Ketentuan Umum Perpajakan II

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Advertisements

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Part I)
Kantor Pelayanan Pajak
Hak dan Kewajiban Wajib Pajak
Sengketa Pajak.
POKOK-POKOK PERUBAHAN KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
Panduan Kerja Praktek S1 Teknik Informatika Semester Genap 2013/2014
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 2010 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 19/PJ/2010 Tentang PENETAPAN SATU TEMPAT ATAU LEBIH SEBAGAI TEMPAT PAJAK PERTAMBAHAN.
Mata kuliah : A Perpajakan
Komputerisasi Perpajakan
SUNSET POLICY.
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN (Pertemuan II / III)
Tujuan Umum Agar mahasiswa dapat Memahami Prinsip Komunikasi Data 3 SKS.
KPP PRATAMA JAKARTA KRAMATJATI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
HAK DAN KEWAJIBAN WAJIB PAJAK
HUKUM PAJAK ( TAX LAW ) MK-9 JULIUS HARDJONO
PERTEMUAN #2 HAK DAN KEWAJIBAN WP
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.03/2015
Keberatan, Banding dan Gugatan
KULIAH PENGANTAR BLOK CSL II
PENGANTAR PERPAJAKAN Pengantar Pajak.
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
PMK- 91/PMK.03/2015 IKATAN KONSULTAN PAJAK INDONESIA CAB. BALI
PENGADILAN PAJAK UU. NOMOR 14 TAHUN 2002
Gugatan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Undang-Undang No
E-LEARNING MATA KULIAH. : PERPAJAKAN 1 DOSEN. : MOMO KELAS
PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI ATAS KETERLAMBATAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN, PEMBETULAN SURAT PEMBERITAHUAN, DAN KETERLAMBATAN.
KEBERATAN DAN BANDING PAJAK
PEMERIKSAAN PAJAK Aris Munandar, SE, M.Si.
KULIAH KE-11 PENAGIHAN PAJAK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
Pertemuan 06 Hak Dan Kewajiban Fiskus (Direktorat Jendral Pajak)
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN (Hari 1)
Kontrak Perkuliahan Metodologi Desain
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
TAX AMNESTY – PENGAMPUNAN PAJAK
Kewajiban Setor dan Lapor
SPT DAN SSP Sri Andriani, SE, M.Si.
Materi 12.
KULIAH PENGANTAR BLOK CSL IV
KULIAH KE-14 IMBALAN BUNGA
Mengapa tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak itu
PEMBETULAN DAN PENGGANTIAN
Penetapan dan Ketetapan Pajak
HAK DAN KEWAJIBAN WAJIB PAJAK
PELAKSANAAN PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU Dasar Hukum : PER DIRJEN NOMOR 32/PJ/2010.
Program Studi Akuntansi FE-UII Jogjakarta 2004
Materi Pertemuan IV Peradilan Pajak, Pemeriksaan, prosedur dan proses penyelesaian sengketa pajak.
MATERI KULIAH PENGERTIAN RESTITUSI
BEBERAPA KETENTUAN DALAM PANDUAN INI DAPAT BERUBAH MENGIKUTI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. WAJIB PAJAK YANG MEMERLUKAN BANTUAN DAPAT MENGHUBUNGI.
SENGKETA PAJAK.
PENGANTAR PERPAJAKAN Pengantar Pajak.
KUP - PEMERIKSAAN Perpajakan Perpajakan.
UPAYA HUKUM WAJIB PAJAK KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
Materi 12.
Cara Penyampaian SPT Langsung Cara Penyampaian Pos Cara Lain KPP KP2KP
PERTEMUAN V.
DEFINISI DAN UNSUR PAJAK
PEMERIKSAAN BAYU ADI, SE.,MSA.,Ak.
Peraturan Menteri Keuangan-9/PMK.03/2012
KALKULUS 1 Alb. Joko Santoso
Materi Pertemuan IV Peradilan Pajak, Pemeriksaan, prosedur dan proses penyelesaian sengketa pajak.
Syarat Mengikuti Perkuliahan
ADMINISTRASI AKADEMIK
IMBALAN BUNGA XIII DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
K ETENTUAN U MUM DAN T ATA C ARA P ERPAJAKAN (P ART I) © Christine, SE,Ak.,M.Int.Tax.
Transcript presentasi:

