DASAR-DASAR MANAJEMEN KONSTRUKSI Pertemuan 1, 2, & 3

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Fungsi-fungsi Manajemen
Advertisements

PERMOHONAN HAK UJI MATERI PP 04 TAHUN 2010
Security and Insurance Pertemuan
Rika Kharlina Ekawati, S.E., M.T.I
SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
Hukum dan Pranata Pembangunan
3. Persero (KUHD) Govgernment/State Company a
ELEMEN MANAJEMEN PROYEK
Uvi Mitsaqi Putri ( ) Adi Prayogo ( ) HAK ATAS PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI START.
UU PASAR MODAL & PERATURAN LAINYA PERTEMUAN 1 Matakuliah: F Aturan Pasar Modal Tahun: 2009.
MANAJEMEN PENGENDALIAN PROYEK
1 Matakuliah: S0622 / Manajemen Konstruksi Tahun: 01 Februari 2006 STRATEGI KONTRAK DAN ASPEK HUKUMNYA Pertemuan 06.
Keterkaitan Rahasia Dagang dengan Perjanjian Kerja
LATAR BELAKANG Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya (fundamental human rights). Membangun.
PERANCANGAN & PENGELOLAAN TENAGA KERJA
Sumber Daya Proyek Men (manusia) Material (material)
PIHAK-PIHAK YG TERLIBAT DLM PROYEK Yang dimaksud pihak-pihak yg terlibat dlm proyek adalah orang-orang/badan/ instansi atau perusahaan yg ikut terlibat.
Kiat-kiat Menghadapi Permasalahan Hukum Kontrak Kerja Konstruksi
MANAJEMEN KONSTRUKSI I
LINGKUNGAN KESEHATAN & KESELAMATAN KERJA
Peran Ombudsman RI dalam pengawasan penyelenggaraan Pelayanan Publik di Indonesia (sesuai UU No. 37/2008 ttg Ombudsman RI dan UU No. 25/2009 ttg Pelayanan.
PERMASALAHAN DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
UNSUR-UNSUR PROYEK Pihak-pihak yang Terlibat dalam Pekerjaan/Proyek Konstruksi : Peran Pemilik (Owner) Peran Konsultan (Engineer) Peran Kontraktor (Contractor)
PERLINDUNGAN KONSUMEN
K M MANAJEMEN PROYEK KULIAH 2 FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS IGM.
PIHAK-PIHAK YG TERLIBAT DLM PROYEK Yang dimaksud pihak-pihak yg terlibat dlm proyek adalah orang-orang/badan/ instansi atau perusahaan yg ikut terlibat.
Bab 1 Pengertian Dasar: Manajemen dan Koperasi
Jenis dan Penyusunan Kontrak
Soal Manajemen.
MANAJEMEN SURVEI & PEMETAAN
HUBUNGAN PR DENGAN KOMUNIKASI PEMASARAN Pertemuan 7
ASPEK-ASPEK KETENAGAKERJAAN
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
MANAJEMEN PROYEK SISTEM INFORMASI
Aspek Hukum Kesehatan Kerja
PERENCANAAN SUMBER DAYA
Bentuk Kerjasama Penanaman Modal
PIHAK-PIHAK YG TERLIBAT DLM PROYEK Yang dimaksud pihak-pihak yg terlibat dlm proyek adalah orang-orang/badan/ instansi atau perusahaan yg ikut terlibat.
PIHAK-PIHAK YG TERLIBAT DLM PROYEK Yang dimaksud pihak-pihak yg terlibat dlm proyek adalah orang-orang/badan/ instansi atau perusahaan yg ikut terlibat.
NAMA. : Deny Ismanto, S. E. MATA KULIAH. : Metodologi Penelitian,
Keterkaitan Antara UU NO
KONSEP MANAJEMEN KEPERAWATAN
Peran masyarat dalam pendidikan
PENGAMBILAN SUMPAH PROFESI PERAWAT DARI PERSEPSI HUKUM
PANITIA PEMBINA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (P2K3)
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
FUNGSI-FUNGSI MANAJEMEN
PENGENDALIAN SISTEM KOMPUTERISASI PERSPEKTIF MANAJEMEN
Apa saja yang mempengaruhi desain (‘K3’) proyek?
FUNGSI-FUNGSI MANAJEMEN DALAM ORGANISASI PEMERINTAHAN
Urgensi dan Prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Lecture Note: Trisnadi Wijaya, S.E., S.Kom
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :
Security and Insurance Pertemuan Matakuliah: S0812 – Aspek Hukum dan Manajemen Kontrak Tahun: 2008.
Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Proyek Konstruksi
Kelompok 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 1991 Tentang Latihan Kerja.
Peraturan Pemerintah Republik INDONESIA Nomor 1 tahun 1970
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
Pengantar Manajemen Pertemuan 1.
Materi Kuliah Manajemen Konstruksi Dosen: Emma Akmalah, Ph.D.
BAB 6 dan 7 PERTEMUAN KE 3 20/09/2018.
K3 Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Faktor Utama Unsafe Action: Tindakan Tak Aman (80%)‏ Unsafe Condition: Kondisi Tak Aman (20%)‏ (HW. Heinrich th 1931.
UNDANG UNDANG KESEHATAN
MUH.FUAD RANDY.SE.MM STIE YPUP MAKASSAR BANK & LEMBAGA KEUANGAN NON BANK.
PENGERTIAN ASPEK HUKUM DALAM PEMBANGUNAN. Hukum dalam proyek Hukum kontrak konstruksi merupakan hukum perikatan yang diatur dalam Buku III KUH Perdata.
Toman Sony Tambunan, S.E, M.Si NIP
UNSUR-UNSUR PENGELOLA PROYEK. Pemilik Proyek Pemilik proyek disebut juga sebagai pemberi tugas, owner atau bouwheer adalah suatu badan usaha atau perorangan,
ADMINISTRASI PUBLIK. DEFINISI Administrasi berasal dari bahasa latin ‘ad’= pada" dan “ministrar’= melayani". Dengan demikian administrasi berarti memberikan.
EPIDEMIOLOGI PADA LINGKUNGAN KESEHATAN & KESELAMATAN KERJA
Obyektif Setelah mengikuti pembekalan materi K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja), audience diharapkan mampu: Berperilaku aman di tempat kerja. Bersikap.
Transcript presentasi:

DASAR-DASAR MANAJEMEN KONSTRUKSI Pertemuan 1, 2, & 3 Matakuliah : S0763 - MANAJEMEN KONSTRUKSI Tahun : 2009 DASAR-DASAR MANAJEMEN KONSTRUKSI Pertemuan 1, 2, & 3

PENGERTIAN MANAJEMEN MANAJEMEN ADALAH SUATU PROSES/ KEGIATAN/ USAHA MENGELOLA SUMBER DAYA UNTUK PENCAPAIAN TUJUAN TERTENTU MELALUI KERJA SAMA DENGAN ORANG-ORANG/ LEMBAGA LAIN Bina Nusantara University

TUJUAN MANAJEMEN memperoleh suatu cara, metoda dan teknik yang sebaik-baiknya agar dengan sumber daya (uang, manusia, material, metode, peralatan) yang masih terbatas dapat dicapai hasil yang sebesar-besarnya. Atau agar pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mencapai suatu tujuan tertentu dapat berhasil guna dan berdaya guna, secara tepat, cepat, hemat dan selamat Bina Nusantara University

MANUSIA UANG PERALATAN BAHAN SUMBER DAYA MANUSIA UANG PERALATAN BAHAN Bina Nusantara University

MANUSIA Bina Nusantara University

PERALATAN Bina Nusantara University

PERALATAN Bina Nusantara University

FUNGSI MANAJEMEN PLANNING ORGANIZING ACTUATING CONTROLING Bina Nusantara University

PLANNING PERMASALAHAN YANG TERKAIT DENGAN TUJUAN DAN SUMBER DAYA TERSEDIA. CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN DENGAN MEMPERHATIKAN SUMBER DAYA TERSEDIA. PENERJEMAHAN RENCANA KEDALAM PROGRAM-PROGRAM KEGIATAN YANG KONKRIT PENETAPAN JANGKA WAKTU YANG DAPAT DISEDIAKAN GUNA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN (SELURUH TAHAP : PROSES PENGADAAN, PELAKSANAN DAN PENGAWASAN KONSTRUKSI DAN FHO). Bina Nusantara University

