BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PERAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
Advertisements

SATKER SANITASI KOTA TASIKMALAYA
KEBIJAKAN IZIN TATA RUANG PADA KAWASAN PERUMAHAN
Oleh: Emil Huriani, S.Kp, MN (Dikutip dari Yayasan IDEP)
REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA
PERAN SENKOM DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
RENCANA PROGRAM & KEGIATAN PENGEMBANGAN KAWASAN Tahun
POKOK-POKOK HASIL DESK BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN
UPAYA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI TAHUN dan INA DRI
PENGURANGAN RISIKO BENCANA - BERBASIS KOMUNITAS (PRB-BK)
DaLA DAMAGE AND LOSSES ASSESSMENT sumber : metode ECLAC dalam menyusun DaLA Oleh Bappenas.
UP DATE INFORMASI BENCANA
Penanganan Pengungsi Sinabung
Topik Bahasan PENYUSUNAN DOKUMEN RTPRB.
KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN PRB-BK
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA 1 Sinabung Jakarta, Juli 2014.
Jakarta, 18 Agustus Pengkajian kebutuhan Penyusunan rencana aksi Pelaksanaan Monev dan Pelaporan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Terintegrasi dalam.
Nama Kegiatan Pendampingan Sosial Sub Sektor Agama Di Wilayah Pasca Bencana Tahun 2014 Pemberi Pekerjaan = BNPB Pelaksana Pekerjaan = PT. Nadhira Multi.
REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
Ir. Rachmat Tatang Bachrudin, M.Si.
KEMISKINAN KESEJAHTERAAN Penyusunan RKP DESA PRESPEKTIF UU DESA.
Kebijakan Badan Nasional PenanggulangAn Bencana dalam Perlindungan
SISTEM INFORMASI PENANGGULANGAN KRISIS AKIBAT BENCANA
PROGRAM KOTA TAMPA KUMUH
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
PT. INDULEXCO Consulting Group
UPDATE INISIATIF MENDORONG PENGELOLAAN DAS PEUSANGAN
BNPB PERAN BPBD DALAM UPAYA PEMBERSIHAN LINGKUNGAN PADA KEADAAN DARURAT BENCANA DENGAN MELIBATKAN RELAWAN DAN MASYARAKAT DESA TANGGUH Disampaikan.
Undang-Undang bidang puPR
DASAR-DASAR PENGELOLAAN SAMPAH
Advanced Learning Geography 1
SISTEM PENANGGULANAGN BENCANA NASIONAL
KONSEP PENANGANAN KUMUH
DALAM MANAJEMENT BENCANA PENGANTAR MANAJEMEN PB
(Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara)
MITIGASI DAN PENANGANAN DARURAT BENCANA
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN DRAINASE LINGKUNGAN
RENCANA AKSI NASIONAL PEMBERANTASAN KORUPSI
Proses Manajemen Bencana
Undang-Undang bidang puPR
TANGGAP DARURAT BENCANA MERAPI Kementerian Pendidikan Nasional
Disampaikan oleh Direktur Kewilayahan II, Bappenas
UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2010
KONSEP DESA/KELURAHAN TANGGUH BENCANA
BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD DAN NIAS
Menyelamatkan Arsip Dari Bencana : Antara Idealisme dan Realitas
PRINSIP DASAR MANAJEMEN BENCANA
SIKLUS PENANGGULANGAN BENCANA ALAM
LEMBAGA-LEMBAGA YANG BERPERAN DALAM PENANGGULANGAN BENCANA ALAM
KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA
PENANGGULANGAN BENCANA DI INDONESIA
PERAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
PENDAHULUAN DAN PENGANTAR FISIOTERAPI DISASTER
PENGARUH BANJIR BANDANG TERHADAP AREA PEMUKIMAN
MANAJEMEN PENANGANAN DARURAT BENCANA DIREKTORAT PENANGANAN PENGUNGSI DEPUTI BIDANG PENANGANAN DARURAT TAVIP JOKO PRAHORO,SE.,MM. (Direktur Penanganan Pengungsi)
Materi 1 Manajemen Penanggulangan Bencana
Materi 4 KAJIAN DAN PEMETAAN RISIKO
PENANGANAN PASCA BENCANA GEMPA SUMATERA BARAT 30 SEPTEMBER 2009
Materi 8: SISTIM KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA
Materi 3 MANAJEMEN OPERASI TANGGAP DARURAT
PENYUSUNAN Rencana Detail Tata Ruang PUSAT IBUKOTA KARANG BARU DAN KOTA KUALA SIMPANG Tahun 2018 – 2038.
“PEMBANGUNAN DESA YANG BERBASIS PENGURANGAN RISIKO BENCANA ”
PROSES MANAJEMEN BENCANA
Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 18 Tentang Penanggulangan Bencana 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang.
MITIGASI SIAGA BENCANA BERBASIS MASYARAKAT
DAMPAK BENCANA GEMPA BUMI, LIKUIFAKSI, TSUNAMI SULAWESI TENGAH
Oleh : Dahlan Yusuf, ST. M.Sc Kepala Bidang Rehab dan Rekon BPBD Kota Tidore Kepulauan BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN.
Transcript presentasi:

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA LAPORAN TENTANG PENANGANAN PASCA BENCANA BANJIR BANDANG KOTA MANADO PROVINSI SULAWESI UTARA Jakarta, Februari 2014

DAFTAR ISI PENDAHULUAN WILAYAH TERDAMPAK BENCANA PENDATAAN KERUSAKAN PENILAIAN KERUSAKAN DAN KERUGIAN (DaLA) PENILAIAN KEBUTUHAN KEMANUSIAN (HRNA) USULAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMULIHAN

PENDAHULUAN Banjir Bandang Kota Manado terjadi pada tanggal 15 Januari 2014; Penyebab kejadian bencana kombinasi antara faktor alam dan antropogenik, hujan deras dipicu oleh sistem tekanan rendah di perairan selatan Filipina dan konvergensi tekanan rendah utara Australia sehingga awam besar masuk wilayah Sulawesi Utara yang menyebabkan 4 sungai di Kota Manado meluap disertai longsor; Masa tanggap darurat berakhir pada tanggal 12 Februari 2014, diteruskan dengan masa Transisi Darurat ke Pemulihan; Penilaian DaLA dan HRNA, pada wilayah Kota Manado di 10 (sepuluh) Kecamatan terdampak dan 5 (lima) sektor perumahan, infrastruktur, sosial, ekonomi produktif serta lintas sektor.

PROSES PENYUSUNAN RENCANA PEMULIHAN DaLA HRNA dan Needs Assessment Penyusunan Rencana Aksi PENILAIAN KERUSAKAN DAN KERUGIAN (5 SEKTOR) HRNA DAN PENILAIAN KEBUTUHAN REHAB-REKON RENCANA AKSI REHAB-REKON KEBIJAKAN DAN STRATEGI REHAB-REKON KELOMPOK PEMULIHAN (5 SEKTOR) SUMBER DATA DARI K/L SUMBER DATA DARI PEMDA

WILAYAH TERDAMPAK

Struktur Tim: PENDATAAN KERUSAKAN Tim Sektor Perumahan, dengan sensus by name, addres, foto dan koordinat; Tim Sektor Non Perumahan yang terdiri dari sektor Infrastruktur, sosial, ekonomi produktif dan lintas sektor; Tim HRNA, dengan kuesiner dan FGD pada 5 Kecamatan paling terdampak. Unsur Tim terdiri dari BNPB dan Kementerian Terkait, BPBD dan SKPD Teknis Propinsi/Kota Manado, Perguruan Tinggi, Fasilitator PNPM Perkotaan, PMI, UNDP

PENILAIAN KERUSAKAN DAN KERUGIAN (DaLA)

PENILAIAN KEBUTUHAN KEMANUSIAAN (HRNA) Perkiraan Kebutuhan Sektor Perumahan Dukungan pembersihan puing dan sampah; Musyawarah komunitas, penyuluhan dan advokasi relokasi; Relokasi perumahan Pembangunan, Perbaikan rumah Perkiraan Kebutuhan Sektor Infrastruktur Perbaikan Jalan Pembangunan dan Perbaikan Jembatan Perbaikan Drainase, Air Bersih, Utilitas dan Energi/Listrik Normalisasi Sungai dan Perkuatan Tebing Sungai

