JABATAN FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN DAN ANGKA KREDITNYA

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
dan mekanisme PENilaian angka kredit PENGAWAS SEKOLAH
Advertisements

Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pranata Komputer
4/3/2017 Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya (PERMENPAN DAN REFORMASI BIROKRASI No. 21 Tahun 2010) Disampaikan Oleh: Tita Lestari.
MEKANISME DAN PROSEDUR KENAIKAN JABATAN/PANGKAT GURU
DIREKTORAT PEMBINAAN WIDYAISWARA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA 2010
Biro Administrasi Umum dan Kepegawaian
HAK PEGAWAI NEGERI SIPIL PANGKAT DAN KENAIKAN PANGKAT
JABATAN FUNGSIONAL GURU DAN ANGKA KREDITNYA
Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran (JF-PTP) Oleh
WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN PNS
PENGEMBANGAN ADMINSITRASI JABATAN FUNGSIONAL DALAM APLIKASI SIMPEG
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN
Formasi Jabatan Fungsional Tertentu” Jakarta, Maret 2014
JABATAN FUNGSIONAL UTAMA
Persiapan dan Peran Perekam Medis Dalam Menghadapi Jabatan Fungsional Profesi Perekam Medis Sugeng, SKM.
PENGUMPULAN ANGKA KREDIT PEREKAYASA
P e n g a n g k a t a n P e g a w a I n e g e r I s I p I l.
PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA
PERMENPAN & RB NO. 9 TAHUN 2014 TENTANG JAFUNG PUSTAKAWAN DAN ANGKA KREDITNYA
PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN
PENYUSUNAN DAN PENGUSULAN DUPAK
Kementerian Riset Teknologi & Pendidikan Tinggi
Prosedur penetapan angka kredit jabatan fungsional pengawas sekolah
PEMBAHASAN JAFUNG ARSIPARIS ANTARA LAIN MELIPUTI:
JABATAN FUNGSIONAL PENERJEMAH
1. PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 03 TAHUN 2010 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM.
Jabatan Fungsional Tertentu sebagai Alternatif Karier
Nyi Raden Anita Trikusumawati
PEMBINAAN KARIER JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU
Perspektif Jabatan Fungsional dalam Undang-Undang No.5 Tahun 2014
DAN MEKANISME PENILAIAN ANGKA KREDIT
Pranata Laboratorium Pendidikan
KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT Pegawai Negeri Sipil
PENJELASAN KENAIKAN PANGKAT
Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pranata Komputer
SIMULASI PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS SEKOLAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDRAL GURU DAN.
PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER
JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT GIGI DAN PERAWAT
Definisi Jalur Masuk Pemberhentian sementara Pemberhentian tetap
DAN JABATAN FUNGSIONAL
MEKANISME DAN PROSEDUR PENILAIAN ANGKA KREDIT PENGAWAS SEKOLAH
PERAN KEMENDIKBUD DALAM PEMBINAAN
SOSIALISASI JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG
INPASSING Pranata Komputer.
SIMULASI PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS SEKOLAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDRAL GURU DAN.
SOSIALISASI JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG
JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS
JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU (BIDAN) Erni Kurniati
DIREKTORAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2017 TENTANG
PENYUSUNAN DUPAK PUSTAKAWAN SESUAI perMenpanrb dan perka perpusnansri no. 11 tahun 2015 Disampaikan oleh Sri Rahayu (Pustakawan Madya)
KEBIJAKAN JABATAN FUNGSIONAL DI PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
PENYESUAIAN JENJANG JABATAN/PAK GURU
BEBERAPA POKOK PERUBAHAN
SOSIALISASI JABATAN FUNGSIONAL DOKTER PENDIDIK KLINIS DAN
Direktorat Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Bogor, November 2017.
KENAIKAN JABATAN/PANGKAT GURU
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL
Profil Pegawai Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat
SURAT EDARAN SEKRETARIS JENDERAL KEMDIKNAS NOMOR 71936/A4/KP/2011 TANGGAL 26 AGUSTUS 2011 SISTEM INFORMASI PENETAPAN ANGKA KREDIT (SIMPAK) DOSEN Dalam.
PEMBINAAN PNS DOSEN YANG DIPERBANTUKAN DI LUAR INSTANSI INDUK
Outline Peningkatan Karir Dosen Landasan Hukum Tujuan Syarat Dosen
Kenaikan jabatan/pangkat Arsiparis
Penyusunan Kebutuhan dan Formasi Dosen
(PERATURAN MENTERI PANRB NO. 42 TAHUN 2018 )
DI LINGKUP BPP KEMENDAGRI DAN LEMBAGA LITBANG DAERAH
Biro Sumber Daya Manusia 2019
PENGHARGAAN YANG DIBERIKAN ATAS PRESTASI KERJA DAN PENGABDIAN PNS TERHADAP NEGARA.
Angka Kredit Pengawas Pemerintahan
Transcript presentasi:

JABATAN FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN DAN ANGKA KREDITNYA PELATIHAN PENINGKATAN KOMPETENSI TENAGA KEPENDIDIKAN DIREKTORAT PENDIDIK DAN TENDIK DITJEN DIKTI 2011

Dalam Pasal 17 Undang–Undang 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, dinyatakan bahwa PNS diangkat dalam jabatan dan pangkat tertentu. Pengangkatan PNS dalam suatu jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu Untuk mewujudkan profesionalisme PNS perlu dilakukan upaya pembinaan karier yang sistimatis, kontinyu dan optimal. Optimalisasi pembinaan karier PNS dilaksanakan dg mengembangkan jalur jabatan karier baik melalui jabatan struktural maupun jabatan fungsional. Pengembangan karier PNS melalui jabfung diarahkan untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas profesionalitas berdasarkan kompetensi spesialistik, bersifat mandiri dan dalam menjalankan jabatannya didasarkan pada kode etik profesi. Dalam Pasal 11 ayat (1) PP No. 16 Th. 1994 tentang jabfung PNS antara lain dinyatakan bahwa penyelenggaraan pembinaan jabfung dilakukan oleh Instansi Pembina jabfung. Dengan kata lain instansi pembina mempunyai kewajiban melakukan pembinaan dalam rangka mewujudkan profesionalitas para pejabat fungsional. 2

PENGEMBANGAN KARIR PNS JAB FUNG TERTENTU (ANGKA KREDIT) 113 JF PP No. 16 Th 1994 KEPRES No 87 Th 1999 Peraturan MENPAN JAB STRUKTURAL (MANAJERIAL) Eselon I, II, III, IV dan V PNS CPNS PP No. 100 Th 2000 jo PP No. 13 Th 2002 UU. No. 8 Th 74 UU.No. 43 Th 1999 JAB FUNG UMUM (NON ANGKA KREDIT) 3

DASAR HUKUM UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1974 JO NOMOR 43 TH 1999 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TH 1994 JO NOMOR 40 TH 2010 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 101 TH 2000 PERATURAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 87 TH 1999 PERMENPAN DAN RB NOMOR 03 TAHUN 2010 TANGGAL 15 JANUARI 2010 PERATURAN BERSAMA MENDIKNAS DAN KA. BKN NOMOR 02/V/PB/2010 DAN NOMOR 13 TAHUN 2010 TANGGAL 6 MEI 2010 4

PENGERTIAN - PLP PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN ADALAH JABATAN YANG MEMPUNYAI RUANG LINGKUP TUGAS, TANGGUNNG JAWAB, DAN WEWENANG UNTUK MELAKUKAN PENGELOLAAN LABORATORIUM PENDIDIKAN YANG DIDUDUKI OLEH PNS DENGAN HAK DAN KEWAJIBAN YANG DIBERIKAN SECARA PENUH OLEH PEJABAT YANG BERWENANG - LABORATORIUM UNIT PENUNJANG AKADEMIK PADA LEMBAGA PENDIDIKAN, BERUPA RUANGAN TERTUTUP ATAU TERBUKA, BERSIFAT PERMANEN ATAU BERGERAK, DIKELOLA SECARA SISTEMATIS UNTUK KEGIATAN PENGUJIAN,KALIBRASI,DAN/ATAU PRODUKSI DALAM SKALA TERBATAS, DENGAN MENGGUNAKAN PERALATAN & BAHAN BERDASARKAN METODE KEILMUAN TERTENTU, DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 5