ORGANIZING MENJAMIN TERPELIHARA KOORDINASI DENGAN BAIK MEMBANTU PIMPINANNYA DALAM MENGGERAKKAN FUNGSI-FUNGSI MANAJEMEN MEMPERSATUKAN PEMIKIRAN DARI SATUAN ORGANISASI YANG LEBIH KECIL YANG BERADA DI DALAM KORDINASINYA Bina Nusantara University

Bina Nusantara University

ACTUATING ACTUATING ADALAH UNTUK MENGGERAKKAN ORANG YANG TERGABUNG DALAM ORGANISASI AGAR MELAKUKAN KEGIATAN YANG TELAH DITETAPKAN DALAM PLANNING Bina Nusantara University

METODE MENSUKSESKAN ACTUATING PIMPINAN PERLU MENJADI PENDENGAR YANG BAIK, AGAR DAPAT MEMAHAMI DENGAN BENAR APA YANG MELATARBELAKANGI KELUHAN PEGAWAI, SEHINGGA DAPAT DIJADIKAN BAHAN PERTIMBANGAN DALAM PENGAMBILAN SESUATU KEPUTUSAN. SEORANG PIMPINAN PERLU MENCEGAH UNTUK MEMBERIKAN ARGUMENTASI SEBAGAI PEMBENARAN ATAS KEPUTUSAN YANG DIAMBILNYA, OLEH KARENA PADA UMUMNYA SEMUA ORANG TIDAK SUKA PADA ALASAN APALAGI KALAU DICARI-CARI AGAR BISA MEMBERIKAN DALIH PEMBENARAN ATAS KEPUTUSANNYA. JANGAN BERBUAT SESUATU YANG MENIMBULKAN SENTIMENT DARI ORANG LAIN ATAU ORANG LAIN MENJADI NAIK EMOSINYA. PIMPINAN DAPAT MELAKUKAN TEKNIK PERSUASIF DENGAN CARA BERTANYA SEHINGGA TIDAK DIRASAKAN SEBAGAI TEKANAN OLEH PEGAWAINYA. PERLU MELAKUKAN PENGAWASAN UNTUK MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI, NAMUN HARUSLAH DENGAN CARA-CARA YANG TIDAK BOLEH MEMATIKAN KREATIVITAS PEGAWAI Bina Nusantara University

METODE MENSUKSESKAN ACTUATING PIMPINAN PERLU MENJADI PENDENGAR YANG BAIK, AGAR DAPAT MEMAHAMI DENGAN BENAR APA YANG MELATARBELAKANGI KELUHAN PEGAWAI, SEHINGGA DAPAT DIJADIKAN BAHAN PERTIMBANGAN DALAM PENGAMBILAN SESUATU KEPUTUSAN. SEORANG PIMPINAN PERLU MENCEGAH UNTUK MEMBERIKAN ARGUMENTASI SEBAGAI PEMBENARAN ATAS KEPUTUSAN YANG DIAMBILNYA, OLEH KARENA PADA UMUMNYA SEMUA ORANG TIDAK SUKA PADA ALASAN APALAGI KALAU DICARI-CARI AGAR BISA MEMBERIKAN DALIH PEMBENARAN ATAS KEPUTUSANNYA. JANGAN BERBUAT SESUATU YANG MENIMBULKAN SENTIMENT DARI ORANG LAIN ATAU ORANG LAIN MENJADI NAIK EMOSINYA. PIMPINAN DAPAT MELAKUKAN TEKNIK PERSUASIF DENGAN CARA BERTANYA SEHINGGA TIDAK DIRASAKAN SEBAGAI TEKANAN OLEH PEGAWAINYA. PERLU MELAKUKAN PENGAWASAN UNTUK MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI, NAMUN HARUSLAH DENGAN CARA-CARA YANG TIDAK BOLEH MEMATIKAN KREATIVITAS PEGAWAI Bina Nusantara University

