Penagihan Piutang Negara (tanpa Surat Paksa)

Slides:

Advertisements

Presentasi serupa

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Advertisements

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK FEBRUARI 2010 PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 80/PMK.03/2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 184/PMK.03/2007.

KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA.

KEKUASAAN ATAS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

TINJAUAN UMUM AUDIT KEUANGAN NEGARA

AUDIT PENERIMAAN NEGARA

1 OVERVIEW LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN Agustus 2007.

PENGADILAN PAJAK.

PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

Penghapusan Piutang Negara

HUKUM KEUANGAN NEGARA TIM PENGAJAR.

PMK Nomor 201/PMK.06/2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/ Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.

Pembiayaan Pembangunan

PENGANTAR PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH

“ TATA CARA PENYUSUNAN TARGET DAN PAGU PENGGUNAAN PNBP”

PENGELOLAAN PNBP ~ PENYUSUNAN TARGET DAN PAGU INDIKATIF TA 2018 ~

“ KELOMPOK 3 “ Amri Mawarti (22499) Diah Nur A. (22513)

INSPEKTORAT WILAYAH VI

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/Pmk

PENATAUSAHAAN PNBP BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN MALUKU

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2016

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN (LPJ) BENDAHARA PENGELUARAN

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT (SAPP)

LANJUTAN PERTEMUAN KE-6 SURAT SETORAN PAJAK DAN PEMBAYARAN PAJAK

Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

LINGKUP PENAGIHAN PAJAK

PELUNASAN PAJAK Pertemuan 13.

PPh PASAL 22 OLEH KELOMPOK 6 :

TINDAK PIDANA PERPAJAKAN

Mekanisme Perpajakan bagi Bendaharawan atas BELANJA BARANG

PENCAIRAN DAN PENAGIHAN PAJAK

PENGANTAR HUKUM PAJAK.

HUKUM KEUANGAN PEJABAT PERBENDAHARAAN NEGARA

Sistem Pengelolaan Keuangan Negara dan Pemerintah Pusat

Teori tentang Rahasia Bank

Pro Kontra Dirjen Pajak dan OJK

Unduh bahan dari Internet

Materi Pertemuan IV Peradilan Pajak, Pemeriksaan, prosedur dan proses penyelesaian sengketa pajak.

OVERVIEW LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Pemerintahan Desa harupermadi.lecture.ub.ac.id.

BAGAN AKUN STANDAR 2012 HARMONISASI antara:

Mata kuliah : F Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

KETENTUAN UMUM & TATA CARA PERPAJAKAN (KUP)

AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Pertemuan 1 : PENGANTAR HUKUM PAJAK

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

KEBIJAKAN REVISI DIPA PNBP BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN

OVERVIEW LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

Pembiayaan Pembangunan

Pengertian Perbendaharaan Negara, Kas Negara, Rekening Kas Negara/Rekening Kas Umum Negara atau Daerah, Piutang/ Utang Negara atau Daerah. Perbendaharaan.

Chapter 3 Perbendaharaan Negara

PEMBERIAN HAK ATAS TANAH

PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH oleh Nisa Putri Bagaswati

Pajak Penghasilan Pasal 22 “PPh Pasal 22”

KEBIJAKAN REVISI DIPA PNBP Disampaikan oleh : KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN Solo, Juni 2016.

PENGELOLAAN ASSET NEGARA : PENGELOLAAN ASSET NEGARA : Introduksi ASAHI MARET Oleh : DRS. SISWO SUJANTO, DEA JAKARTA, 11 MARET 2015 ASOSIASI AUDITOR.

Materi Pertemuan IV Peradilan Pajak, Pemeriksaan, prosedur dan proses penyelesaian sengketa pajak.

1:08 ADMINISTRASI PERBENDAHARAAN PENERIMAAN BEA DAN CUKAI PRODIP III STAN - BEA DAN CUKAI Mohamad Jafar Widyaiswara Pusdiklat Bea dan Cukai Presented.

KEBIJAKAN PENGGUNAAN PNBP DI LINGKUNGAN kemendikbud

TAX COLLECTION Penagihan Pajak.

Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntuntan Ganti Rugi Acep Mulyadi 2006.

KEMENTERIAN KESEHATAN

Dalam Rangka Peningkatan Income Generating

REGULASI KEUANGAN NEGARA

KEMENTERIAN KESEHATAN

Transcript presentasi:

Penagihan Piutang Negara (tanpa Surat Paksa) Oleh Pemerintah

Peraturan terkait penagihan Piutang Negara UU Nomor 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara; Definisi piutang negara Menteri pimpinan K/L menetapkan pejabat untuk mengelola Utang dan piutang Menteri Keuangan Selaku BUN mengelola dan menagih Piutang Negara (pasal 7) PP 29/2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan penyetoran Penerimaan PNBP Terutang; Pimpinan Instansi Pemerintah selaku Pengguna Anggaran wajib melakukan penagihan dan/ atau pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang. Dihitung dengan menggunakan tarif (Pasal 4) tata cara penagihan dan/ atau pemungutan Penerimaan PNBP diatur dengan Peraturan Menteri Piutang terkait ketentuan di bidang PERPAJAKAN dan Kepabeanan dan Cukai perpajakan Non perpajakan

Kualitas piutang menagih Wajib Bayar 1 bulan 1 bulan 1 bulan Pimpinan Instansi Pemerintah Wajib Bayar Surat Tagihan Pertama Kualitas piutang 1 bulan Surat Tagihan Kedua 1 bulan Surat Tagihan Ketiga 1 bulan Surat Penyerahan Tagihan kepada Instansi yang mengurus Piutang Negara

Ruang Lingkup UU No.1/2004 dalam mengelola Piutang Dalam pengelolaannya Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kementerian Negara/lembaga yang dipimpinnya berwenang menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang (vide Pasal 4 ayat (2)). Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara (BUN) berwenang melakukan penagihan piutang negara, menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan negara dan menyajikan informasi keuangan negara (vide Pasal 7 ayat (2) huruf n, huruf o dan huruf p).

Setiap pejabat yang diberi kuasa untuk mengelola pendapatan, belanja, dan kekayaan negara/daerah wajib mengusahakan agar setiap piutang negara/daerah diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu (vide Pasal 34 ayat (1)). Piutang negara/daerah yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu, diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 34 ayat (2)).

Pengelolaan Piutang vide UU 1/2004 Putang wajib diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu; Piutang yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Piutang negara yang memiliki hak mendahulu diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.