Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pengantar Diskusi Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tim Fasilitator Biro Otonomi Daerah, Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Tengah Semarang - 2005

Urusan Pemerintah yang menjadi urusan Pemerintah Propinsi dan Kabupaten : No Urusan Wajib Kewenangan Pemerintah Propinsi Urusan Wajib Kewenangan PemerintahKabupaten/Kota 1 Perencanaan dan pengendalian pembangunan 2 Perencanaan, pemanfaatan dan pengawawasan tata ruang 3 Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. 4 Penyediaan sarana dan prasarana umum 5 Penanganan bidang kesehatan

Lanjutan : No Urusan Wajib Kewenangan Pemerintah Propinsi Urusan Wajib Kewenangan PemerintahKabupaten/Kota 6 Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumberdaya manusia potensial Penyelenggaraan pendidikan 7 Penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota Penanggulangan masalah sosial 8 Pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota Pelayanan bidang ketenagakerjaan 9 Pengendalian lingkungan hidup 10 Pelayanan kependudukan dan catatan sipil

Lanjutan : No Urusan Wajib Kewenangan Pemerintah Propinsi Urusan Wajib Kewenangan PemerintahKabupaten/Kota 11 Pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota Pelayanan pertanahan 12 Pelayanan kependudukan dan catatan sipil 13 Pelayanan administrasi umum pemerintahan 14 Pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten kota Pelayanan administrasi penanaman modal 15 Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya 16 Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan

Peraturan Gubernur (Propinsi) UU No. 32/2004 UUD 1945 PP Kewenangan (Blm ada) Per UU an Sektor Urusan Wajib Peraturan Presiden (Nasional) Peraturan Gubernur (Propinsi) Pedoman SPM Perincian S P M Diagram Posisi Urusan Wajib kewenangan Pemerintah Daerah dan SPM Sumber : Ramses Hutagalung, 2003

Diagram Herarkhi Urusan Wajib Kewenangan Pemerintah (pusat) dan Pemerintah Daerah Propinsi, Kabupaten/Kota UU 32 Urusan Pemerintah 10 (3) Urusan Wajib Propinsi Kab/Kota 13 (1) 14 (1) Pembagian Urusan (Peraturan Pemerintah) Pusat Provinsi Kab/Kota Draft PP Rincian Aktivitas Pelayanan Indikator Kriteria Pelayanan Standar Kuantitatif ( SPM )

Pembedaan Fungsi Manajemen Lembaga Pemerintahan No Pembedaan Fungsi Manajemen Lembaga Pemerintahan Standar 1 Manajemen Internal (Renstra, RKP-D dst) Target Kinerja SKPD 2 Fungsi Pelayanan (Perijinan dsb) SOP 3 Fungsi Pelayanan Dasar (pelayanan kesehatan, pendidikan dsb) SPM dan didukung oleh standar teknis

Studi Kasus Diskusi Penyusunan SPM Tahun 2005 No Tangal Materi Kelompok 1 Senin 20/12 Bidang Kesehatan I Bidang Pelayanan Koperasi dan UKM II 2 Selasa 21/12 Bidang Penanaman Modal Bidang Tenaga Kerja dan Transmidrasi

Tabel Kerja Penyusunan SPM (Bahan Diskusi) No. Rincian Kewenangan Propinsi Rincian Aktivitas Pelayanan Kabupaten Indikator Pelayanan 1 Mengacu RPP Draft sebagai bahan diskusi 2 3