CONTROLING ADALAH KEGIATAN GUNA MENJAMIN PEKERJAAN YANG TELAH DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN RENCANA CONTROLLING HARUS BERSIFAT OBJEKTIF DAN HARUS DAPAT MENEMUKAN FAKTA-FAKTA TENTANG PELAKSANAAN PEKERJAAN DI LAPANGAN DAN BERBAGAI FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA Bina Nusantara University

UU JASA KONSTRUKSI NO 19 TAHUN 1999 Bina Nusantara University

PENGAKUAN PROFESI & TANGGUNG JAWAB HUKUM Pasal 8 Badan Usaha harus memiliki sertifikat, klasifikasi dan kualifikasi perusahaan jasa konstruksi. Pasal 9 Orang perseorangan/tenaga kerja konstruksi (Perencana, Pengawas dan Pelaksana) harus memiliki sertifikat keahlian atau sertifikat keterampilan. PENGAKUAN PROFESI SECARA HUKUM Pasal 11 Badan usaha dan orang perseorangan harus bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaannya Pasal 25 Pengguna jasa dan penyedia jasa wajib bertanggung jawab atas kegagalan bangunan TANGGUNG JAWAB HUKUM Pasal 26 Perencanaan atau pengawas kontruksi wajib bertanggung jawab sesuai bidang profesi dan dikenakan ganti rugi atas kegagalan bangunan akibat kesalahannya Pelaksana konstruksi wajib bertanggung jawab sesuai bidang usaha dan dikenakan ganti rugi atas kegagalan bangunan akibat kesalahannya. Pasal 27 Pengguna jasa wajib bertanggung jawab dan dikenakan ganti rugi atas kegagalan bangunan akibat kesalahannya yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain ADMINISTRATIF PROFESI PIDANA S A N K SI KEGAGALAN BANGUNAN GANTI RUGI SISTEM PERTANGGUNGAN UNTUK GANTI RUGI PENGAKUAN PROFESI & TANGGUNG JAWAB HUKUM Bina Nusantara University

KONTROL MASYARAKAT UNDANG-UNDANG NO. 18 TAHUN 1999, TENTANG : JASA KONSTRUKSI YANG MEMBERIKAN AMANAT KEPADA MASYARAKAT UNTUK IKUT AKTIF MELAKUKAN PENGAWASAN SEPERTI TERTUANG DALAM, PASAL 29, BERBUNYI : MASYARAKAT BERHAK UNTUK : MELAKUKAN PENGAWASAN UNTUK MEWUJUDKAN TERTIB PELAKSANAAN JASA KONSTRUKSI, MEMPEROLEH PENGGANTIAN YANG LAYAK ATAS KERUGIAN YANG DIALAMI SECARA LANGSUNG SEBAGAI AKIBAT PENYELENGGARAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI.   PASAL 30, BERBUNYI : MASYARAKAT BERKEWAJIBAN : MENJAGA KETERTIBAN DAN MEMENUHI KETENTUAN YANG BERLAKU DI BIDANG PELAKSANAAN JASA KONSTRUKSI TURUT MENCEGAH TERJADINYA PEKERJAAN KONSTRUKSI YANG MEMBAHAYAKAN KEPENTINGAN UMUM Bina Nusantara University

MANAJEMEN KONSTRUKSI Contract / procurement management Risk management Cost management Comunication management Time management Human resources management Project financing management Testing and communisioning management Operation and maintenance management Environment management Marketing and public relation management Strategic Management D.l.l Bina Nusantara University

Bina Nusantara University

UNSUR PROYEK KONSTRUKSI Pemilik (owner) Jasa konsultan, perencana / desain, pelelangan dan manajemen Jasa pelaksanaan konstruksi • Kontraktor utama dengan sub kontraktor specialist • Beberapa kontraktor spesialist Jasa konsultan supervisi Bina Nusantara University

MODEL 1 Bina Nusantara University

MODEL 2 Bina Nusantara University

PENYEBAB KEGAGALAN PROYEK Lack of User Inputs 12.8% Incomplete Requirements & Specifications 12.3% Changing Requirements & Specifications 11.8% Lack of Executive Support 7.5% Technology Incompetence 7.0% Lack of Resources 6.4% Unrealistic Expectations 5.9% Unclear Objectives 5.3% Unrealistic Time Frames 4.3% New Technology 3.7% Bina Nusantara University