PENGERTIAN HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
DEMOKRASI TEORI DAN AKSI
Advertisements

HUKUM ACARA PEMBUBARAN PARTAI POLITIK
Tugas AN 3 (Kelas AB) ~game~.
Tugas Akhir Pancasila ANTISIPASI MUNCULNYA PAHAM SEKULARISME DALAM PRAKTEK KETATANEGARAAN DI INDONESIA ( Bp. Mujiana M,Si) Irfan Dwi Yulianto
MK DAN KEWENANGAN PEMBUBARAN PARTAI POLITIK
GEOSTRATEGI INDONESIA
Pendidikan Pancasila Dosen: Drs.Mudjiyana, M.Si
Dasar Berlakunya Hukum Adat
DENGAN BANYAK MELAKUKAN SUJUD
HAK ASASI MANUSIA Pengertian menurut :
OLEH: AGUN GUNANDJAR SUDARSA (Ketua Tim Kerja Sosialisasi MPR RI)
PEMBENTUKAN DAERAH DAN KAWASAN KHUSUS
SUMBER HTN Oleh: TEAM TEACHING HTN UNIVERSITAS BRAWIJAYA FAKULTAS HUKUM 2009.
I Dewa Gede Palguna Pendidikan dan Pelatihan HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI Jakarta, 20 Juni 2011.
YUNITA DWI ARYANI, Pelaksanaan Tugas Kepolisian dalam Penanganan Unjuk Rasa di Wilayah Hukum Polres Kudus.
Triyanto Univ. Sebelas Maret – Surakarta
U SIA DEWASA DAN KECAKAPAN HUKUM SEORANG ISTRI By. Fauzul FAKULTAS HUKUM UPN “VETERAN” JAWA TIMUR 16 Oktober /15/
KONTEN HTN.
DEMOKRASI PASCA REFORMASI
? HAK AZASI MANUSIA.
Sumber-Sumber Hukum Pokok Bahasan 3.
Pendidikan Pancasila.
HUKUM PERDATA (Pengertian, Asas, Hak-hak Keperdataan Warga Negara, dan Hak-hak Masyarakat Hukum Adat) Oleh Sudi Prayitno Disampaikan dihadapan.
HUKU PEMERINTAHAN DAERAH
PELATIHAN HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI DEP PU Jakarta, 13 Maret 2009
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA.
BAB III NEGARA.
BUDAYA DEMOKRASI PENGERTIAN
Prinsip-Prinsip Pengembangan Kurikulum
Prinsip-Prinsip Pemilihan Media Pembelajaran
PANDANGAN ISLAM TENTANG MAKNA KEHIDUPAN dan HAM
Renni Angreni, S.Kom., M.Kom.
Sistem Politik Islam Mohammad Efendi
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK Pertemuan 4
Aproksimasi Kesalahan Operasi Hasil Pengukuran
Peranan Invensi dan Inovasi
UPAYA PEMAJUAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA
By. Fauzul fakultas hukum upn “veteran” jawa timur 13 mei 2013
KONSEPSI KEWARGANEGARAAN
BAB 5 K e r u k u n a n Antar Umat Beragama.
PEMERINTAHAN YANG BAIK (AAUPB) FAKULTAS HUKUM UPN JATIM
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI RAKYAT
Oleh: Dr. Triyanto, SH. MHum.
FAKULTAS HUKUM UPN JATIM
Larangan Pergaulan Bebas dan Perzinaan
Universitas Sumatera Utara Medan
Politik dan Negara Ahmad Nasher.
PENGANTAR HUKUM ACARA PERDATA FAKULTAS HUKUM UPN JATIM
Pengertian dan prinsip-prinsip budaya demokrasi.
dalam konteks ketatanegaraan Negara RI
Budaya Demokrasi. Budaya Demokrasi Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 2.Menganalisis budaya demokrasi menuju masyarakat madani Kompetensi Dasar 2.1.
MENGENAL KONSEP DASAR DAN SEJARAH HAM
PENGUATAN ORGANISASI DARI SISI PERJANJIAN KERJA BERSAMA Disampaikan pada RAPAT KERJA NASIONAL DPP F SP FARKES R Oleh IWAN YANUAR.
MENURUT HUKUM POSITIF DI BEBERAPA NEGARA
Hak-hak Pekerja Disampaikan pada Pendidikan Organiser
Tes Latihan PowerPoint 2010 By firmanr.
Menemani Rasulullah di Surga
UKHUWAH ISLAMIYAH Apersepsi: Kisah Salman Al-Farisi dengan Abu Darda’
BAB V DEMOKRASI INDONESIA
Find more PowerPoint templates on prezentr.com! Presentation Title Free PowerPoint Templates - prezentr.com.
PERADILAN ADMINISTRASI NEGARA (HAN)
PENELITIAN TINDAKAN KELAS Utk Forum Ilmiah Guru PUSBANGPRODIK BPSDMPK
Find more PowerPoint templates on prezentr.com! Presentation Title Free PowerPoint Templates - prezentr.com.
Find More free PowerPoint templates on:
DEMOKRASI Pengertian Sejarah Demokrasi Jenis Demokrasi/ Tipe Demokrasi
ISTILAH, PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
  Nikmat Allah  “Bukankah Kami telah memberikan kepadanya dua buah mata, lidah dan dua buah bibir?” (Q.s. 90: 8-9)  Sarana.
GIANT TEMPLATE FREE POWERPOINT TEMPLATE DEMOKRASI DI INDONESIA.
SEMESTER GENAP PELANGGARAN HAK DAN PENGINGKARAN KEWAJIBAN Kompetensi Dasar :
KEWARGANEGARAAN Ary Handayani 1. Menggali sumber sosiologis & politis tentang pendidikan kewarganegaraan di Indonesia Membangun argumen tentang dinamika.
Transcript presentasi:

PENGERTIAN HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH by Fauzul Free Powerpoint Templates

PEMBAHASAN PENGERTIAN HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH PENGATURAN PEMERINTAHAN DAERAH DALAM KONSTITUSI NEGARA INDONESIA

HIKMAH HARI INI Rasulullah SAW. bersabda, "Orang yang paling aku benci dan yang paling jauh majelisnya dari aku pada hari kiamat adalah orang yang banyak omong, yang membuat dan bicara seenaknya, serta yang menyombongkan diri (angkuh)." (HR Ahmad, Ibnu Hibban, Abu Nuaim)

PENDAHULUAN Tuntutan reformasi lebih mengacu pd tataran operasional, yakni perbaikan kondisi hak-hak sipil dan politik yg diakui UUD 1945, meliputi: Hak-hak Sipil meliputi hak utk hidup, hak utk bebas dari tindakan penangkapn, hak utk bebas dari penyiksaan, hak ats bantuan hk, hak ats peradilan yg fair dan tdk memihak

PENDAHULUAN Hak-hak Politik meliputi hak ats kebebasn berpendapt, hak ats kebebasn berkumpl dan berserikat, hak utk diperlakukn sm di dpn hkm dan pemerintaha dan utk turt sert dlm a free a lection.

PENGERTIAN

PENGATURAN

DAFTAR PUSTAKA Sarman dan Mohammad Taufik Makarao, 2011, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Jakarta, Rineka Cipta,. Sudono Syueb, 2008, Dinamika Hukum Pemerintahan Daerah ; Sejak kemerdekaan sampai Era Reformasi, Surabaya, Laksbang Mediatama.