AKUNTANSI PAJAK PRODI - S1 AKUNTANSI STIE-MDP RAJAWALI

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN BARANG MEWAH PPN dan PPnBM
Advertisements

UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN UU No
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
BIAYA YG TIDAK BOLEH DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO WP DALAM NEGERI – WP BUT PASAL 9.
INVESTASI JANGKA PANJANG DAN AKTIVA LAIN-LAIN
Pengusaha Kena Pajak.
Pajak dalam Perusahaan
Akuntansi Utang dan Piutang
AKUNTANSI PAJAK SEKURITAS
Biaya Konsep, Pengakuan, dan Realisasi
Direktorat Jenderal Pajak Direktorat Peraturan Perpajakan I Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun Pasal 17 Saat Penyerahan Saat Terutang Pajak Saat.
PENGAKUAN PENDAPATAN Penjualan Tunai Penjualan Kredit
ASSET LANCAR KAS DAN SETARA KAS.
Pajak Pertambahan Nilai
Pajak Penghasilan Pasal 23
PRODI - S1 AKUNTANSI STIE-MDP RAJAWALI Lili Syafitri--D-7134.
Aktiva Tetap dan Aktiva Tidak Berwujud
AKTIVA TETAP DAN AKTIVA TIDAK BERWUJUD
KREDIT PAJAK PENGHASILAN
Hutang Pihutang Pajak Hutang Pajak Penghasilan
AKUNTANSI PAJAK PIUTANG
UU PAJAK PENGHASILAN NO. 38 TAHUN 2008
AKUNTANSI PAJAK KEWAJIBAN DAN EKUITAS
Akuntansi PPN Anang Mury Kurniawan
AKUNTANSI PAJAK PERSEDIAAN
KUNCI MID SEMESTER Suranto, S.Pd, M.Pd.
AKTIVA LANCAR Pokok Bahasan : Kas dan Bank Sekuritas Deposito
AKUNTANSI PAJAK PERSEDIAAN
JAWABAN LATIHAN SOAL MATERI “PIUTANG”
JAWABAN LATIHAN SOAL MATERI “PIUTANG”
AKTIVA TETAP DAN AKTIVA TIDAK BERWUJUD
(ASSET- Investasi Jk Pendek) PIUTANG
UU PAJAK PENGHASILAN NO. 38 TAHUN 2008
(ASSET- Investasi Jk Pendek) PIUTANG
Hutang Pihutang Pajak Hutang Pajak Penghasilan
ASSET LANCAR PIUTANG.
UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN UU No
Perencanaan Pajak Domestik Pertemuan 09
AKUNTANSI INVESTASI JANGKA PENDEK & JANGKA PANJANG DAN EKUITAS
PERSEDIAAN INVESTASI JANGKA PANJANG
AKUNTANSI ASET TAKBERWUJUD DAN LIABILITAS
AKUNTANSI PAJAK PPN Sebagaimana kita ketahui, fihak yang dikenakan kewajiban untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai (disingkat PPN) adalah Pengusaha Kena.
AKUNTANSI PERPAJAKAN (AKUNTANSI PPN) MODUL 12 Dr.Harnovinsah
Sesi 9 Akuntansi Pajak - Piutang
Piutang Usaha Piutang Klaim perusahaan atas uang, barang, atau jasa kepada pihak lain akibat transaksi di masa lalu. Klasifikasi : - Piutang usaha.
PENGHEMATAN PAJAK ATAS TRANSAKSI TERTENTU
Jika terjadi penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP, PKP wajib memungut PPN yang terutang dan memberikan Faktur Pajak sebagai bukti pungutan pajak [ Memori.
Oleh Tunas Hariyulianto, SE., MSi.
AKTIVA TETAP DAN AKTIVA TIDAK BERWUJUD
By: Irwan, SE, MSi ( NIDN ) Akuntansi Perpajakan
UNIVERSITAS MERCU BUANA JAKARTA 2012
Akuntansi Perpajakan Suranto, S.Pd, M.Pd.
Jenis Transaksi Jurnal Khusus
BIAYA YANG TIDAK DIPERKENANKAN SEBAGAI PENGURANG PENGHASILAN
AKUNTANSI PAJAK UNTUK UTANG PAJAK Hafiez Sofyani, M.Sc.
MATERI KULIAH PRINSIP DASAR PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN
PERSEDIAAN.
AKUNTANSI KEUANGAN SYARIAH
KARAKTERISTIK KEL. USAHA DAN PENCATATANNYA
BIAYA YANG TIDAK DIPERKENANKAN SEBAGAI PENGURANG PENGHASILAN
DASAR AKUNTANSI PAJAK.
AKUNTANSI PERUSAHAAN DAGANG
AKUNTANSI PAJAK ATAS ASET LANCAR (Current Asset)
Laporan Laba Rugi Perusahaan Dagang
AKUNTANSI KAS & BANK.
AKTIVA LANCAR Pokok Bahasan : Kas dan setara kas Piutang Persediaan
AKUNTANSI KEUANGAN MADYA 1
AKTIVA LANCAR Pokok Bahasan : Kas dan Bank Sekuritas Deposito
BIAYA YANG DAPAT DIKURANGKAN (DEDUCTIBLE EXPENSES DAN YANG TIDAK DAPAT DIPERKURANGKAN (NON DEDUCTIBLE EXPENSES)
ACCOUNTING PRINCIPLES.
Transcript presentasi:

