PRIVATISASI. Apa itu privatisasi? Menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (“UU BUMN”), Privatisasi adalah penjualan.

Slides:

Advertisements

Presentasi serupa

Perkeretaapian Khusus Tahap III Tahapan Menuju Perubahan Regulasi Jakarta 21 Juni 2011.

Advertisements

RENCANA KERJA PEMERINTAH

BAHAN MASUKAN RUU TENTANG PERUBAHAN UU 17/2003

KETERKAITAN UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 2009 TENTANG KEARSIPAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BADAN.

PAGU ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA /LEMBAGA TAHUN 2012

Sisa Hasil Usaha (SHU) Rita Tri Yusnita.

Pembebasan Bea Masuk atas barang untuk keperluan Museum, Kebun Binatang, dan Tempat Lain Semacam Itu Yang Terbuka Untuk Umum, serta barang untuk Konservasi.

BENTUK & SUMBER PEMBIAYAAN CSR BUMN

Pajak Penghasilan Final

BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH

PENYUSUNAN RUU TENTANG INDUSTRI PERTAHANAN

KEWENANGAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI

KELOMPOK 1 AYU AGUSTIN (ERC1B011074) 2. HERLINA SINAGA (ERC1B011068)

Komite Audit. Perkembangan Keberadaan Komite Audit  Abad ke-19  Inggris  1939: NYSE mengusulkan pembentukan komite audit  1978: menjadi persyaratan.

o j k Otoritas jasa keuangan

Di Indonesia, Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang sebagian atau seluruh kepemilikannya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. BUMN dapat.

Tentang Keuangan Negara

PRIVATISASI I. Pendahuluan II. Latar Belakang III. Pembahasan

Segi Hukum Kartu Kredit

STRUKTUR APBD KELOMPOK 2: Rahadian Dimas A Fauzi Adi Kurniawan

BAPEPAM WEWENANG DAN FUNGSINYA Pertemuan 1

Di Indonesia, definisi BUMN menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara.

Di Indonesia, Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang sebagian atau seluruh kepemilikannya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. BUMN dapat.

Eksistensi Kerjasama Pemerintah Pusat dan Daerah Pasca UU Nomor 23/2014 ttg Pemerintah Daerah dalam Perspektif Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Hotman.

Bab XII Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

PETA KOMPETENSI 4 Dapat menjelaskan peran BUMN dan BUMD sebagai sumber penerimaan publik 5 Dapat menjelaskan administrasi perpajakan 6 Dapat menganalisis.

MODUL AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Copyright by dhoni yusra

PELAPORAN DAN PERTANGGUNG-JAWABAN KEUANGAN DESA.

PASAR MODAL Rita Tri Yusnita

Pertemuan 10 Perseroan terbatas (1) PT bentuk Badan Hukum sempurna, Macamnya, Pendirian, Pendaftaran & PenGumuman, Anggaran Dasar, dan Nama PT.

MANAJEMEN PEMBELANJAAN (PERMODALAN) KOPERASI

Ekonomi untuk SMA/MA kelas XI Oleh: Alam S..

BAB 4 APBN DAN APBD DALAM PEMBANGUNAN.

Dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 telah ditentukan menjadi 3 bidang usaha: 1. Bidang Usaha Terbuka 2. Bidang Usaha Tertutup 3. Bidang.

Pajak Penghasilan Final

Copyright by dhoni yusra

KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN KOPERASI DAN UMKM

PERAN UMKM DALAM PEREKONOMIAN DI INDONESIA

Pity the Poor Monopolist

LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK & OJK

Hukum Perbankan.

Tentang Keuangan Negara

Kejahatan di bidang Pasar Modal (Insider Trading)

Materi E-Learning Senin, 4 Nov 2013 PENGATURAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DAN HUKUM PERUSAHAAN (7)

XIII. PERANAN PEMERINTAH DALAM MEMBINA KOPERASI

AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

BENTUK – BENTUK BADAN USAHA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

Badan Usaha dan Para Pembantunya

BADAN USAHA MILIK NEGARA

SILVIA PUJI LESTARI IDIL ADHAR MAHDA AFSARI

PRIVATISASI BUMN.

PRIVATISASI BUMN DI INDONESIA

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB ORGAN PERUSAHAAN DALAM KERANGKA PELAKSANAAN GCG DUTY OF BOARD TUTI RASTUTI, S.H.,M.H.

PENDIDIKAN LATIHAN DAN

DASAR HUKUM PENANAMAN/ INVESTASI 1. UNDANG-UNDANG NO. 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL 2. PERPRES NO. 27 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN TERPADU SATU.

Contoso Ltd. PRIVATISASI Kelompok 6 Vinna Novita Sari Putri Intan Permata Sari

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 35 TAHUN 2018

SUMBER PENDANAAN PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM (PTN-BH)

Di Indonesia, definisi BUMN menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara.

Saham Perseroan Pertemuan XI.

Konsep Bisnis & Sistem Ekonomi

Toman Sony Tambunan, S.E, M.Si NIP

Kebijakan penumbuhan iklim & pengembangan usaha PERTEMUAN – 12 Mata Kuliah: Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Toman Sony Tambunan, S.E, M.Si NIP

KONSEP & STRUKTUR PASAR MODAL

Koperasi dan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)

ANGGARAN PEMBIAYAAN NAMA ANGGOTA : 1. SETI RAHMAWATY( ) 2. CITRA AUDINA( ) 3. ARIYATNA HIDAYATI( )

Transcript presentasi:

PRIVATISASI

Apa itu privatisasi? Menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (“UU BUMN”), Privatisasi adalah penjualan saham Perusahaan Perseroan yang merupakan BUMN berbentuk perseroan terbatas dengan saham paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dimiliki oleh Negara Republik Indonesia (“Persero”), baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi Negara dan masyarakat, serta memperluas pemilikan saham oleh masyarakat. Beberapa tahun terakhir ini, Indonesia sedang gencar melaksanakan privatisasi karena manfaatnya yang besar bagi Negara. Privatisasi bermanfaat bagi Persero, Negara dan masyarakat karena merupakan dana baru untuk pertumbuhan, sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan peningkatan partisipasi kontrol masyarakat. Dalam artikel ini akan dibahas beberapa poin yang penting untuk diketahui mengenai privatisasi Persero dari sisi hukum.

Maksud dan Tujuan Privatisasi Menurut Pasal 74 UU BUMN, privatisasi dilakukan dengan maksud untuk: Memperluas kepemilikan masyarakat atas Persero; Meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan; Menciptakan struktur keuangan dan manajemen keuangan yang baik/kuat; Menciptakan struktur industri yang sehat dan kompetitif; Menciptakan Persero yang berdaya saing dan berorientasi global; Menumbuhkan iklim usaha, ekonomi makro dan kapasitas pasar. Privatisasi dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemilikan saham Persero.

Cara Privatisasi Sesuai Pasal 2 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2010 tentang Cara Privatisasi, Penyusunan Program Tahunan Privatisasi, dan Penunjukan Lembaga dan/atau Profesi Penunjang serta Profesi lainnya, privatisasi dilakukan dengan cara: Penjualan saham berdasarkan ketentuan Pasar Modal; Penjualan saham secara langsung kepada investor; Penjualan saham kepada manajemen dan/atau karyawan Persero yang bersangkutan.