TUGAS POKOK Pranata Laboratorium Pendidikan Tugas pokok PLP adalah melaksanakan : Perancangan kegiatan laboratorium Pengoperasian peralatan dan penggunaan bahan Pemeliharaan/perawatan peralatan dan bahan Pengevaluasian sistem kerja laboratorium Pengembangan kegiatan laboratorium untuk kegiatan tridharma pendidikan, penelitian, dan/atau pengabdian kepada masyarakat

UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN (Lampiran I dan II Permenpan dan RB No UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN (Lampiran I dan II Permenpan dan RB No. 03 Tahun 2010) NO UNSUR SUBUNSUR I Pendidikan Pend. Sekolah dan mendapat ijazah/gelar (1; 3) Diklat fung bid pengeLOLAAN LAB an memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat (6) Diklat prajab dan memperoleh STTPP atau sertifikat (1) II Pengelolaan laboratorium Perancangan kegiatan lab (6, 18) Pengoperasian peralatan dan penggunaan bahan (32, 26) Pemeliharaan/perawatan peralatan dan bahan (6, 2) Pengevaluasian sistem kerja lab (4,13) Pengembangan kegaiatan lab (1, 5) III Pengemb. Profesi Pembuatan karya tulis ilmiah/karya ilmiah di bidang pengelolaan lab (6) Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya dibidang pengelolaan lab (3) Pembuatan standar dan/atau pedoman pengelolaan lab (3) Penemuan teknologi tepat guna di bidang pengelolaan lab (1) Perolehan sertifikat profesi (3)

NO UNSUR SUBUNSUR IV Penunjang tugas Pranata Lab Pend. Pengajar/pelatih/tutor/fasilitator di bidang pengelolaan lab setiap 2 jam pelajaran (JP) – 1 JP: 45 menit (1) Memberikan bimbingan di bidang pengelolaan lab (1) Peran serta dalam seminar/lokakarya/konfrerensi di bidang pengelolaan lab (2) Keanggotaan dalam organisasi profesi (1) Keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional PLP (1) Perolehan penghargaan/tanda jasa (2) Perolehan gelar kesarjanaan lainnya (2,3)

Wajib diikuti oleh PLP yang akan naik jabatan KOMPETENSI PLP PASAL 33 AYAT 1 PERMENPAN & RB NO. 3 TAHUN 2010 Standar Kompetensi PLP mencakup: Pengoperasian peralatan laboratorium Pengelolaan bahan laboratorium Penerapan metoda kerja laboratorium Wajib diikuti oleh PLP yang akan naik jabatan

Jenjang Jabatan dan Pangkat Jabatan Fungsional PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN Tingkat Terampil Pelaksana II/c – II/d P.Lanjutan III/a - III/b Penyelia III/c - III/d Tingkat Ahli Pertama III/a – III/b Muda III/c - III/d Madya IV/a - IV/b - IV/c 10

ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN / PANGKAT JABATAN FUNGSIONAL DENGAN PENDIDIKAN DIPLOMA III NO UNSUR % JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN PELAKSANA PENYELIA LANJUTAN II/c II/d III/a III/b III/c III/d I UNSUR UTAMA   A.PENDIDIKAN:   1. PENDIDIKAN FORMAL 60   2. DIKLAT ≥80% B. PENGELOLAAN LABORATORIUM - 16 32 72 112 190 C. PENGEMBANGAN PROFESI 2 II UNSUR PENUNJANG PENUNJANG KEGIATAN YANG MENDUKUNG PELAKSANAAN TUGAS PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN ≤20% 4 8 18 28 48 JUMLAH 100% 80 100 150 200 300

