Bina Nusantara Pertemuan 07 Bina Nusantara LANDASAN HUKUM PAJAK PAJAK DAERAH UU 34/2000 (Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah) Ketetapan DPRD I Peraturan.

Slides:

Advertisements

Presentasi serupa

PENERIMAAN NEGARA 1.

Advertisements

BKP & JKP PENGERTIAN BARANG KENA PAJAK DAN JASA KENA PAJAK

Pasal 4 ayat (1) huruf a s/d huruf h

UNDANG-UNDANG TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

UU NO 42 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KETIGA UU PPN DAN PPnBM berlaku 1 April 2010 Pusat Studi Perpajakan Indonesia.

LEBIH DEKAT DENGAN PAJAK

HARYONO.AS,S.PD SRI BIJAWANGSA NIP

UNDANG-UNDANG TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH ( Sebagai ( Sebagai Pengganti UU No. 18/1997 dan UU No. 34/2000) DR.H.M.HARY DJATMIKO,SH.,MS.

Pajak Daerah & Retribusi Daerah

kemampuan struktural organisasinya, kemampuan aparatur daerah, kemampuan mendorong partisipasi masyarakat kemampuan keuangan daerah.

KEBIJAKAN PENGALIHAN PBB-P2 DAN BPHTB SEBAGAI PAJAK DAERAH DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH.

SISTEM DAN CARA PEMUNGUTAN PAJAK

PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH dan BEA MATERAI

Penggolongan Pajak dan Sistem Pemungutan Pajak

Manajemen Penerimaan Daerah

Pajak Kabupaten Kota 6/5/2012 Mas Hank.

Perlawanan Pajak yaitu:

DESENTRALISASI FISKAL

DESENTRALISASI FISKAL

Nama: Joni Sasmito NPM :

Bina Nusantara Pertemuan 02 Bina Nusantara PEMERINTAH DAERAH UU No Tingkat I (Propinsi) Tingkat II (Kabupaten/Kota) Daerah Khusus.

PAJAK DAERAH RETRIBUSI DAERAH

PEMUTAKHIRAN DATA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

UU PPN 1984 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UU NOMOR 42 TAHUN 2009

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI

RENCANA PEMBIAYAAN.

PAJAK NEGARA DAN PAJAK DAERAH

DASAR DASAR PERPAJAKAN

Perpajakan Fiki andika A

Jenis dan Penggolongan Pajak

JENIS-JENIS DAN TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

RETRIBUSI DAERAH Pertemuan 12

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

JURNAL PENERIMAAN KAS PENERIMAAN KAS DARI DANA PERIMBANGAN

PAJAK-PAJAK DAERAH Pertemuan 11

department of public administration

Penggolongan, tarif dan sanksi pajak

Kelompok 3 PENGANTAR PERPAJAKAN PENGGOLONGAN DAN JENIS PAJAK Materi:

PERPAJAKAN Bayu Bagas Hapsoro.

Jenis Pajak Menurut subjek pajaknya Menurut sifat pemungutannya

Penggolongan, tarif dan sanksi pajak

DATA WAJIB PAJAK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

Jenis-jenis Pajak Administrasi perpajakan.

Pajak Daerah Undang-undang no. 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah PP no.65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah PP no.66 tahun 2001.

3. Penggolongan dan Jenis Pajak

PENERIMAAN PEMERINTAH

Pertemuan 3 : PEMBAGIAN PAJAK

department of public administration

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Pajak Daerah Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Pengantar Sumberdaya Mineral

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH BARU

Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia

1 Kebijakan Bagian Pungutan Daerah UU Nomor 28 Tahun 2009 &

KETENTUAN MATERIAL.

KETENTUAN MATERIAL PAJAK DAERAH BERDASARKAN UU NO. 28 TAHUN 2009

PAJAK NEGARA DAN PAJAK DAERAH

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH (PDRD)

PPN dan PPh SMK 1 KENDAL KPP PRATAMA SEMARANG BARAT 10 Mei 2016.

PENYEMPURNAAN UNDANG-UNDANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Ketentuan Pajak Daerah (UU Nomor 28 Tahun 2009) Bagian 2 1.