Prakira Kebutuhan Sektor Ekonomi Produktif Dukungan Peralatan Kerja; Revitalisasi Fungsi Pasar; Konseling Usaha, Pelatihan dan Permodalan Prakira Kebutuhan Sektor Sosial Sub Sektor Kesehatan: Dukungan sarana kesehatan, Penyediaan trauma healing/psikosial/mental ibadah; Sub Sektor Pendidikan: Bantuan peralatan sekolah, Bantuan sekolah sementara; Layanan Admin Penduduk: Pengurusan surat berharga seperti Ijazah, sertifikat rumah, identitas penduduk, surat nikah dan lain-lain; Layanan Kemasyarakatan: Dukungan pengaktifan kegiatan sosial kemasyarakatan seperti peribadatan,

Prakira Kebutuhan Lintas Sektor Perbaikan sarana prasarana kantor pemerintah, ketertiban, keamanan; Penyusunan RTRW dan Rencana Detail Kawasan DAS Yang bermuara ke Kota Manado; Sosialisasi dan penguatan kelembagan berorientasi pada PRB; Perkuatan penyelenggaran PB Daerah

PERCEPATAN PENANGANAN PENGUNGSI Jangka waktu penanganan pengungsi ini akan berdampak kepada besarnya kerugian (makin lama makin besar kerugian) Pembersihan Sampah dan Puing Rumah Tangga: Supply air untuk MCK, perlu mesin pompa air, untuk menarik air dari sungai Supply air minum, perlu drum untuk penampungan air hujan, disamping supply dari PT. AIR MANADO (PDAM) Peralatan untuk kebersihan, seperti sekop, sapu lidi, gayung, selang dan lain-lain Pembersihan saluran/drainase dan sungai.

Penyediaan Tempat Penampungan Sementara, alternatif: Diberikan biaya sewa rumah Memanfaatkan bangunan terlantar/kosong, standar minimum darurat 3 m2 per orang, (idealnya Huntara inti 4x5m2, 4x6 m2, 4x7 m2) Memperhatikan : akses ke sekolah (alternatif menyediakan sekolah darurat atau pindah sekolah di lokasi dekat tempat tinggal Akses ke tempat usaha

PRIORITAS REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI Permukiman: Untuk relokasi Pemerintah Kota menyediakan lahan dengan status clear and clean (kapan ?) Alternatif dgn rumah susun (rusun) yang tidak jauh dari lokasi semula, harus memperhatikan bentuk bangunan build back better and safer Perlu sosialisasi kepada masyarakat terlebih dahulu dan mendengarkan aspirasi mereka Provinsi menyediakan tanah di Kalasey, cukup untuk memenuhi kebutuhan relokasi (Ha ?), warga belum tentu bersedia, di luar kota)

RENCANA TINDAK LANJUT Rapat koordinasi BNPB, K/L, Pemprov dan Pemkot untuk menyepakati kebijakan, strategi, program, kegiatan dan sumber dana sebelum Ka. BNPB menetapkan Rencana Aksi Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca Bencana; Sosialisasi program untuk memperkuat Komitmen, Koordinasi, dan kerjasama seluruh pemangku kepentingan Pemberian bantuan peralatan sekolah dan bea siswa bagi korban bencana; Pemerintah Kota Manado memastikan lahan relokasi, untuk kepastian penyediaan dana bantuan rumah. Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara, perlu reviu RTRW menyeluruh mencakup DAS Tondano dan DAS Lainnya yang bermuara di Kota Manado

Terima Kasih. Badan Nasional Penanggulangan Bencana Jl. Ir. H.Juanda No. 36 Jakarta Pusat 10120 Telp. : 021-3458400 Fax. : 021-3458500 Email : contact@bnpb.go.id Website : www.bnpb.go.id Facebook : www.facebook.com/bnpb.indonesia Twitter : @BNPB_Indonesia YouTube : BNPBIndonesia