% ≥80% ≤20% 100% ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN / PANGKAT JABATAN FUNGSIONAL DENGAN PENDIDIKAN SARJANA (S1)/D IV NO UNSUR % JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN PERTAMA MUDA MADYA III/a III/b III/c III/d IV/a IV/b IV/c I UNSUR UTAMA   A. PENDIDIKAN 1. PENDIDIKAN FORMAL 100 2. DIKLAT ≥80% B.PENGELOLAAN LABORATORIUM - 40 78 116 234 350 468 C.PENGEMBANGAN PROFESI 2  4  6  10  12  II UNSUR PENUNJANG PENUNJANG KEGIATAN YANG MENDUKUNG PELAKSANAAN TUGAS PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN ≤20% 10 20 80 60 90 120 JUMLAH 100% 150 200 300 400 550 700 12

ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN / PANGKAT JABATAN FUNGSIONAL DENGAN PENDIDIKAN PASCASARJANA (S2) NO UNSUR % JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN PERTAMA MUDA MADYA III/b III/c III/d IV/a IV/b IV/c I UNSUR UTAMA   A. PENDIDIKAN 1. PENDIDIKAN FORMAL 150 2. DIKLAT ≥80% B. PENGELOLAAN LABORATORIUM - 38 116 194 310 428 C. PENGEMBANGAN PROFESI  2  4 6  10   12 II UNSUR PENUNJANG PENUNJANG KEGIATAN YANG MENDUKUNG PELAKSANAAN TUGAS PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN ≤20% 10 30 50 80 110 JUMLAH 100% 200 300 400 550 700 13 13

ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN / PANGKAT JABATAN FUNGSIONAL DENGAN PENDIDIKAN DOKTOR (S3)  N O  UNSUR % JENJANG JABATAN/GOL. RUANG DAN ANGKA KREDIT JABFUNG PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN MUDA MADYA III/c III/d IV/a IV/b IV/c I UNSUR UTAMA   A. PENDIDIKAN 1. PENDIDIKAN FORMAL 200   2. DIKLAT ≥80% B. PENGELOLAAN LABORATORIUM - 76 154 270 388 C. PENGEMBANGAN PROFESI  4  6 10   12 II UNSUR PENUNJANG PENUNJANG KEGIATAN YANG MENDUKUNG PELAKSANAAN TUGAS PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN ≤20% 20 40 70 100 JUMLAH 100% 300 400 550 700 14

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN 1. Inpassing/ Penyesuaian 2. Pengangkatan Pertama 3. Perpindahan dari Jabatan lain PNS PNS PNS Pengangkatan dlm JF bagi PNS yang melaksanakan tugas pokok pada saat JF tersebut ditetapkan dgn menetapkan jenjang jabatan sesuai dengan pangkat yang dimiliki pengangkatan yg dilakukan melalui perpindahan dari JS atau JF lain ke dalam JF PLP Pengangkatan Untuk Mengisi Formasi Melalui CPNS 15

FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PLP NO TIPE JENJANG JABATAN TERAMPIL AHLI 1 TIPE I 4 - 2 TIPE II 3 TIPE III TIPE IV

PENYESUAIAN/INPASSING DALAM JABATAN PLP Masa inpassing mulai 1 Mei 2010 s.d. 30 Juni 2011 TINGKAT AHLI Ijazah S1/DIV atau yang setingkat pangkat Penata Muda, gol. III/a DP 3 bernilai baik dalam satu tahun terakhir TINGKAT TERAMPIL Ijazah SMA atau yang setingkat pangkat Pengatur, gol.II/c DP 3 bernilai baik dalam satu tahun terakhir SUDAH DISESUAIKAN DALAM JABATAN PLP: 1. 730 ORANG 17

PLP Pelaksana Lanjutan 798 PLP Penyelia 28 TOTAL PLP TERAMPIL 1152 KATEGORI JABATAN JUMLAH (ORANG) TERAMPIL PLP Pelaksana 326 PLP Pelaksana Lanjutan 798 PLP Penyelia 28 TOTAL PLP TERAMPIL 1152 KATEGORI GOLONGAN JUMLAH (ORANG) TERAMPIL II/c 162 II/d 164 III/a 272 III/b 527 III/c 27 TOTAL PLP TERAMPIL 1152 KATEGORI PENDIDIKAN JUMLAH (ORANG) TERAMPIL SLTA 824 D II 8 D III dan Sarjana Muda 320 TOTAL PLP TERAMPIL 1152

