Politik dan Pemerintahan Amerika Serikat (2012)

Amerika di Indonesia dalam Kasus Freeport Pendahuluan  Existensi Amerika di Indonesia Pembahasan  Sejarah Freeport  Indonesia, Penyumbang Terbesar  Pertarungan Internasional  Lemahnya Hukum di Indonesia Kesimpulan

Hendrajit, Direktur Eksekutif Global Future Institute (GFI) : “Sudah 300 perusahaan milik Amerika yang beroperasi di Indonesia. Total investasi diperkirakan lebih dari US$ 25 miliar, yang sebagian besar dari dana tersebut diinvestasikan pada perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan dan energi.” Beberapa perusahaan minyak dan tambang Amerika beroperasi di Indonesia serperti Exxon Mobile, Chevron, Conoco-Philips, Freeport-Mc Moran dan New Month. Salah satunya yakni yang akan kita bahas

Freeport Mc-Moran merupakan perusahaan tambang internasional utama dengan kantor pusat di Phoenix, Arizona, Amerika Serikat. Peristiwa G30/S/PKI adalah rekayasa untuk melengserkan Soekarno UU no 1/1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) draftnya dirancang di Jenewa-Swis. Kontrak kerja pertama yang ditandatangani Soeharto adalah kontrak dengan Freport Sulphur Company (nama awal).

Indonesia adalah penyumbang terbesar bagi Freeport Mc Moran Luas konsesi 1,9 juta ha (Grasberg) dan 100 Km2 (Ertsberg). Komposisi pemilik saham adalah  Freeport McMoRan Copper & Gold Corp (81,28%)  PT Indocopper Investama (9,36%), dan  Pemerintah Indonesia sebesar 9,36%. *Sumber vivanews

(tahun 2005) Donald M Payne dan Eni FH Faleomafaega Legalitas Papua bergabung dg NKRI? Melalui PAPERA Saat itu sedang terjadi negosiasi tentang pengelolaan Blok Cepu yang akhirnya PSC (Production Sharing Contract) didapat oleh Exxon Mobile tahun 2006 tepatnya setelah kunjungan Menlu AS kala itu Condoleeza Rice pada Maret Setelah kontrak PSC blok Cepu yang memiliki cadangan minyak lebih dari 2 miliar barel diperoleh Exxon Mobile, pihak-pihak di AS pun tidak lagi mempertanyakan legalitas Papua sebagai bagian dari NKRI.

(PP) No.17/1992 dan PP No.20/1994 Pasal 3 (1) Kepada perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman kodal asing diberikan izin usaha untuk jangka waktu 30 (tiga puluh ) tahun terhitung sejak perusahaan berproduksi komersial. (2) Izin usaha dapat di perbarui oleh Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal, apabila perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masih tetap menjalankan usahanya yang bermanfaat bagi perekonomian dan pembangunan nasional Keberadaan dua PP tersebut menjadi jalan legal bagi Freeport Mc-Moran untuk tetap menguasai 100 persen saham PT Freeport Indonesia. Sebab, dalam Kontrak Karya II Freeport dan pemerintah Indonesia adalah klausul yang menyebutkan divestasi saham mayoritas bisa ditunda selagi masih ada peraturan yang meringankan. Peraturan yang meringankan itu adalah PP No.17/1992.

Amerika ingin mengeruk kekayaan alam Indonesai melalui Freeport. Indonesia tidak memiliki kekuatan yang besar untuk menolak hubungan tersebut.