AKUNTANSI PAJAK PRODI - S1 AKUNTANSI STIE-MDP RAJAWALI 10/04/2017 8:09:2210/04/2017 8:09:22 Lili Syafitri--D-7134

pIutang (account receivables) Hak perusahaan kepada pihak lain yang akan diterima dalam bentuk kas Dikelompokkan dalam : Piutang usaha Piutang di luar usaha/piutang lain 10/04/2017 8:09:2210/04/2017 8:09:22 Lili Syafitri--D-7134

3. Piutang Usaha Piutang usaha timbul karena penjualan barang atau penyerahan jasa secara kredit. Untuk tujuan PPh : saat pencatatan penjualan mengikuti praktek akuntansi komersial. Untuk tujuan PPn : dapat berbeda dengan akuntansi komersial & PPh. Pengusaha diminta untuk menerbitkan faktur pajak selambatnya 30 hari setelah penyerahan barang dari penjualan (faktur standar) atau bersama-sama pada akhir bulan (faktur gabungan). Untuk tujuan perpajakan : pembukuan penyisihan untuk potongan tunai & retur penjualan tidak diperkenankan, tetapi memberlakukan metode penghapusan piutang langsung (direct written off). 10/04/2017 8:09:2210/04/2017 8:09:22 Lili Syafitri--D-7134

4. Piutang yang lain Merupakan piutang yang terjadi karena transaksi di luar aktivitas usaha. Untuk tujuan pajak : ketentuan pasal 18 ayat 4 UU PPh piutang kepada perusahaan afiliasi dikarakteristik sebagai modal. Untuk pembukuan komersial : diakui sebagai piutang afiliasi untuk laporan keuangan fiskalà dimasukkan dalam kelompok penyertaan pada perusahaan afiliasi/investasi. 10/04/2017 8:09:2210/04/2017 8:09:22 Lili Syafitri--D-7134

UU PPh No.36/2008 Pembentukan cadangan diperkenan u/ usaha berikut: Usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang Cadangan u/ usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk o/ Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri 10/04/2017 8:09:2210/04/2017 8:09:22 Lili Syafitri--D-7134

contoh PT. Abadi menjual barang secara kredit Rp 5,5 jt (sdh trmak PPN) pd tgl 10 feb 2009. PT. Abadi telah dikukuhkan sbg PKP pd tgl 15 Maret 2006. Sistem pencatatan persediaan yg digunakan o/ PT. Abadi adalah sistem perpetual, dimana HPP dalah Rp3,5 jt 10/04/2017 8:09:2210/04/2017 8:09:22 Lili Syafitri--D-7134

Pembahasan Sistem perpetual Sistem periodik Tgl Ket D K 10-2 Piu Ush PPN Klr Penj HPP Persed 5.5 -- 3.5 0,5 5 Tgl Ket D K 10-2 Piu Ush PPN Klr Penj 5.5 -- 0,5 5 10/04/2017 8:09:2210/04/2017 8:09:22 Lili Syafitri--D-7134

Jika blm dikukuhkan sbg pkp PT. Abadi tidak diperkenankan melakukan pemungutan PPN, PPN Masukan tetap dikenakan, tetapi tidak dapat dikreditkan sehingga PPN Masukannya tidak dibukukan sebagai PPN Masukan, tetapi masuk sebagai harga perolehan barang yang dibeli, shg jurnalnya adalah sbb : Tgl Ket D K 10-feb Piutang Usaha Penjualan HPP Persediaan 5.000.000 --- 3.500.000 10/04/2017 8:09:2210/04/2017 8:09:22 Lili Syafitri--D-7134

10/04/2017 8:09:2210/04/2017 8:09:22 Lili Syafitri--D-7134