AKUNTANSI BELANJA Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
STANDAR DAN SISTEM AKUNTANSI
Advertisements

UNIVERSITAS PADJADJARAN
Pembukuan & LPJ Bendahara
SISTEM PENCATATAN (Aplikasi Pembukuan pada DT II Kota/Kab.)
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KOTA SURABAYA
Berdasarkan Permendagri NO 55 Tahun 2008
AKUNTANSI SKPD Muhtar Mahmud.
AKUNTANSI PENDAPATAN BAGI PEMERINTAH DAERAH
AKUNTANSI PENDAPATAN BAGI PEMERINTAH DAERAH
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Penatausahaan Muhtar Mahmud
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
AKUNTANSI KAS DAN SETARA KAS
ASET = KEWAJIBAN + EKUITAS DANA
AKUNTANSI ANGGARAN Tim Dosen.
Penatausahaan Keuangan Daerah
PENATAUSAHAAN KEUANGAN ANGGARAN
Struktur HOBO Persamaan Akuntansi Proses Akuntansi
AKUNTANSI PENDAPATAN (Aplikasi pada SAPD PPKD)
BIMTEK BENDAHARA PENGELUARAN. JENIS DOKUMEN 2 SPDSPPSPMSP2D.
P E N A T A U S A H A A N K E U A N G A N D A E R A H
PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
Matkul: AKPD Pertemuan 12: Kasus Akuntansi Akrual
SIKLUS AKUNTANSI SKPD-PEMDA II.
Laporan Operasional / LO
KONSEP DAN SIKLUS AKUNTANSI
AKUNTANSI BEBAN & BELANJA 9/24/2017 9:41 PM
Latihan soal akuntansi 2015
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
Matkul: AKPD Pertemuan 11: Laporan Keuangan PEMDA
AKUNTANSI PENDAPATAN Powerpoint Templates.
AKUNTANSI PERSEDIAAN PERSEDIAAN ADALAH ASET LANCAR DALAM BENTUK BARANG, PERLENGKAPAN, HEWAN, TANAMAN YANG DIMAKSUDKAN UNTUK MENDUKUNG KEGIATAN OPERASIONAL.
GAMBARAN UMUM SAPD BASIS AKRUAL.
TIM BOS PROVNSI DKI JAKARTA
KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN PEMPROV DKI JAKARTA
Matkul: AKPD Pertemuan 8: Pelaksanaan Belanja dan Pembuatan SPJ
STRUKTUR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAERAH
Dipresentasikan Oleh: Hafiez Sofyani, SE., M.Sc.
AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMPROV DKI JAKARTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BY : HIDSAL JAMIL TITO BAGUS SETIAWAN ERMANTHA RANI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK.
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
Matkul: AKPD Pertemuan 3: Penataausahaan Keuangan Daerah
AKUNTANSI PENDAPATAN DAN BELANJA
AKUNTANSI BELANJA DAN PENDAPATAN
AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
TATA CARA PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA DANA KAPITASI JKN PADA FKTP.
PSAP NO. 02 LAPORAN REALISASI ANGGARAN
LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2017 BADAN KEUANGAN DAERAH KAB. BULELENG DESEMBER 2017.
Perbendaharaan Negara
Prosedur Akuntansi Kewajiban dan Ekuitas
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH
Penyusunan Neraca awal dan Jurnal Transaksi
SISDUR AKUNTANSI BELANJA SKPD
MODUL AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH BERBASIS AKRUAL
Penatausaan Pengeluaran
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
PSAP NO. 02 LAPORAN REALISASI ANGGARAN
AKUNTANSI SKPD Kelompok 2: MUSNAWATI ( ) MAI SISKA ( M. SARBINI ( ) S A P DS A P D.
STRUKTUR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAERAH
AKUNTANSI BEBAN DAN BELANJA AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH Created By : Kelompok 6 Please Wait......
PENATAUSAHAAN KEUANGAN
BIDANG PERBENDAHARAAN DAN AKUNTANSI
Transcript presentasi:

