Drs. Surjadi.M.Si-Widyaiswara Utama Bandiklat Prov. Jatim PEMBELAJARAN III TANGGUNG JAWAB PEJABAT PUBLIK Drs. Surjadi.M.Si-Widyaiswara Utama Bandiklat Prov. Jatim

DIMENSI PERTANGGUNG JAWABAN PEJABAT PUBLIK Pertanggung jawaban sebagai akuntabilitas (accountability). semua pejabat publik secara implicit bertanggung jawab atas setiap pengaruh yang tak terduga dari akibat keputusan yg dibuat.

DIMENSI PERTANGGUNG JAWABAN PEJABAT PUBLIK 2. Pertanggung jawaban sebagai sebab-akibat (cause). Jenis pertanggung jawaban ini muncul setiap lembaga diharuskan mempertanggung-jawabkan jalannya suatu urusan (the conduct of affairs).

DIMENSI PERTANGGUNG JAWABAN PEJABAT PUBLIK 3. Pertanggungjawaban kausal yang eksplisit terdiri dari empat unsur, yaitu sumber (rescources), pengetahuan, pilihan, dan maksud (purpose).

PERTANGGUNG JAWABAN SEBAGAI KEWAJIBAN (OBLIGATION). TANGGUNG JAWAB DLM ARTI KEWAJIBAN BERARTI: Seseorang harus menggunakan kapasitas untuk melakukan pertanggung jawaban kepada yang memberi tugas Seseorang harus melaksanakan setiap tahapan dari kontribusi kausalnya secara eksplisit.

AKUNTABILITAS PEJABAT PUBLIK Ada tiga jenis akuntabilitas: Akuntabilitas Tradisional (Traditional Accountability) Akuntabilitas Manajerial (Managerial Accountability) Akuntabilitas Program (Program Accountability)

Akuntabilitas Tradisional (Traditional Accountability) Akuntabilitas tradisional adalah tanggungjawab dari seseorang pejabat publik yang telah diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi tertentu dalam jenjang herarki organisasi pemerintah.

Akuntabilitas Manajerial (Managerial Accountability) Akuntabilitas manajerial terkait dg efisiensi penggunaan dana, peralatan, tenaga kerja, dan sumber-sumber lain. Akuntabilitas manajerial yang bertanggung jawab adalah seorang manajer Manajer harus mempertanggung­ jawabkan kpd atasan dlm birokrasi, kepada Presiden dan Badan Legislatif yang memberikan sumber-sumber yang digunakan oleh badan-badan pemerintah.

AKUNTABILITAS PROGRAM (PROGRAM ACCOUNTABILITY) Akuntabilitas program berkaitan dengan hasil kegiatan pemerintah, misalnya akuntabilitas pejabat publik secara individual maupun unit organisasi, yang kegiatannya secara bersama-sama menuju efektifitas sesuatu program.

TUJUAN AUDIT KINERJA Guna Melihat: Apakah unit-unit organisasi pemerintah hanya melaksanakan kegiatan/program yang telah ditentukan, sesuai dg kewenangan, dan dpt mencapai sasaran secara efektif. Apakah program dilakukan secara efektif dan efisien, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan.

Apakah penggunaan sumber-sumber yang tersedia diawasi dan digunakan secara efektif clan efisien. Apakah semua pendapatan dan penerimaan uang dari kegiatan-kegiatan tersebut telah dikumpulkan dan dibukukan sebagaimana mestinya. Apakah telah dibuat laporan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

10 PRINSIP PEMERINTAHAAN WIRAUSAHA Catalitic government, Steering Rather Than Rowing (Pemerintahan Katalis, Mengendalikan Iebih baik daripada mengayuh). Prinsip ini mengemukakan bahwa pemerintah itu seyogianya Iebih banyak mengatur dan mengendalikan daripada melaksanakan sendiri semua urusan dan pelayanan.

10 PRINSIP PEMERINTAHAAN WIRAUSAHA Community-Owned Government Empowering Rather Than Serving Pemerintah milik masyarakat, memberdayakan lebih baik daripada pelayanan. 3. Competitive Goverment: Injective Competation Into Service delivery. Pemerintah yang Kompetitif: menyuntikkan semangat kompetisi dalam pelayanan masyarakat.

10 PRINSIP PEMERINTAHAAN WIRAUSAHA 4. Mission-Driven Government: Transforming Rule-Driven Organization. Pemerintah yang digerakkan oleh misi: mengubah organisasi yang digerakkan oleh peraturan. 5. Result Oriented Government : Funding Outcomes, Not Inputs. Pemerintahan yang berorientasi pada hasil: membiayai hasil bukan sumber-sumber yang diperoleh.

10 PRINSIP PEMERINTAHAAN WIRAUSAHA 6. Costumer-Driven Government Meeting the needs of the costumer, not the Bureaucracy : Pemerintah yang berorientasi kepada pelanggan: memenuhi kebutuhan pelanggan, bukan birokrasi. 7. Enterprising Government: Earning Rather than Spanding Pemerintah wirausaha: menghasilkan pendapatan, bukan pembelanjaan.

10 PRINSIP PEMERINTAHAAN WIRAUSAHA 8. Anticipatory Government: Prevention Rather Than Cure Pemerintah Antisipatif: mencegah lebih baik daripada mengobati. 9. Decentralized Government: From Hierarchy to Participation and Teamwork. Pemerintah yang didesentralisasi: dari hirarki ke partisipasi dan tim kerja.

10. Market Oriented Goverment: Leveraging Change Through the Market. 10 PRINSIP PEMERINTAHAAN WIRAUSAHA 10. Market Oriented Goverment: Leveraging Change Through the Market. Pemerintahan yang berorientasi pasar: mencapai perubahan melalui mekanisme pasar.

IMPLEMENTASI DI INDONESIA (Drs. Surjadi, M.Si – 2009) Sederhanakan Birokrasi; (Cutting Red Tape) Utamakan Kepentingan Masyarakat; (Putting Customers first) Memanfaatkan dan Memberdayakan Bawahan; (Empowering and Energazing Employees to Get Results) Komitmen pada Visi dan Misi Pemerintah / Kembali ke fungsi Dasar Pemerintah. (Getting Back to Basic)

ETIKA PENYELENGGARA NEGARA (RUU Etika Penyelenggara Negara) JUJUR & ADIL; TEPAT JANJI; TAAT ATURAN; TANGGUNG JAWAB; KEWAJARAN & KEPATUTAN; KEHATI-HATIAN.

Terima kasih SAMPAI JUMPA Drs. Surjadi, M.Si -Widyaiswara Utama Bandiklat Prov. Jatim