HUSEN KERBALA SH CN & WAHYU ANDRIANTO SH MH LLM

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Dr. Bambang Hariyana, M.Kes
Advertisements

Hak Atas Kesejahteraan
Nama Anggota Kelompok :  Firza Faiz Afifi  Febri Aryvyanto  Fela Pramestika  Nasimatus Shobakh
KEDUDUKAN & HUBUNGAN HUKUM PAJAK DENGAN ILMU HUKUM LAIN
P erizinan C agar B udaya (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010)
Sistem Hukum Nasional Dan Peradilan Nasional.
PELANGGARAN HAK MEREK OLEH TERHADAP EXTRA JOSS (PT
By: Ridlwan Kamaluddin, M.Kep
UNDANG UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN.
Transgender.
RAHASIA KEDOKTERAN Dr. Meivy Isnoviana,S.H.
INDRI MITA KUSUMA XII IPA 3 INDRI MITA KUSUMA XII IPA 3.
ASPEK ETIS YURIDIS TRANSPLANTASI ORGAN (Husen Kerbala, SH,CN)
ALASAN PENGHAPUS PIDANA
SMP Kelas 3 Semester 1 BAB I
Hak dan kewajiban dokter
Lembaga Negara Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Das Salirawati Yogyakarta, 03 Februari 2012 BAHAYA SUNTIK SILIKON
1. Tulang Tengkorak 2. Rangka Badan A. Kelainan dan penyakit pada Rangka.
PEDAGANG BESAR FARMASI (PBF) DAN PEDAGANG BESAR ALAT KESEHATAN
Kebutuhan Jumlah Pegawai
MENCETAK TENAGA PROFESIONAL DIBIDANG TRANSFUSI DARAH
“ Bidang Kajian Pangan Dan Gizi”
ILMU KEDOKTERAN KERJA.
HUKUM KEPERAWATAN Peraturan Perundangan Terkait Profesi Perawat
HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN
ASPEK HUKUM PENYELENGGARAAN PRAKTIK KEDOKTERAN
Materi 4 Manajemen Rumah Sakit AKK – smt 7
PENYELESAIAN SENGKETA
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN
EUTANASIA TERHADAP HUKUM KESEHATAN D I S U S U N Dr
RAHASIA KEDOKTERAN Dr. Meivy Isnoviana,S.H.
KELALAIAN MEDIK TUNTUTAN PIDANA ATAU PERDATA
PENGARUH BUDAYA TERHADAP KESEHATAN
UNDANG UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN.
Introduction to Medical Law
TENAGA KESEHATAN DIATUR DALAM  UU. NO. 23 TAHUN 1992
OTOPSI MEDIS & TRANSPLANTASI
Jerawat, Bagaimana Mesti Diatasi?
KEBIJAKAN DASAR RUMAH SAKIT
Pelayanan kedokteran Sesi 4.
HUKUM KESEHATAN Suatu Pengantar.
KONSEP DASAR ILMU GIZI Pengertian : 1. Ilmu gizi (Nutrition Science) :
SISTEM HUKUM Isnaini.
dr. H. Soeroto H s, Sp.F (K), SH, PKK, DK.
Zelfino, MM, MKM Prodi Kesehatan Masyarakat Univ Esa Unggul
UU Praktik Kedokteran no 29 tahun 2004
PERAN DAN FUNGSI MAJELIS PERTIMBANGAN KODE ETIK PROFESI
Yophi Nugraha, S.Kep.,Ners.,M.Kes
RAHASIA KEDOKTERAN PERTEMUAN IV.
RuanganKelas/RuanganJumlah TTKeterangan Anggrek Anak VIP1 I3 II6 Bedah VIP1 I3 II6 BougenvilleInterna VIP4 I6 II10 Cempaka InternaIII20 BedahIII10.
VISUM ET REPERTUM Oleh dr. Indra Sp.F.
Assalamu’alaikum wr wb
REVOLUSI ILMU DALAM TRANSPLANTASI JARINGAN DAN ORGAN
Oleh: IRDANURAPRIDA IDRIS, SH, MH
CLEFT PALATE AND/OR LIP
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 1992 TENTANG K E S E H A T A N KELOMPOK : 1.
Transplantasi organ Meivy Isnoviana,MD.
Pendidikan Kewarganegaraan
Rahasia Kedokteran (Permenkes No.36/2012)
ABORSI Perspektif Agama Hindu
TANGGUNG JAWAB DAN TANGGUNG GUGAT PERAWAT DALAM PELAYANAN KESEHATAN
Profesi kependidikan Oleh : Ika Nia Tri Utami (K ) 23/02/2015
T R A N S E K S U A L Pengertian Transeksual.
Kebutuhan Jumlah Pegawai
Journal Reading Malpractice Liability and Defensive Medicine
VIRTUAL GAMES SURGERY.
FERRY AMURIAWAN, AMK., SKM., MH
Legal Aspek Tenaga Kesehatan
Transcript presentasi:

HUSEN KERBALA SH CN & WAHYU ANDRIANTO SH MH LLM BEDAH PLASTIK HUSEN KERBALA SH CN & WAHYU ANDRIANTO SH MH LLM

Sejarah Bedah Plastik Istilah Bedah Plastik diperkenalkan oleh John Staige Davis: Plastic Surgery (Its Principles and Practices) 1919 INDIA ITALIA Rekonstruksi hidung pada abad ke 16 (Renaisance) Rekonstruksi hidung pada abad ke 7 dan 8

AMERIKA SERIKAT JEPANG Bedah Plastik Rekonstruksi, 1965 Bedah Plastik Estetik, 1976, dr. Ivo Pitanguay Setelah Perang Dunia Ke II

B. Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik/Kosmetik Tujuan: Pemulihan/ Penyembuhan 2. Indikasi Medis Tujuan: Estetika/Keindahan Indikasi Estetika

C. Kewenangan Melakukan Bedah Plastik Pasal 37 (1) Undang-undang Kesehatan Bedah plastik dan rekonstruksi hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan di sarana kesehatan tertentu. Sanksi : Pasal 81 Undang-undang Kesehatan

Bedah Plastik Estetik/Kosmetik a. Untuk proses penuaan b. Untuk kelainan bentuk anatomi tubuh yang kurang harmonis c. Untuk pertumbuhan lemak yang berlebihan d. Bedah kraniomaksilofasial

Bedah Plastik Rekonstruksi Masalah : Bedah Plastik Rekonstruksi kapling siapa? - Dokter spesialis bedah plastik - Dokter spesialis THT - Dokter spesialis kulit - Dokter spesialis Gigi

C. Inspaning dan Resultaat Bedah plastik Rekonstruksi dominan Inspanning Verbintenis -Bedah Plastik Estetik, Resultaatsverbintenis E. Aspek Hukum To recap the second one is Organizational factor. This model The blue arrow showing an Upstream leading to unsafe acts. The pink one showing downstream as to find the cause of those events. Hukum Perdata Hukum Pidana

TERIMA KASIH