PEMBUKTIAN DAN ALAT BUKTI

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Kekuasaan Kehakiman Pokok Bahasan 5.
Advertisements

HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
HUKUM ACARA PENGUJIAN UU
PUTUSAN PENGADILAN.
PRINSIP-PRINSIP UMUM HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI
Putusan Arbitrase.
PERIHAL PEMBUKTIAN.
HUKUM ACARA PERADILAN KONSTITUSI
PENGADILAN NIAGA Teddy Anggoro.
PRAKTEK HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI
SELAMAT BERJUMPA SELAMAT BERJUMPA.
Proses Hukum di KPPU Laporan Pemeriksaan pendahuluan
ASPEK HK ACARA MK.
PRAKTEK HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI
PENGANTAR MK ADALAH LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN PERADILAN KONSTITUSI SEHINGGA SERING DISEBUT SEBAGAI PENGADILAN KONSTITUSI (CONSTITUTIONAL COURT) HAL.
Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial melalui Pengadilan Bag. 2
PRINSIP-PRINSIP HUKUM ACARA PERADILAN KONSTITUSI
HUKUM PERBURUHAN (PERTEMUAN XII) PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL copyright by Elok Hikmawati.
Lingkup Pembahasan Latar Belakang Rumusan Masalah Metode Penelitian
PRAKTEK HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI
PERTEMUAN #13 BADAN PERADILAN PAJAK
Pertemuan #7 BANDING DAN BADAN PERADILAN PAJAK (BPP)
HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI
Hukum Acara MK Oleh : Syamsul Bachrie.
Oleh : OHAN BURHANUDIN PURWAWANGCA, S.H., M.H
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI
HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI
PUTUSAN PENGADILAN.
HUKUM ACARA PERDATA Hukum acara perdata disebut juga hukum perdata formil yaitu aturan-aturan hukum yang mengatur cara bagaimana orang harus bertindak.
PENGADILAN PAJAK UU. NOMOR 14 TAHUN 2002
KESIMPULAN DAN PUTUSAN
PUTUSAN.
TIM AKREDITASI PENJAMINAN MUTU
Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana
Oleh : DR. HJ. MARNI EMMY MUSTAFA, SH.,MH
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG R.I NOMOR 2 TAHUN 2015
HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI
UPAYA HUKUM.
SENGKETA INFORMASI PUBLIK
Federasi Serikat Buruh
OLEH ALI NURDIN, SH, ST ADVOKAT, PENDIRI DAN MANAGER ADVOKASI
HUKUM ACARA PHPU (berdasarkan UU MK dan Peraturan MK)
HUKUM ACARA PERADILAN KONSTITUSI
PUTUSAN.
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
PUTUSAN HUKUM ACARA PERDATA.
Pengujian Materi Peraturan Perundang-undangan
PROSEDUR BERPERKARA DI PENGADILAN AGAMA
UPAYA HUKUM.
Hukum acara pidana Pengantar ilmu hukum.
Judicial Review di Mahkamah Konstitusi
PENUNTUTAN Dr. SETYO UTOMO,SH., M.Hum.
UPAYA HUKUM.
KELOMPOK III Nama Anggota 1. Rengku Diga D
Pengadilan Pajak Pengadilan Pajak Gugatan Banding
Pengadilan Pajak UU 14 Tahun 2002.
HUKUM ACARA SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA
PERDAMAIAN DAN UPAYA HUKUM DALAM KEPAILITAN
HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI
HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA
UPAYA HUKUM.
ACARA PEMERIKSAAN.
PUTUSAN PENGADILAN PAJAK DAN PENINJAUAN KEMBALI
HUKUM ACARA PERADILAN KONSTITUSI
Hukum Acara Peradilan Konstitusi
PRAKTIK PERADILAN KONSTITUSI
HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI. ASAS DAN SUMBER HUKUM ACARA MK Pembahasan: Asas-Asas Hukum Acara MK Sumber Hukum Acara MK.
Dr. Haswandi, SH.,SE.,M.Hum.,M.M DIRBINGANIS BADILUM MA
REFORMASI DAN PENATAAN REGULASI DAERAH
Transcript presentasi:

PEMBUKTIAN DAN ALAT BUKTI Muchamad Ali Safa’at

BEBAN PEMBUKTIAN Bebas – Terbatas Prinsip Siapa yang Mendalilkan Harus Membuktikan Hakim Dapat Membebankan Pembuktian pada Pihak Tertentu. Pihak tertentu dapat mengajukan bukti sebaliknya (tegen-bewijs)

ALAT BUKTI Surat atau Tulisan Keterangan Saksi Keterangan Ahli Keterangan Pihak Terkait Petunjuk Informasi Elektronik

PUTUSAN

PENGAMBILAN PUTUSAN Setiap hakim wajib menyampaikan pendapat hukum tertulis. Diupayakan dengan musyawarah mufakat. Jika tidak tercapai  suara terbanyak Dihadiri minimal 7 hakim Dalam hal suara imbang, suara ketua sidang yang menentukan.

ISI PUTUSAN Didasarkan minimal 2 alat bukti Dibuat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” Isi: Identitas pihak Ringkasan Permohonan Pertimbangan yang terungkan dalam persidangan Pertimbangan hukum putusan Amar Putusan hari, tanggal putusan, nama hakim konstitusi, dan panitera

BAGIAN-BAGIAN PUTUSAN KEPALA PUTUSAN IDENTITAS PIHAK-PIHAK DUDUK PERKARA Isi Permohonan Alat Bukti Keterangan Pihak Terkait Keterangan Saksi Keterangan Ahli PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah Legal Standing Pokok Perkara KONKLUSI AMAR PUTUSAN PENUTUP

PENDAPAT BERBEDA Dissenting Opinion Concuring / Consenting Opinion PENEMPATAN: Sebelum Amar Putusan Sesudah Amar Putusan Sebelum Penutup Sesudah Penutup Sebelum TTD Panitera Pengganti

PERTANYAAN Apa perbedaan antara legislative review, judicial review, executive review, judicial preview? Apa yang dimaksud dengan abstract norm control dan concrete norm control? Apa perbedaan antara judicial review oleh MK dengan PTUN? Apa perbedaan antara pengujian formil dan pengujian materiil? Apakah ada tenggat waktu pengujian permohonan PUU? Siapa pihak yang dapat menjadi pemohon PUU? Apa yang dimaksud dengan kesatuan masyarakat hukum adat? Produk Hukum apa saja yang bisa diajukan pengujian di MK? Apa saja ukuran yang digunakan untuk menilai apakah pihak tertentu memiliki legal standing? Apakah yang dimaksud dengan Putusan Ultra Petita? Siapakah yang menjadi pihak pemberi keterangan dalam perkara PUU? Apakah yang dimaksud dengan Conditionally Constitutional dan Conditionally unconstitutional?