Biro Administrasi Perencanaan & Keuangan Universitas Negeri Semarang 2011.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KOORDINASI BAWAS - BPKP : PENINGKATAN KUALITAS LK TA.2011
Advertisements

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PENYUSUNAN TOR DAN RAB SERTA TEKNIK PERENCANAAN AKTIVITAS
LANGKAH LANGKAH DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2012
laporan keuangan kEmDIKNAS
Pelaksanaan & Tindak Lanjut Pengalihan PBB-P2 Tahun 2014
KOMISI PEMILIHAN UMUM KEPUTUSAN KPU Nomor 405/Kpts/KPU/Tahun 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ANGGARAN.
Penatausahaan, Pembukuan dan Pertanggungjawaban Bendahara serta Verifikasi LPJ Bendahara (Berdasarkan PER-3/PB/2014)
Sumberdana DIPA IPB tahun 2011 DIREKTORAT KEUANGAN
Pembukuan & LPJ Bendahara
TENTANG PENYELESAIAN TAGIHAN ATAS BEBAN APBN PADA SATUAN KERJA
PENYALURAN BLOCK GRANT 1.
PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN 2012
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
BULETIN TEKNIS NO. 04 PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BELANJA PEMERINTAH
SISTEM AKUNTANSI HIBAH
PERCEPATAN PELAKSANAAN APBD TA 2014
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PENGERTIAN BLU BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau.
PAGU ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA /LEMBAGA TAHUN 2012
Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL
Dan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Dan Belanja (Sp3b) Blu
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
PERATURAN DIRJEN PERBENDAHARAAN NOMOR PER-37/PB/2014
BULETIN TEKNIS NO. 07 AKUNTANSI DANA BERGULIR
Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2014
SIKLUS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA, ANGGARAN, DAN AKUNTANSI
DASAR HUKUM Dasar hukum Adminitrasi Keuangan Institut Pertanian Bogor mengikuti peraturan yang berlaku, sbb: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005.
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2007 tentang Tata Cara Pengintegrasian Laporan Keuangan BLU ke Dalam Laporan Keuangan Kementerian.
LANGKAH-LANGKAH IMPLEMENTASI RKAT MELAKUKAN PENELAHAAN LEBIH LANJUT TERHADAP RKAT 2012 MASING-MASING UNTUK MEMASTIKAN : PROGRAM DAN KEGIATAN 
INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA SECARA AKRUAL PERDIRJEN 62/PB/2009 TENTANG TATA CARA PENYAJIAN INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA SECARA AKRUAL PADA LAPORAN.
Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Keuangan TA 2011
Anggaran Negara. APBN(D) menurut UU no. 17/2003 Adalah rencana keuangan tahunan pemerintah neara yang disetujui DPR(D)
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ( rba )
BADAN LAYANAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN Direktorat Pembinaan PK BLU
AKUNTANSI DAN PELAPORAN DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN 2013
PSAP NO. 02 LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN APBN
SUMBER DANA : APBN/DIPA-IPB tahun 2012 disusun oleh :
Mekanisme Pengesahan Pendapatan dan Belanja Satker BLU
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
REVISI ANGGARAN BLU DAN PERMASALAHANNYA
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
Rapat Kerja Perencanaan Tahunan/Fakultas Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) Tahun – 21 Oktober 2011,
AKUNTANSI KAS DAN SETARA KAS
PENGELOLAAN DANA RISET BADAN LAYANAN UMUM
Latihan soal akuntansi 2015
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN (LPJ) BENDAHARA PENGELUARAN
SOSIALISASI PERDIRJEN NO 44/PB/2016 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PENERIMAAN NEGARA PADA AKHIR TAHUN 2016.
Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Persiapan Langkah –Langkah Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2015
PENGELOLAAN PERGURUAN TINGGI
Persiapan Langkah –Langkah Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2017
MEKANISME PENCAIRAN ANGGARAN SATKER BLU
PENGENDALIAN INTERN DAN AKUNTANSI UNTUK KAS
AKUNTANSI PENDAPATAN DAN BELANJA
LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2017 BADAN KEUANGAN DAERAH KAB. BULELENG DESEMBER 2017.
SIKLUS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA, ANGGARAN, DAN AKUNTANSI
LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS PELAKSANAAN ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2018 BIRO KEUANGAN DAN BMN 05 FEBRUARI 2018.
Strategi Kebijakan Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2018
UPAYA PENINGKATAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
AKUNTANSI BEBAN DAN BELANJA AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH Created By : Kelompok 6 Please Wait......
REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN
MEKANISME PENCAIRAN ANGGARAN MELALUI LS. DASAR HUKUM Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana.
Dalam Rangka Peningkatan Income Generating
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA BADAN LAYANAN UMUM
Transcript presentasi:

