Lanjutan ……..B. Belanja Bahan

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Auditor Itjen Kemdikbud
Advertisements

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ANGGARAN TAHAPAN PEMILIHAN UMUM 2014 UNTUK BADAN PENYELENGGARA PEMILU AD-HOC DI LUAR NEGERI berdasarkan Keputusan.
PELATIHAN BENDAHARA BOS UNTUK TINGKAT SD DAN SMP TAHUN 2014
Sumberdana DIPA IPB tahun 2011 DIREKTORAT KEUANGAN
PETUNJUK TEKNIS PELAPORAN KEUANGAN DANA
BIMTEK Penerapan Tata naskah Dinas Untuk Meningkatkan Tata Cara Administrasi Pelayanan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informaasi Provinsi Banten Yang.
SOSIALISASI ADMINISTRASI KEUANGAN
DASAR HUKUM BEA METERAI :
SOSIALISASI PERPAJAKAN
SOSIALISASI PERPAJAKAN
PAKET KEGIATAN RAPAT/PERTEMUAN DI LUAR KANTOR
PASAL 7 UU KUP SURAT TAGIHAN PAJAK
Dasar Hukum UU No. 17 tahun 2003 tentang KEUANGAN NEGARA
DASAR HUKUM Dasar hukum Adminitrasi Keuangan Institut Pertanian Bogor mengikuti peraturan yang berlaku, sbb: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005.
PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ANGGARAN
Berdasarkan Permendagri NO 55 Tahun 2008
Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo
HUKUM PAJAK BEA MATERAI
SUMBER DANA : APBN/DIPA-IPB tahun 2012 disusun oleh :
PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN PENELITIAN UNGGULAN IPB
PENGELOLAAN KEUANGAN PPM Pada Sosialisasi Pengelolaan Administrasi Penelitian Program Strategis Nasional dan PPM Koordinasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian.
Sebagai bentuk pengendalian Program Beserta Surat PertanggungJawaban
Bukti Transaksi (Akuntansi Kelas X)
KETENTUAN REALISASI SPJ KEGIATAN BAGIAN/UNIT
SYARAT-SYARAT SPJ.
BEA MATERAI Bea Materai.
MEKANISME PENCAIRAN DANA DIPA-BLU (RUPIAH MURNI/BOPTN)
PENYUSUNAN LAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN.
SYARAT SAHNYA SPJ/KWITANSI
Oleh : AGUS FATKHUROKHMAN, SE
Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas
LAPORAN PENGGUNAAN KEUANGAN
Kopertis wilayah vii kementerian riset dan pendidikan tinggi
DASAR HUKUM PENGELOLAAN KEUANGAN 1. UU NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEU
PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN NEGARA (APBN) PROGRAM PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SUMBER DANA PROGRAM DESENTRALISASI disampaikan.
PERTANGGUNG JAWABAN PENGELOLAAN KEUANGAN Sumber dana ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA (APBN) dan PNBP UNDIKSHA disampaikan oleh I Putu Gede.
Oleh : SUROSO, S.H., MM TARYA SUTARYO, S.SOS Kopertis wil. Iv
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN PENGGUNAAN KEUANGAN PENELITIAN & PM
Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dan Pertanggung jawaban Bantuan Operasional Diklat Keahlian Ganda di BP Marthen K. Patiung.
Panduan Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan
Pelaksanaan Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Keluarga Tahun 2015
PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN KEGIATAN PENELITIAN
Ketentuan Pajak untuk Hibah Penelitian
PENGELOLAAN KEUANGAN BLU UNPAD TAHUN ANGGARAN 2016
WORKSHOP STANDARISASI PELAPORAN BANSOS
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN (LPJ) BENDAHARA PENGELUARAN
WORKSHOP PENATAUSAHAAN DANA
ANALISIS BUKTI TRANSAKSI KEUANGAN & KODE AKUN BUKU BESAR
MEKANISME PENCAIRAN DANA BOPTN
TRANSPARENCY INTERNATIONAL INDONESIA
PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA SATKER BLU
Perjalanan Dinas Dalam Negeri
Monev PHK Aspek Keuangan dan Sarana Prasarana
TATA CARA PENGAJUAN DANA KEGIATAN KE BAGIAN KEUANGAN
Mekanisme Perpajakan bagi Bendaharawan
TATA CARA PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA DANA KAPITASI JKN PADA FKTP.
Pengertian utang Utang adalah kewajiban yang timbul sebagai akibat adanya pembelian barang/jasa yang dilakukan secara kredit.
PENJELASAN ADMINISTRASI
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENRISTEKDIKTI
BEA MATERAI Nur Caesar Riani Tia Ulfa Siti Amrina Rasada Yanti
LAPORAN KEUANGAN BKAD TUJUAN DAN METODE.
Kopertis wilayah vii kementerian riset dan pendidikan tinggi
Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN/SPJ
MENGELOLA DANA KAS KECIL
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa  Peraturan lembaga kebijakan pengadaan barang / jasa pemerintah.
SOSIALISASI PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN HIBAH DAMAS PENGEMBANGAN MATA KULIAH BERBASIS IT FK-KMK UGM TAHUN 2019.
PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA INSPEKTORAT KOTA BANDA ACEH.
Transcript presentasi:

Lanjutan ……..B. Belanja Bahan 4. Jika belanja Rp. 10.000.000 s/d < Rp. 100.000.000,- berupa: Kelengkapan Administrasi : a. Surat Perintah Kerja (SPK) atau kontrak pengadaan barang/jasa yang prosedurnya mengacu kepada Keppres Nomor 54 Tahun 2010 b. Berita Acara Pemeriksaaan Barang c. Berita Acara Serah Terima Barang d. Kuitansi e. Bon/Faktur Barang

Tarif Bea Meterai (UU No 13 Tahun 1985 Ps 2 jo. PP No.24 Tahun 2000): a. Mempunyai harga nominal sampai dengan Rp. 250.000,- tidak dikenakan Bea Meterai b. Yang mempunyai harga nominal lebih dari Rp. 250.000,- s/d Rp. 1.000.000,- dikenakan Bea Meterai dengan tarif sebesar Rp. 3.000 c. Yang mempunyai harga nominal lebih dari Rp. 1.000.000,- dikenakan Bea Meterai dengan tarif sebesar Rp. 6.000,-

Contoh Kwitansi Pembelian Bahan (dibawah Rp.1.000.000) Harus dilampirkan Kelengkapan : Materi 3000 Stempel toko Nama jelas & tanda tangan

Contoh Kwitansi Pembelian Bahan (diatas Rp.1.000.000)

C. Belanja Perjalanan Bukti Pengeluaran biaya perjalanan berupa: 1. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang sudah dilegalisasi; 2. Tiket, airport tax, boarding pass, kuitansi biaya hotel. 3. Bukti pengeluaran riil yang tidak diperoleh ditempat (seperti biaya penginapan diluar hotel, biaya transport lokal dan lain-lain), maka pejabat/pegawai yang melakukan perjalanan dinas membuat bukti pengeluaran riil.

D. Belanja Lain-lain Bukti Pengeluaran berupa: 1. Biaya rapat (akomodasi dan konsumsi); Daftar penerima transport Kwitansi pembelian konsumsi Daftar hadir 2. Fotocopy dan Penggandaan Kontrak (bon : materai, stempel, nama jelas) 3. Sewa alat / kendaraan: Kwitansi (materai, stempel toko, nama terang) 4. Biaya analisa/uji coba

Contoh : Pembayaran transport rapat biasa (Bentuk Daftar)

Contoh Pembayaran : konsumsi rapat

Contoh : daftar hadir rapat

Contoh : Pembayaran kegiatan rapat konsinyasi

FORMAT LAPORAN KEUANGAN A. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (format-1) B. Laporan Keuangan / Buku Kas Umum (format-2) C. Rekapitulasi Penggunaan Dana (format-3) D. Cashflow (format-4) E. Penutupan Kas (format-5)

A. SURAT PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA

B. LAPORAN KEUANGAN / BUKU KAS UMUM

C. REKAPITULASI PENGGUNAAN DANA

D. CASH FLOW

D. PENUTUPAN KAS

Terima kasih