Ketentuan Umum Perpajakan II

PERKENALAN

TIMOTIUS JOSITRIANTO Tempat/ Tanggal Lahir : Surabaya, 10 Agustus 1968 Pendidikan Terakhir : Magister Sains, Universitas Indonesia, 2006 Pengalaman Kerja : KPP Jakarta Timur Satu, 1989 Karikpa Jakarta Empat, Pemeriksa Pajak, 1993 Karikpa Jakarta Empat, Pemeriksa Pajak, 1994 Karikpa Samarinda, Pemeriksa Pajak, 1996 Karikpa Karawang, Pemeriksa Pajak, 2002 Karikpa Malang, Pemeriksa Pajak, 2006 KPP Pratama Situbondo, Pemeriksa Pajak, 2007 KPP Pratama Batu, Pemeriksa Pajak, 2011 Nomor Handphone : 087859882202 Alamat e-mail : timotiusjositrianto@gmail.com

2 1 3 RULES OF THE GAME NILAI KELULUSAN : KETUA KELAS?? KELOMPOK NILAI KEAKTIFAN NILAI TUGAS NILAI UTS NILAI UAS 2 PERATURAN DI KELAS Terlambat lebih dari 10 menit menempati kursi paling depan Terlambat lebih dari 20 menit tidak diperkenankan masuk kelas Tidak diijinkan keluar ruangan sebelum 1 jam perkuliahan berlangsung Tugas yang tidak dikumpulkan pada waktunya, dianggap tidak mengerjakan Mahasiswa yang mengganggu jalannya proses belajar, dapat dikeluarkan dari kelas dan dianggap tidak hadir. Dispensasi hanya terkait dengan absensi, tidak berlaku untuk pengumpulan tugas Selama perkuliahan berlangsung handphone harus dinonaktifkan/ di-silent, bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi 1 KETUA KELAS?? KELOMPOK 3

UU Perpajakan Self Assessment Tax Revenue Compliance Enforcement FILOSOFI DASAR PAJAK DEFINISI UU Perpajakan Self Assessment Mendaftarkan diri Menghitung Memperhitungkan Menyetorkan Melaporkan Self assessment Tax Revenue Compliance Enforcement

FAKTA: MENIKMATI TANPA BERKONTRIBUSI NEGARA PUBLIC GOODS & SERVICES BELA NEGARA MEMBAYAR PAJAK PEMBAYAR PAJAK FREE RIDER WARGA NEGARA

NO MARI NYATAKAN……. TO FREE RIDER SAYA BANGGA MENJADI PEMBAYAR PAJAK LET’S SAY NO TO FREE RIDER SAYA BANGGA MENJADI PEMBAYAR PAJAK

Peran Pajak Dalam Pembangunan Bangsa NEGARA PENERIMAAN NEGARA NON PAJAK PAJAK NON PAJAK PERAN SERTA MASYARAKAT DJP YANG DAPAT DIPERCAYA (TRUST) DUKUNGAN DARI INSTANSI LAIN

ALUR KUP Pengurangan/ Penghapusan/ Pembatalan [Pasal 16] Pembetulan WP Daftar SPT Pemeriksaan SKP Keberatan Banding PK 3 bulan Inkraacht 5 tahun 3 bulan Penyidikan Self assesment Penetapan DJP Penyelesaian Sengketa

Lunasi Pajaknya, Awasi Penggunaannya! Terima Kasih Lunasi Pajaknya, Awasi Penggunaannya! Ayo Peduli Pajak, Bangun negeri dengan bayar pajak Bangga membayar pajak