AKUNTANSI BELANJA Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja dibedakan menjadi belanja langsung dan belanja tidak langsung . Belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan program dan kegiatan : a. Belanja Pegawai, b. Belanja Barang dan Jasa dan; c. Belanja Modal; HUSAINI - FIA UB

2. Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan : a. Belanja pegawai, b. Belanja Bunga, c. Belanja Subsidi, d. Belanja Hibah, e. Belanja Bantuan Sosial, f. Balanja bagi hasil dengan Prov/Kab/Kot dan Desa, g. Belanja Bantuan keuangan kepada Prov/Kab/Kot dan Desa, h. Belanja tak terduga.

KEBIJAKAN AKUNTANSI BELANJA BELANJA OPERASIONAL 1. Belanja diakui dalam periode berjalan 2. Pengukuran belanja dicatat didasarkan pada jumlah kas yang dikeluarkan Pada akhir tahun perlu penyesuaian atas jumlah belanja non modal yg sudah menjadi kewajiban tetapi belum ada realisasi pengeluaran kas BELANJA MODAL 1. Belanja modal diakui dalam periode berjalan pada saat aktiva dibeli telah diterima dan hak kepemilikannya telah berpindah 2. Pengukuran belanja dicatat didasarkan pada jumlah kas yang dikeluarkan

AKUNTANSI TRANSAKSI BELANJA PADA SKPD 1. Kewenangan SKPD dalam Transaksi Belanja meliputi : a. Belanja tidak langsung, yaitu Belanja Pegawai b. Belanja Langsung yaitu, 1). Belanja Pegawai, 2). Belanja Barang dan Jasa dan 3). Belanja Modal 2. Transaksi belanja dicatat oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK – SKPD) Transaksi belanja dicatat harian pada saat kas dibayarkan oleh bendahara Pengeluaran atau pada saat menerima tembusan bukti transfer ke pihak ketiga Koreksi atas penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode berjalan dicatat sebagai pengurang “Belanja” Koreksi atas penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode berikutnya dicatat sebagai “Pendapatan lain-lain”

……. Lanjutan Akuntansi Belanja pada SKPD 6 ……. Lanjutan Akuntansi Belanja pada SKPD 6. Akuntansi belanja dilaksanakan berdasar asas Bruto, 7. Untuk “Belanja Modal”, pencatatannya dilakukan secara Corolary, yaitu dicatat dengan 2 jurnal : a. Satu jurnal untuk mencatat “Belanja” b. Satu jurnal untuk mencatat “Aset” yang diperoleh dari transaksi belanja modal tersebut. 8. Transaksi belanja SKPD dilakukan dengan dua (2) cara yaitu: a. Pembayaran dengan SP2d UP/GU/TU b. Pembayaran dengan SP2D LS 9. Transaksi Penerimaan Fihak Ketiga (PFK) merupakan transaksi transitoris berupa penerimaan kas dari pihak ketiga yang sifatnya titipan harus diakui sebagai utang.

DOKUMEN SUMBER YANG DIGUNAKAN di SKPD NO Transksi Belanja Dokumen Sumber Lamp. Dokumen Sumber 1 Belanja dengan mekanisme LS SP2D, Nota Debit Bank, Bukti Pengeluaran lain SPD, SPM, berita acara serah terima barang 2 Belanja dengan mekanisme UP/GU/TU Bukti pengesahan SPJ SPD, SPM, bukti transaksi lainnya 3 Penerimaan PFK SP2D, Bukti potongan SPM 4 Pelunasan PFK Surat setoran, Nota Kredit, Bukti Potongan, Bukti pengeluaran lain HUSAINI - FIA UB