Biro Administrasi Perencanaan & Keuangan Universitas Negeri Semarang 2011

SISTEM PERENCANAAN BERBASIS KINERJA UNNES RENCANA PENGEMBANGAN JANGKA PANJANG (RPJP) SIKLUS TAHUN RENCANA PENGEMBANGAN JANGKA MENENGAH (RPJM) SIKLUS 5 TAHUN SIKLUS TAHUNAN RENCANA STRATEGIS RENCANA OPERASIONAL RENCANA KEUANGAN JANGKA MENENGAH STANDAR PELAYANAN MINIMAL EVALUASI DIRI ARAH DAN KEBIJAKAN UMUM REKTOR RENCANA BISNIS ANGGARAN RENCANA STRATEGI BISNIS

Pelaksanaan Rapat Kerja tiap Unit, yang outputnya berupa:  Evaluasi Program dan Kegiatan TA.2011  Pemantapan Program dan Kegiatan TA.2012 : Kegiatan Rutin, Pendukung dan Pengembangan  Rencana Program dan Kegiatan TA.2013: Kegiatan Rutin, Pendukung dan Pengembangan point diatas digunakan untuk bahan penyusunan Evaluasi Diri

 Persiapan unit untuk menyusun target PNBP Unit TA.2013 sebagai bahan pembahasan target pagu PNBP Universitas TA.2013 bulan Pebruari 2012

1. Penyusunan Penyusunan Laporan Kemajuan Daya Serap Program dan Anggaran (LAPKER Online DIKTI) tiap Unit paling lambat tanggal 15 Desember Penyusunan LAKIP Unit (=LAKUK) Tahun 2011, proses inputing data ke Lakip Online hingga 20 Desember 2011 ( 3. Penyusunan Evaluasi Diri tiap unit (format dapat diunduh di 4. Semua pertanggungjawaban keuangan uang persediaan harus sudah diselesaikan pertengahan Desember 2011

5. Honorarium yang belum diambil sampai dengan tanggal 23 Desember 2011 akan di transfer langsung ke rekening masing-masing pegawai. 6. Memantau kas tunai, Kas PK dan Kas PK LS di BPP dan Bendahara Pengeluaran di akhir tahun anggaran harus nol 7. Unit Kerja harus menyelesaikan pencatatan transaksi keuangan maksimal 31 Des 2011 dan Berita Acara Saldo Akhir diserahkan maksimal tanggal 02 Januari Dokumen SPM, SP2D diterima Bagian Akuntansi UNNES maksimal tgl 30 Des 2011

1. Penganggaran/perencanaan tidak sesuai dengan kegiatan yang dilakukan (harus sesuai dengan output). 2. PNBP harus dilaporkan dan disetor ke rekening Rektor. 3. PNBP dimaksud harus direncanakan dalam POK Unit. 4. Pengadaan barang/jasa harus terjadwal : dari perencanaan hingga penyerahan barang/jasa

5. Belanja yang menghasilkan aset tetap harus dialokasikan pada akun 53 ( yang sering terjadi sekarang dimasukkan di akun 52 dan 57 ) 6. Kas Tunai tidak boleh melebihi Rp 10 juta pada saat Kas Opname oleh auditor 7. Unit Kerja yang memiliki rekening selain Rek Operasional yang ditentukan oleh Universitas harus melaporkan kepada Universitas untuk dimintakan ijin ke Menkeu

Do all the good you can, In the ways you can, In all the places you can, At all the times you can, To all the people you can, As long as ever you can. (John Wesley)