PLP AHLI JABATAN JUMLAH (ORANG) PLP Pertama 411 PLP Muda 163 PLP Madya KATEGORI JABATAN JUMLAH (ORANG) AHLI PLP Pertama 411 PLP Muda 163 PLP Madya 4 TOTAL PLP AHLI 578 KATEGORI PENDIDIKAN JUMLAH (ORANG) AHLI D IV 6 S1 545 S2 26 S3 1 TOTAL PLP AHLI 578 KATEGORI GOL JUMLAH (ORANG) AHLI III/a 178 III/b 233 III/c 94 III/d 71 IV/a 2 TOTAL PLP AHLI 578

PENGANGKATAN PERTAMA KALI DALAM JABATAN PLP TINGKAT TERAMPIL Ijazah D III sesuai kualifikasi akademik yang relevan dengan laboratorium yang bersangkutan pangkat Pengatur, gol. II/c DP 3 bernilai baik dalam satu tahun terakhir Paling lama dua tahun setelah diangkat harus mengikuti dan lulus diklat fungsional PLP TINGKAT AHLI Ijazah S1/DIV sesuai kualifikasi akademik yang relevan dengan laboratorium yang bersangkutan pangkat Penata Muda, gol. III/a DP 3 bernilai baik dalam satu tahun terakhir 26

Perpindahan Dari Jabatan Lain PNS Memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam pengangkatan pertama dalam jabatan PLP Telah mengikuti dan lulus diklat fungsional PLP Memiliki pengalaman di bidang pengelolaan laboratorium paling kurang 2 (dua) tahun DP3 paling rendah bernilai baik dalam 1(satu) tahun terakhir 27 27

Perpindahan Terampil ke Ahli ☻ PLP tingkat terampil yang memperoleh ijazah S1 dapat diangkat ke dalam jabatan fungsional PLP tingkat ahli ☻ diberikan angka kredit 65 % dari angka kredit kumulatif (Diklat, Tugas pokok dan Pengembangan Profesi) ditambah angka kredit Sarjana (S1)/Diploma IV angka kredit dari unsur penunjang tidak diperhitungkan Memenuhi persyaratan sebagai berikut : Lulus Diklat fungsional PLP tingkat Ahli Memenuhi jumlah angka kredit kumulatif Tersedia formasi untuk jabatan PLP tingkat Ahli 28

PEJABAT YANG BERWENANG Presiden  PNS pusat/daerah:jenjang utama Menteri  PNS pusat dilingk.Kementerian: jenjang Pel. Pemula s.d. Penyelia jenjang Pertama s.d. Madya Pimpinan Kesekretarian L Nonkementerian  PNS pusat di lingkungan LNK untuk jenjang Pel. Pemula s.d. Penyelia dan jenjang Pertama s.d. Madya Gubernur/Bupati/Walikota  PNS daerah provinsi/kabupaten/kota untuk jenjang Pel. Pemula s.d Penyelia dan jenjang Pertama s.d. Madya Pej.yang berwenang mengangkat, memindahkan dan/atau memberhentikan PNS dalam dan dari jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (PP NO. 9 TAHUN 2003) 29

Penilaian Prestasi Kerja Penilaian prestasi kerja Pranata Laboratorium Pendidikan ditetapkan dengan angka kredit oleh Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit setelah mendapat pertimbangan dari tim penilai Penetapan angka kredit dilakukan setiap tahun 30

PERAN TIM PENILAI DUPAK Penilaian Prestasi kerja pejabat fungsional ditetapkan dengan angka kredit oleh Pejabat yang berwenang setelah mendapat pertimbangan dari tim penilai obyektif terukur lebih terbuka fokus pekerjaan dilakukan oleh tim  DUPAK Penetapan angka kredit dasarnya adalah Penilaian kompetensi ( trampil/ahli ) yang diperoleh ~ unsur Utama ~ unsur Penujang 31