Standar Jurnal untuk mencatat transaksi Belaja di SKPD Penerimaan SP2D UP /GU /TU 40 jt oleh Bendahara Pengeluaran SKPD D K Kas di Bend. Pengeluaran 40 jt - RK- Pemda - 40jt Pelaksanaan belanja, menggunakan Uang Persediaan (UP) 35jt D K Belanja Barang 35jt - Kas di Bend. Pengeluaran - 35jt Pelaksanaan belanja, menggunakan SP2D-LS 400 jt D K Belanja ……. 400jt - RK- Pemda 400jt Pengembalian uang Persediaan dari SP2D UP/TU dari SKPD ke Pemda Penyetoran Uang Persedian (UP) ke Kasda, Misal ahir tahun D K RK- Pemda 5jt - Kas di Bend. Pengeluaran - 5jt

Khusus transaksi yang mengahasilkan aset tetap, PPK – SKPD juga mengakui penambahan aset Standar Jurnal Dibeli Komputer 20 jt dengan menggunakan Uang Persediaan (UP) D K Belanja Modal - Komputer 20 jt - Kas di Bend. Pengeluaran - 20jt Dibeli Komputer 20 jt dengan menggunakan SP2D - LS D K Belanja Modal – Komputer 20jt - Kas di Bend. Pengeluaran - 20jt Pengakuan aset tetap dari belanja modal SKPD D K Peralatan dan mesin 20jt - Diinvestasikan dlm aset tetap - 20jt

AKUNTANSI BELANJA BARANG DAN JASA TANPA Pajak 1 AGUSTUS 2010, SKPD “X” MENERIMA SP2D UNTUK BELANJA BARANG DAN JASA SEBESAR Rp. 6.000.000,- PADA SAAT SP2D DITERIMA, PPK-SKPD MEMBUAT JURNAL SBB: NO TANGGAL NAMA REKENING &URAIAN REF DEBIT KREDIT 1/8/2010 KAS BENDAHARA PENGELUARAN BKU1 6.000 - R/K PEMDA PADA SAAT MEMBAYAR BARANG & JASA, PPK-SKPD MEMBUAT JURNAL SBB: NO TANGGAL NAMA REKENING &URAIAN REF DEBIT KREDIT 1/8/2010 BELANJA BARANG DAN JASA BKU1 6.000 - KAS BENDAHARA PENGELUARAN BERSADARKAN SP2D SKPD “X”, PPKD MEMBUAT JURNAL SBB: NO TANGGAL NAMA REKENING &URAIAN REF DEBIT KREDIT 1/8/2010 R/K SKPD “X” SP2D 6.000 - KAS DI KAS DAERAH

2. PROSEDUR AKUNTANSI BELANJA PEGAWAI DI SKPD DENGAN PAJAK DIPUNGUT SKPD. CONTOH: 5 AGUSTUS 2010, SKPD “X” MENERIMA SP2D BELANJA HONOR PANITIA KEGIATAN SEBESAR 4.000.000,- PPH YANG DIPUNGUT SEBESAR RP 600.000,- BUKU KAS UMUM (BKU) BENDAHARA PENGELUARAN : NO TGL KODE REK. URAIAN PENERIMAAN (Rp.) PENGELUARAN (Rp) 1 5/8/10 XXXX PENERIMAAN SP2D 4.000.000 - 2 1/4/10 BELANJA HONOR P.K 4.000 3 DIPUNGUT PPH 21 600.000 4 DISETOR PPH 21

BERDASARKAN BKU BENDAHARA PENGELUARAN, PPK SKPD MEMBUAT JURNAL SEBAGAI BERIKUT : Transaksi NAMA REKENING &URAIAN Ref DEBIT KREDIT Pada Saat SP2D diterima KAS BEND. PENGELUARAN BKU1 4.000 - R/K PEMDA Pada saat Honor Dibayarkan BELANJA HONOR PANITIA BKU2 Pada saat pajak Honor dipotong BKU3 600 HUTANG PPH 21 Disetorkan BKU4

