ETIKA PROFESI KEPOLISIAN Muhammad Subhan Wisnu Andaraspati Noto Susanto Dwi Eftita Putri Fadhila Arsinta N.A Nortin Muhammad Hanifa B Siti Fatimah Tribowo Suryo A

Subhan Kepolisian

Etika Kepolisian menurut Kunarto (1997;91) adalah serangkaian aturan dan peraturan yang ditetapkan untuk membimbing petugas dalam menetukan, apakah tingkah laku pribadi benar atau tidak.

Apa yang anda ketahui tentang foto dibawah ini ??? VS Polisi Tentara

Sepotong Sejarah Kepolisian.docx Nortin

Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia meliputi: Etika Kenegaraan Etika kelembagaan Kode Etik Kepolisian Etika kemasyarakatan Etika kepribadian

Pengembangan Etika Kepolisian Membangun masyarakat Membentuk polisi yang baik Membentuk pimpinan polisi yang baik

Tugas Polri (pasal 13 undang – undang No. 2 tahun 2002 ) : Memelihara keamanan Menegakkan Hukum Memberikan Pelayanan Dwi

Wewenang Menerima laporan dan / atau pengaduan Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengannggu ketertiban umum Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian

Syarat Pengangkatan Anggota Kepolisian Warga negara Indonesia Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat Berumur paling rendah 18 tahun Sehat jasmani dan rohani Tidak pernah dipidana karena melakukan suatu kejahatan Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela Lulus pendidikan dan pelatihan pembentukan anggota kepolisian

Pemberhentian anggota polri dari dinas kepolisian Negara Republik Indonesia Berlaku ketentuan sebagai berikut Pemberhentian Dengan Hormat (PDH) apabila : a. mencapai batas usia pensiun; b. pertimbangan khusus untuk kepentingan dinas; c. tidak memenuhi syarat jasmani dan/atau rohani; d. gugur, tewas, meninggal dunia atau hilang dalam tugas.

1 Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), apabila : a. Melakukan Tindak Pidana 1) dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2) diketahui kemudian memberikan keterangan palsu dan/atau tidak benar pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia . (3) melakukan usaha atau kegiatan yang nyata-nyata bertujuan mengubah Pancasila, terlibat dalam gerakan, atau melakukan kegiatan yang menentang negara dan/atau Pemerintah Republik Indonesia secara tidak sah. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagaimana dimaksud di atas dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia Hanif

Lanjutan b. Melakukan pelanggaran sumpah/janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah/janji jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. “Pemberhentian ini dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia” c. Meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut; atau melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas Kepolisian; atau melakukan bunuh diri dengan maksud menghindari penyidikan dan/atau tuntutan hukum atau meninggal dunia sebagai akibat tindak pidana yang dilakukannya; atau menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. “Pemberhentian ini dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia”

Bowo Fungsi polisi Samapta Lantas Binamitra Intel Reskrim

Pelanggaran Etika Kepolisian meliputi: Hukum Wewenang Lalai

Ima Kasus

Arti lambang Pedoman Hari Proklamasi Pelindung Cita-cita Bangsa Hati nurani

Perlengkapan Polisi

Proses Penyidikan tindak pidana pengaduan surat perintah tugas laporan hasil penyelidikan (LHP) surat perintah penyidikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).

Sekian dan Terimakasih