PLP *) PERMENPAN No. 03 Tahun 2010 UNSUR UTAMA: PENDIDIKAN: FORMAL & DIKLAT TUGAS POKOK: PENGELOLAAN LAB PENGEMBANGAN PROFESI Lampiran I *) : Rincian Butir Kegiatan PLP Terampil PLP Lampiran II *) : Rincian Butir Kegiatan PLP Ahli UNSUR PENUNJANG *) PERMENPAN No. 03 Tahun 2010 32 32

Pengelolaan lab untuk Tridharma Pendidikan: Pendidikan Formal Diklat Fungsional di bidang pengelolaan lab Diklat Prajabatan Pengelolaan lab untuk Tridharma Perancangan keg lab Pengoperasian peralatan & penggunaan bahan pemeliharaan/perawatan peralatan & bahan pengevaluasian sistem kerja lab pengembangan kegiatan lab

Pembuatan KTI bid.pengelolaan lab Pengembangan profesi meliputi: Pembuatan KTI bid.pengelolaan lab Penerjemahan buku/pustaka bidang pengelolaan laboratorium Penyusunan standar dan/atau pedoman pengelolaan laboratorium; Penemuan teknologi tepat guna di bidang pengelolaan laboratorium; Perolehan sertifikat profesi 34

Misal KTI Bid.Pengelolaan Lab Karya Bersama/Tim Misal KTI Bid.Pengelolaan Lab Pejabat Fungsional yang membuat karya tulis/ karya ilmiah sendiri (100%) apabila ditulis secara bersama maka : 60 % untuk penulis utama 40 % dibagi rata untuk semua penulis pembantu (paling banyak 3 orang) 35

Penunjang Tugas PLP Mengajar/melatih bidang pengelolaan laboratorium; Memberikan bimbingan di bidang pengelolaan laboratorium; Peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang pengelolaan laboratorium; Keanggotaan dalam organisasi profesi Keanggotaan dalam Tim Penilai Angka Kredit jabfung PLP Perolehan penghargaan/tanda jasa; dan Perolehan gelar kesarjanaan lainnya. 36

ANGKA KREDIT Satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/ atau akumulasi nilai butir kegiatan yang harus dicapai oleh pejabat fungsional yang digunakan sebagai salah satu syarat untuk: pengangkatan kenaikan pangkat kenaikan jabatan 37

KEGIATAN YANG DAPAT DINILAI Kegiatan yang sesuai tingkat dan jenjang jabatan yang dirinci berdasarkan: unsur sub unsur butir kegiatan sub butir kegiatan (Lampiran I PERMENPAN No. 03 Tahun 2010) tidak boleh menambah kegiatan dalam unsur – sub unsur – butir kegiatan – sub butir kegiatan termasuk penyetaraan kegiatan 38

NO JENJANG/GOL. KETERANGAN ANGKA KREDIT PENGEMBANGAN PROFESI UNTUK KENAIKAN JABATAN/PANGKAT NO JENJANG/GOL. AK YG DIPER-SYARATKAN KETERANGAN 1 Penyelia (III/c ke III/d) 2 Pengembangan Profesi Pertama (III/b) ke Muda (III/c) 3 Muda (III/c ke III/d) 4 Muda (III/d) ke Madya (IV/a) 6 5 Madya (IV/a ke IV/b) 10 Madya (IV/b ke IV/c) 12 7* Penyelia (III/d) Tugas Pokok 8* Madya (IV/c) 20 *) AK wajib pemeliharaan jabatan tertinggi/tahun

KELEBIHAN ANGKA KREDIT 1. Dapat dipergunakan untuk kenaikan jabatan/ pangkat setingkat lebih tinggi 2. Jumlah angka kredit yg telah memenuhi syarat untuk kenaikan jabatan satu tingkat lebih tinggi, yang bersangkutan dapat diangkat dlm jabatan sesuai dengan jumlah angka kredit yg dimiliki 40