PADA SAAT PENYERAHAN UANG BELANJA HONOR KEGIATAN Rp. 4. 000 PADA SAAT PENYERAHAN UANG BELANJA HONOR KEGIATAN Rp. 4.000.000 DISERHKAN KEPADA SKPD “X”, MAKA PPKD AKAN MEMBUAT JURNAL SBB: TRANSAKSI NAMA REKENING &URAIAN REF DEBIT KREDIT Saat SP2D diberi Kan pd SKPD R/K SKPD “X” 4.000 - KAS DI KAS DAERAH PROSEDUR AKUNTANSI BELANJA PEGAWAI DI SKPD DENGAN PAJAK DIPUNGUT PPKD (PEMDA) JURNAL YANG DIBUAT OLEH PPK SKPD “X” ADALAH SBB: TRANSAKSI NAMA REKENING &URAIAN Ref DEBIT KREDIT Saat SP2D Diterima SKPD KAS BEND. PENGELUARAN BKU1 4.000 - R/K PEMDA Saat Belanja di bayarkan BELANJA HONOR PANITIA BKU2

PADA SAAT PENYERAHAN UANG BELANJA HONOR KEGIATAN Rp. 4. 000 PADA SAAT PENYERAHAN UANG BELANJA HONOR KEGIATAN Rp. 4.000.000 KEPADA SKPD “X” DAN PEMBAYARAN PAJAK, MAKA PPKD AKAN MEMBUAT JURNAL SBB: TRANSAKSI NAMA REKENING &URAIAN REF DEBIT KREDIT Saat SP2D diberi Kan pada SKPD R/K SKPD “X” 4.000 - KAS DI KAS DAERAH Saat PPKD memotong pajak 600 HUTANG PPh 21 Saat PPKD bayar Pajak yg terhutan HUTANG PPh 21

AKUNTANSI TRANSAKSI BELANJA PADA PPKD (PEMDA) Transaksi belanja di Pemda dicatat oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Koreksi atas penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode berjalan dicatat sebagai pengurang “Belanja” Koreksi atas penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode berikutnya dicatat sebagai “Pendapatan lain-lain” 4. Akuntansi belanja dilaksanakan berdasar asas Bruto, 5. Untuk “Belanja Modal”, pencatatannya dilakukan secara Corolary, yaitu dicatat dengan 2 jurnal : a. Satu jurnal untuk mencatat “Belanja” b. Satu jurnal untuk mencatat “Aset” yang diperoleh dari transaksi belanja modal tersebut.

……. Lanjutan Akuntansi Belanja pada PEMDA (PPKD) 6 ……. Lanjutan Akuntansi Belanja pada PEMDA (PPKD) 6. Transaksi belanja SKPD dilakukan dengan dua (2) cara yaitu: a. Pembayaran dengan SP2d UP/GU/TU b. Pembayaran dengan SP2D LS 7. Transaksi Penerimaan Fihak Ketiga (PFK) merupakan transaksi transitoris berupa penerimaan kas dari pihak ketiga yang sifatnya titipan harus diakui sebagai utang.

DOKUMEN SUMBER YANG DIGUNAKAN di PEMDA (PPKD) NO Transksi Belanja Dokumen Sumber Lamp. Dokumen Sumber 1 Belanja Bunga SP2D LS, Nota Debit Bank, Bukti Pengeluaran lain SPD, SPM 2 Belanja Subsidi SPD, SPM, berita acara dan Keputusan Kepala Daerah 3 Belanja Hibah SPD, SPM, Keputusan Kepala Daerah 4 Belanja Bantuan Sosial SP2D LS, Bukti Pengeluaran lain HUSAINI - FIA UB

DOKUMEN SUMBER YANG DIGUNAKAN di PEMDA (PPKD) … Lanjutan DOKUMEN SUMBER YANG DIGUNAKAN di PEMDA (PPKD) NO Transksi Belanja Dokumen Sumber Lamp. Dokumen Sumber 5 Belanja Bagi Hasil SP2D LS, Bukti Pengeluaran lain SPD, SPM, berita acara dan Keputusan Kepala Daerah 6 Belanja Bantuan Keuangan 7 Belanja Tak Terduga HUSAINI - FIA UB

