Masa Pemerintahan Kolonial Belanda (Johanes Van Den Bosch)

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PERKEMBANGAN KOLONIALISME DAN IMPERIALISME DI INDONESIA
Advertisements

Bentuk-bentuk Perlawanan Kolonialisme di Indonesia
Oleh: Jordaan Eduard Ticoalu, 7.1 Bahasa Indonesia
KOLONIALISME & IMPRELIALISME BARAT DI INDONESIA
KEBIJAKAN POLITIK DALAM MASA PENJAJAHAN BELANDA DAN INGGRIS DI
STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR
KOLONIALISME & IMPERIALISME BARAT DI INDONESIA
F.PENJAJAHAN INGGRIS DI INDONESIA ( )
BAB II TEORI PERDAGANGAN INTERNASIONAL
PERKEMBANGAN KOLONIALISME BANGSA EROPA
MASA KOLONIAL EROPA DI INDONESIA
Revolusi Industri Pengertian Revolusi Industri.
Pengusaha Kena Pajak.
Apa yang dimaksud REVOLUSI ????
Prospek Perusahaan Perkebunan
BEBERAPA CONTOH KAJIAN SEJARAH LOKAL
Buku Dunia Maritim Pantai Barat Sumatera Bagian IV Pelaku dan Lembaga Niaga (Non Pemerintah) NAMA:UPIK NOVIANI NIM: ROMBEL:02.
DUALISME Pengertian Pengaruh Dualisme
MATERI 2 PEMERINTAHAN KOLONIAL BEANDA Di Indonesia
Welcome back in IPS class
PROSES PERKEMBANGAN KOLONIALISME DAN IMPERIALISME BARAT
Kegiatan ekonomi masyarakat
KEBIJAKAN-KEBIJAKAN PEMERINTAH KOLONIAL
BAB VIII LAND REFORM.
Anita Sisilia Silitonga Hilda Oktavia Simbolon Febri Firsandi Putra
HUKUM TANAH ADAT oleh: RIZKY YOGA PRATAMA A
SK : memahani proses kebangkitan Nasional
AWAL KEKUASAAN BANGSA BARAT DI INDONESIA
Kelompok fraternite (XI IIS 3)
Dosen Pengampu : diana ma’rifah
`SOSIOLOGI PERTANIAN` Dr. Ir. F. DIDIET HERU SWASONO, M.P.
Sejarah Perkebunan Indonesia
Masa kolonial Belanda Cakdiyon.blogspot.com.
Penjajahan Pemerintah Hindia Belanda
Dominasi Pemerintahan Kolonial Belanda
BAB 6 PERJUANGAN MELAWAN PENJAJAH
SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA
BAGI HASIL TANAH ABSENTEE (Studi Kasus di Dataran Tinggi Pasemah Kabupaten Lahat)   Permasalahan penguasaan tanah (pemilikan dan penggarapan) pada  hakikatnya.
Mengevaluasi Penjajahan Pemerintah Hindia Belanda
Materi: Pemerintahan Penjajahan Hindia Belanda
Pemanfaatan Sumber Daya ALAM
KORUPSI Muchamad Ali Safa’at.
Dampak pendudukan jepang
SISTEM PERTANIAN INDONESIA
Peranan Pertanian dalam Pembangunan Perekonomian Di Indonesia
PROSES PEMBANGUNAN DALAM PEREKONOMIAN DENGAN KELEBIHAN TENAGA KERJA
Latar Belakang KHUSUS Belanda akan membangun jalan Yogyakarta-Magelang dan melewati Tegalrejo Jalur pembangunan melewati tanah dan/atau makam keluaraga.
KOLONIALISME & IMPERIALISME BARAT DI INDONESIA
PERKEMBANGAN KEKUASAAN BARAT DI INDONESIA
Masa kolonial Belanda.
TERBENTUKNYA KESADARAN NASIONAL
Pertemuan 2 : KONSEP HUKUM PAJAK INDONESIA
KOLONIALISME & IMPERIALISME BARAT DI INDONESIA
Unsur & Ciri Pertanian di Indonesia
POLITIK ETIS.
POLITIK ETIS.
Kemiskinan dan Kemakmuran Kaum Petani pada Masa Sistem Tanam Paksa di Pulau Jawa Disusun oleh : Ribud Haryanto Supeni
PERTEMUAN II SEJARAH PERKEMBANGAN USAHATANI DI INDONESIA
Unsur & Ciri Pertanian di Indonesia
KOLONIALISME DAN IMPERIALISME BARAT
Masa Pemerintahan Republik Bataaf )
Pajak bumi dan bangunan
DOMINASI PEMERINTAHAN KOLONIAL BELANDA
TINJAUAN HISTORIS HUBUNGAN DESA-KOTA
TENAGA KERJA DALAM USAHATANI MK USAHATANI INDAH SETIAWATI, S.P., M.P.
KELOMPOK FRATERNITE (XI IIS 3) -HAFIZH FADHLI (14) -MELISSA CHRISTINA (19) -PANDU RAMA (23) -RIFQI ACHMAD NAUFAL (27) -SALSABILA ANNISA (31) -SHARISSA.
USAHATANI OLEH: KELOMPOK 6.
KEBIJAKAN-KEBIJAKAN PEMERINTAH KOLONIAL
PINTU TERBUKA-POLITIK ETIS السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ
OLEH : LISNA YOELIANI POELOENGAN A L I M DEDDY
Transcript presentasi:

Masa Pemerintahan Kolonial Belanda (Johanes Van Den Bosch) www.themegallery.com

Latar Belakang Tanam Paksa Kekosongan keuangan Belanda yang disebabkan oleh perang kemerdekaan dari Belgia maupun perang Diponegoro.

Aturan sistem tanam paksa Setiap penduduk wajib menyerahkan seperlima dari lahan ditanami tanaman wajib yang berkualitas ekspor. Tanah yang disediakan untuk tanah wajib dibebaskan dari pajak tanah. Hasil panen tanaman wajib harus diserahkan kepada pemerintah kolonial. Setiap kelebihan hasil panen dari jumlah pajak yang harus dibayarkan kembali kepada rakyat. Tenaga dan waktu yang diperlukan untuk menggarap tanaman wajib tidak boleh melebihi tenaga dan waktu yang diperlukan untuk menanam padi atau kurang lebih 3 bulan. Mereka yang tidak memiliki tanah, wajib bekerja selama 66 hari atau seperlima tahun di perkebunan pemerintah Jika terjadi kerusakan atau kegagalan panen menjadi tanggung jawab pemerintah (jika bukan akibat kesalahan petani). Pelaksanaan tanam paksa diserahkan sepenuhnya kepada kepala desa.

Pelaksanaan tanam paksa Jatah tanah untuk tanaman ekspor melebihi seperlima tanah garapan, apalagi tanahnya subur. Rakyat lebih banyak mencurahkan perhatian, tenaga, dan waktunya untuk tanaman ekspor, sehingga banyak tidak sempat mengerjakan sawah dan ladang sendiri. Rakyat tidak memiliki tanah harus bekerja melebihi 1/5 tahun. Waktu pelaksanaan tanaman ternyata melebihi waktu tanam padi (tiga bulan) sebab tanaman-tanaman perke­bunan memerlukan perawatan yang terus-menerus. Setiap kelebihan hasil panen dari jumlah pajak yang harus dibayarkan kembali kepada rakyat ternyata tidak dikem­balikan kepada rakyat. Kegagalan panen tanaman wajib menjadi tanggung jawab rakyat/petani.

c. Akibat tanam paksa 1) Bagi Belanda Bagi Belanda tanam paksa membawa keuntungan melimpah, di antaranya: Kas Belanda menjadi surplus (berlebihan). Belanda bebas dari kesulitan keuangan.

c. Akibat tanam paksa 2) Bagi Indonesia Akibat adanya penyimpangan-penyimpangan pelaksanaan tanam paksa, maka membawa akibat yang memberatkan rakyat Indonesia, yaitu: Banyak tanah yang terbengkalai, sehingga panen gagal. Rakyat makin menderita. Wabah penyakit merajalela. Bahaya kelaparan yang melanda Cirebon memaksa rakyat mengungsi ke daerah lain untuk menyelamatkan diri. Kelaparan hebat di Grobogan, sehingga banyak yang mengalami kematian dan menyebabkan jumlah penduduk menurun tajam.

d. Penentangan tanam paksa 1. Golongan pendeta Golongan ini menentang atas dasar kemanusiaan. Adapun tokoh yang mempelopori penentangan ini adalah Baron Van Hovel. 2. Golongan liberal Golongan liberal terdiri dari pengusaha dan pedagang, di antaranya: Douwes Dekker dengan nama samaran Multatuli yang menentang tanam paksa dengan mengarang buku berjudul Max Havelaar. Frans Van de Pute dengan mengarang buku berjudul Suiker Constracten (Kontrak Kerja).

e. Penghapusan pelaksanaan tanam paksa secara bertahap Berkat adanya kecaman dari berbagai pihak, akhirnya pemerintah Belanda menghapus tanam paksa secara bertahap: Tahun 1860 tanam paksa lada dihapus. Tahun 1865 tanam paksa nila dan teh dihapus. Tahun 1870 tanam paksa semua jenis tanaman, dihapus kecuali kopi di Priangan.