Satuan Pendidikan : SMK Mata Pelajaran : Kewirausahaan Kelas/Semester : XI/1 Materi Pokok : Merencanakan usaha kecil/mikro Kompetensi Dasar.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Pembubaran Koperasi Rita Tri Yusnita Sumber:
Advertisements

Disusun oleh : Eny Tarbiyatun SR, S. Pd
PEDOMAN TATA CARA MENDIRIKAN KOPERASI
Bentuk-bentuk Badan Usaha di Indonesia
Mendirikan Koperasi dan Proses Pengesahan Badan Hukum Koperasi
Dr. H. WIDHI HANDOKO, SH., Sp.N.
Bentuk – bentuk badan Usaha
Studi Kelayakan Bisnis
Bab 2 menganalisis aspek-aspek perencanaan usaha
SURAT IZIN TEMPAT USAHA (SITU)
Hak dan Kewajiban Wajib Pajak
BADAN PENANAMAN MODAL Menu Utama.
YAYASAN Stichting.
KETENTUAN UMUM & TATA CARA PERPAJAKAN (KUP)
CARA MENDIRIKAN YAYASAN/LSM DAN PERSEROAN TERBATAS (pt)
Aspek Hukum Rini Aprilia, M.Sc.
PEDOMAN TATA CARA MENDIRIKAN KOPERASI
KETENTUAN UMUM DAN TATACARA PERPAJAKAN
Rika Kharlina Ekawati, S.E., M.T.I
Aspek Hukum (Yuridis) Aspek hukum bertujuan untuk meneliti keabsahan, kesempurnaan dan keaslian dokumen-dokumen yang dimiliki. Bentuk Badan Usaha: 1. Perusahaan.
PERSEROAN TERBATAS 1.
Sektor Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Persiapan pendirian usaha
PERSIAPAN PENDIRIAN USAHA DRS. UNTUNG KALIMANTORO
Legalitas Bentuk dan Kegiatan Usaha
ASPEK HUKUM F. Hafiz Saragih M.Sc.
Lecture Note: Trisnadi Wijaya, S.E., S.Kom
REGISTRASI KEPABEANAN
DEPUTI BIDANG KELEMBAGAAN
MENGANALISA ASPEK-ASPEK
STUDI KELAYAKAN BISNIS Session - 2
BADAN HUKUM KOPERASI.
SOSIALISASI SITU.
Solo-Salatiga, Maret 2016 Direktorat Impor
PENDIRIAN BADAN USAHA Zainal Abidin.
KEDUDUKAN PERKUMPULAN PASCA DISAHKANNYA UU ORMAS
Aspek Hukum.
Bentuk-bentuk usaha (CV, perseorangan, perseroan, koperasi, dll.)
Materi 10.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KETENTUAN DAN TATA CARA PERPAJAKAN -1
Pertemuan 10 Perseroan terbatas (1) PT bentuk Badan Hukum sempurna, Macamnya, Pendirian, Pendaftaran & PenGumuman, Anggaran Dasar, dan Nama PT.
Satuan Pendidikan : SMK Mata Pelajaran : Kewirausahaan Kelas/Semester : XI/1 Materi Pokok : Merencanakan usaha kecil/mikro Kompetensi Dasar.
MENGURUS IZIN USAHA   Sebelum usaha dimulai , satu tahap yana tidak boleh dilupakan adalah masalah perizinan. Tidak semua jenis usaha kecil diwajibkan.
PEMINDAHAN HAK DENGAN LELANG
KETENTUAN UMUM & TATA CARA PERPAJAKAN (KUP)
Pemberian Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak
Satuan Pendidikan : SMK Mata Pelajaran : Kewirausahaan Kelas/Semester : XI/1 Materi Pokok : Merencanakan usaha kecil/mikro Kompetensi Dasar.
Satuan Pendidikan : SMK Mata Pelajaran : Kewirausahaan Kelas/Semester : XI/1 Materi Pokok : Merencanakan usaha kecil/mikro Pertemuan ke- 11.
Studi Kelayakan Bisnis
Satuan Pendidikan : SMK Mata Pelajaran : Kewirausahaan Kelas/Semester : XI/1 Materi Pokok : Merencanakan usaha kecil/mikro Kompetensi Dasar.
Pendahuluan Dalam menjalankan perusahaannya, seorang pengusaha dapat bekerja sendirian atau dibantu oleh orang lain. Adapaun pembantu perusahaan ini ada.
Presented by: Cempaka Paramita,
General Affair (Izin Usaha)
Satuan Pendidikan : SMK Mata Pelajaran : Kewirausahaan Kelas/Semester : XI/1 Materi Pokok : Merencanakan usaha kecil/mikro Kompetensi Dasar.
Proses Pembentukan Koperasi
Satuan Pendidikan : SMK Mata Pelajaran : Kewirausahaan Kelas/Semester : XI/1 Materi Pokok : Merencanakan usaha kecil/mikro Kompetensi Dasar.
Satuan Pendidikan : SMK Mata Pelajaran : Kewirausahaan Kelas/Semester : XI/1 Materi Pokok : Merencanakan usaha kecil/mikro Kompetensi Dasar.
PENGESAHAN ANGGARAN DASAR
PERSEROAN TERBATAS OLEH : Marsya Adelia Rosyid D ( )
YAYASAN Stichting.
(Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997)
Tugas Ekonomi Nama Kelompok : Agustin Dwi K (01) Dwilyan Candra K (10)
Mendirikan Koperasi dan Proses Pengesahan Badan Hukum Koperasi
PENDIDIKAN LATIHAN DAN
1 PROSES PENGESAHAN BADAN HUKUM KOPERASI UU 25/1992 PP 4/1994
KELOMPOK III BOWO INDAH DESI RENI ELIZA NOPI FITRA DINA.
VERIFIKASI DATA 1. 2 ASPEK LEGAL YANG PERLU DI PERHATIKAN DALAM PEMBIAYAAN DOKUMEN – DOKUMEN HUKUM YANG DAPAT DIJADIKAN SUMBER INFORMASI, ANTARA LAIN.
LEGALISASI ASET BARANG MILIK NEGARA BERUPA TANAH
Perubahan alamat Perusahaan
Transcript presentasi:

Satuan Pendidikan : SMK Mata Pelajaran : Kewirausahaan Kelas/Semester : XI/1 Materi Pokok : Merencanakan usaha kecil/mikro Kompetensi Dasar : Menganalisis aspek- aspek pengelolaan usaha Pertemuan ke- 10 2 x 45 menit Media pembelajaran : Kalkulator Komputer LCD Sumber Bacaan : Buku paket kewirausahaan kelas XI Buku lain yang relevan LKS

Perizinan Usaha Surat izin usaha harus dimiliki oleh setiap pengusaha. Usaha kecil yang modalnya di bawah 5 juta tidak perlu memiliki izin Perizinan usaha adalah alat untuk membina, mengarahkan, mengawasi dan melindungi pengelolaan usaha yang dijalankan oleh wirausaha. Syarat-syarat yang diperlukan dalam mengurus izin usaha antara laian

SITU (surat izin tempat usaha) setiap perusahaan yg ada perlu dan harus mengurus SITU demi keamanam dan kelancaran usahanya. SITU, dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten atau kotamadya sepanjang ketentuan-ketentuan undang-undang Persyaratan pembuata n surat izin temapat usaha, yaitu: Salinan KTP Foto ukuran 3x4 dua lembar dari penanggung jawab atau pemilik usaha Salinan akta pendirian usaha dari notaris Surat lunas PBB

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) SIUP adalah surat izin yang diberikan oleh menteri atau pejabat yang bersangkutan. Syarat-syarat menmperoleh SIUP adalah Salinan kata pendirian usaha dari notaris Salinan pengesahan anggaran dasar dari Departemen Kehakiman Salinan pendaftaran akta pendirian pada kepaniteraan pengadilan setempat

d. Salinan berita acara tentang pendirian perseroan terbatas e. Salinan SITU dari Pemerintah Daerah f. Salinan surat keputusan ganti nama dari penanggung jawab perusahaan g. Salinan surat keputusan ganti nama dari penanggung jawab perusahaan h. Foto ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar dari penggung jawab perusahaan i. Salinan surat keputusan direksi mengenai pembukaan cabang

Adapun tata cara mendapatkan SIUP adalah sebagai berikut: Datang kebagian urusan perizinan, kantor Dinas Peindustrian dan Perdagangan Daerah Tingkat II dan I. Mengisi dan mengajukan surat pengajuan surat izin (SPI) dengan melampirkan : a. Foto kopi akta notaris tentang pendirian perusahaan b. pas foto dari pemilik perusahaan 4 lembar ukuran 3x4

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) NPWP adalah salah satu sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri bagi wajib pajak. Untuk mendapatkan NPWP harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. Memasukan SPT kepada Direktorat Jendral Pajak b. Pembukuan c. Akta pendirian usaha d. SITU

Selain sebagai tanda pengenal NPWP juga berfungsi untuk Mengetahui identitas wajib pajak Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan sebagai saran pengawasan administrasi perpajakan.

Nomor Rekening Bank (NRB) Sebelum mendapatkan nomor rekening bank, terlebih dahulu harus mengisi formulir pendaftaran. Formulir pendaftaran biasanya berisi mengenai: a. Pemilik kegiatan usaha b. Alamat c. nama pengurus d. Tanggal mulainya usaha e. Penyampain rekening usaha f. Nama referensi

AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) Persyartan memperoleh AMDAL adalah: a. Akta pendirian usaha b. SITU c. nomor register perusahaan d. NPWP e. Foto kopi pemilik f. Rencana kegiatan usaha g. Lokasi dan gambar tanah h. Sertifikat tanah