti 5 VIII. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 26. Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal) TOTAL HASIL NILAI ZI WBK/WBBM 100 %

Terima Kasih