MEWUJUDKAN SITUASI KERJA LAYAK PRT Konvensi ILO untuk Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Oleh : Djimanto, Ketua APINDO Jakarta, 19 Agustus 2009.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Oleh : Prof. Dr. Uswatun Hasanah Dr. Mutiara Hikmah
Advertisements

APA OTONOMI DAERAH ? OTONOMI DAERAH ADALAH HAK DAN KEWAJIBAN DAERAH OTONOM UNTUK MENGATUR DAN MENGURUS SENDIRI URUSAN PEMERINTAHAN DAN KEPENTINGAN.
What is a Recommendation? 建议书是什么? Kendala untuk Pekerjaan yang Layak bagi Orang dengan HIV •Diskriminasi dalam pekerjaan terjadi dimana saja •Kurangnya.
PENTINGNYA PAKET PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN DAN PRT
Penduduk dan Ketenagakerjaan
RUMAH PERAN BERSAMA SI-PAI SEBAGAI ALTERNATIF MODEL
Urgensi Perlindungan PRT di dalam & di luar Negeri
Disampaikan Siti Roswati Handayani, SH., MPA. Yogyakarta, 17 Juni 2013.
PERATURAN PRESIDEN NO. 70 / 2012 PENGADAAN BARANG/JASA
PERTEMUAN XIII FAMILY.
Materi Kuliah 1 Manajemen Badan Usaha Asuransi
Oleh : Djimanto, Ketua APINDO Yogyakarta, 13 Agustus 2012
PELAYANAN PENGADUAN TKI (CRISIS CENTER) BNP2TKI
PROSES PEMBENTUKAN UU YANG BERASAL DARI RUU USULAN PRESIDEN
Motivasi dari Konsep Menuju Aplikasi
SERIKAT PEKERJA / SERIKAT BURUH
PARTISIPASI DALAM USAHA PEMBELAAN NEGARA
Standar Perburuhan International (ILS) dan FPRW Soeharjono (Yono) National Programme Officer ILO ACTRAV – Jakarta Kantor ILO untuk Indonesia & Timor Leste.
FAMILIES.
MENGAPA BERSERIKAT 4/13/2017.
TIP-TIP PERUNDINGAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB)
PKB Dalam Hukum Indonesia
BRAIN STORMING 1. Apa yang dimaksud dengan keluarga?
HUBUNGAN INDUSTRIAL DI INDONESIA
H Perlindungan HAM dan Penegakan Hukum
Kebijakan Badan Nasional PenanggulangAn Bencana dalam Perlindungan
Hotel Royal Kuningan - Jakarta, 28 Agustus 2014
HAK LAYANAN ADMINISTRASI HUKUM KEPERDATAAN DALAM LINGKUP HUKUM KEKELUARGAAN DARI ASPEK KEWARGANEGARAAN Daulat P. Silitonga, S.H.,M.Hum Direktur Perdata.
OTONOMI DAERAH TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT JENDERAL Bagian perencanaan
HUKUM INVESTASI GIOFEDI RAUF, SH.,MH..
1. Anggaran Dasar Alumni : Pasal 17 tentang Rapat Kerja
KAMPUS FHUI 21 FEBRUARI 2004 Pelatihan, Simulasi dan Penyuluhan Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan Seksual dalam Keluarga Maupun Lingkungan Sekitar.
PERLINDUNGAN HAK-HAK KETENAGAKERJAAN
Promoting Decent Work for All
Launching SIWAS MA RI - Jakarta, 29 September 2016
Bank Permata Cabang MKI
KOMNAS HAM Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dibentuk oleh pemerintah Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden No. 50 Tahun 1993 tentang Komisi.
(Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga - JALA PRT)
DISKUSI SEPUTAR PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO
Perlindungan Hak Berserikat dan Berorganisasi
PEDOMAN PENYUSUNAN MODUL PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI
PENYELESAIAN SENGKETA
BUKU SAKU PELAYANAN KESEHATAN IBU
Ekstradisi.
Tren pengasuhan anak Kajian anak minggu12.
ANALISIS POLA BANTUAN SOSIAL MASALAH KDRT
KONTRAK INTERNASIONAL
HUKUM PERBURUHAN (PERTEMUAN IX) PERLINDUNGAN DAN PENGAWASAN TENAGA KERJA (2) copyright by Elok Hikmawati.
TEMU KOORDINASI NASIONAL KLA TINGKAT KABUPATEN/KOTA TAHUN 2011
AD & ART KOMITE SEKOLAH Dinas Pendidikan DKI Jakarta 23 Februari 2009
TIP-TIP PERUNDINGAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB)
TAHUN 2014 TENTANG DESA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT
KOMNAS HAM.
Pengarusutamaan Gender
Our Wedding Ita & Agung.
PRESENTASI PENGANTAR HUKUM BISNIS Kelas MB.4 / IV Kelompok 3 (tiga)
ASAS-ASAS HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTENG BANTUAN HUKUM
MAMLUATUL HIKMAH 2010/20067/MRS
Komite Perempuan IndustriALL Indonesia Council
HUBUNGAN INDUSTRIAL DI INDONESIA
Gambaran Umum Kesehatan merupakan hak dasar bagi warga negara dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Kementerian Kesehatan sebagai motor penggerak.
SOSIALISASI IZIN PAMERAN, KONVEKSI DAN SEMINAR DAGANG
AKSI HAM TAHUN
IMPLEMENTASI UNDANG – UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT OLEH:TUTIK KUSUMA WADHANI,SE,MM,M.Kes.
Mengenali hak anak dalam KHA (Kovensi Hak Anak. Harapan yang ingin di capai Peserta dapat mengenali dan memahami hak- hak anak yang terkandung di dalam.
TATA GUNA LAHAN DAN TRANSPORTASI. 1. Pendahuluan Untuk melestarikan lingkungan perkotaan yang layak huni, keseimbangan antara fungsi- fungsi tersebut.
Dana Pensiun Dalam Perspektif Pengusaha
This presentation uses a free template provided by FPPT.com IDEOLOGI DAN PRINSIP-PRINSIP PERJUANGAN SPSI Oleh ; R. ABDULLAH.
Desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Transcript presentasi:

MEWUJUDKAN SITUASI KERJA LAYAK PRT Konvensi ILO untuk Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Oleh : Djimanto, Ketua APINDO Jakarta, 19 Agustus 2009

DIMENSI KEMANUSIAAN

HUBUNGAN SOSIAL 1.Bersifat Paguyuban 2.Bersifat Patembayan

MOBILITAS SOSIAL 1.Mobilitas Vertikal 2.Mobilitas Horisontal

KEARIFAN LOKAL INDONESIA 1.PRT sebagai hubungan sosial yang bersifat paguyuban a.Sebagai sarana mobilitas sosial vertikal b.Extended Family 2.PRT sebagai hubungan sosial yang bersifat patembayan a.Deskripsi pekerjaan yang jelas b.Deskripsi kopetensi yang jelas c.Penyelesaian persilisihan yang jelas d.Reward dan/atau Punishment yang jelas

KEKUATAN MENGIKAT KETENTUAN INTERNASIONAL 1.Tahap Pertama, adanya konvensi 2.Tahap Kedua, adanya ratifikasi oleh negara tertentu a.Ratifikasi seluruhnya b.Ratifikasi sebagian (ada pengecualian) 3.Tahap Ketiga, harus ada undang-undang negara yang meratifikasi atas ketentuan pelaksanaannya

PERLU DIPERHATIKAN 1.Ketentuan-ketentuan hukum yang menentukan status sosial PRT di setiap negara 2.Konvensi dan/atau Ratifikasi RI atas konvensi lembaga internasional lainnya yang terkait PRT (Konvensi Ecosoc)

SARAN 1.Hendaknya Indonesia mempunyai terlebih dahulu Undang-Undang RI tentang PRT 2.Berpartisipasi dalam ILC menjadikan a.Rekomendasi, atau b.Konvensi 3.Meratifikasi sesuai dengan Undang- Undang RI tentang PRT

Terima kasih atas perhatiannya DPN APINDO Plaza Great River Lt. 15 Jl. H.R Rasuna Said X-2 Kav Website: