KURLENI UKAR Disampaikan pada

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Daerah)
Advertisements

Latar Belakang SK Kepala LAN Nomor 239 Tahun 2003 sudah terlalu lama/perlu disesuaikan dengan kondisi yang ada; Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 29 Tahun.
TEKNIS PENYUSUNAN LAKIP PERMENPAN RB NO 29 TAHUN 2010
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BLU
Rencana Strategis SKPD
PELATIHAN PENYUSUNAN RBA UNTUK RSUD BLUD
POLA TATA KELOLA Bogor, 4 Oktober 2011.
MEMBANGUN Indikator Kinerja SMART
Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
PENYEMPURNAAN arSITEKTUR PROGRAM, KEGIATAN DAN STRUKTUR KINERJA
SINERGITAS TARGET KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)
PENYUSUNAN LAKIP 2007 KAITAN dengan PP 8 / 2006 ttg Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja , dan PP 3 / 2007 ttg LPPD.
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
LAPORAN PELATIHAN LAKIP MEDAN MEI 2006.
Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
Jayapura, 13 Agustus SEJAHTERA DEMOKRATIS BERKEADILAN Memperkuat triple tracks strategy serta pembangunan inklusif dan berkeadilan Memantapkan.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Drs. Sumedi Andono Mulyo, MA, Ph.D (Ketua Tim Penilai Teknis Pusat)
SASARAN KERJA PEGAWAI.
BINDIKLAT Kebijakan Direktorat Departemen Pendidikan Nasional
Alamat blog: Kedeputian II Bidang Kajian Manajemen Kebijakan dan Pelayanan Lembaga Administrasi.
Plan of Action.
PENERAPAN SAKIP SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2015
SAKIP DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BLITAR TAHUN 2017.
IMPLEMENTASI SAKIP BAPPEDA KABUPATEN BLITAR
Nilai dan rekomendasi sakip
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP)
Hendro Witjaksono, Ak, Macc.
PEDOMAN PENYUSUNAN PENETAPAN KINERJA DAN PELAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PERMENPAN Nomor 29 Tahun 2010.
RAPAT Ka PME LIPI 6 DESEMBER 2010.
INSPEKTORAT DAERAH KAB. NGANJUK
PAPARAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
IMPLEMENTASI SAKIP KECAMATAN PANGGUNGREJO KABUPATEN BLITAR
PENGUKURAN DAN PELAPORAN KINERJA
Asistensi Penguatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi
Disampaikan dalam acara Forum SKPD Pemerintahan
DISAMPAIKAN OLEH: BAGIAN ORGANISASI Aula Multatuli, 17 Januari 2017
PENYUSUNAN DAN PELAPORAN KINERJA
DITJEN MANAJEMEN DIKDASMEN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
Indikator Kinerja Dalam Kerangka Perencanaan Strategik
SAKIP ( SISTEM AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH )
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
RENSTRA SKPD BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 54 TAHUN 2010
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
SAKIP ( SISTEM AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH )
PERJANJIAN KINERJA.
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Biro Organisasi SETDA Prov Jabar
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
Dr. Asropi, SIP, MSi Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi
Penyusunan Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja
IMPLEMENTASI MANAJEMEN KINERJA pada Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Polewali, Oktober 2017.
TAHUN PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA mengenai apa yang diukur  Ukuran kuantatif & kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan.
Menuju Laporan Kinerja yang Akuntabel
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PERANGKAT DAERAH
EVALUASI implementasi SAKIP
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PERANGKAT DAERAH
Gambaran umum Sebelah Utara Sebelah Timur Sebelah Selatan
Implementasi SAKIP Untuk Peningkatan Akuntabilitas Kinerja 1.
 Kinerja (performance) adalah gambaran mengenai tingkat keberhasilan pelaksanaan suatu kegiatan /program dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan.
Sistematika laporan kinerja instansi pemerintah tahun 2018
AKUNTABILITAS KINERJA
PAPARAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) DR.H. Dailibas,SE.,MM.,MAk.,Ak.,PIA.,CFrA.,CA DR.H. Dailibas,SE.,MM.,MAk.,Ak.,PIA.,CFrA.,CA.
Akreditasi institusi.
Akreditasi Institusi.
Penyusunan Pelaporan Kinerja
PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA KEMENTERIAN PARIWISATA TAHUN 2018
Transcript presentasi:

RENJA, PKT DAN RKT DALAM SISTEM PERENCANAAN DAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA KURLENI UKAR Disampaikan pada WORKSHOP PENINGKATAN PROFESIONALISME PENELITI KEDEPUTIAN BIDANG IPT – LIPI Yogyakarta, 1 Juni 2010

FORMULIR RENCANA STRATEGIS TAHUN : … S/D …. INSTANSI : VISI : MISI : FORM RS VERSI MENPAN TUJUAN SASARAN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN KETERANGAN URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM 1 2 3 4 5 6 ®onn 2004

FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN INSTANSI : FORM RKT SASARAN PRO-GRAM KEGIATAN KET URAIN INDIKTR KINERJA TRGT INDIKTR KINERJA SAT 1 2 3 4 6 7 8 9 ®onn 2004

Form RS Form RKT IKU IKU SASARAN KEGIATAN PRO-GRAM KET URAIN INDIKTR KINERJA TRGT INDIKTR KINERJA SAT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IKU

