BADAN LEGISLATIF MAHASISWA

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
BAB V LEMBAGA PEMERINTAHAN DAERAH
Advertisements

PERAN DPR DALAM PROSES DEMOKRATISASI DI INDONESIA
BAB II Proses Pembentukan Undang-Undang
PROSES PEMBENTUKAN UU YANG BERASAL DARI RUU USULAN DPR & DPD
ORGANISASI DAN KELEMBAGAAN MAHASISWA DI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
MEMAHAMI TUGAS POKOK DAN FUNGSI KEPALA DESA, BADAN MUSYAWARAH DESA SERTA LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA (Prof. Dr. Ngadisah, MA)
Pertemuan 7 TRIAS POLITIKA
LEMBAGA NEGARA MENURUT UUD NRI TAHUN 1945 UUD 1945 KY DPR DPD MPR BPK
Bahan Perkuliahan Hukum Anggaran Negara
Menyemai Kesadaran Konstitusional dalam Kehidupan Bernegara
Materi Ke-11: PROGRAM LEGISLASI DPR-DPD
STRUKTUR PEMERINTAHAN DAERAH
Struktur Penyelenggara Pemerintahan Daerah : Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Materi 1 BAHAN AJAR MI NEGERI ANJATAN Kegiatan Pengayaan Kelas VI
7. Bank Indonesia Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.
MPR, DPR dan DPRD Fitra Arsil.
SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA
HAK TKI ATAS PERLINDUNGAN – DILAKSANAKAN OLEH:
NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KELOMPOK - 2 1) SRI RAHAYU NINGSIH ( ) 2)MOCH. SUHADI ( ) 3) DWI RYAN HARYANTO ( ) 4) AMALIA PRISTIAN ( ) 5) M. ZAZULI YUSUF.
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DPR DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 1 BAB VII Fungsi, Wewenang, dan Hak
SELAMAT DATANG PADA TUTORIAL TATAP MUKA MATAKULIAH IPEM4323
Kedudukan, Fungsi, Tugas dan Wewenang DPRD
PROGRAM PENGENALAN AKADEMIK dan KEMAHASISWAAN (PPAK) 2016
ORGANISASI DAN KELEMBAGAAN MAHASISWA DI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
Lembaga Legislatif Indonesia
UNDANG-UNDANG DASAR 1945 BY: SRIYANTO.
Pertemuan 06 Mekanisme Pendirian Koperasi
OLEH : drs. A. Fikri faqih, mm. Wakil ketua Komisi X DPR RI
LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA YANG MENCIPTAKAN HUKUM
KOMNAS HAM Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dibentuk oleh pemerintah Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden No. 50 Tahun 1993 tentang Komisi.
UU & Lembaga Pengurus Tipikor
Bahan Kuliah Hukum Pemda FH UII 2015
Presiden dan DPR.
KELOMPOK BAB 3 Menganalisis Kewenangan Lembaga-Lembaga
Materi: Sistem Pembagian Kekuasaan
LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT
LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT
LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA DI INDONESIA
Fungsi, Wewenang, dan Hak
HAURA ATTHAHARA, S.IP, M.IP
BAB 2 Menyemai Kesadaran Berkonstitusional dalam Kehidupan Bernegara
Action Plan Dewan perwakilan Mahasiswa Periode
SELAMAT DATANG PADA TUTORIAL TATAP MUKA MATAKULIAH IPEM4323
Kelompok 1 Cahaya Mentari Herdina Budiono Ghanef Rayyan Hanisfy
Tugas Dan Wewenang DPR-RI
MODUL SISTEM POLITIK Lembaga Legislatif.
PROGRAM KERJA CALON KETUA UMUM DPM UNDIKNAS
Penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia (I)
Hukum Administrasi Negara
( DEWAN PERWAKILAN RAKYAT )
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA
Menyemai Kesadaran Konstitusional dalam Kehidupan Bernegara
Organ Perusahaan & Pemangku Kepentingan
SISTEM PEMBAGIAN NEGARA KEKUASAAN PEMERINTAH
LEGAL DRAFTING PERDA Kuliah Tamu Peminatan Promosi Kesehatan dan AKK
KELEMBAGAAN POLITIK (MENURUT UUD 1945)
"LEMBAGA NEGARA" Ericson Chandra.
LEMBAGA – LEMBAGA NEGARA SESUAI AMANDEMEN UUD 45
Tata Kelola Pemerintahan Desa
Kedudukan Legislatif Di Indonesia
LEMBAGA NEGARA DALAM UUD NRI 1945; MPR&DPR
LEMBAGA NEGARA DALAM UUD NRI 1945; DPR & DPD
NEGARA DAN KOSTITUSI “ AMANDEMEN” Sayoto Makarim
TUGAS DAN KEWENANGAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
PENGAWASAN PEMERINTAHAN DAERAH
MEKANISME PEMBUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DISUSUN OLEH : KELOMPOK : 1 1. SARA STEFANY TAMUBOLON ARIFAH ZUHRO ANDIK GUNAWAN 4. ADLI 5. ALFRINDO SINAGA.
LEMBAGA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT & DEWAN PERTIMBANGAN DAERAH
Transcript presentasi:

BADAN LEGISLATIF MAHASISWA OLEH : MUHAMMAD MUFID

PENGERTIAN DPM merupakan Lembaga Perwakilan Mahasiswa yang berkedudukan sebagai lembaga tinggi negara yang mempunyai fungsi Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan.

FUNGSI badan legislatif FUNGSI : DPM mempunyai fungsi sebagaimana lembaga perwakilan mahasiswa pada umumnya, yaitu memegang fungsi legislasi, fungsi anggaran, fungsi pengawasan, fungsi penilaian, fungsi aspirasi dan fungsi advokasi

Tugas dan wewenang 1. Membentuk Undang-undang yang dibahas dengan Presiden Mahasiswa untuk mendapatkan persetujuan bersama 2. Menampung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa yang disampaikan kepada DPM 3. Memberikan mandat untuk pelaksaan PEMIRA 4. Mengawasi pelaksanaan hasil-hasil sidang DPM 5. Mengawasi pelaksanaan Program Kerja dan kebijakan Badan Eksekutif Mahasiswa 6. Menyelesaikan masalah yang timbul dalam negara tingkat Universitas 7. Menerima dan membahas usulan RUU yang diajukan DPF yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikut sertakannya dalam pembahasan

HAK DPM 1. Mempunyai hak angket, budget, inisiatif dan interpelasi 2. Meminta pertanggungjawaban Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa sewaktu-waktu bila dianggap perlu 3. Menerima, menimbang dan mengesahkan pengajuan pembentukan Badan Otonom di tingkat universitas

HAK ANGGOTA DPM 1. Mengajukan usulan Rancangan Undang- undang 2. Mengajukan pertanyaan 3. Menyampaikan usul dan pendapat 4. Memilih dan dipilih; dan 5. Membela diri

KEWAJIBAN ANGGOTA DPM 1. Mengamalkan Tri Dharma Perguruan Tinggi 2. Mentaati Undang-undang Dasar Negara (Peraturan Organisasi) 3. Menjaga stabilitas negara dan kerukunan nasional; dan 4. Melaksanakan peranan sebagai wakil mahasiswa

MATUR SUWUN