PEJABAT PENETAP ANGKA KREDIT Pasal 13 PERMENPAN DAN RB NO. 03 TAHUN 2010 JENJANG PENETAP MADYA: IV/b – IV/c DIRJEN DIKTI MUDA: III/c-III/d MADYA: IV/a Kemdiknas DIREKTUR PTK DITJEN DIKTI MADYA: IV/a PT Kementarian selain Kemdiknas PEJABAT ES 1 YANG MEMBINA PENDIDIKAN PELAKSANA: II/c-II/d PELAKS.LANJUTAN: III/a-III/b PENYELIA: III/c-III/d PERTAMA: III/a-III/b REKTOR/KETUA/DIREKTUR

PEJABAT PENETAP ANGKA KREDIT JENJANG PENETAP PELAKSANA: II/c-II/d PELAKS.LANJUTAN: III/a-III/b PENYELIA: III/c-III/d PERTAMA: III/a-III/b PEJABAT ES.II YG MEMBINA PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN PEMDA PEJABAT ES.II YG MEMBINA TENDIK DIKDASMEN PEJABAT ES.II YG MEMBINA PENDIDIKAN PADA LPNK/KEMENTERIAN SELAIN KEMDIKNAS Dalam menjalankan kewenangannya, Pejabat Penetap Angka Kredit dibantu oleh TIM PENILAI

Tim Penilai Pejabat fungsional yang senior Dapat aktif melaksanakan tugas apabila jumlah tidak terpenuhi dari jabatan yang sama dapat diangkat dari pejabat lain yang kompeten Pembentukan Tim Penilai jabatan fungsional satu Tim Penilai untuk satu jabatan fungsional Pembentukan Tim Penilai jabatan fungsional satu Tim Penilai untuk satu jabatan fungsional SURAT MENPAN NO. B/81/M.PAN/1/2007 43

TIM PENILAI TIM PENILAI PUSAT TIM PENILAI INSTANSI TIM PENILAI PERGURUAN TINGGI TIM PENILAI DAERAH TIM PENILAI UNIT TEKNIS TIM PENILAI TEKNIS KEMENTERIAN LAIN/LPNK Tim Penilai Teknis Tim Penilai Pengganti 44

 Januari untuk kenaikan pangkat April Periode Penilaian/Penetapan Angka Kredit paling kurang 2 X setahun Januari dan Juli  Januari untuk kenaikan pangkat April  Juli untuk kenaikan pangkat Oktober Dengan ketentuan penilaian untuk kenaikan jabatan dapat dilakukan setiap saat Penilaian dan penetapan angka kredit setiap PLP dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun 45

KENAIKAN JABATAN/PANGKAT Memenuhi Angka Kredit yang ditentukan Setiap unsur penilaian Dalam DP-3 bernilai baik dalam 2 tahun terakhir Pensyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri 46

Pasal 26 Permenpan dan RB No. 03 Tahun 2010 Persyaratan kenaikan jabatan PLP: 1. Paling singkat 1 tahun dalam jabatan terakhir 2. Memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; dan 3. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau DP-3 paling kurang bernilai baik dalam 1 tahun terakhir. Pasal 27 Permenpan dan RB No. 03 Tahun 2010 Persyaratan kenaikan pangkat PLP: Paling singkat 2 tahun dalam pangkat terakhir Memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; dan Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau DP-3 paling kurang bernilai baik dalam 2  tahun terakhir.

Dapat Naik Pangkat Lebih Cepat KENAIKAN PANGKAT ( P.P. NOMOR 99 TH 2000 Jo P.P NOMOR 12 TH 2002 ) PNS yang menduduki jabatan fungsional diberikan kenaikan pangkat pilihan PNS yang menduduki jabatan fungsional Umum diberikan kenaikan pangkat Reguler Dapat Naik Pangkat Lebih Cepat Pangkat boleh lebih tinggi dari Pimpinan Memiliki masa kerja dlm pangkat minimal 2 (dua) Tahun dan Dikecualikan dari ujian dinas. Syarat lainnya :  Telah mencapai angka kredit kumulatif yang ditentukan (PAK)  DP-3 bernilai baik 2 (dua) tahun terakhir Memiliki masa kerja dalam pangkat minimal 4 (empat) Tahun DP-3 bernilai baik 2 (dua) tahun terakhir 48 48