PAJAK NEGARA PAJAK DAERAH

Pajak Pertambahan Nilai & Pajak Penjualan atas Barang Mewah

PERPAJAKAN. Dasar-Dasar Perpajakan Definisi Menurut Undang-undang No. 16 Tahun 2009 tentang perubahan ke-empat atas Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang.

Transcript presentasi:

Bina Nusantara Pertemuan 07

Bina Nusantara LANDASAN HUKUM PAJAK PAJAK DAERAH UU 34/2000 (Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah) Ketetapan DPRD I Peraturan Gubernur Ketetapan DPRD II Peraturan Bupati/Walikota

Bina Nusantara Pajak Daerah Tk.I – Propinsi (4 Jenis) P. Kend. Bermotor & Kend. di Atas Air BBN Kend. Bermotor & Kend. di Atas Air P. Bahan Bakar Kend. Bermotor P. Pengambilan & Pemanfaatan Air Bawah Tanah & Air Permukaan

Bina Nusantara Pajak Daerah Tk.II – Kab/Kota (7 Jenis) P. Hotel P. Restoran P. Hiburan P. Reklame P. Penerangan Jalan P. Pengambilan Bahan Galian Gol.C P. Parkir

Bina Nusantara Sejarah Landasan Hukum UU : Pjk daerah & Ret daerah Ord Pjk Kendaraan Bermotor 1934 Ord Pjk Pemotongan 1936 UU 12 – 1947: Pjk Radio UU 14 – 1947: Pjk Pembangunan I UU 32 – 1956: Perimbangan Keu Negara & Daerah yg Berhak Mengurus Rumah Tangganya Sendiri UU 11 Drt – 1957: Per Umum Pjk daerah UU 74 – 1958: Pjk Bangsa Asing UU 27 Prp – 1959: BBN Kend. Bermotor UU 10 – 1968: Penyerahan ke Daerah (BBN Kend. Bermotor, Pjk Bangsa Asing, dan Pajak Radio)

Bina Nusantara Pjk Hotel & Pjk Restoran P. Hotel: Pelayanan jasa penginapan & fasilitas tertentu (non PPN) Dipungut pengelola hotel ke tamunya maksimal 10% x DPP (nilai pembayaran) P. Restoran: Penyajian makan/minum di tempat (non catering) Dipungut pengelola R.Makan tertentu ke tamunya, kec. Omzetnya kecil tertentu (Perda) maksimal 10% x DPP (nilai pembayaran)

Bina Nusantara Pjk Hiburan & Pjk Reklame P. Hiburan: Penyelanggaraan hiburan, pertunjukan, permainan, ketangkasan bersifat komersiil (non OR) maksimal 35% x DPP (karcis) P. Reklame: Penyelenggaraan reklame (non pem) Kec.: di media elektronik, cetak, radio dan media tertentu lainnya (Perda) maksimal 25% x DPP (nilai sewa  Perda)

Bina Nusantara Pjk Penerangan Jalan & Pjk Parkir P. Penerangan Jalan: Pembayaran Penerangan jalan PLN oleh Pemda, kec. oleh pem, kedutaan dsb. (imbal balik), non daya PLN (kecil), dls. (Perda) maksimal 10% x 30% x DPP (rekening  migas) atau sesuai tagihan PLN P. Parkir: Penyelenggaraan parkir (komersiil) swasta, kec oleh pem, kedutaan dsb, (imbal balik), dls. (Perda) maksimal 20% x DPP (tarif  Perda)

Bina Nusantara Pjk Pengambilan Bahan Galian Gol. C Penggalian isi bumi tertentu (36 jenis): Asbes, batu tulis, b.setengah permata, b.kapur, b.apung, b.permata, bentonit, dolomit, feldspar, garam batu (halite), grafit, granit/andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, opsidien, oker, pasir & kerikil, pasir kuarsa, perlit, phospat, talk, tanah serap (fullers earth), t.diatome, t.liat, tawas (alum), tras, yarosif, zeolit, basal, dan trakkit. Kec: Tanpa sengaja terambil & non komersiil atau ada ketentuan khusus 20% x nilai DPP (tabel  Pemda  /unit)