Oleh: Ratri Istania, SIP, MA Semester Gasal STIA LAN Jakarta 2012

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Metoda perancangan dan konstruksi sistem
Advertisements

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN DISAMPAIKAN DALAM SOSIALISASI STANDAR BIAYA TAHUN 2007 KEPADA UNIT ESELON I KEMENTERIAN/LEMBAGA.
STUDI KEBIJAKAN PUBLIK Oleh: Dr. Yopik Gani, S.IP., M.Si
Materi kuliah Pemilu dan Perilaku Politik
Advokasi Pelayanan Kesehatan Bagi Difabel
1 MEMERANGI KORUPSI di INDONESIA YANG TERDESENTRALISASI LOCAL GOVERNMENT CORRUPTION STUDY - LGCS Justice for the Poor Program, World Bank June, 2007.
SOSIOLOGI EKONOMI Pertemuan Ke-8
MEYUSUN RANCANGAN PTK BAGIAN PERTAMA
GOOD GOVERNANCE.
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
LOGO Edit your company slogan. LOGO Contents Informasi dan Pengetahuan 1 Pembuatan Keputusan Kebijakan Publik Click to add Title.
PENGERTIAN PROYEK Proyek  kegiatan investasi terhadap sumberdaya yang ada, guna memperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi individu atau masyarakat seluruhnya.
BENTUK – BENTUK EVALUASI
RENCANA KEGIATAN OPERASIONAL (ACTION PLAN)
MENGEMBANGKAN SOLUSI BISNIS/TI
PENDAHULUAN.
MATA KULIAH KEBIJAKAN PUBLIK
KEPUTUSAN ORGANISASI, POWER/KEKUASAAN, DAN, POLITIK
POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA
BAB IV PERENCANAAN.
PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN A. Latar belakang Tujuan kebijakan Reformasi Birokrasi di Indonesia adalah untuk.
EVALUASI, PELAPORAN DAN TINDAK LANJUT BIMBINGAN DAN KONSELING
Aktor-aktor Yang Terlibat dalam
ANALISIS KEBIJAKAN DALAM PROSES PEMBUATAN KEBIJAKAN
MASALAH, ISU DAN AGENDA KEBIJAKAN PUBLIK
Penganggaran Sektor Publik
PELAKSANAAN & PENGENDALIAN KEBIJAKAN PUBLIK
Lembaga Negara yang Independen
ISU KEBIJAKAN DAN AGENDA SETTING
Sesi 5 PELAKSANAAN & PENGENDALIAN KEBIJAKAN PUBLIK
sistem pengukuran dan indikator kinerja kebijakan publik
Lembaga Legislatif Indonesia
Dipresentasikasikan oleh
ASPEK MANAJEMEN & ORGANISASI
Pemecahan Masalah dan Pengambilan Keputusan
Wisnu Haryo Pramudya, S.E., M.Si., Ak., CA
ANALISIS BIAYA-MANFAAT PROYEK PERTEMUAN I : PENGERTIAN, TUJUAN, RUANG LINGKUP, ASPEK, DAN KEGUNAAN BAGI PEMBANGUNAN NASIONAL.
BAB I PENDAHULUAN.
PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK (POLICY FORMULATION)
SAKINAH NADIR ILMU POLITIK UNHAS 2014
Teori Dasar Sistem [IS1223]
KEBIJAKAN PUBLIK “PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN”
Pengantar Ilmu Politik Identifikasi Struktur Politik
Arah dan Kebijakan AGENDA RISET NASIONAL Lokakarya
MATA KULIAH KEBIJAKAN PUBLIK KONSEP KEBIJAKAN PUBLIK
KEBIJAKAN PUBLIK IMPLEMENTASI dan EVALUASI KEBIJAKAN
KEBIJAKAN PUBLIK SAKINAH NADIR 2014.
Tujuan dan Fungsi Partai Politik
PENGUKURAN KINERJA SEKTOR PUBLIK
Oleh: Dra. Reni Suzana, MPPM dan Erna Irawati, S.Sos. M.Pol.Adm
Pengertian dan Proses Kebijakan Publik
Syarat kebijakan kesehatan yang baik untuk mendesain kebijakan
PERAN PENGAWASAN KEMENTERIAN PANRB TERKAIT AMANAT
Pengertian Kebijakan Publik
Pengantar Ilmu Politik Identifikasi Struktur Politik
PEMIMPIN ADALAH : Seseorang yang memiliki kecakapan dan kelebihan dalam bidang tertentu sehingga dia mampu mempengaruhi dan mengarahkan orang lain untuk.
MODEL KEBIJAKAN PUBLIK Mata Kuliah Kebijakan Publik
PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN STIE HAS
 PEDOMAN PENILAIAN DAN STRATEGI PENINGKATAN MATURITAS SPIP (PERKA BPKP Nomor 04 Tahun 2016)
LANGKAH-LANGKAH PENGAMBILAN KEPUTUSAN
PROSES PEMBUATAN KEBIJAKAN PUBLIK DALAM SISTEM POLITIK (K9 & K10)
Evaluasi Kebijakan Publik
TAHAPAN PEMBUATAN KEBIJAKAN
Kebijakan dan Keputusan Publik Dalam Perencanaan
Pemecahan Masalah dan Pengambilan Keputusan Suksma Ratri.
KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN KONFLIK
Kebijakan Publik “terminasi kebijakan”
Fungsi Kontrol (Monev) pada Proses Pengembangan Kebijakan
Kebijakan Publik: (Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan) Achmad Fadillah Akademi Bela Negara Nasdem 2018 Achmad Fadillah Akademi Bela Negara Nasdem 2018.
MODEL IMPLEMENTASI MODEL IMPLEMENTASI VAN METER & VAN HORN 10/25/20191 Komunikasi antar organisasi dan kgt pelaksanaan Standar dan sasaran kebijakan Karakteristik.
Transcript presentasi:

Oleh: Ratri Istania, SIP, MA Semester Gasal STIA LAN Jakarta 2012 Kebijakan Publik “Proses Formulasi Kebijakan” Oleh: Ratri Istania, SIP, MA Semester Gasal STIA LAN Jakarta 2012

Kebijakan=Solusi Anderson (2006: 6), kebijakan dapat didefinisikan sebagai tindakan yang didesain secara sengaja yang relati stabil yang dilakukan oleh aktor sebagai tindakan yang didesain secara sengaja yang realtif stabil yang dilakukan oleh aktor atau sejumlah aktor untuk menyelesaikan masalah atau hal-hal yang menjadi perhatian bersama.

Kebijakan dan Formulasi? Gerston (2002), hal penting dalam formulasi kebijakan adalah bagaimana memberikan pemahaman mengenai akuntabilitas dari semua pembuat kebijakan adalah kepada masyarakat yang dilayaninya (Gerston, 2002: 14).

Apa Kriteria Formulasi Kebijakan? Anderson (2006, 127:137), 6 kriteria mempengaruhi suatu kebijakan tertentu: nilai-nilai yang dianut baik oleh organisasi, profesi, individu, kebijakan maupun ideologi afiliasi partai politik kepentingan konstituen opini publik penghormatan terhadap pihak lain aturan kebijakan

Tahapan Formulasi Kebijakan Proses 1Identifikasi masalah aktivitas; publikasi masalah sosial: mengekspresikan tuntutan akan tindakan pemerintahPeserta: media massa, kelompok kepentingan; inistiatif masyarakat; opini publik Proses 2 Penetapan agenda aktivitas: menentukan mengenai masalah-masalah apa yang akan diputuskan; masalah apa yang akan dibahas/ditangani oleh pemerintah peserta: elit termasuk presiden dan kongres; kandidat untuk jabatan publik tertentu; media massa

Tahapan Formulasi Kebijakan Cont’d 2 Proses 3 Perumusan kebijakan aktivitas: pengembangan proposal kebijakan untuk menyelesaikan dan memperbaiki masalah peserta: pemikir; presiden dan lembaga eksekutif; komite kongres; kelompok kepentingan Proses 4 Legitimasi kebijakan aktivitas: memilih proposal; mengembangkan dukungan untuk proposal terpilih; menetapkannya menjadi peraturan hukum; memutuskan konstitusionalnya peserta: kelompok kepentingan; presiden; kongres; pengadilan