Jabatan dan Pangkat tidak melekat Kenaikan Jabatan / Pangkat Pejabat Fungsional Jabatan dan Pangkat tidak melekat 1. Jabatan sama dengan Pangkat 2. Jabatan dibawah Pangkat 3. Jabatan diatas Pangkat Kenaikan Pangkat jabfung dalam jenjang jabatan yang Lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila kenaikan Jabatannya telah ditetapkan oleh pejabat yg berwenang 49

PROSEDUR USUL KENAIKAN JABATAN/PANGKAT PLP PTN KEMDIKNAS Menyiapkan bukti fisik pelaks keg unsur utama & penunjang dan menuangkan dalam Form DUPAK sesuai dengan jenjang jabatannya. Melampirkan dokumen: - Surat Pernyataan telah melaksanakan kegiatan unsur utama & penunjang yang ditanda tangani oleh Ka Lab - Fotocopy SK jabatan dan pangkat terakhir - Fotocopy PAK terakhir - Fotocopy DP3 PLP Mengusulkan kepada pejabat pengelola ketenagaan yg berwenang Dirjen Dikti: gol IV/b –IV/c Dir PTK Dikti: gol III/d-IV/a Rektor/Ketua/Direktur: gol II/c s.d. gol III/c U.P. UNIT YG MENANGANI PEMBINAAN KARIER PLP KA LAB/ Rektor/Ketua/Direktur Sesuai dg wewenangnya: Ps 19 Permenpan RB No. 03/2010

UNIT PEMBINA TEKNIS PLP UNIT PEMBINA KEPEGAWAIAN TIM PENILAI BKN SK JABATAN HASIL PENILAIAN PAK SURAT SK PANGKAT PTN DITJEN DIKTI

Dapat diangkat kembali SANKSI pembebasan sementara pemberhentian Dapat diangkat kembali 52

pembebasan sementara dan pemberhentian Pelaksana II/b s.d Penyelia III/c Pertama (III/a) s.d Madya IV/b 5 tahun tidak dapat mengum-pulkan angka kredit yang ditentukan 6 tahun tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan Terampil (Penyelia III/d) Setiap tahun tidak dapat mengum-pulkan 10 angka kredit dari kegiatan tugas pokok Tahun berikutnya angka kredit belum terpenuhi Ahli (Madya IV/c) Setiap tahun tidak dapat mengum-pulkan 20 angka kredit dari kegiatan tugas pokok Semua jenjang Dijatuhi hukuman disiplin penurunan pangkat Diberhentikan sementara sebagai PNS Ditugaskan secara penuh di luar unit jf. Cuti di luar tanggungan negara Tugas belajar lebih 6 bulan Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat kecuali penurunan pangkat Telah mencapai batas usia pensiun PNS 53 53

PERPINDAHAN JABATAN FUNGSIONAL PNS ~ ke jabatan struktural; atau ~ ke jabatan fungsional lain sepanjang memenuhi syarat jabatan tidak dapat rangkap jabatan PP No. 47 Tahun 2005: PNS yg menduduki jabatan rangkap diberhentikan dari salah satu jabatan yang dirangkapnya. Jabatan yang dapat dirangkap PNS adalah: JAKSA PENELITI Pecundan(Perancang Peraturan Perundang-undangan) 54 54

Batas Usia Pensiun (BUP) ( PP No 32 Th 1979 ) ~ BUP PNS: 56 th secara selektif dapat dilakukan evaluasi untuk perpanjangan batas usia pensiun sampai dengan 58 - 60 - 65 th dengan dasar pertimbangan : kaderisasi kompetensi kesehatan 55

Tugas Kemdiknas Sebagai Instansi Pembina 1. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan jabfung ybs 2. menyusun pedoman formasi 3. menetapkan standar kompetensi 4. mengusulkan tunjangan jabatan 5. sosialisasi jabatan dan petunjuk pelaksanaannya 6. menyusun kurikulum diklat 7. menyelenggarakan diklat 8. mengembangkan sistem informasi 9. fasilitasi pelaksanaan jabatan 10. fasilitasi pembentukan organisasi 11. fasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi dan kode etik 12. monitoring dan evaluasi 56

terima kasih