2. Belanja Subsidi, misal 50jt 1. Standar Jurnal utk mencatat transaksi Belaja di PPKD (Pemda) Transaksi Standar Jurnal 1. Belanja Bunga, misal 25jt D K Belanja Bunga 25 jt - Kas di Kas Daerah - 25jt 2. Belanja Subsidi, misal 50jt D K Belanja Subsidi 50 jt - Kas di Kas Daerah - 50jt 3. Belanja Hibah, misal 40jt D K Belanja Hibah 40 jt - Kas di Kas Daerah - 40jt 4. Belanja Bantuan Sosial, misal 30jt D K Belanja Bantuan Sosial 30 jt - Kas di Kas Daerah - 30jt

5. Belanja Bagi Hasil, misal 35jt …. Lanjutan Standar Jurnal utk mencatat transaksi Belaja di PPKD (Pemda) Transaksi Standar Jurnal 5. Belanja Bagi Hasil, misal 35jt D K Belanja Bagi Hasil 35 jt - Kas di Kas Daerah - 35jt 6. Belanja Bantuan Keuangan misal 60jt D K Belanja Bantuan Keuangan 60 jt - Kas di Kas Daerah - 60jt 7. Belanja Tidak Terduga, misal 10jt D K Belanja Tidak Terduga 10 jt - Kas di Kas Daerah - 10jt

2. PPKD mencatat Potongan Pajak,Taperum dan potongan lain dari pembayaran gaji dan tunjangan pegawai kpd seluruh SKPD. Misal Gaji dan tunjangan yang dibayarkan pada SKPD Rp. 500.000.000,- dipotong PPh 21 sebesar 15% Transaksi NAMA REKENING &URAIAN DEBIT KREDIT Pada Saat SP2D R/K SKPD ……… 500.000 - Diserah pd SKPD2 KAS DI KAS DAERAH Pada saat pajak 7.500 Dipotong PPKD HUTANG PAJAK Disetor ke kas negara

2. Pengembalian belaja bunga 5jt, pada periode pengeluaran 3. Koreksi atas penerimaan kembali kelebihan Belanja Transaksi Standar Jurnal 1. Belanja Bunga, misal 25jt D K Belanja Bunga 25 jt - Kas di Kas Daerah - 25jt 2. Pengembalian belaja bunga 5jt, pada periode pengeluaran D K Kas di Kas Daerah 5 jt - Belanja bunga - 5jt 3. Pengembalian belaja bunga 5jt, pada periode sebelumnya D K Kas di Kas Daerah 5 jt - Pendapatan lain-2 - 5jt

AKUNTANSI BELANJA– YANG DIKONSOLIDASI (DIGABUNG) DENGAN MENGGUNAKAN REKENING “RK “ REKENING KONTROL FUNGSI AKUNTANSI PPK – SKPD - DISPENDA FUNGSI AKUNTANSI BUD/PPKD – SKPKD 1. BENDAHARA PENGELUARAN SKPD MENERIMA SP2D UP/GU/TU MISAL RP. 10.000.000 BENDAHAR. UMUM DAERAH KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN R/K PEMDA DEBIT10 JT - KREDIT - 10 JT R/K SKPD – DISPENDA, ? KAS DI KAS DAERAH DEBIT KREDIT 2. PD SAAT PPK-SKPD MENERIMA SPJ DARI BENDAHARTA PENGELUARAN RP. 9.000.000 BELANJA KAS DI BENDAHA PENGELUARAN 9 JT TIDAK ADA JURNAL 3. JIKA PADA AHIR TAHUN ANGGARAN ADA SISA KAS DIBENDAHARA PENGELUARAN, MISAL 1 JT R/K PEMDA 1 JT R/K SKPD - DISPENDA 4. TERJADI PENGEMBALIAN KELEBIHAN BELANJA PADA SKPD, MISAL RP. 500.000 DEBIT500RB 500RB 2 JT HUSAINI - FIA UB