Sasaran LIPI  sesuai Renstra 2010-2014 Indikator Target Meningkatnya kualitas pengetahuan para peneliti Peta pendidikan dan jenjang pada jabatan fungsional LIPI belum menentukan target Meningkatnya hasil dan kapasitas penelitian Jumlah publikasi dan HKI Terungkapnya potensi kekayaan alam dan budaya Indonesia Jumlah catatan (record) dan spesies baru Meningkatnya kreativitas dalam menciptakan iptek yang bernilai ekonomis Jumlah hasil yang dipakai Memperkuat jaringan antara LIPI dengan industri dan pihak terkait lainnya dalam meningkatkan adopsi inovasi Jumlah kerja sama Tersedianya timbangan ilmiah dan rekomendasi untuk menjawab isu nasional Jumlah saran kebijakan dan timbangan ilmiah dari LIPI Mendorong agar hasil kajian kebijakan LIPI dipakai sebagai rujukan Jumlah hasil kajian kebijakan yang dipakai Meningkatnya akses terhadap pengetahuan Frekuensi interaksi dan jumlah keikutsertaan dalam aktivitas ilmiah nasional, regional, dan internasional

lanjutan Sasaran Indikator Target Meningkatnya perilaku “rasional” dalam masyarakat Jumlah kegiatan dan peserta berbagai aktivitas pemasyarakatan iptek LIPI Meningkatnya peran LIPI dalam pergaulan dunia internasional Jumlah keikutsertaan dalam organisasi dan berbagai pertemuan ilmiah regional dan internasional Tersedianya sarana dan prasarana penelitian yang memenuhi kebutuhan Jumlah sarana dan prasarana penelitian yang baik yang dipakai untuk kegiatan Terwujudnya Tata Kelola Organisasi yang Baik (Good Corporate Governance) Perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan yang berkualitas dan akuntabel Status pengelolaan administrasi keuangan dan inventaris LIPI yang tertib dan taat azas Terbinanya SDM Pembinaan sumber daya manusia (SDM)

Program dan Kegiatan LIPI hanya punya 1 program teknis : “Program Penelitian, Penguasaan, dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi” Berlaku bagi seluruh Kedeputian di LIPI Khusus Settama : 2 Program Dasar Program Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis LIPI lainnya Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur LIPI KEGIATAN : satu satker hanya punya 1 kegiatan (+ kegiatan penugasan/prioritas nasional jika ada) Nama kegiatan sesuai hasil restrukturisasi

Indikator Kinerja Fungsi : adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan organisasi Fungsi : Memperjelas apa, berapa dan bagaimana kemajuan pelaksanaan kegiatan/program dan kebijakan Menciptakan konsensus yang dibangun oleh berbagai pihak terkait. Membangun dasar bagi pengukuran, analisis dan evaluasi kinerja.

Kriteria Indikator Kinerja yang baik Spesifik (Spesific) Dapat diukur (Measurable) Dapat dicapai ( Attainable) Sesuai dengan kinerja atau hasil yang diukur (Relevan) Berjangka waktu tertentu (Time bound); Dapat dipantau dan dikumpulkan (Trackable)

TYPE INDIKATOR KINERJA Kualitatif: menggunakan skala (misal: baik, cukup, kurang) Kuantitatif absolut: menggunakan angka absolut (misal: 30 orang, 80 unit) Persentase: menggunakan angka persentase (misal: 50%, 100%) Rasio: membandingkan angka absolut dengan angka absolut lain yang terkait (misal: rasio jumlah guru dibandingkan jumlah murid) Rata-rata: angka rata-rata dari suatu populasi atau total kejadian (misal: rata-rata biaya pelatihan per peserta dalam suatu diklat) Indeks: angka patokan dari beberapa variabel kejadian berdasarkan suatu rumus tertentu (misal: indeks harga saham, indeks pembangunan manusia) 10

Penetapan Kinerja Penetapan Kinerja merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun Penetapan Kinerja disepakati antara pengemban tugas dengan atasannya (Performance Agreement) Penetapan Kinerja merupakan Ikhtisar Rencana Kinerja Tahunan, yang telah disesuaikan dengan ketersediaan anggarannya, yaitu setelah proses anggaran (budgetingprocess) selesai Aktualisasi kinerja sebagai realisasi Penetapan Kinerja dimuat dalam laporan akuntabilitas kinerja (performance accountability report) DASAR HUKUM PENETAPAN KINERJA o Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pencepatan Pemberantasan Korupsi; o SE Menteri PAN Nomor SE-31/M.PAN/XII/2004 tentang Penetapan Kinerja 11

FORMULIR PENETAPAN KINERJA (PK) TAHUN …. INSTANSI :…………………………….. PRO-GRAM UTAMA Sasaran IK OUTPUT IK OUTCOME ANGGARAN URAIAN TRGT URAIN 1 2 3 4 5 6 7 ®onn 2005

Form RKT Form PK IKU IKU SASARN PRO-GRAM UTAMA IK OUTPUT IK OUTCOME ANGGARAN URAIAN TRGT URAIN 1 2 3 4 5 6 7 IKU IKU ®onn 2005

Form PK Form PPS Form PKK SASARAN PROGRM KEGIATAN PRO-GRAM UTAMA IK OUTPUT IK OUTCOME ANGGARAN URAIAN TRGT URAIN 1 2 3 4 5 6 7 Form PK Form PPS Form PKK SASARAN URAIN INDIKTR KINERJA TRGT REALISASI % PENCPAN TARGET 1 2 3 4 5 PROGRM KEGIATAN URAIN INDIKTR KINERJA SAT TRGT REALISASI % PENCPAN TARGET 1 2 3 4 5 6 7 14