Tahapan Formulasi Kebijakan Cont’d 1 Proses 5 Implementasi kebijakan aktivitas mengorganisasikan departemen dan badan; menyediakan pembiayaan atau jasa pelayanan; menetapkan pajakpeserta: presidan dan staf kepresidenan; departemen dan badan Proses 6 Evaluasi kebijakan aktivitas: melaporkan output dari program pemerintah; mengevaluasi dampak kebijakan kepada kelompok sasaran dan bukan sasaran; mengusulkan Peserta: departemen dan badan; komite pengawasan kongres; media massa; pemikir

Siapa yang Terlibat? media massa, kelompok kepentingan; inistiatif masyarakat; opini publik elit termasuk presiden dan kongres; kandidat untuk jabatan publik tertentu; media massa pemikir; presiden dan lembaga eksekutif; komite kongres; kelompok kepentingan kelompok kepentingan; presiden; kongres; pengadilan presiden dan staf kepresidenan; departemen dan badan departemen dan badan; komite pengawasan kongres; media massa; pemikir

Tipe-tipe Formulasi Kebijakan model deskriptif, adalah untuk menerangkan dan memprediksikan sebab dan akibat dari pilihan- pilihan kebijakan. Model deskriptif sering digunakan untuk memonitor outcomes dari tindakan-tindakan kebijakan. Contoh: berbagai Indikator Pembangunan terbitan BPS ataupun berbagai instansi Pemerintah model normatif, menerangkan dan memprediksi sebab dan akibat suatu tindakan kebijakan, juga mengandung aturan atau acuan tentang bagaimana cara mengoptimalkan pencapaian suatu manfaat tertentu. Beberapa model normatif yang sering digunakan dalam kebijakan publik antara lain adalah: model tentang tingkat optimal kapasitas pelayanan publik (mis: target peningkatan sebesar PAD 10%)

Tipe-tipe Formulasi Kebijakan model verbal: adalah cara menampilkan model kebijakan dengan menggunakan bahasa sehari-hari. Misalnya, Presiden Habibie, pada sambutan tangga model simbolis menggunakan simbol-simbol matematis untuk menggambarkan hubungan antara variabel-variabel kunci yang dipandang cukup memadai untuk menyatakan masalah kebijakan yang hendak dipecahkan model prosedural adalah cara menampilkan masalah kebijakan dengan cara menunjukkan hubungan yang dinamis antara variabel-variabel kebijakan

Bagaimana Memulai? Sidney (Fischer, 2007: 79) tahap perumusan melibatkan aktivitas identifikasi atau merajut seperangkat alternatif kebijakan mengatasi sebuah permasalahan; mempersempit seperangkat solusi sebagai persiapan penentuan kebijakan akhir.

Definisi Masalah MASALAH KEBIJAKAN adalah adalah nilai, kebutuhan atau kesempatan yang belum terlaksana dan pemenuhannya hanya mungkin melalui tindakan pemerintahMASALAH KEBIJAKAN adalah adalah nilai, kebutuhan atau kesempatan yang belum terlaksana dan pemenuhannya hanya mungkin melalui tindakan pemerintah ATAU MASALAH KEBIJAKAN adalah suatu konstruksi mental yang didasarkan atas konseptualisasi dan spesifikasi dari unsur-unsur suatu situasi problematis

Alternatif Kebijakan Sidney (Fischer, 2007: 79) Perumusan kebijakan hendaknya memperhatikan sejumlah pertanyaan: apa rencana untuk menyelesaikan masalah? apa yang menjadi tujuan dan prioritas? pilihan apa yang terssedia untuk mencapai tujuan tersebut? apa saja keuntungan dan kerugian dari setiap pilihan? eksternalitas apa, baik positif maupun negatif terkait dengan setiap alternatif?

Sumber Alternatif Sidney (Fischer, Miller and Sidney, 2007: 79) sejumlah kriteria membantu menentukan pemilihan alternatif: Kelayakannya penerimaan secara politis Biaya manfaat, dll